Headlines News :
Home » , » Dugaan Korupsi Dana Hibah, Kasi Pidsus Kejari Rengat Akui Penyidikan Kasus Hibah/Bansos Inhu Masih Berjalan

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Kasi Pidsus Kejari Rengat Akui Penyidikan Kasus Hibah/Bansos Inhu Masih Berjalan

Written By Harian Berantas on Wednesday, October 28, 2015 | 6:51:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah/bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Inhu Provinsi Riau tahun anggaran 2014-2015, hingga kini terus berjalan. Diharapkan dalam waktu dekat, pihak penyidik dapat melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penyelewengan dana hibah/bansos tersebut, ketingkat pengadilan tipikor pada PN kota Pekanbaru. 

Dok: Saat Ketua KNPI Inhu serahkan bukti laporan ke Kejari Rengat, 
Teuku Rahman SH MH

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat, Teuku Rachman SH,MH kepada media ini, Rabu (28/08/2015) melalui Kasi Pidsus, Roy Madiono menyebutkan, saat ini pihak Kejari Rengat masih dalam proses pengumpulan data. “Kami masih dalam proses pengumpulan data. Dan informasi, penyelidikan masih berjalan” kata Roy Madiono.

Seperti diperoleh media ini, dari hasil audit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Inhu Tahun Aggaran 2014 -2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Riau, tepatnya tanggal 23 Juni 2015, ditemukan dugaan penyimpangan dana hibah secara berulang di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Inhu.

Sayangnya pihak KNPI Kabupaten Inhu, belum pernah menerima dana hibah tersebut, artinya sejak tahun 2013 sampai 2015 belum pernah anggaran dana hibah diterima organisasi tersebut dari Pemkab Indragiri Hulu (Inhu).

Ketua DPD KNPI Kabupaten Inhu, Supri Handayani, SE  kepada Wartawan di Pematang Reba, Kamis, (17/9/2015 lalu) membenarkan, pihaknya telah melaporkan secara resmi kasus penyelewengan dana APBD melalui Hibah Inhu tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Rengat, tertanggal 17 September 2015 yang diterima langsung oleh Kepala Kejari Rengat, Teuku Rahman SH, didampingi Kasi Pidana Khusus Kejari Rengat, Roy Modino SH dan Intel Kejari Rengat Oloan Ihkwan SH.

Dalam rellisan laporan tertulis, Ketua KNPI Inhu, Supri Handayani menerangkan bahwa organisasi yang dipimpinnya dicatut sebagai penerima bantuan dana hibah APBD Inhu tahun 2014. Padahal, sejak tahun 2013 sampai tahun 2015, KNPI Inhu tidak pernah mendapat, menerima dan atau mencairkan dana bantuan hibah dari Pemkab Inhu.

Hal ini diketahui berdasarkan rekom Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau terhadap dana hibah dan Bansos APBD Inhu tahun anggaran 2014 - 2015, yang ditujukan kepada Bupati Inhu, tanggal 23 Juni 2015.

BPKP menyatakan KNPI Inhu pada tahun 2014 menerima dana hibah sebesar Rp75 juta, sehingga BPKP merekomendasikan kepada Bupati Inhu agar tidak memberikan bantuan hibah kepada KNPI Inhu dari APBD Inhu tahun 2015 sebesar Rp100 juta.

Menurut keterangan Supri Handayani, rekomendasi BPKP kepada Bupati Inhu terkait temuannya tersebut sangat merugikan KNPI Inhu. Pasalnya, KNPI Inhu tidak pernah mencairkan dana hibah tahun 2014, dan tidak pernah megajukan permohonan atau proposal untuk mendapat hibah dari Pemkab Inhu di tahun 2015.

"Kami juga heran, dalam Korsup itu BPKP menyatakan KNPI Inhu calon penerima hibah tahun 2015 dan sudah dianggarkan menerima Rp100 juta, padahal kami tidak ada mengajukan proposal untuk tahun 2015 ini," sebutnya.

Menyikapi persoalan ini, sambung Supri, pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada Penjabat Bupati Inhu, H Kasiarudin sebelum melaporkan ke Kejaksaan Negeri Rengat. "Pj Bupati Inhu mensahkan bahwa laporan korsup BPKP itu benar, dan kami telah menyampaikan akan menempuh jalur hukum kepada Pj Bupati Inhu," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama sebelumnya, Kepala Kejari Rengat Teuku Rahman SH berjanji akan terus mengusut dugaan penyelewengan dana hibah yang dilaporkan KNPI Inhu. "Laporan KNPI Inhu pasti kami tindaklanjuti. Dan kami akan terus memberikan informasi perkembangan tindaklanjut atas laporan KNPI Inhu," janji Teuku Rahman SH.

Diberitakan situs ini tadi pagi (28/10/2015), Sekretariat Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (Sekum LSM-KPK), B Naso, juga menemukan sedikitnya 47 pejabat penting di Pemkab Bengkalis termasuk Bupati, H. Yopi Arianto SE yang merupakan calon Bupati Inhu periode 2015-2020  melakukan penyimpangan dana APBD dan Hibah/bansos Inhu dengan potensi kerugian negara senilai Rp201.833.660.063,00 atau Rp201,8 miliar. 

Penyimpangan  dana APBD dan bansos tersebut diperoleh LSM KPK dengan mengolah hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014-2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Riau, tanggal 23 Juni 2015 lalu.

Atas temuan tersebut Sekum LSM KPK B Naso menegaskan pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dan menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

“Dari hasil temuan yang kami olah dari korsup pencegahan korupsi BPKP ini kuncinya di DPRD sebagai pemutus akhir APBD. Seharusnya DPDR selalu menggunakan hasil temuan dari BPKP sebagai acuan dalam pembahasan APBD dengan ini kami dari aktifis LSM KPK juga merekomendasikan agar fungsi pengawasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut mampu dijalankan dengan baik” terang Naso.

Pemerintah pun menurutnya harus memikirkan format dan bentuk evaluasi program dalam APBD. Naso mengatakan selama ini selalu mengejar output tanpa ada dampak yang diukur dari pengeluaran bansos tersebut.

Seperti dilansir media ini sebelumnya, dugaan kebocoran dana APBD dan Hibah/Bansos Pemkab Inhu, pada era pemerintahan H. Yopi Arianto, SE (Mantan Bupati-red), sebesar Rp201,8 miliar terungkap. Bahkan mantan Bupati Indragiri Hulu Propinsi Riau itu, juga diduga doyan korupsi dan skandal seks.

Terkait penyimpangan dana Bansos/Hibah tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2015 di Kabupaten Inhu, Riau, diyakini telah melanggar norma-norma kaidah hukum. Dalam hal ini, pasal yang dilanggar seperti; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2009 lampiran bagian ke II point 2 angka 8 huruf (a): Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemda dapat memberikan Bansos kepada kelompok/anggota masyarakat, namun tetap dilakukan selektif tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. 

Sehingga persoalan hukum korupsi dalam pengelolaan bantuan dana hibah dan bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014/2015, ditemukan jelas pemberian bantuan hibah kepada instansi vertikal yang tidak sesuai mekanisme dalam pemberian hibah kepada TNI-AD melalui satuan teritorialnya (Kodim 0302/Inhu) dan Kejaksaan Negeri Rengat yang tidak melalui mekanisme pemberian hibah dan tidak direncanakan di RKPD tahun 2015.

Terungkap lagi, kesatuan TNI-AD, mengajukan proposal kegiatan TMMD pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar demi mendapatkan hibah berupa barang dari SKPD dinas PU Inhu dan bantuan hibah uang dari PPKD. Namun, penyerahan bahan proposal oleh kesatuan TNI-AD itu, telah melewati batas waktu terbitnya KUA PPAS yaitu tanggal 24 Juli 2014.

Kesatuan dari TNI-AD itu, kembali proposal yang sama yaitu proposal kegiatan TMMD tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar pada dua (2) SKPD yaitu dinas PU dan PPKD Setda Indragiri Hulu. Sehingga melalui PPKD Setda Kabupaten Inhu, menganggarkan bantuan berupa bentuk hibah uang sebesar Rp.150.000.000.00. 

Sementara dari SKPD dinas PU Kabupaten Inhu, menganggarkannya dalam bentuk hibah barang sebesar Rp700.000.000,00,- dalam anggaran tahun 2015 tanpa memperhatikan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Penyimpangan juga ditemukan dalam pengelolaan bantuan hibah barang untuk jatah Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat tanpa bahan proposal alias fiktif sebesar Rp.200.000,000,00, yang semestinya tidak mengkangkangi peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber biaya APBD.

Kemudian, terdapat juga beberapa calon penerima belanja hibah/bansos dari Pemkab Inhu yang dipimpin H. Yopi Arianto SE selaku kepala daerah atau Bupati Inhu, bukan berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu alias organisasi siluman. 

Dan ada 47 pejabat Pemdakab Indragiri Hulu yang dinakhodai Yopi Arianto SE selaku Bupati, menerima dan menikmati dana hibah/bansos yang semestinya belanja hibah/bansos tersebut, murni peruntukkannya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Inhu, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi para pejabat yang ada Pemda Indragiri Hulu.    

Bukan itu saja, terdapat penerima belanja hibah/bansos yang berturut-turut menerima belanja hibah/bansos dalam setiap tahun anggaran dari Pemda Kabupaten Inhu. Seperti pemberian belanja dana hibah kepada Dewan Kesenian Indragiri Hilir Hulu (DKI) milik Yopi Arianto SE (Mantan Bupati) pada tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.200.000,000 ditambah penerimaan belanja hibah/bansos pada tahun 2014 sebesar Rp.1. 100.000.000;

Demikian juga pemberian dana hibah kepada organisasi BKMT secara berturut-turut yang diduga organisasi tersebut milik keluarga H. Yopi Arianto atau mantan Bupati Inhu sendiri dengan bantuan belanja hibah yang diterima tahun 2013 sebesar Rp.1,2 miliar dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1,2 miliar. Belum lagi belanja hibah/bansos yang diterima secara berturut-turut setiap tahun anggaran oleh Dharma Wanita Kabupaten, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, Dekranasda, Korpri dan organisasi lainnya yang diduga hanya demi kepentingan pribadi atau keluarga pejabat penting yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. 

Bukti penyimpangan lain, ada sebanyak 40 proposal penerima hibah uang yang diantaranya, 26 penerima hibah tahun 2015 yang telah menerima bansos tahun 2015, dan telah menerima hibah pada tahun 2014 sebesar Rp5. 950.000.000.00,-

Kemudian, proposal penerima belanja hibah yang dibuat setelah terbitnya rekomendasi daftar penerima senilai Rp.3.175.000,000,00, dengan perkiraan kerugian daerah/ negara sebesar Rp.1. 130.000,000,00,- Dan terdapat pula penerima belanja hibah 24 daftar penerima hibah uang senilai Rp3. 175.000,000,00, yang didalamnya ada empat (4) penerima hibah uang yang tidak disertai proposal yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.800.000,000, 00,-

Terdapat pula dokumen proposal hibah yang sama sekali tidak melalui bagian Kesra Setda alias proposal siluman, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp25. 210. 479.063. 00, dan ada 22 penerima hibah uang yang telah ditetapkan di penjabaran APBD tahun 2015 yang nilai hibahnya lebih tinggi dari usulan rekomendasi oleh tim verifikasi yang diduga dimanipulasi sebesar Rp.3. 140.000.000,00,-

Bukan itu saja, terdapat penerima hibah uang yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja hibah uang tahun 2014. Dari bukti data yang diperoleh, diketahui hasil evaluasi keseluruhan realisasi hibah uang, sekira 273 penerima hibah uang tahun 2014 yang belum ada laporan pertanggungjawaban sampai dengan akhir penugasan sebesar Rp.17. 695.500.00, Sementara ada 150 sisa penerima dana hibah uang telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya senilai Rp47. 260.500.000,00, 

Dari keterangan beberapa pengurus badan/lembaga organisasi masyarakat Inhu kepada Wartawan di kantor LSM KPK di Pekanbaru, saat menyerahkan bukti laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos Kabupaten Inhu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, bernomor: LAP/227/PW04/3/2015 beberapa waktu lalu, menilai kepemerintahan H. Yopi Arianto selaku Bupati di Kabupaten Inhu dan kroni-kroninya, dinilai hanya mencari keuntungan diatas penderitaan warga masyarakat Inhu. 

Kini warga masyarakat Kabupaten Inhu Provinsi Riau, berharap dan yakin kalau kasus dugaan korupsi dana APBD dan belanja Hibah/Bansos Kabupaten Inhu akan berujung dimeja hijau. “Kami sangat kecewa dengan kepemerintahannya Yopi Arianto saat Bupati Inhu selama ini pak. Karena dia hanya memikirkan keluarga dan orang dekatnya saja. Bapak bayangkan saja, Plt Sekda dalam kasus belanja hibah/bansos ini, itu paman kandungnya yang sekarang menjabat sebagai Asisten Administrasi (III). Kami membawa dokumen APBD Inhu ini ke sini, bukan karena ada unsur lain, ujar warga.

H. Yopi Arianto saat dihubungi media ini lewat telepon, Kamis (08/10) mengatakan, “Itu yang benarlah. Itu tidak akurat” ujarnya. Melalui layanan SmS sang mantan Bupati Inhu kepada media ini menyebutkan, “Aduuuuh byk bener uang ny”. sebut Yopi. Sementara, konfirmasi/klarifikasi tertulis yang disampaikan tim media ini, Senin (05/10/2015) lalu kepada beberapa pejabat penting di Kabupaten Inhu termasuk kepada sang mantan Bupati Inhu, hingga saat ini, belum terjawab. Demikian pula Plt Sekretaris Daerah (Sekda) ketika itu, H. Agus Rianto, SH, sekarang menjabat sebagai Asisten Administrasi (III) Pemda Inhu, ketika telphon geganggamannya dihubungi media ini, tak diangkat. Bahkan konfirmasi/ klarifikasi tertulis yang diterimanya, belum ada jawaban.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Susdiyarto Agus Praptono SH,MH yang ditemui Media ini melalui Kasipenkum Kejati Riau Mukhzan SH MH, mengatakan, “Tak masalah kalau laporannya disampaikan ke Kejati sini. Biar pimpinan nantinya yang menentukan apakah laporan dana bansos di Kabupaten Inhu tersebut dilimpahkan ke Kejari Rengat disana, atau tim dari Kejati Riau sendiri yang langsung turun kesana, ujar Mukhzan, Selasa (13/10/2015) lalu.

Sementara itu, Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Johan Budi SP, saat dihubungi media ini, Jumat (23/10) lalu, “Masalah APBD dan Bansos/Hibah di Kabupaten Inhu, belum ada laporan ke KPK. Kalau ada bukti hasil auditor BPKP seperti yang disebutkan tadi, masukan aja laporannya ke KPK. Karena Bansos ini rawan masalah.  “Kalau bisa, secepat ini laporannya dimasukkan, biar kita proses. Kasus Bansos kerapkali terjadi. hanya di Inhu tadi itu yang belum kita ketahui,” terang Johan. (Pandi/Is)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas