Headlines News :
Home » , , » Kejati Riau Tebang Pilih Tangani Kasus Korupsi BLJ Bengkalis Rp.300 M

Kejati Riau Tebang Pilih Tangani Kasus Korupsi BLJ Bengkalis Rp.300 M

Written By Harian Berantas on Monday, August 31, 2015 | 6:48:00 PM

PEKANBARU, (Harianberantas.co.id) ------ Kejaksaan Negeri Bengkalis maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 

                    Ir. Herliyan Saleh             Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari KPK dan -
                                                                Presiden RI      
               
Tudingan itu disampaikan kordinator DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) Erikson, Senin (31/08/2015) kepada Wartawan di Pengadilan tindak pidana korupsi PN Pekanbaru, saat Andayani, mantan Direktur PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sekaligus terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyertaan modal Rp300 miliar melalui Pemkab Bengkalis divonis selama 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Kordinator LSM KPK yang mengungkap kasus dugaan korupsi penyertaan modal sebesar Rp.300 miliar melalui Pemkab Bengkalis ini hingga melaporkannya ke Presiden RI, KPK, Kapolri dan Jaksa Agung tertanggal 03 Oktober 2013 silam dan terakhir tanggal 05 Pebruari 2015. Hingga ini, mantan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh yang diduga otak intelektual dalam kasus korupsi berjamaah tersebut belum disentuh hukum.

Menurut Erikson, banyak kasus yang ditangani oleh Kejari Bengkalis maupun Kejati Riau yang tebang pilih mengusut korupsi. Dia mencontohkan dalam kasus yang sama, bukan saja hanya Direktur PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), Yusrizal Andayani (terdakwa) itu saja yang melakukan kesalahan untuk menggorgoti dana APBD pada tahun 2012 silam itu. Namun, pihak kepala daerah Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh, Msc diduga ikut berperan aktif. Tetapi, hingga kini tak pernah diusut oleh pihak Kejaksaan tanpa alasan yang jelas.

“Kita tahu mantan Direktur PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), Yusrizal Andayani dijerat oleh hukum, karena pihak pelaksana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut. Namun, mengendus adanya kejanggalan dan dugaan pelanggaran, sehingga Bupati Bengkalis dinilai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan modal serta terlibat dalam melakukan pembiaran dengan landasan ketidak adanya pengawasan (Bupati) atau pembiaran maupun menyetujui penyalahgunaan modal senilai Rp. 300 miliar pada sektor lain yang tidak dipergunakan untuk membangun PLTGU,” ujarnya.  

Erikson menambahkan, dugaan keterlibatan petinggi Bengkalis, Herliyan Saleh terhadap kasus korupsi dana PT. BLJ sangat jelas dengan adanya. Sebab dalam penyertaan modal sebesar Rp. 300 miliar kepada PT.BLJ Bengkalis sangat jelas indikasi kesengajaan untuk membuka keran terjadinya penyelewengan penggunaan dana dengan menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 07 tahun 2012 di Bengkalis pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 silam itu. Dan pada lembaran persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang penyertaan modal pemerintah pada PT. BLJ Bengkalis, diduga telah terjadi rekayasa dan penipuan untuk memuluskan korupsi dana APBD tahun 2012 sebesar Rp. 300 miliar tersebut.

Sehingga kasus korupsi yang diduga jelas-jelas melibatkan mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh itu, bukan saja hanya dipikul oleh sang mantan Dirut PT. BLJ Bengkalis saja. Maka dalam hal ini, pihak Kejakasaan dinilai sudah melakukan hal yang tidak professional. Apalagi, masalah kasus korupsi tersebut terindikasi melibatkan tubuh mantan Kejari Bengkalis, Muklis, SH.MH, karena diduga telah mengambil bagian atau suap di dalam penanganan kasus korupsi yang pilih kasih di negeri junjungan Bengkalis tersebut.

Seperti diketahui, Yusrizal Andayani, mantan Direktur PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sekaligus terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyertaan modal Rp.300 miliar melalui Pemkab Bengkalis divonis 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Senin (31/08/2015).

Terdakwa kasus korupsi ini, dinyatakan bersalah oleh JPU terbukti mempersulit masyarakat memperoleh akses atas listrik. Ini menjadi satu di antara 4 poin yang memberatkan terdakwa.

Kemudian, terdakwa juga diwajibkan membayar Uang Pengganti atas Kerugian Negara sebesar Rp.64 miliar. Kasus ini sudah 'menyeret' sejumlah saksi-saksi dan menetapkan satu terdakwa lainnya, yakni Ari Suryanto.

"Menuntut pidana penjara 18 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan. Menuntut membayar uang pengganti sebesar Rp 64 miliar," ujar Penuntut Umum, Syahron Hasibuan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai H. S.Ahmad Pudjoharsoyo.

Dalam perkara kasus korupsi ini, terdapat dua orang terdakwa, yakni Yusrizal Andayani selaku mantan Direktur PT BLJ, dan Ari Suryanto, selaku mantan staf ahli Direktur di PT BLJ. Adapun unsur kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan JPU sesuai penghitungan BPKP, yaitu sebesar Rp268 miliar.

Dugaan tindak pidana korupsi keduanya terjadi pada tahun 2012 lalu berawal saat Pemkab Bengkalis menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT BLJ sebesar Rp300 miliar. Dan dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Uap (PLTGU) di desa Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu, dan desa Balai Pungut kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis, yang menelan biaya Rp1 triliun lebih. Dalam pelaksanaannya, pihak PT BLJ malah mengalirkan dana tersebut kepada anak-anak perusahaannya diantaranya, PT Sumatera Timur Energi dan PT Riau Energi Tiga, nominalnya mulai dari jutaan rupiah sampai dengan miliaran baik dalam bentuk investasi, beban operasional, yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTGU.*** (Is)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas