Headlines News :
Home » » Kejagung Garap Enam Kasus Korupsi Perhatian Masyarakat

Kejagung Garap Enam Kasus Korupsi Perhatian Masyarakat

Written By Harian Berantas on Wednesday, October 28, 2015 | 6:16:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA - Tim Penanganan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Agung tengah menggarap sejumlah kasus korupsi yang cukup menarik perhatian masyarakat. 

HM Prasetyo

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto menjelaskan, sedikitnya ada enam kasus yang digarap penyidik satuan tugas khusus (Satgasus) P3TPK Kejagung.

Yang pertama penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengalihan hak atas tanah milik PT KAI menjadi HPR oleh PT ACK dan Pemkot Medan atas nama tersangka Rohudman Harahap yang merupakan mantan Wali Kota Medan dan tersangka Handoko Lie (Direktur PT ACK).

Dalam kasus tersebut, Tim Satgasus telah memeriksa sebanyak kurang lebih 60 orang saksi, empat orang ahli (dari Universitas Gajah Mada, BPKP, ahli hukum pidana dan pertanahan dan ahli keuangan Negara).

“Saat ini perkara tersebut dalam proses persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi,” kata Amir Yanto, Selasa, pekan lalu.

Selanjutnya ada kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil listrik oleh Kementerian BUMN atas nama Dasep Ahmadi senilai Rp32miliar. Dalam kasus tersebut penyidik Satgasus telah memeriksa sebanyak 38 orang saksi. Termasuk empat orang saksi ahli.

Kemudian perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah dan bansos Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2009 sampai dengan 2012 atas nama tersangka Tasyia Soemadi (Wabup Cirebon), Subekti Sunoto (Ketua DPC PDIP) serta Emon Purnomo (Wakil Sekretaris DPC PDIP).

Selanjutnya yang kini paling banyak menyedot perhatian masyarakat yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sampai 2014.

Posisi kasusnya, pada tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara mendapatkan dana hibah sebesar Rp294 miliar dan dana bansos sebesar Rp25 miliar. Kemudian pada tahun 2013 Pemprov Sumatera Utara menerima dana hibah sebesar Rp2 triliun dan dana bansos Rp43 miliar.

Dalam pelaksanaannya, diduga penyaluran dana-dana tersebut tidak tepat sasaran sehingga dalam pertanggungjawabannya, Pemprov Sumatera Utara termasuk Satuan Kerja telah membuat  pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Peraturan Kemendagri tentang penyaluran dana hibah dan dana bansos. Sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp247 miliar.

“Tim Satgasus memeriksa sebanyak kurang lebih  247 orang saksi antara lain dari pihak pengelola Bansos dalam hal ini satuan kerja sebagai penyalur dan para penerima dana bansos tersebut,” jelas Amir.

Pemeriksaan termasuk sebanyak tiga orang saksi ahli (dari Kemendagri, ahli keuangan Negara, BPK). Saat ini perkara tersebut akan ditetapkan tersangka.

“Kejagung telah lakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga menyidik kasus suap Hakim PTUN Medan sehubungan dengan gugatan Pemprov Sumatera Utara terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” ulasnya.

Kemudian yang tidak kalah menghebohkan masyarakat yakni terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan hak tagih Bank BTN kepada PT Adhyesa Ciptatama senilai Rp167miliar oleh BPPN kepada PT Victoria Securitas International.

Dalam kasus tersebut, penyidik Kejagung telah memeriksa sebanyak kurang lebih  18 orang saksi, termasuk tiga orang ahli (dari Universitas Gajah Mada, OJK, BPK).

“Saat ini dalam proses pengajuan ijin sita ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait adanya putusan Praperadialn yang menyatakan penggeledahan dan penyitaan oleh Tim Satgasus tidak sah,” ujarnya.

Kemudian perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sport science pada Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp80miliar atas nama tersangka tersangka Brahmantory dan Rino Lande.

Dalam kasus tersebut penyidik telah memeriksa sebanyak 40 orang saksi dan perkara tersebut hingga kini masih dalam proses pemberkasan. Untuk memudahkan penyidikan, Kejagung bahkan lakukan penyitaan terhadap perlalatan sport science dan uang sebesar Rp1,5 milyar  dan satu unit mobil Alphard tahun 2013 dari PT PUM. (SP/BBS)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas