Headlines News :
Home » , » Diduga online “sahabatriau.com” Tidak Tunduk pada Undang Undang Pers

Diduga online “sahabatriau.com” Tidak Tunduk pada Undang Undang Pers

Written By Harian Berantas on Wednesday, August 26, 2015 | 11:02:00 PM


Syafriadi:  Jika perusahaan Pers tidak tunduk, laporkan saja ke pihak berwajib 


Pekanbaru,(Harianberantas.co.id) ---- Terkait fitnah oknum Kepala Sekolah SD Negeri 034 Tarai Bangun Kabupaten Kampar, Rajuddin Hasibuan yang sembarangan menuduh Wartawan (Jurnalis) yang mewartakan kasus dugaan pungli kepada siswa/i beberapa bulan lalu, ada melakukan pemerasan Rp. 5 juta, seperti diberitakan  media online  (sahabatriau.com) terbitan Selasa (11/08/2015) pukul 19:39 Wib lalu, kini menjadi sorotan.

                                                                      Syafriadi/Net

Berdasarkan penelusuran kebenaran informasi yang dilakukan Wartawan harianberantas ini,  sangat kesulitan. Pasalnya, alamat redaksi/tata usaha online sahabatriau.com maupun nomor telphon/hp, tidak ditercantum dalam box redaksi sebagaimana layaknya perusahaan media yang ditentukan oleh undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau, Syafriadi, kepada media dengan tegas mengatakan, setiap Warga Negara bebas berekspresi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kepada media, harus seperti itu juga. Hanya saja, ada media yang tunduk dan ada yang tidak tunduk pada undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, katanya.

Mengenai perihal perusahaan Pers sambungnya, yang diduga melanggar dan atau tidak tunduk pada pasal 12 undang-undang nomor 40 tahun 1999, kita lihat dulu pasal tersebut. Karena pasal tersebut merupakan delik aduan. Maka, laporkan saja ke pihak berwajib jika ada pihak yang merasa dirugikan", ujarnya.

Dilanjutkannya, perusahaan Pers yang badan hukumnya di terbitkan oleh "CV", jelas perusahaan Pers tersebut tidak tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 1999. Karena didalam pasal 9 ayat (1) sudah dijelaskan, bahwa setiap Warga Negara Indonesia dan Negara berhak mendirikan perusahaan Pers. Dan pada pasal 9 ayat (2) juga dijelaskan perusahaan Pers didirikan harus berbadan hukum Indonesia.

Sehingga pada pasal 9 ayat (2) dan diperkuat oleh Dewan Pers dengan menerbitkan Peraturan Dewan Pers nomor 4 tahun 2008, serta surat edaran yang dikeluarkan pada Januari 2014, dimana perusahaan Pers harus memenuhi 17 Kriteria, diantaranya: 1. Perusahaan Pers didirikan dalam bentuk Badan Hukum indonesia, perusahaan Pers dibentuk dalam Perseroan Terbatas dan atau badan hukum lain yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undang. 2. Badan Hukum sebagaimana dimaksud tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI.

Lalu konsekuensi Perusahaan Pers yang tidak tunduk pada undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999, itu diserahkan kepada Masyarakat dan Pemerintah. Apakah mereka akan melayani perusahaan Pers itu untuk kepentingan fungsi Pers atau kepentingan Komersial, terserah. Karena yang memakai jasa informasi itu masyarakat. Pers itu memberikan fungsi informasi, kontrol, pendidikan dan hiburan. biarkan masyarakat yang menilai. Dan kalau mereka merasa Perusahaan Pers itu tidak tunduk, ya...mereka jangan dilayani perusahaan pers itu. kalau ada persoalan akibat pemberitaan pers itu, silahkan laporkan ke pihak berwajib.

Kalau Dewan Pers, tidak punya kewajiban untuk melakukan mediasi dalam menyelesaian perkara dari perusahaan Pers yang tidak tunduk pada undang-undang nomor 40. Kenapa tidak memiliki kewajiban?, karena kedudukan Dewan Pers sendiri diatur oleh undang-undang nomor 40, dan Dewan Pers sendiri fungsi lainnya membuat regulasi untuk menjamin kebebasan Pers yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan" tutup Syafriadi, (Ismail Sarlata)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas