Headlines News :
Home » » Sidang Korupsi BLJ Bengkalis

Sidang Korupsi BLJ Bengkalis

Written By Harian Berantas on Tuesday, August 11, 2015 | 8:20:00 PM

Herliyan Akui Ada Penyertaan Modal Rp. 300 M


Pekanbaru, (Harianberantas.co.id) -------- Mantan Bupati Bengkalis, Herlian Saleh dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi dana penyertaan modal BUMD Bengkalis PT. BLJ senilai Rp 300 miliar, di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (11/8/2015). Herliyan terima cendramata dari Kajari, Mukhlis SH MH, Senin (27/04/2015) di Bengkalis.


Sebagaimana diketahui, mantan Direktur PT.BLJ, Yusrizal dan Staf Khusus Direktur PT. BLJ Ari Setianto, menjadi tersangka dalam kasus itu. Herlian dalam kesaksiannya mengaku mengetahui usulan dana penyerataan modal kepada Pemkab Bengkalis untuk PT. BLJ.

Usulan awal adalah senilai lebih dari Rp 500 miliiar. Namun, dari usulan itu hanya disetujui senilai Rp. 300 miliar yang berasal dari sumber dana APBD Bengkalis tahun 2012.

Herlian mengakui jika dia hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) saat itu, dan menyetujui penggunaan dana senilai Rp 300 miliar itu untuk pembangunan pembangkit listrik di dua desa.

Pembangunan dua PLTU itu dikerjakan oleh perusahaan PT. Riau Enegeri Tiga dan Sumatera Timur Energi, masing-masing senilai Rp 100 miliar dan 200 miliar. Namun, belakangan terjadi penyimpangan penggunaan dana, yang kemudian disidik oleh Kejaksaan.

Selanjutnya, Herlian mengaku baru mendapat laporan dari Direktur Utama PT. BLJ saat itu tentang adanya penyimpangan dalan penggunaan dana tersebut. Dia menuturkan, setelah kasus itu bergulir di ranah hukum, progres pembangunan kedua PLTU itupun tidak berjalan.

Fakta lain terungkap dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa Yusrizal, membeberkan prihal adanya persetujuan dari mantan Bupati Herlian, yang saat itu masih menjabat sebaga bupati aktif dan selaku pemegang saham mayoritas di PT. BLJ. Herlian dalam RUPS menyetujui penggunaan dana dari PT. BLJ untuk diinvestasikan ke beberapa unit usaha.

Di antanya menyetujui adanya investasi pembangunan kantor baru senilai Rp. 5 miliar, menyetujui invetasi KSO dengan PT. Hutama Dwi Widya Kashindo senilai Rp 4 miliar, menyetujui pendirian anak perusahaan PT. BLJ Migas, menyetujui pembentukan anak usaha PT. BLJ Properti Rp 100 miliar, menyetujui pendirian anak perusahaan PT. BLJ Singapura LTD dengan penyetoran modal sebesar 51.000 US Dolar. Namun pernyataan itu dibantah oleh mantan Bupati Bengkalis (Herliyan-red).

Dia mengatakan penggunaan dana Rp 300 miliar hanya untuk pembangunan kelistrikan di dua daerah. Terkait adanya aliran dana untuk investasi itu, dia mengaku hal itu menjadi kewenangan dari direktur untuk memajukan perusahaan dan mendapat keuntungan.

Dilaporkan media Berantas berulang kali sebelumnya, baik melalui situs harianberantas maupun melalui media cetak/koran Berantas, aktifis dari lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Mukhtaruddin, mengaku tidak pernah bosan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis sebesar Rp.300 miliar yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun pembangkit listrik di Kecamatan Pinggir dan Buruk Bakul pada tahun 2012 silam. 

Pasalnya, dugaan kuat terhadap penyertaan modal Pemdakab Bengkalis kepada PT. BLJ yang saat ini perkara kasus korupsi tersebut telah di limpahkan oleh penyidik Kejaksaan di pengadilan tipikor atau Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, jelas-jelas melibatkan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh Msc dan  kroninya.

Menurut Mukhtaruddin, dilaporkannya kasus dugaan korupsi penyertaan modal usaha BUMD PT.BLJ sebesar Rp.300 miliar yang melibatkan petinggi Bengkalis kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, karena perbuatan melawan hukum dinilai sudah diluar kewajaran dan atau melampaui batas.
Kita tidak akan pernah berhenti sampai di sini saja nantinya, karena beberapa waktu lalu, upaya kami untuk melakukan kordinasi kepada beberapa pejabat tinggi negara yang ada di Sekretaris Negara (Setneg) Republik Indonesia maupun kepada pihak berwenang lainnya RI di Jakarta, telah berhasil, ujar Mukhtaruddin kepada Wartawan di Pekanbaru bulan lalu.

Namun terkait kasus korupsi sebesar Rp. 300 miliar yang diduga melibatkan pejabat tertinggi di negeri junjungan Bengkalis itu,  Ketua Team Observasi Pengguna Anggaran Negara & Anggaran Daerah (Topan-AD), Rion Satya, juga kepada media ini dengan tegas mengatakan, supaya aparat hukum di pusat turun tangan memeriksa hingga menetapkan Bupati Bengkalis bersama kroni lainnya yang dicurigai kuat terlibat sebagai tersangka dalam kasus penyertaan modal usaha BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) itu.

Rion mengatakan hal demikian, karena dia menilai aparat hukum di Riau saat ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kasus korupsi diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Namun dia tetap meyakini Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, tidak tertutup kemungkinan bakal ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. Sebab sudah saatnya KPK maupun Jaksa Agung RI dan Kapolri membumi hanguskan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi. 

Harapan dan dukungan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi penyertaan modal usaha BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis sebesar Rp. 300 miliar tersebut adalah, setelah pihak LSM dari Riau maupun media cetak dan elektronik mendatangi kantor Setneg Kepresidenan Republik Indonesia dan KPK pada bulan Pebruari 2015 di Jakarta, untuk menyampaikan laporan resmi terkait tindak pidana korupsi dan persoalan gratifikasi suap yang diduga melibatkan oknum Kejari, inisial M (Muklis) dari Direksi PDAM dan BLJ Bengkalis.

Dari catatan media Berantas ini, pengalokasian dana APBD kepada PT. BLJ perusahaan BUMD, merupakan atas persetujuan Bupati untuk melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Pinggir dan Buruk Bakul pada tahun 2012 silam sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus miliar rupiah).

Namun selama dua tahun lebih setelah program kegiatan proyek luar biasa itu di Kabupaten Bengkalis berjalan, realisasi pengerjaannya pun nol persen (%), yang akhirnya diduga berujung pada tindak pidana korupsi yang harus dipertanggung jawabkan oleh Herliyan Saleh, CS.

Dugaan kuat keterlibatan petinggi Bengkalis, Herliyan Saleh terhadap kasus korupsi dana PT. BLJ senilai Rp 300 miliar tersebut, berdasarkan kejanggalan terhadap peraturan Daerah terkait penyertaan modal Rp. 300 miliar kepada PT.BLJ Bengkalis untuk membuka keran terjadinya penyelewengan penggunaan dana dengan menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No. 07 tahun 2012 di Bengkalis pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 silam. Dan lembaran persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang penyertaan modal pemerintah pada PT. BLJ Bengkalis, diduga telah terjadi rekayasa dan penipuan untuk memuluskan korupsi dana APBD tahun 2012 sebesar Rp. 300 miliar tersebut.

Ketika pada kesempatan pertama, aroma dugaan korupsi terhadap penyertaan modal usaha BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp. 300 miliar ini diketahui tim media ini, Kamis tanggal 03 Oktober 2013, Pemred koran Berantas menemui Kepala Kajaksaan Tinggi (Kejati) Riau, yang saat itu dijabat oleh Edi Rakamto SH,MH, untuk memberikan dukungan mendorong pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan hingga menetapkan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh dan direktur utama PT. BLJ Bengkalis, Yusrizal Handayani Cs, sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis-Riau.

Dan setelah upaya kordinasi bersama antara Pimred koran Berantas dengan Dirtus Pidsus Kejagung RI yang sekarang ini (Edi Rakamto) terjadi, akhirnya Rabu tanggal 11 Desember 2013 siang, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis bersama Kepala Tindak Pidana Khusus saat itu dijabat oleh Arjuna Meghanada dan Kepala Seksi Intelijen Furkon Syah Lubis dan beberapa penyidik Kejari lainnya mendatangi kantor PT. BLJ Bengkalis dalam hal melakukan penyitaan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan kasus korupsi sebesar Rp. 300 miliar pada tahun  anggaran 2012.

Sehingga ketika tim penyidik Kejari Bengkalis melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 300 miliar pada PT. BLJ Bengkalis yang diduga melibatkan petinggi Kabupaten Bengkalis, aroma kurang sedap lainnya mencuat terkait adanya konspirasi Kajari, Muklis, dengan CV. Surya Perdana Motor mitra kerja PT Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) dalam penanganan kasus hibah BUMD menerima suap dua cek BNI yang masing-masing berisi Rp.5 miliar ditambah uang tunai Rp. 250 juta, serta jatah proyek di Pemkab Bengkalis.

Dan setelah konspirasi Kajari, Muklis ini dengan CV.Surya Perdana Motor mitra kerja PT.Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) terungkap, media ini mencoba menemui Kajari Bengkalis, Muklis berulang kali,  guna konfirmasi. Namun, Kajari Bengkalis, Muklis, merasa takut dan menolak ditemui Berantas.

Menyikapi persoalan konspirasi Kajari dengan CV.Surya Perdana Motor mitra kerja PT.Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) tertanggal 30 Juni 2014 dan 4 September 2014 di Singapore, Redaksi Berantas ini, mencoba menggali informasi secara tertulis dari Kajari Bengkalis, dengan surat nomor: 002/PEMRED-BR/PKU/I/2015, tanggal 05 Januari 2015.

Sehingga keesokan harinya, tepat pada hari Selasa (06/01/2015), Bupati Bengkalis Herliyan Saleh baru diperiksa oleh Penyidik Pidana Khusus Kejari Bengkalis terkait dugaan korupsi penyertaan modal dari Pemda ke PT. BLJ senilai Rp. 300 miliar. Namun, dari hasil penyidikan yang dilakukan, dana sebesar Rp. 300 miliar, dianggap hilang dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Diperoleh keterangan lainnya, selain Kejari Bengkalis, Muklis, diduga kuat menerima suap dua cek BNI yang masing-masing berisi Rp. 5 miliar ditambah dengan uang tunai senilai Rp.250 juta, dan jatah paket proyek dari Pemdakab Bengkalis yang berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi pada penyertaan modal untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Pinggir dan Bukit Batu-Bengkalis melalui PT.BLJ pada tahun 2012 sebesar Rp. 300 miliar, Kejari Bengkalis Muklis SH,MH juga dituding menerima  suap dari PDAM Kabupaten Bengkalis dari tahun 2012.
\
Dugaan penerimaan gratifikasi atau suap oleh Kejari Bengkalis (mantan-red) ini terungkap, berdasarkan barang bukti (BB) atas “Surat Keputusan” atau SK Direksi PDAM Kabupaten Bengkalis, Nova Novianti, SE dengan No: 25/PDAM-Kab/IX/2012/a. tanggal 17 September 2012, yang jelas-jelas menyatakan, diberi honor setiap bulan Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah). Hingga berita ini turun, nomor hendphon yang biasa digunakan mantan Kejari Bengkalis, Muklis, saat dihubungi Berantas, sudah tak aktif lagi. ***Is/Naso***

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas