Headlines News :
Home » , , » Anggaran Perizinan Amdal Pasar Ikan Pasar Terubuk Digorok Kadis Pasar Bengkalis

Anggaran Perizinan Amdal Pasar Ikan Pasar Terubuk Digorok Kadis Pasar Bengkalis

Written By Harian Berantas on Wednesday, September 9, 2015 | 8:37:00 PM

HARIANBERANTAS,BENGKALIS - Lembaga anti korupsi dari Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, pertanyakan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap proyek “Pembangunan Pasar Ikan Pasar Terubuk Bengkalis” yang dilaksanakan oleh rekanan kontraktor PT. Bunga Raya Permai, dengan sumber biaya APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2014 senilai Rp. 2. 842,200, 000,00,-

                                  Kondisi pembangunan pasar ikan pasar terubuk Bengkalis              

Ketua Divisi Kajian dan Litbang lembaga LSM KPK, Mukhtaruddin, kepada harianberantas membenarkan hal tersebut mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Ikan Pasar Terubuk Bengkalis pada tahun 2014 yang lalu, izin resmi terkait Amdal belum diperoleh.

Semestinya lanjut dia, pihak pengembang memperhatikan atau melengkapi terlebih dulu perizinan sebelum melaksanakan pembangunannya. “Amdal ini sangat perlu. Bagaimana tidak, proyek miliaran rupiah ini, tepat berada di hutan lindung dan pusat Kota Bengkalis yang berdampingan dengan pemukiman penduduk,” ujarnya.

Pembangunan ini lanjutnya bisa saja dihentikan hingga pihak pengembang mengantongi izin yang lengkap. Terkait hal tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat pada penegak Peraturan Daerah (Perda), agar menghentikan aktifitas pembangunan pasar limbangan. Hal ini dilakukan agar pihak pengembang memperhatikan aspek hukum dan aturan yang berlaku.

Selain melayangkan surat ke pihak pengembang kata dia, pihaknya akan melayangkan surat laporan resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.

Karena menurutnya, selain telah terjadinya kasus dugaan korupsi dana APBD dalam pelaksanaan pembangunan proyek yang terbengkalai itu, maupun pelanggaran dalam tata cara perizinan AMDAL yang terkesan menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan No. 27 tahun 2007 tentang tata cara perizinan AMDAL, yang berakibat sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan No. 32 Tahun 1999 tentang Amdal, pihaknya menilai SKPD Dinas Pasar Dan Kebersihan Bengkalis, diduga telah melakukan pelanggaran perundang-undangan RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Mereka DPK Bengkalis, juga diduga telah melakukan perambahan hutan secara sewenang-wenang tanpa memiliki rasa takut untuk dijerat dalam jeruji besi, tutur Mukhtaruddin.

Informasi yang berhasil dirangkum media Berantas, biaya anggaran perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pada pembangunan pasar ikan pasar terubuk Bengkalis tersebut, telah mendapat kuncuran pada APBD tahun 2013 dan 2014 lalu miliaran rupiah. Namun muncul pertanyaanya, kemanakah anggaran biaya perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diperkirakan miliaran tersebut?

Berangkat dari persoalan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan perambahan hutan milik Negara diatas, proses pelaksanaan Pembangunan Pasar Ikan Pasar Terubuk milik satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis yang dikerjakan rekanan kontraktor PT. Bunga Raya Permai pada tahun 2014 dengan sumber biaya berasal dari dana APBD terbengkalai. Padahal proyek tahun anggaran 2014 yang memakan biaya sebesar  Rp. 2. 842,200, 000,00,- harusnya dapat terselesaikan seratus persen.

Namun, sesuai informasi yang diperoleh media ini dari salah seorang sumber di Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, pekerjaan pembangunan Pasar Ikan Pasar Terubuk yang terletak di Kecamatan Bengkalis tersebut baru mencapai 40 persen pengerjaannya, namun anggaran biayanya telah dibayarkan100 persen.

Dari pantauan media harianberantas, masa kerja proyek tersebut sebagaimana tertuang di kontrak selama 150 hari kalender. Tapi faktanya sampai dengan pengambilan dokumentasi foto, progres pekerjaan tersebut baru berkisar 40%.

Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis, H. Indra Gunawan, S.IP, M.Si yang dinilai pihak yang lebih bertanggungjawab terhadap dugaan kerugian negara pada SKPD yang dipimpinnya saat berulang kali hendak ditemui media ini dikantornya untuk konfirmasi berita, tidak pernah terlihat masuk kantor.

Sementara, konfirmasi tertulis yang dikirim media ini beberapa waktu lalu, belum. Bahkan PPTK/PPK proyek yang diduga terbengkalai itu, tidak diketahui siapa. “Kami tidak tahu siapa PPTK proyek itu tahun kemaren pak.
Kalau Dugaan penyimpangan dana APBD lainnya, juga diduga terjadi terhadap pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan kolam Lindi TPA kecamatan Bantan” dengan nilai HPS lelang pada LPSE ULP Bengkalis pada tahun 2014, sebesar Rp. 2. 192.108.000,00,- dan sebagai pemenang dengan harga penawaran terkoreksi pada urutan PT/CV, No. 37, CV. Adikost senilai Rp. 1. 860.293.000,00,-    

Dan pada tahun sebelumnya, (tahun 2012) silam, kegiatan pembangunan kolam lindi TPA Kecamatan Bantan tersebut, mendapat kucuran dana dari sumber biaya APBD Bengkalis senilai Rp. 3,8 miliar lebih dan selaku rekanan pelaksana lapangan, PT. Syifa Adi Guna.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan TPA Kabupaten Bengkalis yang dikerjakan kontraktor PT. Syifa Adi Guna pada tahun 2012 silam itu, sempat menjadi perhatian dari pihak Tipikor Polda dan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Karena proses pelaksanaan pembangunannya dilapangan, terkesan sarat penyimpangan yang mengarah pada kerugian negara.

Diperoleh keterangan dugaan kecurangan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kolam Lindi TPA Kecamatan Bantan yang dikerjakan rekanan kontraktor CV. Adikost pada tahun 2014 yang lalu.

Pasalnya, dalam ketentuan sesuai standar dokumen  lelang secara elektronik, rekanan pelaksana proyek, semestinya wajib mempunyai alat berat yang dimiliki dukungan alat berat dari pihak lain dalam hal pelaksanaan item pekerjaan  sebagaimana tercantum dalam ketentuan BOQ  hurup A point II pekerjaan bak stabilisasi & bak kontrol terbuka, angka 1 galian tanah sebanyak 846,00 M3, point III. Dan pekerjaan kegiatan berupa Bak Absorbs  angka 1 terhadap pekerjaan Galian tanah 264,00 M3, IV. Pekerjaan Bak Maturasi angka 1 Pek Galian tanah 264,00 M3, V. Pekerjaan Saluran Penghubung dan Pintu Kep, angka 1 Pekerjaan Galian tanah 12.10 M3.

Dari bukti/fakta lapangan sbelumnya, alat berat  yang dipergunakan rekanan CV. Adikost terhadap pelaksanaan kegiatan proyek “Pembangunan Kolam Lindi TPA Kecamatan Bantan” tersebut, terkesan alat berat atau excavator milik Pemda Bengkalis yang ada pada SKPD Dinas Pasar dan Kebersihan Bengkalis.

Sehingga kondisi pekerjaan pembangunan kolam lindi TPA Kecamatan Bantan pada tahun 2014 yang berulang kali dilakukan pemantauan lapangan oleh tim media ini, terkesan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Pasalnya, dari beberapa item pengadaan kegiatan lapangan, terkesan tidak berpedoman pada rujukan RAB atau kontrak kerja.

Menyikapi hal ini, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan melalui Kasubdit III Tipikor Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro saat dihubungi Berantas guna kepentingan tanggapan mengenai kasus dugaan korupsi di tubuh DPK Bengkalis tersebut, “Saya lagi rapat pak. besok saja datang ke kantor, singkatnya. ***Tr***

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas