Headlines News :
Home » » 5 Tahun Kepemimpinan HS-Suay, “Menyuburkan KKN di Semua Sektor”

5 Tahun Kepemimpinan HS-Suay, “Menyuburkan KKN di Semua Sektor”

Written By Harian Berantas on Saturday, August 15, 2015 | 10:28:00 AM


Bengkalis,(Harianberantas.co.id) ------ Lima tahun lalu, tepatnya tanggal 5 Agustus 2010, duet Herliyan Saleh dan Suayatno yang populer dengan sebutan HS-Suay dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Bengkalis. Mengusung visi perubahan untuk Bengkalis yang lebih baik menyemburkan optimisme di kalangan masyarakat Bengkalis ketika itu, kalau duet HS-Suay mampu membawa perubahan yang lebih baik dari era kepemimpinan Syamsurizal-Normansyah Wahab. 

Herilyan dan Suayatno

Tanpa terasa lima tahun waktu berjalan, borok-borok kepemimpinan Herliyan Saleh mulai terkuak. Bahkan di tahun pertama duet ini memimpin, Herliyan sudah menancapkan kuku kekuasaannya dengan sangat tajam. Ia menempatkan orang-orangnya di posisi vital, walau sebenarnya belum layak memegang jabatan tersebut. Di kalangan masyarakat Bengkalis, orang-orang Herliyan tersebut dikenal dengan sebutan “pejabat impor”.

Anehnya, Herliyan begitu nekat menempatkan pejabat eselon IV dari Pekanbaru, di Bengkalis langsung menjadi kepala SKPD atau ke eselon III yang strategis. Tidak hanya mendatangkan pejabat impor yang notabene adalah kroni-kroni Herliyan, dalam pelelangan proyek APBD Bengkalis, pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga terindikasi lebih menonjolkan praktek kedekatan.
Wajar, kalau dalam lima tahun kepemimpinan Herlian Saleh-Suayatno. praktek KKN (korupsi, kolusi,nepotiusme) merajalela di sejumlah SKPD. Isu proyek-proyek dikuasai oleh mantan tim sukses Herliyan pada pilkada 2010 lalu begitu terasa ditiga tahun awal kepemimpinannya. 

Parahnya lagi, Herliyan menempatkan orang-orang yang salah di posisi komisaris dan direksi BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang berujung ke meja hijau akibat dana penyertaan modal Rp 300 milyar ludes dikorupsi sang direktur utama yang juga “direktur impor”.

Banyak praktek dugaan KKN yang merajalela dalam kepemimpinan Herliyan, termasuk sejumlah kegiatan yang dinilai cacat hukum dan tidak tepat sasaran. Sebut saja, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yang tidak punya payung hukum, serta Inbup-PPIP yang beraroma bagi-bagi proyek di kecamatan. Juga ada proyek pembangunan jalan enam paket dengan anggaran Rp 2,4 trilyun sampai sekarang keberhasilannya diragukan.

“Sungguh ironis, dalam lima tahun kepemimpinan HS-Suay ini praktek KKN terasa lebih menonjol. Dia (Herliyan Saleh,red) sepertinya tidak begitu percaya dengan kemampuan pejabat lokal di era Syamsurizal, sehingga harus mengimpor pejabat dari luar Bengkalis dalam jumlah cukup banyak. Padahal kualitas pejabat impor itu justru lebih buruk dari pejabat lokal yang ada,”ujar Wan Sabri, dari Komite Masyarakat Bukitbatu-Siak Kecil (KOMBS).

Ia mencontohkan, ada kepala dinas yang jarang masuk kantor, serta bawahannya pejabat eselon III yang juga diimpor dari Pekanbaru berprilaku sama dengan sang kadis. Bahkan, pejabat eselon III tersebut diberi porsi lebih mengatur proyek lelang di ULP selama tiga tahun berturut-turut menjadi ketua kelompok kerja (pokja). Juga jabatan ketua ULP sekarang lebih bernuansa KKN, orang gagal dipasang dua tahun berturut-turut menjadi ketua ULP.

“Herliyan dengan menyandang status tersangka saat ini, sejumlah pejabat impor yang masuk Bengkalis diduga lewat jalur KKN itu, satu persatu mulai mengajukan surat pindah tugas kembali ke Pekanbaru. Sangat disayangkan, Bengkalis ini hanya menjadi ladang subur bagi para pejabat impor tersebut untuk meraup rupiah dan mengejar jabatan semata tanpa peduli dengan kemajuan Bengkalis itu sendiri,”kata Wan Sabri lagi.

Tak bisa dipungkiri, selama lima tahun menjabat Herliyan terkesan lebih memanjakan orang-orangnya dengan jabatan di SKPD serta BUMD dan pendistribusian proyek-proyek. Seharusnya, begitu dilantik lima tahun lalu menjadi kepala daerah, pemimpin yang bijak tidak lagi memikirkan kelompoknya semata, tapi masyarakat luas.

“Pemimpin seperti Herliyan itu memang cukup visioner. Tapi visioner saja tidak cukup dalam membangun daerah, karena dibutuhkan kebersamaan, tidak ada jarak antara pejabat dengan rakyat dalam membangun daerah. Tapi yang terjadi selama lima tahun belakangan adalah muncul kelompok-kelompok oportunis yang memanfaatkan kekuasaan sang bupati,”tukas Alfi Sahri, aktifis muda dari kecamatan Pinggir.

Pentolan Serikat Tani Riau (STR) ini menyebut kalau dirinya pernah beberapa kali melaksanakan aksi demonstrasi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis supaya kasus mega korupsi BUMD PT.BLJ diusut tuntas dengan menyeret Herliyan Saleh sebagai tersangka. Ditubuh PT.BLJ itu sendiri diduga terjadi praktek KKN, dimana bupati menempatkan mantan ketua tim suksesnya sebagai komisaris dan posisi direktur utama sesuai rekomendasi pihak tertentu.

“Harapan kita, pemimpin Bengkalis kedepan jangan yang seperti ini lagi, menyuburkan KKN dihampir semua sektor. Malahan dana APBD yang sangat besar tidak memberikan efek positif kepada perekonomian masyarakat luas. Kalaupun ada program UED-SP dan Inbup-PPIP hanya sebatas bagi-bagi duit dan proyek kepada kelompok tertentu,”tegas Alfi.

Apapun alasannya, HS-Suay adalah pilihan rakyat lima tahun lalu. Menyandang status tersangka dugaan korupsi dana Bansos tahun 2012 sebesar Rp 226 milyar dengan kerugian Rp 31 milyar merupakan jawaban atas kinerja Herliyan Saleh selama lima tahun ini kepada publik. Termasuk juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak tuntas dilaksanakannya.

Ada empat kawasan yang akan dikembangkan HS-Suay seperti termaktub dalam Perda RPJMD Bengkalis. Kawasan pulau Rupat akan dijadikan sentra wisata bahari, pulau Bengkalis sebagai kota pendidikan, Bukitbatu-Siak Kecil akan disulap menjadi kawasan industry dan Mandau-Pinggir sebagai kota transit dan perdagangan. RpJMD itu bak panggang masih jauh dari api. Hanya Pulau Rupat sebagai kawasan wisata bahari yang boleh dikatakan lumayan mendekati keberhasilan, sedang tiga lainnya masih nihil.

“Pemimpin visioner tidak perlu bermimpi terlalu jauh. Cukup bagaimana memajukan perekonomian rakyat yang berujung kepada kesejahteraan. Karena itulah tugas pemimpin, bukan ber-KKN ria seperti yang terjadi lima tahun ini,”sambung Alfi lagi.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan  dilakukan tanggal 09 Desember tahun ini. Tiga pasangan calon telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis, yaitu Amril Mukhminin-Muhammad, Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra dan Herliyan Saleh sendiri menggandeng Riza Pahlefi. Akankah Herliyan mampu mempertahankan tahta kekuasannya, atau malah sebaliknya berakhir tragis ke jeruji besi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Negeri Junjungan yang pernah dipimpinnya.(tr/afdal)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas