Headlines News :
Home » , , , » Tersangka Korupsi Bansos, Polda dan Kejati Riau Diminta Tangkap Herliyan S

Tersangka Korupsi Bansos, Polda dan Kejati Riau Diminta Tangkap Herliyan S

Written By Harian Berantas on Thursday, September 3, 2015 | 11:13:00 AM

Harianberantas,Pekanbaru - Mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah merasa diperlakukan tak adil. Pasalnya, dari tujuh tersangka korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis 2012, baru dirinya yang ditahan. Sementara mantan Bupati, Herliyan Saleh dkk, masih berkeliaran dan menghirup udara segar. 

 
Mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah merasa diperlakukan tak adil. Pasalnya, dari tujuh tersangka korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis 2012, baru dirinya yang ditahan. Sementara enam tersangka lain termasuk Bupati Bengkalis Herliyan Saleh masih bebas berkeliaran.

"Kami merasa Polda Riau dan Kejati Riau tidak adil terhadap klein kami. Pasalnya, dari tujuh tersangka, hanya klien kami yang ditahan," kata Saut Maruli Tua Manik dan Iskandar Halim, kuasa hukum Jamal Abdillah kepada wartawan, Rabu (2/9/15).

Namun, katanya, pihaknya telah melayangkan surat keberatan terhadap penyidik Polda dan Kejati Riau. Tidak ditahannya lima tersangka lain, tambbah Saut, menunjukkan bahwa penyidik berlaku "tebang pilih" dalam penanganan suatu perkara dan justru melanggar asas equality before the law.

Ditambahkan Iskandar, jika tersangka lain tidak ditahan dengan alasan kooperatif, tidak akan menghilangkna barang bukti serta takkan melarikan diri, kliennya Jamal Abdillah juga bersikap yang sama. Malah, eks Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis ini menyatakan akan "buka-bukaan" terkait dugaan dana bansos itu di persidangan nanti.

Jamal Abdillah mau membongkar peranan para tersangka lain tetapi harus dilakukan dulu penahanan terhadap mereka. Terhadap tersangka Bupati Bengkalis Herliyan Saleh yang mendapat "dispensasi" dari Polri untuk ditunda proses hukumnya sampai Pilkada serentak 9 Desember 2015, Iskandar Halim menyatakan ini menunjukkan sikap "tebang pilih" dalam penegakan hukum.

"Apalagi penetapan tersangka kan lebih dahulu dibandingkan keluarnya himbauan Kapolri tersebut. Lagi pula, mana yang tinggi himbauan Kapolri dengan sebuah undang undang,'' tukasnya.

Diberitakan harianberantas, Kamis (06/08/2015) lalu, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi, kembali mendesak Mabes Polri menuntaskan kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah tahun anggaran 2012 yang diduga melibatkan mantan Bupati Bengkalis, Ir H. Herliyan Saleh Msc dan kroni lainnya.

Dalam rillisan surat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi kepada Kapolri, Kamis (06/08/15) siang di Jakarta itu, guna mendesak agar Mabes Polri menuntaskan kasus dugaan korupsi Bansos. Kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan petinggi daerah Bengkalis itu telah merugikan keuangan negara yang tak kecil nilainya.

Sekum LSM KPK, B. Naso mengatakan, penuntasan dugaan kasus korupsi Bansos/Hibah tersebut penting dilakukan untuk lebih memulihkan semangat Polri agar potensial kerugian negara bisa diminimalisasi dan uang negera dapat diselamatkan.

"Kami memberikan dorongan moral dan spiritual kepada Polri untuk menuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau," kata B. Naso kepada Wartawan di Pekanbaru, Senin (10/8/2015).

Menurut Naso, pihaknya prihatin dengan bertumpuknya beberapa masalah dugaan korupsi yang kini membelit mantan Bupati Bengkalis sekarang ini, antara lain dugaan korupsi terkait proyek Multi Years (MY) dan Bansos Bengkalis yang terjadi sejak tahun 2011 s/d 2014 lalu.

"Seharusnya Mabes Polri bersama Kejaksaan Agung dan KPK RI melakukan update atas kasus-kasus yang ada di Bansos dan Multi Years ini progressnya seperti apa? Memang sudah dilakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi-saksi, tetapi hasilnya seperti apa, belum ada kelanjutannya," terang Naso.

Diketahui juga sebelumnya, LSM anti korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi) ini, pernah melaporkan orang nomor satu Bengkalis itu ke Presiden RI, di antaranya dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis sebesar Rp.300.000.000.000,- yang peruntukkan untuk membangun pembangkit listrik di Kecamatan Pinggir dan Buruk Bakul pada tahun 2012 silam

Naso heran dengan banyaknya masalah yang diduga terjadi dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. BLJ, seperti halnya mengenai Perdakab Bengkalis nomor 07 tahun 2012 yang diterbitkan atas persetujuan Bupati dan DPRD Bengkalis yang merupakan acuan dan legitimasi dalam penggunaan uang rakyat sebesar Rp. 300 miliar.

Pelaksanaan penyertaan modal Perda nomor 07 tahun 2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa penyertaan modal sebesar Rp.300 miliar kepada BUMD PT. BLJ merupakan bagian dari investasi pembiayaan PT. BLJ atau anak perusahaan untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis.

Sementara, mengenai pengawasan penggunaan penyertaan modal sesuai Perda nomor 07 tahun 2012 Pasal 6 menyatakan, penggunaan penyertaan modal dilakukan pengawasan oleh Bupati atau SKPD terkait yang ditunjuk bersama DPRD yang dilaksanakan melalui keputusan Bupati Bengkalis itu sendiri.

Sehingga acuan pada Pasal 4 dan Pasal 6 Perda ini pun, mengendus adanya kejanggalan dan dugaan pelanggaran, sehingga Bupati Bengkalis dinilai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan modal serta keterlibatannya dalam melakukan pembiaran dengan landasan ketidak adanya pengawasan (Bupati) atau pembiaran maupun menyetujui penyalahgunaan modal senilai Rp. 300 miliar pada sektor lain yang tidak dipergunakan untuk membangun PLTGU (pengalihan saham ke perusahaan mesin kendaraan merk Kawasaki dan bisnis property di Bogor) sebagaimana diatur dalam Perda nomor 07 tahun 2012 Pasal 4.

Keterlibatan lainnya, juga terbukti dengan ketidak adanya pengawasan (Bupati) atau pemberian ruang sebebas-bebasnya dalam pencairan atau penggunaan modal Rp. 300 yang berujung terjadinya prakyek money laundry (pencucian uang) dan mengalirnya sejumlah dana pada kerekening perusahaan–perusahaan yang diduga illegal.

Terkait persoalan hukum korupsi Bansos tahun 2012, Bareskrim Mabes Polri telah resmi menetapkan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh tersangka kasus dugaan korupsi Bansos tersebut.

Bareskrim Polri menetapkan status tersangka terhadap Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, karena dia (Bupati-red), diduga telah menyalahgunakan wewenang pada pencairan dana hibah bantuan sosial Sekretariat Bengkalis tahun anggaran 2012.

"Tersangka HS ditetapkan tersangka melalui mekanisme gelar perkara kemarin yang dipimpin Dirtipikor. Gelar perkara itu dihadiri perwakilan Polda Riau," kata Kasubdit I Dirtipikor Kombes Adi Deriyan Jayamarta di Bareskrim Polri Jakarta.

Tersangka, tambah Ade, dikenai Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. "Ini adalah kasus yang telah ditindaklanjuti, di mana hasil audit BPKP Riau Rp 31 miliar (sebelumnya disebut Rp.29 miliar) lebih telah merugikan negara," terangnya.

Sementara keterlibatan anggota DPRD setempat telah ditangani Polda Riau. Dan khusus Herliyan, digarap Bareskrim. Polda Riau sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah bekas Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, bekas Wakil Ketua DPRD Bengkalis HT dan BP, mantan anggota DPRD Bengkalis.

Lalu ada RY dan MT, keduanya adalah anggota DPRD Bengkalis. Satu lagi AA, PNS yang menjabat Kabag di Pemkab Bengkalis. "Sprindik penyidikan kita terbitkan sejak 12 April 2014," terangnya. (Is)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas