Headlines News :
Home » , , , » 10 Bulan Setelah Ditetapkan Tersangka, Eks Ketua DPRD Bengkalis Tamat

10 Bulan Setelah Ditetapkan Tersangka, Eks Ketua DPRD Bengkalis Tamat

Written By Harian Berantas on Wednesday, April 29, 2015 | 11:54:00 AM

Polda Riau Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Bansos Bengkalis

Pekanbaru,(Harianberantas.co.id) ----- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau dalam menangani kasus dugaan korupsi dana Banso/Hibah yang bersumber dari dana APBD tahun 2012 di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 686. 459.876.300,89 atau sebesar Rp.686,459 miliar, yang diduga kuat melibatkan tubuh Bupati, Herliyan Saleh selaku pemangku kebijakan dana Hibah/Bansos tersebut, disinyalir masih tebang pilih. 


Pasalnya, hingga saat ini penyidik polisi baru menahan satu tersangka yaitu, mantan ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah. Padahal, setahun waktu lalu, polisi menyebut  dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 686. 459.876.300,89 atau sebesar Rp.686,459 miliar itu, juga  menyeret legislatif dan eksekutif lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Kordinator LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Erwin SE, yang dikonfirmasi media ini Selasa (28/04) sore di Pekanbaru, menilai ada langkah maju polisi dalam pemberantasan korupsi. Sebab setelah menahan satu  orang tersangka yang sebelumnya pada hari Selasa 09 September 2014 yang lalu, Penyidik Subdit III Tipikor Rekrimsus Polda Riau melakukan penggeledahan terhadap kantor DPRD Bengkalis, seputar penyidikan lanjutan terhadap dugaan korupsi bansos/hibah sebesar Rp. 686,459 miliar lebih tersebut.

Penggeledahan yang saat itu dipimpin Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Yusup Rahmanto bersama tujuh anggota lainnya menyisir beberapa kantor dan rumah dinas Jamal Abdillah ketika itu. Dan hasilnya, penyidik menyita beberapa dokumen di antaranya dari bagian risalah persidangan, bagian keuangan, ruang kerja DPRD Bengkalis dan rumah dinas ketua DPRD Bengkalis.

Polisi beralasan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait perkara dana hibah Pemkab Bengkalis. Namun, dalam penanganan kasus tersebut, Erwin menilai polisi masih ada indikasi tebang pilih.

Alasannya, tersangka lainnya dalam kasus itu, baru satu orang yang ditahan. Seharusnya, kata Erwin, polisi juga sudah melakukan penahanan terhadap Bupati, Herliyan Saleh selaku pemangku kebijakan dana Hibah/Bansos dan pihak legislatif serta pihak eksekutif lainnya yang selama ini dicurigai ikut terlibat.

Untuk diketahui, dari data LSM Komunitas Pemberantas Korupsi melalui proses pemantauan dan inventarisasi terhadap anggota DPRD Bengkalis, baik yang telah terpilih kembai ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi dan juga yang tak terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD se-provinsi Riau, aktifis LSM anti korupsi ini menemukan sedikitnya 26 orang anggota DPRD Bengkalis pada periode 2009-2014 termasuk di dalamnya Jamal Abdillah (mtn ketua), diduga tersangkut dalam perkara korupsi dana Bansos/Hibah sebesar Rp. 686,459 miliar.

Kemudian, aktifis LSM anti korupsi, juga menemukan sedikitnya 14 orang pihak ekskutif (Pemda) Bengkalis, salah satunya mantan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Azrafiany Aziz Raof SH, dan Bupati, Herliyan Saleh selaku pemangku kebijakan terhadap bantuan dana bansos (Bansos/Hibah) senilai Rp. 686 miliar lebih itu.

Erwin, meminta Polda Riau agar segera menuntaskan kasus korupsi yang diduga kuat melibatkan tubuh legislatif dan tubuh ekskutif di Kabupaten Bengkalis, demi tercapainya tujuan bersama yakni Pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Seperti dilansir situs harianberantas.co.id, mantan ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, Selasa (28/04/2015), ditahan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Riau, atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis senilai Rp. 270 miliar.
Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Yohanes Widodo kepada media mengatakan, proses penahanan ini dilakukan agar mempermudah penyidikan terhadap mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini selaku tersangka dalam kasus korupsi bansos tersebut. "Kita melakukan penahanan tersangka JA (Jamal Abdillah), atas kasus dugaan korupsi dana bansos Bengkalis senilai Rp, 270 miliar," terang Kombes Yohanes di Pekanbaru, Selasa (28/04/2015).
Sementara itu, berkas perkara Jamal Abdillah masih status P-19 yang dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi Riau ke penyidik Polda untuk dilengkapi. Dengan pengembalian ini, berarti sudah dua kali dikembalikan. Kombes Pol Yohanes Widodo menyebut bakal ada tersangka baru dalam kasus ini dari legislatif dan eksekutif. "Sudah 72 orang saksi kita periksa untuk tersangka Jamal Abdillah dan beberapa di antaranya terindikasi. Soal penetapan tersangka tambahan, nanti akan kita beritahukan," akhir Yohanes.

Kemudian, setelah diperiksa di ruang Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sejak pukul 13.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib, mantan ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah ini kepada sejumlah wartawan mengatakan akan menghadapi proses hukum. "Ini jalan yang terbaik buat saya. Doakan saja supaya saya kuat," ujar Jamal.

Saat ditanya siapa rekannya yang ikut menikmati uang negara melalui bansos tersebut, Jamal menyerahkan kepada polisi. "Itu bukan gawean (wewenang) saya," singkat Jamal sambil berjalan digiring dua tim penyidik menuju mobil, selanjutnya dibawa ke tahanan Polda Riau.

Diungkap media cetak dan situs harianberantas.com sebelumnya, setelah surat Kapolri nomor: R/679/III/Itwasum tanggal 7 Maret 2014 ditindaklanjuti pada tanggal 05 Pebruari 2015 di Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, di Pekanbaru, dikirim surat oleh Kapolri, dengan surat nomor B/1214/III/2015/ Itwasum, tanggal 11 Maret 2015.
Surat Kapolri yang ke dua kalinya itu diterima oleh LSM anti korupsi di Riau, atas kelanjutan pengusutan perkara dugaan korupsi dana Bansos/Hibah pada tahun 2012 senilai Rp.686. 459.876.300,89 di Kabupaten Bengkalis yang diduga telah merugikan keuangan negara mencapai Rp.400 miliar.

Sementara, tindak lanjut pengaduan DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi kepada Presiden RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 01 Oktober 2013 dan tanggal 05 Pebruari 2015 mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 300 miliar pada PT. BLJ Bengkalis tahun 2012, masih dalam telaah oleh tim staf khusus Presiden, KPK dan Kejaksaan Agung di Jakarta.
Surat Kapolri yang ke dua kalinya ini, bernomor: B/1214/III/2015/Itwasum, tertanggal 11 Maret 2015, dalam hal menyampaikan perkembangan surat pengaduan yang telah disampaikan ke Kapolri pada tanggal 03 Pebruari 2015 atas tindak lanjut terhadap penyelidikan/penyidikan terhadap pengaduan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos/Hibah sebesar Rp.686. 459.876.300,89, yang sebelumnya dilaporkan ketua aktifis LSM ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Kejati Riau, tanggal 01 Oktober 2013 silam.

Di dalam surat resmi dari Kapolri ini menyatakan, “bahwa surat pengaduan dari DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, tanggal 03 Pebruari 2015, perihal tindak lanjut laporan/ pengaduan atas penanganan kasus dugaan korupsi dalam penyerapan anggaran pengelolaan bantuan dana hibah kepada instansi vertikal bantuan sosial (Bansos) kepada lembaga non profesi dan kelompok,badan/lembaga/organisasi masyarakat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012, dengan perkiraan kerugian keuangan Negara, senilai Rp.400 miliar dari total anggaran biaya sebesar Rp. 686. 459.876.300,00, dengan bukti surat laporan resmi No: 02/LSM/PKU/ X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 telah ditindaklajuti dengan surat Kapolri nomor; R/436/III/2015/ Itwasum tanggal 11 Maret 2015, perihal permintaan klarifikasi surat pengaduan kepada Kapolda Riau. ***Naso***

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas