Headlines News :
Home » , , » Mafia Bansos Bengkalis Ditahan, Polda Dan Kajati Riau Disebut Tak Adil Ada Apa?

Mafia Bansos Bengkalis Ditahan, Polda Dan Kajati Riau Disebut Tak Adil Ada Apa?

Written By Harian Berantas on Saturday, August 29, 2015 | 8:52:00 PM


Pekanbaru, (Harianberantas.co.id) ------ Tersangka dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Jamal Abdillah melayangkan nota protes dan keberatan kepada Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Mantan Ketua DPRD ini merasa diperlakukan tidak adil, jika dibandingkan perlakuan penyidik terhadap tersangka lainnya, seperti Herliyan Saleh (mtn bupati-red).

 
"Kami merasa Polda Riau dan Kejati Riau tidak adil terhadap klein kami. Dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan lima tersangka lain, tapi cuma klien kami yang ditahan," ujar kuasa hukum Jamal Abdillah, Saut Maruli Tua Manik, Jum'at (28/08/2015).

Dikatakannya, penyidik Polda Riau dan Kejati Riau yang tidak menahan lima tersangka lainnya merupakan tindakan tebang pilih dalam penanganan suatu perkara yang melanggar azaz equality before the law.

"Kami baca di media, penahanan terhadap tersangka lain tidak dilakukan karena karena mereka bersikap kooperatif. Jika itu alasanya, maka seharusnya hal tersebut juga diberlakukan terhadap klien kami yang mulai dari ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini selalu bersikap kooperatif," tegasnya.

Menurutnya lagi, penahanan Jamal memang menjadi kewenangan penyidik. Akan tetapi jika terhadap tersangka lain tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak masyarakat, khususnya masyarakat di Bengkalis dan masyarakat Riau umumnya.

"Jadi dalam surat keberatan yang kami kirimkan itu, kami selaku kuasa hukum Jamal Abdillah juga mendesak agar penyidik, baik di Ditreskrimsus dan Kejati Riau agar melakukan penahanan terhadap tersangka lainnya. Kalau ini tidak dilakukan maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Riau akan berkurang," lanjutnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini Polda Riau telah menetapkan enam orang tersangka. Selain mantan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, lima tersangka lain adalah Hidayat Tagor dari Partai Demokrat selaku mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Purboyo dari PDIP selaku mantan anggota DPRD Bengkalis.

Selanjutnya, Rismayeni dari Partai Demokrat dan Muhammad Tarmizi dari Partai PPP. Dua nama terakhir masih aktif sebagai anggota DPRD Bengkalis. Seorang tersangka lainnya berasal dari Setdakab Bengkalis, Azrafiani Aziz, selaku Kabag Keuangan Kabupaten Bengkalis.

Berkas kelima tersangka ini masih dalam tahapan pemberkasan penyidik Dit Krimsus Polda Riau. Selain mereka, Polda juga telah menetapkan Mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus ini diduga terjadi tahun 2012 lalu, saat Pemkab Bengkalis menganggarkan alokasi untuk dana Bansos sebesar Rp.230 miliar. Diduga dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukkannya, atau fiktif.

Diberitakan media Berantas sebulan lalu, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi, kembali mendesak Mabes Polri menuntaskan kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah tahun anggaran 2012 yang diduga melibatkan mantan Bupati Bengkalis, Ir H. Herliyan Saleh Msc dan kroni lainnya.

Dalam rillisan surat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi kepada Kapolri, Kamis (06/08/15) siang itu di Jakarta, mendesak agar Mabes Polri menuntaskan kasus dugaan korupsi Bansos. Kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan petinggi daerah Bengkalis itu telah merugikan keuangan negara yang tak kecil nilainya.

Sekum LSM KPK, B. Naso mengatakan, penuntasan dugaan kasus korupsi Bansos/Hibah tersebut penting dilakukan untuk lebih memulihkan semangat Polri agar potensial kerugian negara bisa diminimalisasi dan uang negera dapat diselamatkan.

"Kami memberikan dorongan moral dan spiritual kepada Polri untuk menuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau," kata B. Naso kepada Wartawan di Pekanbaru, Senin (10/8/2015).

Menurut Naso, pihaknya prihatin dengan bertumpuknya beberapa masalah dugaan korupsi yang kini membelit mantan Bupati Bengkalis sekarang ini, antara lain dugaan korupsi terkait proyek Multi Years (MY) dan Bansos Bengkalis yang terjadi sejak tahun 2011 s/d 2014 lalu.

"Seharusnya Mabes Polri bersama Kejaksaan Agung dan KPK RI melakukan update atas kasus-kasus yang ada di Bansos dan Multi Years ini progressnya seperti apa? Memang sudah dilakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap saksi-saksi, tetapi hasilnya seperti apa, belum ada kelanjutannya," terang Naso.

Diketahui sebelumnya, LSM anti korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi) ini, pernah melaporkan orang nomor satu Bengkalis itu hingga Presiden RI, di antaranya dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis sebesar Rp.300.000.000.000,- yang peruntukkan untuk membangun pembangkit listrik di Kecamatan Pinggir dan Buruk Bakul pada tahun 2012 silam

Naso heran dengan banyaknya masalah yang diduga terjadi dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. BLJ, seperti halnya mengenai Perdakab Bengkalis nomor 07 tahun 2012 yang diterbitkan atas persetujuan Bupati dan DPRD Bengkalis yang merupakan acuan dan legitimasi dalam penggunaan uang rakyat sebesar Rp. 300 miliar.

Pelaksanaan penyertaan modal Perda nomor 07 tahun 2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa penyertaan modal sebesar Rp.300 miliar kepada BUMD PT. BLJ merupakan bagian dari investasi pembiayaan PT. BLJ atau anak perusahaan untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis.

Sementara, mengenai pengawasan penggunaan penyertaan modal sesuai Perda nomor 07 tahun 2012 Pasal 6 menyatakan, penggunaan penyertaan modal dilakukan pengawasan oleh Bupati atau SKPD terkait yang ditunjuk bersama DPRD yang dilaksanakan melalui keputusan Bupati Bengkalis itu sendiri.

Sehingga acuan pada Pasal 4 dan Pasal 6 Perda ini pun, mengendus adanya kejanggalan dan dugaan pelanggaran, sehingga Bupati Bengkalis dinilai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan modal serta keterlibatannya dalam melakukan pembiaran dengan landasan ketidak adanya pengawasan (Bupati) atau pembiaran maupun menyetujui penyalahgunaan modal senilai Rp. 300 miliar pada sektor lain yang tidak dipergunakan untuk membangun PLTGU (pengalihan saham ke perusahaan mesin kendaraan merk Kawasaki dan bisnis property di Bogor) sebagaimana diatur dalam Perda nomor 07 tahun 2012 Pasal 4.

Keterlibatan lainnya, juga terbukti dengan ketidak adanya pengawasan (Bupati) atau pemberian ruang sebebas-bebasnya dalam pencairan atau penggunaan modal Rp. 300 yang berujung terjadinya prakyek money laundry (pencucian uang) dan mengalirnya sejumlah dana pada kerekening perusahaan–perusahaan yang diduga illegal.

Terkait persoalan hukum korupsi Bansos tahun 2012, Bareskrim Mabes Polri telah resmi menetapkan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh tersangka kasus dugaan korupsi Bansos tersebut.

Bareskrim Polri menetapkan status tersangka terhadap Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, karena dia (Bupati-red), diduga telah menyalahgunakan wewenang pada pencairan dana hibah bantuan sosial Sekretariat Bengkalis tahun anggaran 2012.

"Tersangka HS ditetapkan tersangka melalui mekanisme gelar perkara kemarin yang dipimpin Dirtipikor. Gelar perkara itu dihadiri perwakilan Polda Riau," kata Kasubdit I Dirtipikor Kombes Adi Deriyan Jayamarta di Bareskrim Polri Jakarta.

Tersangka, tambah Ade, dikenai Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. "Ini adalah kasus yang telah ditindaklanjuti, di mana hasil audit BPKP Riau Rp 31 miliar (sebelumnya disebut Rp.29 miliar) lebih telah merugikan negara," terangnya.

Sementara keterlibatan anggota DPRD setempat telah ditangani Polda Riau. Dan khusus Herliyan, digarap Bareskrim. Polda Riau sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah bekas Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, bekas Wakil Ketua DPRD Bengkalis HT dan BP, mantan anggota DPRD Bengkalis.

Lalu ada RY dan MT, keduanya adalah anggota DPRD Bengkalis. Satu lagi AA, PNS yang menjabat Kabag di Pemkab Bengkalis. "Sprindik penyidikan kita terbitkan sejak 12 April 2014," terangnya.

Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso menyebut akan ada tiga kepala daerah, dua bupati dan satu gubernur yang ditetapkan tersangka. Namun kemarin, Buwas enggan menyebut siapa dan pemimpin daerah mana yang akan ditersangkakan dalam kasus korupsi. (toro)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas