Headlines News :
Home » , , » Wartawan Berantas Pernah Ditantang Melapor

Wartawan Berantas Pernah Ditantang Melapor

Written By Harian Berantas on Monday, June 22, 2015 | 12:41:00 PM

Pelaku Korupsi Dana SPPD di Sekwan DPRD Riau, Dipenjara


Pekanbaru, (Harianberantas.co.id) ------ Setelah kurang lebih tiga tahun lamanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sebesar Rp.7. 036. 704.490, akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, resmi menahan bekas mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Nazief Susiladarma, Cs.
Sekira pukul 18.30 Wib Selasa (07/05/2015) lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melalui Kejari Pekanbaru, resmi menahan mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Nazief Susiladarma, mantan Kepala Bagian Keuangan Setwan DPRD Riau, Juanda Agus, dan mantan Bendahara Pengeluaran, M. Nasir untuk masuk penjara.


Pasalnya, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Nazief Susiladarma Cs, diduga melakukan perbuatan kejahatan (korupsi) pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada pos Setwan DPRD Riau tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 7. 036.704.490,-

Dan ketiga orang tersangka korupsi dana APBD Provinsi Riau ini, digiring ke rumah tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Tenayan Raya denggan menggunakan mobil tahanan jaksa, Kamis (07/05/2015) sore lalu. Sementara, satu orang terduga tersangka lainnya, Akmal JS, belum lama ini, dikabarkan  telah meninggal dunia di Pekanbaru-Riau.

Dari pantauan di Kejari Pekanbaru, Selasa (07/05) siang, ketiga orang terduga korupsi tersebut, datang untuk menyelesaikan pemeriksaan administrasi. Dan setelah pemeriksaan penyelesaian administrasi tahap dua (2) dilakukan, mereka langsung digiring ke mobil tahanan untuk dijebloskan ke dalam penjara.

Seperti diketahui, proses hukum kasus korupsi pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sebesar Rp. 7. 036.704.490 ini sebenarnya, telah berjalan sekira 4 tahun atau sejak tahun 2011 silam. Awalnya, mantan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Heru Chairuddin SH, menjerat mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Nazief Susiladarma, dan Akmal JS (Alm), mantan Sekwan DPRD Riau tahun 2011. 

Begitu dijadikan sebagai tersangka, Asisten Intelijen, Heru Chairuddin SH dan Babul Khoir Harahap SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, diganti. Sehingga penyidikan terhadap kasus pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada pos Setwan DPRD Riau tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2010 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7. 036.704.490, berhenti alias putus di tengah jalan.

Sehingga, Rabu (18/02/2015) yang lalu, Redaksi media Berantas ini mempertanyakan kenjelasan penanganan perkara korupsi dana APBD Riau tahun 2005 s/d 2010 tersebut yang dilaporkan DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, tanggal 25 November 2011, dengan dasar atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau.

“Saat ini, Kejaksaan Tinggi Riau fokus menuntaskan kasus-kasus yang lama. Seperti kasus mantan Sekwan di DPRD Riau yang baru ditanyakan tadi. Karena saat ini, hasil hitungan dari BPK sedang kami tunggu, berapa kerugian negara yang terjadi. Laporan dari media Berantas juga itu dulu ya? tanya Kasi Penkum Kejati Riau, Mukhzan SH, MH kepada Berantas,  Rabu (18/02/2015) lalu.

Penulis berita ini mewartakan pada media nasional Koran Berantas terbitan Jakarta pada bulan Oktober 2011 silam, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Nazief Susiladarma, melalui siaran Pers-nya mengatakan, kalau memang itu benar, saya ada melakukan penyimpangan dana SPPD di Sekwan, silahkan laporkan. Mau melapor kemana, ke Polisi atau sama Jaksa, silahkan, nantang Nazief.

Sehingga, Jum’at tanggal 25 November 2011 silam, Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, secara resmi melaporkan kasus dugaan korupsi dana APBD Provinsi Riau senilai Rp. 7,036 miliar lebih tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Riau.

“Laporan resmi bernomor: 052/LSM-KPK/PKU/XI/2011, tertanggal 25 November 2011 tersebut, diantar langsung ke bagian sekretaris Kejati Riau dan diterima staf sekretaris, Indri SH,  untuk diteruskan kepada pimpinan di Kejaksaan Tinggi Riau, Babul Khoir Harahap SH.MH ketika itu.

Namun belum sebulan kemudian, Kejaksaan Tinggi Riau merespon laporan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 7,036 miliar lebih tersebut.

Hal ini terbukti, ketika Kepala Kejati Riau, Babul Khoir Harahap SH.MH melalui Asisten Intelijen (Asintel), Heru Chairuddin SH ketika itu menyampaikan relisan surat pemberitahuan kepada LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) dengan surat nomor: B-2042/ N.4.3/Dok.3/12/2011, tanggal 14 Desmber 2011.

“Memenuhi surat saudara, nomor: 052/LSM-KPK/PKU/XI/2011, tertanggal 25 November 2011, perihal sebagaiama pokok surat (Laporan dugaan korupsi APBD Riau TA, 2005 s/d 2010 di Sekwan DPRD Riau), bersama ini kami sampaikan bahwa laporan saudara tersebut telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Riau, dan telah kami tindak lanjuti. Dan penanganan kasus tersebut saat ini dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau” relis Kejati Riau. 

Berangkat dari itu, koordinator divisi pengaduan masyarakat lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Ahmad, sangat mengapresiasi kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Setia Untung Arimuladi SH,M.Hum yang belum setahun setelah memimpin Kejaksaan di Provinsi Riau, dan juga kepada Kepala Kejari Pekanbaru, Edi Birton SH MH pengganti Kepala  Kejaksaan  Negeri  (Kajari) Pekanbaru yang lama, Sumarsono SH, MH. 

Kita berharap, keseriusan pimpinan Kejaksaan di Riau seperti ini terus berlanjut guna tercapainya tujuan bersama yakni Pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan. ujar Ahmad di Pekanbaru, Minggu (17/05/2015) sore.

Ahmad juga meminta lembaga Kejaksaan lainnya yang ada di Riau,  agar serius melakukan gebrakan perbaikan dalam pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan, terlebih-lebih pada kasus-kasus korupsi yang semakin marak.  Penahanan terhadap pelaku korupsi seperti ini, merupakan suatu langkah yang menunjukkan sistem pencegahan korupsi di internal para pejabat ekskutif, legislatif dan pengusaha swasta lainnya. 

“Sistem pencegahan praktik korupsi di tubuh pejabat negara, memang harus dibenahi. Sebab kasus ini menunjukkan sistem pencegahan dan pembelajaran bagi pejabat negara lainnya yang ada di daerah-daerah diwilayah Provinsi Riau,” ujarnya. ***Bet***

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas