Headlines News :
Home » , » Anak-Anak Soeharto Harus Bayar Rp 4,4 Triliyun

Anak-Anak Soeharto Harus Bayar Rp 4,4 Triliyun

Written By Harian Berantas on Sunday, September 27, 2015 | 1:01:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA -  Negara yang diwakili Kejaksaan Agung sudah berulangkali meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan kejaksaan kepada Yayasan Supersemar milik almarhum Soeharto dan keluarganya. 


Jaksa Agung, MH Prasetyo menegaskan, bahwa perintah MA dengan jelas menyebutkan Yayasan Supersemar dan ahli waris Soeharto harus mengganti kerugian negara sekitar Rp 4,4 triliun atas skandal uang negara yang dikelola yayasan selama Soeharto berkuasa. Jaksa Agung juga menegaskan, tidak ada negosiasi atas keputusan hukum tetap itu.

Perihal siapa yang akan membayar ganti rugi mengingat Soeharto sudah meninggal, Prasetyo menegaskan ahli waris mantan presiden kedua itu bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan MA. Menurutnya, pada penyelewengan dana dari yayasan pemberi beasiswa ini, ahli waris ikut menikmati hasil tindak korupsi tersebut.

“Putusannya (MA) mengatakan seperti itu (ahli waris bertanggung jawab), ahli waris kan juga ikut menikmati itu. Jadi korupsi ahli waris dikenakan untuk mengganti rugi,” kata Jaksa Agung di Kejaksaan Agung, Bulungan, Jakarta, Jumat (25/9) lalu.

Prasetyo menilai, ahli waris harus membayar denda yang telah dilakukan pihak keluarga yang melakukan penyimpangan. Seiring proses yang tengah dilakukan pihak Kejaksaan Agung, Prasetyo berharap kedua pihak (tergugat dan termohon) langsung menanggapi pelaksanaan putusan tersebut. “Tentunya kita berharap dari pihak tergugat, termohon, dialah yang sebenarnya menentukan, cepat tidaknya pelaksanaan putusan ini,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Prasetyo, pihaknya sedang menunggu penyelesaian administrasi agar kejaksaan dapat terlibat dalam permasalahan ini. Jaksa Agung juga menyebutkan akan membantu PN Jakarta Selatan dalam eksekusi putusan MA terkait perkara Yayasan Supersemar. “Nanti kita akan coba bantu apa yang harus kita lakukan” kata Prasetyo.

Pimpinan Korps Adhyaksa menyatakan, saat ini Kejaksaan telah mengantongi sebagian daftar aset Yayasan supersemar. “Sebagian (daftar aset Yayasan Supersemar) sudah di tangan kami,” katanya.

Ia juga menolak bernegoisasi dengan Yayasan Supersemar milik keluarga mantan Presiden Soeharto. 
Menurut Prasetyo eksekusi denda senilai Rp 4,4 triliun harus tetap dilaksanakan oleh PN Jakarta Selatan. “Kejaksaan sendiri disini merupakan wakil dari negara terkait gugatan perdatanya tidak akan bernegosiasi dengan keluarga almarhum Suharto. Sudah inkrah, nilainya sudah pasti, tidak akan ada keringanan,” kata Presetyo.

Untuk diketahui, perkara kasus Yayasan Supersemar bermula ketika pemerintah pada tahun 2007, menggugat Soeharto dan yayasan tersebut terkait dugaan penyelewengan dana beasiswa yang disalurkan. Kejaksaan Agung pada gugatannya menyebutkan dana beasiswa yayasan itu yang seharusnya disalurkan ke penerima beasiswa tapi pada praktiknya disalurkan ke beberapa perusahaan seperti Bank Duta, Sempati Air, dan PT Kiani Lestari.

Atas hal ini, negara mengajukan ganti rugi materil sebesar 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateril Rp. 10 triliun. Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana. 

Pada Selasa, 11 Agustus 2015 MA melalui putusan peninjauan kembali mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung dalam perkara ini dan mengharuskan ahli waris Soeharto 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139,2 miliar atau total Rp 4,4 triliun. Sebelumnya, putusan dari tingkat pertama PN Jakarta Selatan sampai kasasi (MA) terkait kasus Supersemar ini menyatakan yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Yayasan Supersemar saja.

Di era Orde Baru Yayasan Supersemar sangat populer. Sebuah kebanggaan bagi pelajar atau mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa dari yayasan yang berdiri tahun 1974 tersebut.

Selain uang yang dibagikan untuk para pelajar, rupanya Kejaksaan Agung juga mencium ada penyimpangan yang masuk ke kas Keluarga Cendana.

Tak cuma Yayasan Supersemar, beberapa yayasan lain terindikasi serupa.Beberapa diantaranya Dharmais, Dana Abadai Karya Bhakti atau Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora. Kini dengan putusan terbaru Mahkamah Agung, akankah keluarga Soeharto mengembalikan uang Rp 4,4 triliun? (toro)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas