Headlines News :
Home » , » JAYAHATI LAIA: Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Penegak Hukum Di NKRI, “Kasus Dugaan Korupsi RSUD Nisel SP3 kan Kejatisu”

JAYAHATI LAIA: Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Penegak Hukum Di NKRI, “Kasus Dugaan Korupsi RSUD Nisel SP3 kan Kejatisu”

Written By Harian Berantas on Wednesday, September 30, 2015 | 10:00:00 PM

 HARIANBERANTAS, SUMUT--- hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini,  semakin jelas. Hal ini disampaikan Jayahati laia salah satu mahasiswa asal pulau nias yang sedang menuntut ilmu di salah satu Perguruan Tinggi Swasta Propinsi Riau, beberapa waktu lalu saat diwawancara oleh wartawan, pihaknya sangat kecewa atas kinerja aparatur penegak hukum di khususnya sumatera utara.
Doc. Jayahati laia Mahasiswa Riau asal Nias Selatan-Sumut, 30/9/2015

Pasalnya, pihak kejaksaan tinggi sumatera utara (Sumut)  menerbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) atas dugaan korupsi yang telah dilaporkan masyarakat, terhadap dugaan korupsi dana pengadaan lahan pembangunan gedung RSUD Lukas, Hilisimaetano, Nias Selatan (Nisel). Atas terbitnya SP3 tersebut dari kejaksaan tinggi sumatera utara, masyarakat mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, melalui salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di pulau nias, Senin (21/9/2015).

Kita sangat prihatin sekali atas nasib masyarakat pulau nias yang hanya dimanfaatkan oleh para oknum pejabat di negara ini, yang selalu mengorbankan masyarakat nias demi kepentingan pribadi / kelompoknya.

Sehingga masyarakat kebingungan dan tidak bisa berbuat apa-apa apabila menghadapi suatu persoalan hukum, sebab, penegak hukum itu sendiri yang berbuat sesuatu untuk menghilangkan hak masyarakat pulau nias.

Hukum di negeri ini ibarat parang, “Tumpul diatas-tajam dibawah” yang artinya, apabila para penguasa negara ini yang menghadapi persoalan hukum, selalu di istimewakan seakan hanya angin berlalu. Tetapi apabila masyarakat biasa selalu di besar-besarkan ibarat terorisme, menambahkan Jaya.

Kita berharap kepada penegak hukum khusunya kejaksaan tinggi Sumut, untuk melimpahkan berkas kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, untuk ditindaklanjutin,. Dan kita minta kepada KPK untuk segera menindaklanjutinnya demi tegaknya supremasi hukum dan memuluhkan kepercayaan masyarakat yang telah hilang selama ini.

Apabila KPK juga tidak jelas sama seperti Kejaksaan tinggi Sumut, kami warga nias yang menuntut ilmu di riau akan berunjukrasa bersama-sama masyarakat, sebagai bentuk kepedulian kami atas nasib keluarga kami dinias yang telah dijadikan azas manfaat selama ini, kata jaya. 

Wardaniman Larosa SH kuasa hukum yang diutus masyarakat untuk mendaftarkan gugatan ke PN Medan, ketika diwawancara wartawan beberapa waktu lalu menyatakan, gugatan praperadilan ini harus dilakukan, karena masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat kuat yakni Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, yang menyatakan pengembalian keuangan Negara tidak menghapus tindak pidana.

"Gugatan ini sesuai pasal 77 KUHAP yang menyebutkan prapid itu dapat dilakukan untuk hal penghentian penyidikan, dan merujuk pada pasal 80 dan 88 KUHAP, maka kami sebagai masyarakat yang berkepentingan ikut dalam tegaknya hukum di negeri ini dan sebgai bentuk kepedulian itulah kami lakukan gugatan ini," tegas Larosa.

Dengan Akta Permohonan Praperadilan Nomor: 52/ Pra.Pid/ 2015/ PN.Mdn, Wardaniman Larosa SH berharap majelis hakim yang nantinya memeriksa perkara ini hendaknya dikedepankan sikap profesionalitas dan keterbukaan tanpa ada yang ditutupi sesuai koridor hukum.

Lanjut Larosa, masyarakat bukan hanya melakukan prapid atas SP3 ini, namun juga akan melaporkannya kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2015).

Mengapa harus ke KPK, menurut dia, masyarakat memiliki bukti yang kuat yang dugaan telah terjadi tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh para tersangka yang di SP3-kan kejati Sumut tersebut.

"Kita ke KPK langsung diterima Johan Budi untuk melaporkan dugaan adanya tindak pidana gratifikasi dalam perkara SP3 ini," ujar Larosa. Harapannya dengan laporan ini nantinya pihak KPK mau mengambil alih perkara korupsi di RSUD Nisel ini dan juga KPK turut memantau persidangan praperadilan yang telah diajukan tersebut.

Untuk diketahui dalam kasus dugaan korupsi RSUD Lukas, Hilisimaetanö, Nisel dengan kerugian negara sebesar Rp 5.127.386.500 (audit BPK Sumut Agustus 2015) ini, Kejatisu sebelumnya telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka.

Para tersangka: 1. Asa aro Laia (Sekretaris Daerah Nias Selatan, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012), 2. Tongoni Tafonao (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nisel), 3. Lakhomizaro Zebua (Kepala Dinas Pekerjaan Umum).

4. Norododo Sarumaha (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan), 5. Warisan Ndruru, Monasduk Duha (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum), 6. Meniati Dachi (Camat Telukdalam), 7. Fohalowo Laia (Kepala Desa Hiligeho selaku anggota panitia pengadaan tanah), 8. Ahlan Wau (Camat Fanayama, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kecamatan Fanayama, 9. Aminuddin Siregar (Kepala BPN Nias Selatan).

Kemudian 10. Firman Adil Dachi (adik kandung Bupati Nias Selatan) 11. Susy Marlina Duha sebagai pihak swasta dan pemilik tanah. 12. Si ado Zai (Kepala Badan Kepagawaian Daerah/BKD selaku Ketua tim penaksir harga Kabupaten Nias Selatan), 13. Sugianto (Kepala Seksi BPN, selaku Sekretaris Penaksir Harga dan sudah meninggal beberapa waktu lalu), 14. Ikhtiar Duha (Kepala Bappeda), 15. Yockie AK Duha (Staf BPK2D), 16. Abdril Samosir selaku anggota tim penaksir harga dan 17. satu lagi salah seorang anggota staf Pemkab Nisel.

Namun pada 11 Agustus 2015, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, M Yusni mengambil keputusan mengeluarkan SP3 atas diri para tersangka dengan alasan mereka telah mengembalikan uang kerugian negara tersebut, namun penerapan hukum pidanya dihentikan (SP3 kan) dilansir DNA***


Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas