Headlines News :
Home » , , , » Dugaan Korupsi Dana APBD dan Bansos Inhu Rp. 201 Miliar, Terungkap

Dugaan Korupsi Dana APBD dan Bansos Inhu Rp. 201 Miliar, Terungkap

Written By Harian Berantas on Tuesday, October 13, 2015 | 8:10:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Dugaan kebocoran dana Hibah/Bansos Pemkab Inhu, pada era pemerintahan H. Yopi Arianto, SE (Mantan Bupati-red), kini mulai berbau busuk. hal itu terungkap Berdasarkan laporan hasil korsup pencegahan korupsi bidang APBD dan Hibah/Bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014-2015 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, dengan nomor: LAP/227/PW04/3/2015, tanggal 23 Juni 2015. Sebab, implementasi bantuan dana Bansos/Hibah diduga mengalir kepada oknum pejabat pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 

                              
Hal demikian diutarakan Sekretaris Umum (SEKUM) LSM KPK, Bowo NSL, kepada Wartawan belum lama di Pekanbaru. Disebutkan, terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melilit tubuh para oknum pejabat penting di Kabupaten Inhu termasuk keluarga mereka didalamnya, lantaran salah satu organisasi yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, ada melaporkan kasus dugaan korupsi bantuan hibah yang terjadi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat sebulan yang lalu.

Karena organisasi itu dikelabui oleh Pemkab Indragiri Hulu dalam hal pengelolaan bantuan dana hibah/bansos tahun 2014/2015. “Dugaan penyelewengan dana hibah yang dilaporkan ormas KNPI Inhu itu ke Kejari Rengat,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya penyimpangan pengelolaan APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015. Dimana dalam proses perencanaan/penganggarannya, tidak transparan dan partisipatif.

“Indikasi penyimpangan dana APBD senilai Rp.31,385.632.000,00. miliar lebih tersebut terjadi pada kegiatan yang diusulkan oleh anggota DPRD yang tidak melalui mekanisme musrenbang, tetapi saat pembahasan APBD dengan total pekerjaan 185 paket,” cetusnya.

Dikatakan, penyimpangan juga terjadi pada kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hulu. Pasalnya, Implementasi itu dilakukan pasca KUAPPAS diterbitkan. Bahkan di dalam penganggaran belanja modal pada DPA dinas PU Inhu tahun anggaran 2015, meskipun pada lokasi kegiatan tanahnya belum dicatat sebagai aset Pemda, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 950.000. 000,00,” ujarnya.

“Dugaan korupsi yang terjadi pada pemecahan nilai paket pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2015 pada SKPD dinas PU, dinas Perkebuanan dan pada SKPD dinas Pendidikan Kabupaten Inhu, juga mencapai nilai sebesar Rp. 78.513.049.500,00,” lontarnya.

Dikatakan, mengenai persoalan hukum dugaan korupsi dalam pengelolaan bantuan dana hibah dan bansos pada Pemkab Inhu tahun 2014/2015, ditemukan pemberian bantuan hibah kepada instansi vertikal yang tidak sesuai mekanisme dalam pemberian hibah kepada TNI-AD melalui satuan teritorialnya (Kodim 0302/Inhu) dan Kejaksaan Negeri Rengat.Pasalnya, Pemberian bantuan tersebut tidak melalui mekanisme dan tidak direncanakan di RKPD tahun 2015.

“kesatuan TNI-AD melalui Kodim 0302/Inhu, telah mengajukan proposal kegiatan TMMD pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar demi mendapatkan hibah berupa barang dari SKPD dinas PU Inhu dan bantuan hibah uang dari PPKD.Namun, penyerahan bahan proposal oleh kesatuan TNI-AD ini telah melewati batas waktu tanggal terbitnya KUA PPAS, yakni tanggal 24 Juli 2014,” katanya.

Bukan itu saja, Kodim 0302/Inhu juga diketahui ada mengajukan kembali proposal yang sama pada kegiatan TMMD tertanggal 20 Oktober 2014 dengan nilai sebesar Rp.1,2 miliar terhadap dua (2) SKPD, yakni dinas PU dan PPKD Setda Indragiri Hulu. Padahal hal itu bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Sehingga melalui PPKD Setda Kabupaten Inhu, menganggarkan bantuan berupa bentuk hibah uang sebesar Rp.150.000.000.00. Sementara dari SKPD dinas PU Kabupaten Inhu, menganggarkannya dalam bentuk hibah barang sebesar Rp.700.000.000,00,-,” katanya.

Masih sembarinya, indikasi penyimpangan lainnya, juga terjadi dalam pengelolaan bantuan hibah barang kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat.Sebab, Kejaksaan Negeri (KEJARI) Rengat tidak ada mengajukan Proposal kepada Pemkab Inhu alias Fiktif.Sehingga hal itu terkesan mengkangkangi peraturan Mendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber biaya APBD.

Anehnya lagi, terdapat beberapa calon penerima belanja hibah/bansos Pemkab Inhu yang kala itu di pimpin H. Yopi Arianto SE selaku kepala daerah atau Bupati Inhu, tidak berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu alias organisasi siluman. Bahkan pejabat Pemda kab Indragiri Hulu ikut serta menerima dan menikmati dana hibah/bansos tersebut.Apalagi, beberapa penerima belanja hibah/bansos ini berturut-turut menerima belanja hibah/bansos dalam setiap tahun anggaran dari Pemda Kabupaten Inhu.

“Seperti pemberian belanja dana hibah kepada Dewan Kesenian Indragiri Hilir Hulu (DKI) milik Yopi Arianto SE (Mantan Bupati) pada tahun 2012 sebesar Rp.200.000.000, dan pada tahun 2013 sebesar Rp.200.000,000 ditambah penerimaan belanja hibah/bansos pada tahun 2014 sebesar Rp.1. 100.000.000,” ungkapnya.

“Demikian pula pemberian dana bantuan hibah kepada organisasi BKMT secara berturut-turut pada tahun 2013 sebesar Rp.1,2 miliar dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1,2 miliar,”

“Bukti penyimpangan lain, ditemukan 40 proposal penerima hibah uang yang diantaranya, 26 penerima hibah tahun 2015 yang telah menerima bansos tahun 2015, dan telah menerima hibah pada tahun 2014 sebesar Rp.5. 950.000.000.00,” tuturnya.

Sementara itu, beberapa pengurus badan/lembaga organisasi masyarakat, mengatakan, meminta kepada penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana APBD dan belanja Hibah/Bansos Kabupaten Inhu. Sebab, kasus dugaan korupsi yang terjadi tersebut, mencapai Rp.201 miliar lebih.

“Kami ingin kasus korupsi yang terjadi di daerah kami selama ini, dapat disampaikan oleh pihak Bapak ke aparat hukum yang ada disini maupun yang ada pusat untuk membongkar kasus kejahatan korupsi di Riau”, ujar salah seorang pengurus lembaga organisasi masyarakat dari Kabupaten Inhu di Sekretariat DPP LSM KPK dan disaksikan awak media, Kamis (01/10/15) lalu.

Sementara itu, H. Yopi Arianto ketika dikonfirmasi lewat telepon Kamis (08/10/2015), membantah Dugaan Korupsi Bansos tersebut. Pasalnya, dirinya menilai hal itu tidak benar.“Itu yang benarlah. Itu tidak akurat” katanya.  

Untuk diketahui, dugaan kasus korupsi bansos ini mulai terungkap, salah satu organisasi KNPI Kabupaten Inhu melaporkan kasus dugaan korupsi bantuan hibah (fiktif) tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat pada tanggal 17 September 2015.

Dimana dari hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau, nomor: LAP/227/PW04/ 3/2015, tanggal 23 Juni 2015, KNPI Kabupaten Inhu mendapat Bansos. Padahal, KNPI Kabupaten Inhu tidak pernah mendapat bantuan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, surat konfirmasi/klarifikasi yang disampaikan ke beberapa pejabat penting di Kabupaten Inhu termasuk kepada sang mantan Bupati Inhu, H. Yopi Arianto SE, Senin (05/10/15), belum terjawab. (Pan/El)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas