Headlines News :
Home » , » Menyibak Aliran Dana Rp 300 M, PT. BLJ Bengkalis, Merancang Konspirasi Jahat Lewat Tangan Kekuasaan

Menyibak Aliran Dana Rp 300 M, PT. BLJ Bengkalis, Merancang Konspirasi Jahat Lewat Tangan Kekuasaan

Written By Harian Berantas on Saturday, August 15, 2015 | 10:36:00 AM


Bengkalis, (Harianberantas.co.id) ------ Diawal tahun 2013, masyarakat Bengkalis terkejut dengan informasi yang beredar bahwa dana penyertaan modal Pemkab Bengkalis kepada BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Rp 300 milyar yang berpayung hukum Peraturan Daerah (Perda) nomor 07 tahun 2012 untuk membangun PLTU dan PLTGU bermuara ke ranah hukum.


Ya, dana sebesar itu ternyata tidak seutuhnya dijadikan modal awal pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di kecamatan Pinggir dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kecamatan Bukitbatu, Kabupaten Bengkalis. Ternyata dana tersebut malah dialihkan untuk sektor usaha lain, yang diduga merupakan hasil konspirasi jahat yang dirancang sejak awal dengan menggunakan tangan kekuasaan, yaitu bupati Bengkalis ketika itu (Herliyan Saleh,red) dan DPRD Bengkalis tentunya.

Konspirasi jahat menggerogoti keuangan negara melalui APBD Bengkalis sebesar Rp 300 milyar memang tergolong cukup dahsyat dan nekat oleh mantan direktur utama PT.BLJ Yusrizal Handayani maupun staf khusus sang dirut Ari Susanto. Dana Rp 300 milyar tidak dialokasikan untuk membangun PLTGU dan PLTU sesuai Perda, tetapi uang tersebut disebar kesejumlah sektor usaha yang justru tidak berlokasi di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil investigasi dan data lapangan dari BAK-LIPUN Bengkalis, menyebutkan bahwa dari dana Rp 300 milyar tersebut hanya sekitar Rp 15 milyar yang terpakai untuk pembebasan lahan di kecamatan Pinggir sekitar Rp 8 milyar dan Rp 7 milyar untuk membangun tapak PLTGU. Kemudian ada sisa dana sebesar Rp 35 milyar yang masih mengendap saat ini di kas perusahaan PT.Riau Energi Tiga (RET) yang diklaim sebagai anak perusahaan PT.BLJ, sedang sisanya Rp 250 milyar dikorupsi.

Sekretaris BAK-LIPUN Wan Sabri, mengupas perjalanan dana penyertaan modal Rp 300 milyar yang dicairkan dari kas daerah (Pemkab Bengkalis,red) pada bulan September 2012. Sebesar Rp 200 milyar dimasukan ke anak perusahaan PT.BLJ yaitu PT.Sumatera Timur Energi (STE) melalui dua rekening. Sisanya Rp 100 milyar lagi melalui anak perusahaan yang satunya lagi yaitu PT.Riau Energi Tiga (RET) lewat satu rekening.

Kemudian terang Wan Sabri, setelah dana penyertaan modal masuk ke rekening dua anak perusahaan PT.BLJ itu, mulailah konspirasi jahat dari sang dirut dan sejumlah oknum direksi ketika itu dijalankan. Total dana Rp 300 milyar dialirkan kesejumlah sektor usaha lain diluar PLTGU yang hanya sebatas pembebasan lahan dan pembuatan tapak bangunan di Pinggir.

“Kita mencatat, dana dari PT.STE dialirkan untuk pendirian sekolah Indonesia Creative School (ICS) di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru sekitar Rp 70 milyar lewat PT.BLJ Property ditambah biaya untuk PT.Kalta Rp 10 milyar. Juga tercatat untuk investasi melalui PT.BLJ Migas Rp 38 milyar, untuk industri otomotif di Bogor Rp 91 milyar, juga dana dialirkan ke sejumlah sektor usaha dan anak perusahaan PT.BLJ lainnya,”papar Wan Sabri.

Dana juga mengalir ke PT.Sumatera Data untuk penyewaan kantor gedung tiga lantai di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru serta anak-anak perusahaan PT.BLJ lainnya seperti PT.BLJ Agro Sawit. Juga dari dana Rp 300 milyar tersebut diperuntukan buat program Corporate Social Responsibility (CSR) yang pertahunnya mencapai Rp 1 milyar. 

Ada juga anggaran untuk rencana pembelian mesin, dimana jajaran komisaris, sejumlah direksi, mantan bupati Herliyan Saleh dan beberapa orang diluar struktur PT.BLJ dan Pemkab Bengkalis turut serta menghabiskan anggaran mencapai Rp 1 milyar lebih kesejumlah negara di Eropa. Untuk pembiayaan sejumlah sektor usaha yang diduga fiktif tersebut dan operasional  berasal seluruhnya dari dana penyertaan modal Rp 300 milyar dikedua perusahaan itu.

“Malahan kita mendapatkan data, kalau di PT.STE dan PT.RET ternyata PT.BLJ tidak memiliki saham mayoritas, sehingga kedua perusahaan tersebut boleh dikatakan bukan anak perusahaan PT.BLJ. Di PT.STE saham PT.BLJ hanya 40 persen,sedangkan 60 persen lagi milik PT.ZUG. Pada PT.RET saham PT.BLJ hanya 35 persen, PT.ZUG kembali memiliki saham terbesar 55 persen dan PT.Pengembangan Investasi Riau (PIR) hanya 10 persen. Juga diduga kuat, PT.ZUG maupun PT.PIR sampai saat ini tidak pernah menyetorkan modal mereka sama sekali,”ulas Wan Sabri.

Malahan di PT.ZUG diduga ada peran besar Yusrizal Handayani mantan Dirut PT.BLJ yang sekarang jadi tersangka dan sudah ditahan. Karena di PT.STE dan PT.RET ia juga menjabat direktur utama. Menurutnya lagi, korupsi besar-besaran ala BUMD Bengkalis itu sepertinya sudah dirancang dari awal, menggunakan tangan kekuasaan yaitu mantan bupati Bengkalis Herliyan Saleh, karena masuknya Yusrizal Handayani sebagai dirut tahun 2011 lalu diduga juga prematur dan lewat jalur persekongkolan.

“Kejahatan yang terjadi di PT.BLJ pada periode 2011-2014 lalu jelas tidak berdiri sendiri. Ada Pemkab Bengkalis selaku pemegang saham mayoritas, karena notabene anggaran penyertaan modal Rp.300 milyar berasal dari APBD Bengkalis. Juga peran DPRD Bengkalis yang mengesahkan Perda Penyertaan Modal dan jajaran Komisaris yang tidak menjalankan fungsinya,”tambah Wan Sabri.

Apapun persoalan korupsi ditubuh PT.BLJ adalah kesalahan kolektif para stake holder terkait di kabupaten Bengkalis. Karena dari catatan perjalanan perusahaan semi plat merah tersebut pada tahun 2011-2014 banyak terjadi keganjilan. Seperti pencatatan keuntungan perusahaan, dimana tahun 2012 disebut mendapatkan untung Rp 7,5 milyar, tahun 2013 kembali untung Rp 1,1 milyar dan anehnya tahun 2014 malah merugi Rp 6,7 milyar. Perusahaan menyebutkan adanya kerugian justru setelah awal tahun 2014 penyertaan modal Rp 300 milyar resmi masuk ranah hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis.

Terpisah, Direktur Utama PT.BLJ yang baru Abdul Rahman ketika dikonfirmasi, mengaku tidak mau mempersoalkan masalah korupsi penyertaan modal ditubuh PT.BLJ itu. Ia beralasan bahwa kasus tersebut sudah menjadi produk hukum, dimana ia hanya akan fokus pada penyelamatan perusahaan dan melakukan pengembangan usaha-usaha baru, termasuk bagaimana upaya menyelamatkan dana Rp 35 milyar yang tersisa di PT.RET.

Untuk menyelamatkan sisa dana Rp 35 milyar, Rahman sudah menyurati BPK RI, BPKP, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Bupati dan DPRD Bengkalis. Ia beralasan, dana tersebut masih diperlukan untuk menutupi beban operasional PT.BLJ kedepan, kalau masih diinginkan terus eksis.

“Tentunya upaya untuk menyelamatkan dana Rp 35 milyar di PT.RET harus berdasarkan rekomendasi BPK, BPKP, Bupati dan DPRD Bengkalis serta Kejaksaan.Kalau memang bisa dilakukan penarikan dana itu, tentu payung hukumnya harus jelas, karena kita tidak mau jatuh ke lobang yang sama berkali-kali, ibaratnya seperti keledai,”kata Abdul Rahman.

Sekarang ini persoalan PT.BLJ hanya menunggu keseriusan penegak hukum bekerja dalam menuntaskan kasus mega korupsi tersebut. Karena sampai saat ini, hanya ada dua tersangka, sementara kasus penyertaan modal yang uangnya dihambur-hamburkan itu, tidak terlepas dari kebijakan para penguasa di Negeri Junjungan ketika peristiwa korupsi itu berlangsung dan terkesan dibiarkan.(afdal/tr) 

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas