Headlines News :
Home » , , , , » Dugaan Korupsi Penyertaan Modal BLJ Bengkalis Rp.300 M Dilaporkan Hingga ke Meja Presiden RI dan KPK

Dugaan Korupsi Penyertaan Modal BLJ Bengkalis Rp.300 M Dilaporkan Hingga ke Meja Presiden RI dan KPK

Written By Harian Berantas on Tuesday, May 5, 2015 | 11:57:00 AM

Pekanbaru,(Harianberantas) ---- Ketua Divisi Kajian dan Litbang lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Mukhtaruddin, mengaku tidak pernah bosan untuk mengungkap kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis sebesar Rp.300.000.000.000,- yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun pembangkit listrik di Kecamatan Pinggir dan Buruk Bakul pada tahun 2012 silam. Pasalnya, dugaan kuat terhadap penyertaan modal Pemdakab Bengkalis kepada PT. BLJ yang saat ini perkara kasus korupsi tersebut telah di limpahkan oleh penyidik Kejaksaan di pengadilan tipikor atau Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, jelas-jelas melibatkan Bupati Bengkalis, Ir. H. Herliyan Saleh Msc dan  kroninya.

Bupati, Herliyan Saleh, terima cendramata dari Kajari, Mukhlis SH MH, Senin (27/04/2015) di Bengkalis


Menurut Mukhtaruddin, dilaporkannya kasus dugaan korupsi penyertaan modal usaha BUMD PT.BLJ sebesar Rp.300 miliar tersebut yang melibatkan petinggi Bengkalis kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, karena perbuatan melawan hukum dinilai sudah diluar kewajaran dan atau melampaui batas.

Kita tidak akan pernah berhenti sampai di sini saja nantinya, karena beberapa waktu lalu, upaya kami untuk melakukan kordinasi kepada beberapa pejabat tinggi negara yang ada di Sekretaris Negara (Setneg) Republik Indonesia maupun kepada pihak berwenang lainnya RI di Jakarta, telah berhasil.

Sebelum  turunnya rekomendasi Presiden RI maupun pengusutan yang serius dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan Bupati, Herliyan Saleh sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang luar biasa tersebut, kita belum puas, kata Mukhtaruddin kepada Berantas di Pekanbaru, Minggu (03/05/2015) sore.

Terkait kasus korupsi sebesar Rp. 300 miliar yang diduga melibatkan pejabat tertinggi di negeri junjungan Bengkalis itu,  Ketua Team Observasi Pengguna Anggaran Negara & Anggaran Daerah (Topan-AD), Rion Satya kepada media ini di Pekanbaru sebelumnya menegaskan, supaya aparat hukum di pusat yang turun langsung dan memeriksa hingga menetapkan Bupati Bengkalis bersama kroni lainnya yang dicurigai kuat terlibat sebagai tersangka dalam kasus penyertaan modal usaha BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang dimaksud.

Rion Satya mengatakan hal demikian, karena dia menilai aparat hukum di Riau saat ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kasus korupsi diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Namun dia berharap, dalam waktu yang singkat ini, meyakinkan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, tidak tertutup kemungkinan bakal ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. Sebab sudah saatnya KPK maupun Jaksa Agung RI dan Kapolri yang baru untuk menunjukkan taringnya (mereka-red), membumi hanguskan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di tanah air.

Harapan dan dukungan untuk menjerat pelaku kejahatan korupsi penyertaan modal usaha BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis sebesar Rp. 300 miliar tersebut adalah, setelah pihak LSM dari Riau maupun media cetak dan elektronik mendatangi kantor Setneg Kepresidenan Republik Indonesia dan KPK pada bulan Pebruari 2015 di Jakarta, untuk menyampaikan laporan resmi terkait tindak pidana korupsi dan persoalan gratifikasi suap yang diduga melibatkan oknum Kejari, inisial M (Muklis) dari Direksi PDAM dan BLJ Bengkalis.

Diungkap media Berantas berulang kali pemberitaan pada edisi-edisi sebelumnya, pengalokasian dana APBD kepada PT. BLJ perusahaan BUMD, merupakan atas persetujuan Bupati untuk melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Pinggir dan Buruk Bakul pada tahun 2012 silam sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga ratus miliar rupiah).

Namun selama dua tahun lebih setelah program kegiatan proyek luar biasa itu di Kabupaten Bengkalis berjalan, realisasi pengerjaannya pun nol persen (%), yang akhirnya diduga berujung pada tindak pidada korupsi yang harus dipertanggung jawabkan oleh Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, CS.

Dugaan kuat keterlibatan petinggi Bengkalis, Herliyan Saleh terhadap kasus korupsi dana PT. BLJ senilai Rp 300 miliar tersebut, berdasarkan kejanggalan terhadap peraturan Daerah terkait penyertaan modal Rp. 300 miliar kepada PT.BLJ Bengkalis untuk membuka keran terjadinya penyelewengan penggunaan dana dengan menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No. 07 tahun 2012 di Bengkalis pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 silam. Dan lembaran persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang penyertaan modal pemerintah pada PT. BLJ Bengkalis, diduga telah terjadi rekayasa dan penipuan untuk memuluskan korupsi dana APBD tahun 2012 sebesar Rp. 300 miliar tersebut.

Ketika pertama kali aroma dugaan korupsi terhadap penyertaan modal usaha BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp. 300 miliar diketahui media ini, Kamis tanggal 03 Oktober 2013 silam itu, Pemred koran ini menemui Kepala Kajaksaan Tinggi (Kejati) Riau, saat itu dijabat Edi Rakamto SH,MH, untuk memberikan dukungan mendorong pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan hingga menetapkan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh dan direktur utama PT. BLJ Bengkalis, Yusrizal Handayani Cs, sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang dimaksud.

Setelah upaya kordinasi bersama antara Pimred koran ini dengan Dirtus Pidsus Kejagung RI yang sekarang ini (Edi Rakamto) terjadi, akhirnya, Rabu tanggal 11 Desember 2013 siang, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis bersama Kepala Tindak Pidana Khusus saat itu dijabat oleh Arjuna Meghanada dan Kepala Seksi Intelijen Furkon Syah Lubis dan beberapa penyidik Kejari lainnya mendatangi kantor PT. BLJ Bengkalis dalam hal melakukan penyitaan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan kasus korupsi sebesar Rp. 300 miliar pada tahun  anggaran 2012.

Setelah tim penyidik Kejari Bengkalis melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 300 miliar pada PT. BLJ Bengkalis yang diduga melibatkan petinggi Kabupaten Bengkalis, aroma kurang sedap lainnya mencuat terkait adanya konspirasi Kajari, Muklis, dengan CV. Surya Perdana Motor mitra kerja PT Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) dalam penanganan kasus hibah BUMD menerima suap dua cek BNI yang masing-masing berisi Rp.5 miliar ditambah uang tunai Rp. 250 juta, serta jatah proyek di Pemkab Bengkalis.

Kemudian, setelah konspirasi Kajari, Muklis ini dengan CV.Surya Perdana Motor mitra kerja PT.Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) terungkap, media ini mencoba menemui Kajari Bengkalis, Muklis berulang kali,  guna konfirmasi. Namun, Kajari Bengkalis, Muklis, merasa takut dan menolak ditemui Berantas.

Menyikapi persoalan konspirasi Kajari dengan CV.Surya Perdana Motor mitra kerja PT.Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) tertanggal 30 Juni 2014 dan 4 September 2014 di Singapore, Redaksi Berantas ini, mencoba menggali informasi secara tertulis dari Kajari Bengkalis, dengan surat nomor: 002/PEMRED-BR/PKU/I/2015, tanggal 05 Januari 2015.

Sehingga, Selasa (06/01/2015), Bupati Bengkalis Herliyan Saleh diperiksa oleh Penyidik Pidana Khusus Kejari Bengkalis terkait dugaan korupsi penyertaan modal dari Pemda ke PT. BLJ senilai Rp. 300 miliar. Namun, dari hasil penyidikan yang dilakukan, dana sebesar Rp. 300 miliar, dianggap hilang dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Esok harinya ketika itu, yaitu, Rabu tanggal 07 Januari 2015 pagi, direktur PDAM Kabupaten Bengkalis, Nova Novianti SE, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis menemui Muklis (Kajari-red) di ruangan kerja pribadi secara tertutup selama kurang lebih tiga (3) jam. Kejari, Muklis, melalui pesan singkat sms Rabu (07/01/15) malam kepada Berantas, menyebutkan, “Konsultasi kasus PK PHI, tata cara pemberhentian pegawai yang ada di BUMD. Rencana sosialisasi masalah Datun yang dihadapinya dll” sebut Muklis.

Direktur PDAM Bengkalis, Nova Novianti SE ketika mau dikonfirmasi terkait pertemuannya dengan Kejari Bengkalis selama kurang lebih 3 jam dengan keadaan pintu rungan Kejari Bengkalis terkunci rapi ketika tersebut, susah ditemui. Bahkan  ponselnya pun tidak bisa dihubungi dalam rangka konfirmasi, terutama sejak meledaknya kasus gratifikasi kepada Kejari Bengkalis, Muklis dari tahun 2012. Demikian juga konfirmasi Berantas secara tertulis (resmi), juga tak direspon oleh Ny. Nova Novianti.

Diperoleh keterangan lainnya, selain Kejari Bengkalis, Muklis, diduga kuat menerima suap dua cek BNI yang masing-masing berisi Rp. 5 miliar ditambah dengan uang tunai senilai Rp.250 juta, dan jatah paket proyek dari Pemdakab Bengkalis yang berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi pada penyertaan modal untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Pinggir dan Bukit Batu-Bengkalis melalui PT.BLJ pada tahun 2012 sebesar Rp. 300 miliar, Kejari Bengkalis Muklis SH,MH juga dituding menerima  suap dari PDAM Kabupaten Bengkalis dari tahun 2012.

Dugaan penerimaan gratifikasi atau suap oleh Kejari Bengkalis ini terungkap, berdasarkan barang bukti (BB) atas “Surat Keputusan” atau SK Direksi PDAM Kabupaten Bengkalis, Nova Novianti, SE dengan No: 25/PDAM-Kab/IX/2012/a. tanggal 17 September 2012, yang jelas-jelas menyatakan, diberi honor setiap bulan Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Hingga saat ini, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh belum bersedia untuk dikonfirmasi. Karena sang penguasa negeri junjungan Bengkalis ini ketika hendak dikonfirmasi, selalu beralasan 1000 bahasa sibuk. konfir¬masi tertulis pun yang disampaikan media ini beberapa waktu lalu, tak dijawab.

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Bengkalis, Johan Syafri diruangan kerjanya berjanji, akan segera membalas surat konfirmasi kasus dugaan korupsi Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh tersebut, termasuk kasus korupsi dana APBD Bengkalis yang diduga terjadi pada bagian Humas Setda Bengkalis. “Nanti saya jawab surat konfirmasinya ini, biar saya baca dan pelajari dulu” kata Johan dengan wajah terlihat asam,  Rabu (07/01/2015 yang) lalu.

Namun sampai konfirmasi tertulis lanjutan dikirim Berantas, bulan Pebruari 2015 lalu, jawaban resmi seperti diutarakan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Bengkalis, Johan Syafri diatas, hingga saat ini belum ada. ***Ayu***

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas