Headlines News :
Home » , » Aparat Hukum Harus Bertindak Kasus Korupsi di RSUD Bangil Rp.17, 8 Miliar

Aparat Hukum Harus Bertindak Kasus Korupsi di RSUD Bangil Rp.17, 8 Miliar

Written By Harian Berantas on Saturday, September 12, 2015 | 8:27:00 PM

HARIANBERANTAS, PASURUAN - Pentingnya sarana dan prasarana kesehatan termasuk gedung rumah sakit bagi masyarakat terutama bagi pasien yang harus mengalami perawatan inap disuatu rumah sakit. Untuk itulah  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil mengalokasikan Rp 17,8 milyar untuk membangun fasilitas rawat inap untuk pasien penyakit paru dan  jantung.

    
Dengan nama kegiatan pengadaan gedung rawat inap paru dan jantung  keperluan RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan di Jalan Raya Raci Pasuruan  sumber dana (tidak jelas).

Dari info orang dalam rumah sakit dari dana DBHCHT/bagi hasil cukai memakan biaya Rp 17.833.445.000;00 merupakan satu paket kegiatan yang dimulai 3 Juli 2014 dan berakhir 14 Desember 2014 dengan kontraktor pelaksana PT Dwipa Bhirawa Persada serta konsultan perencana PT Pandu Persada  Konsultan an pengawas PT Dimensi Empat Arcygatra.

Uang negara sebesar  belasan milyar ini sampai saat ini belum bermanfaat apapun bagi masyarakat. Pasalnya, sampai saat ini gedung yang dibangun belum bisa digunakan untuk melayani pasien dan kondisi gedungnya juga sudah nampak kusam dan terdapat retakan disana sini.

Terlebih lagi dari hasil penelusuran tim awak media bersama LSM WAR,  gedung ini dalam pembangunanya tidak direncanakan dengan baik. Terbukti sampai saat ini gedung yang dibangun tahun 2014 ini masih mengalami perlakuan kontruksi berupa pemasangan mechanichal dan electrical yang juga menelan biaya dari negara Rp 2,3 miliar.

Atas temuan dari hasil investigasi dari tim maka LSM WAR dan awak media telah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi secara patut kepada direktur utama  RSUD Bangil Dr. Agung Basuki M Kes NIP 19600504 198902 XXXX selaku (PA) pengguna anggaran  dan Ir Hanung Widya sasangka MT yang mengesahkan dan mengetahui detail teknik pembuatan gedung ini dari kepala dinas PU Cipta Karya  dengan PPK (pejabat pembuat komitmen) SKPD (satuan kerja perangkat daerah) RSUD bangil Drg Maludwi Nugraha dan PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) Djudjuk Setijono, namun sampai saat ini belum mendapat jawaban.

Beberapa temuan yang ditanyakan melalui surat antara lain adalah  item–item pekerjaan yang  tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa dan telah dibayar oleh pengguna jasa dalam hal ini adalah RSUD Bangil antara lain item pekerjaan plafon, nat keramik dinding, stel kusen, lantai dinding yang belum di nat, keramik lantai yang belum di nat, cat tembok seluas 70,98 m2, pintu luar yang belum di sealent, juga pintu bagian dalam  semua item pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa anehnya itu semua telah dibayar karena  telah PHO, (provisional hand over) atau jamak disebut serah terima dan pada saat FHO (final hand over) semua item yang tidak dikerjakan baru diketahui oleh pihak pengguna jasa  yakni pada tanggal 26 Juni 2015.

Direktur Utama RSUD Bangil yang dihubungi via pesan singkat juga tidak memberikan tanggapan apapun. Ketika media mendatangi RSUD Bangil juga tidak menemukan orang–orang yang dianggap punya kapasitas untuk memberikan keterangan orang disebut–sebut sebagai Humas oleh beberapa kalangan media juga mengelak untuk memberikan konfirmasi. (toro/zein)   
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas