Headlines News :
Home » , » Diduga Langgar UU ASN, Empat Pejabat Eselon II Yang Dilantik 9 Bulan Lalu Tak Sah

Diduga Langgar UU ASN, Empat Pejabat Eselon II Yang Dilantik 9 Bulan Lalu Tak Sah

Written By Harian Berantas on Monday, October 12, 2015 | 5:30:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS - Kebijakan Mantan Bupati Bengkalis, Herliyan saleh, dan kepala Badan kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Bengkalis, dalam proses pengangkatan/ penetapan pejabat eselon dua dilingkungan Pemkab Bengkalis 9 bulan yang lalu tepatanya 28 Januari 2015, diduga sarat kepentingan dan tidak patut pada undang-undang ASN. 

Dok: Berantas

Pasalnya, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, terdapat empat (4) orang pejabat eselon II yang dilantik oleh Herliyan Saleh ketika masih menjabat sebagai Bupati ketika itu, dinilai telah melanggar undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM-Pemantau Pemberantasan Korupsi (PPK) cabang daerah Bengkalis, Syopian kepada media ini, Senin (12/10/15) di Bengkalis.

Dikatakan, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan selama kepemimpinan Herliyan Saleh saat menjabat Bupati Bengkalis sebelumnya, dan juga sejumlah pejabatnya, tidak hanya terlibat dalam masalah tindak pidana korupsi serta rekayasa/pemalsuan dokumen demi kepentingan peribadi/memperkaya diri sendiri serta kelompoknya, bahkan sang mantan Bupati, Herliyan Saleh itu, juga diduga bermain dalam proses pengangkatan pejabat dan penepatan pejabat ditempat-tempat strategis tanpa mematuhi UU No. 5 tahun 2014. Karena didalam undang-undang aparatur sipil negara (ASN) dijelaskan bahwa setiap   jabatan pimpinan tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan, jelasnya.

Syopian menjelaskan, menurut pengamatan kami dari LSM-PPK, ada 4 orang pejabat eselon II yang dilantik Herliyan Saleh pada tanggal 28 Januari 2015 yang lalu, dinilai tidak Sah, dan perlu dilakukan pengusutan. Sebab pelantikan 4 orang tersenut, dinilai telah melanggar ketentuan undang-undang ASN. Karena setiap pengangkatan pejabat esolon II itu, harus mengacu pada hasil seleksi atau assesment yang dilakukan terhadap para pejabat yang sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun pejabat eselon II yang dinilai tidak sah tersebut ujar Sopyan yakni, Zulfan Heri staf ahli, Drs. H. Heri Indra Saputra sebagai asisten II, Rusli AMP, Kepala Kesbangpoll, Tengku Ilyas, Kepala Distamben Bengkalis.

Pengangkatan atau pelantikan keempat pejabat eselon II itu, dinilai tidak sah dan melanggar ketentuan perundang-undangan tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dalam waktu dekat ini, akan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (Men-Pan)  dan menteri pendidikan, guna mempertanyakan pelanggaran undang-undang ASN ini di tubuh pejabat, tegas Sopyan.

H. Burhanuddin, selaku ketua badan pertimbangan jabatan dan pangkat PNS dilingkungan Pemdakab Bengkalis, ketika hendak dikonfirmasi situs ini dikantornya, selalu menghindar dan tidak melayani Wartawan dengan berbagai alasan, “Saya sibuk. Saya dipanggil Bupati, ucapnya.  Begitu juga dengan keeepat pejabat eselon II yang dinilai tidak memenuhi prosedur itu, sampai berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Karena mereka jarang masuk dikantornya. “Bapak lagi tidak ada pak, ujar staf” (TH/S)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas