Headlines News :

    Komisi II DPRD Jawa Barat Sidak, Harga Sembako di Tasikmalaya, Stabil

    Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat memantau harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (19/4/2021). (Foto: M. Sidiq / Humas DPRD Jawa Barat)

    Harian Berantas.co.id - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Komisi II ditemukan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cikurubuk masih terpantau stabil.

    Terkait kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, Lina mengatakan kenaikan harga tersebut masih dalam batas wajar.

    “Karena sebelum puasa kenaikannya di urutan 10 ribu, jadi rata mana-mana seperti itu. Di sini harga daging masih wajar dari 110 ribu menjadi 120 ribu, berbeda dengan awal kunjungan komisi kedua di Sumedang, harga dagingnya konon tinggi 145, "kata Lina.

    Selain itu, Lina mengungkapkan, berdasarkan informasi dari para pedagang, diperkirakan akan terjadi kenaikan harga telur dan daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri.

    Selain karena tingginya permintaan, kenaikan harga juga disebabkan oleh fluktuasi harga.

    Kata pedagang, harga ini cenderung naik menjelang hari raya Lebaran. Pergerakan harga telur kemana-mana seperti itu fluktuatif, tiga hari bisa berubah, kata Lina.

    Lebih lanjut, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Persatuan Gerindra menyatakan bahwa para pedagang Pasar Cikurubuk menyampaikan keinginannya agar Pasar Cikurubuk segera direvitalisasi.

    Revitalisasi ini diperlukan, setelah Pasar Cikurubuk mengalami kebakaran beberapa tahun lalu dan kondisinya mulai terabaikan dan mengakibatkan penataan pasar yang kacau balau.

    “Para pedagang menyampaikan aspirasinya kepada kami tentang revitalisasi pasar yang sudah bertahun-tahun tidak terbangun. Kondisinya tidak memungkinkan, dan penataan pasar yang terkesan tidak nyaman antara komoditas pangan dan sandang pangan yang bercampur sehingga terlihat semrawut,” katanya. kata Lina.

    “Mereka berharap saat pasar ini direvitalisasi, masing-masing masyarakat terlokalisir dengan baik, sehingga daging, sandang, dan sembako memiliki tempatnya masing-masing,” imbuhnya.(*)

    Soal UKW, BNSP Minta Media Lakukan Kewajiban Koreksi

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- Maraknya pemberitaan terkait judul berita, "Latih Asesor Wartawan, BNSP Larang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan”, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi melakukan klarifikasi. 

    Henny telah menghubungi Ketua LSP Pers Indonesia, Henny menyampaikan bahwa dirinya tidak membuat pernyataan melarang Dewan Pers mensertifikasi Wartawan.

    Hal itu bisa dibuktikan bahwa di dalam pengarahan yang dilakukan saat pembukaan pelatihan calon asesor kompetensi BNSP tersebut, Saya tidak mengeluarkan pernyataan melarang Dewan Pers sertifikasi Wartawan. “Jadi media yang membuat kesimpulan dan membuat berita dengan judul seperti itu,” ujar Henny.

    Untuk itu lanjut Henny, ia meminta media melaksanakan kewajiban koreksi.

    Kutipan diatas adalah salah satu pernyataan Henny dalam acara tersebut dan pernyataan yang benar adalah : “Jika Dewan Pers ingin memberikan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan Sistem Nasional Sertifikasi Kompetensi Kerja, maka Dewan Pers mendirikan LSP yang dilisensi BNSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP dan atau merekomendasi pendirian LSP di bidang kewartawanan sesuai dengan ketentuan lisensi LSP," urai Henny.

    “Dan ini yang sedang di harmonisasi agar LSP dapat dibentuk di Dewan Pers, untuk memastikan dan memelihara kompetensi profesi kewartawanan,” terangnya.

    Henny juga menjelaskan, BNSP prinsipnya melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

    “Dinyatakan bahwa BNSP mempunyai otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional," ujarnya lagi.

    “LSP Pers Indonesia harus melalui tahapan asesmen lisensi dan penyaksian uji dari BNSP untuk mendapatkan lisensi BNSP. Jika telah mendapat lisensi BNSP, LSP ini dapat menjadi LSP pertama di bidang kewartawanan di Indonesia dan menjadi bagian dari pemerintah dalam hal ini BNSP untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi kewartawanan," ujarnya***(rls/hb)

    PSU Tinggal 1 Hari Lagi, Pj Bupati & Kapolres Tinjau Persiapan di Desa Ringin

    HARIANBERANTAS, INHU- Menjelang terlaksananya PSU di Desa Ringin Kecamatan Batang Bangsal Kabupaten Inhu, 18/04/21 Pj Bupati Inhu H. Khairul Riski dan Kapolres Inhu AKBP Efrizal S.iK beserta rombongan, tinjau langsung persiapan desa ringin di TPS 3.


    Dalam tinjauan ini juga ikut serta Ketua KPU Yenni Mairida, ketua Bawaslu Dedi Risanto, Camat Batang Gangsal Eli Naryon, Kapolsek Batang Gangsal Ipda Raditya Wahyu, Kadis Kesehatan Elis julinarti, Kabid Kominfo Atasan SP beserta rombongan dan Ketua KPPS Edi Suardi.


    Sesuai keputusan MK pada pemilukada Inhu 9 desember 2020, bahwa Desa ringin salah satu desa dan Kecamatan yang bermasalah saat itu.


    Sebelum Kelokasi TPS, Pj Bupati beserta rombongan dan Kapolres Inhu terlebih dulu tinjau Helipad di PT. SKIP sampai dimana persiapannya untuk menyambut datangnya Rombongan KPU RI dan Bawaslu dari Propinsi.


    Pj Bupati Inhu H. Khairul Riski mengatakan dan berpesan " harapan kita jangan sampai terulang kembali kesalahan di PSU tanggal 20/04/21 nanti. Ikuti Protokol Kesehatan, ruangan jika panas Blower disiapkan 2 Bh, serta tenda 3 bh warna pelangi. 


    Pj. Bupati juga menambahkan, jangan lupa kamar mandi dipersiapkan 3 bh, jika tak cukup saya lihat ada mobil pemda yang punya kamar mandi di siapkan. Juga alat shooting dan monitoring diharap dari Dinas Kominfo sudah siap dan redi ujarnya.


    Edi Suardi Ketua KPPS mengatakan ke awak media " sebelum pelaksanaan PSU tanggal 20/04/21 nanti, kita dari Kpps jauh hari sudah mendatangi seluruh masyarakat Desa ringin sekitar 324 orang pemilih, agar seluruhnya memilih jangan ada yang golput ujarnya.


    Selesai meninjau persiapan lokasi TPS, Pj Bupati dan Kapolres Inhu beserta rombonangan terakhir meninjau Musholla tempat ibadah lalu menuju pulang ke Pematang Reba. 19/04/21. ***(Pinten S)

    Anggota Komisi IV: Semoga MRO Tidak Merubah Fungsi Bandara Kertajati

    Harian Berantas - Bisnis pesawat perawatan atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) akan dikembangkan pemerintah di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Rencana bengkel pesawat sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

    Menindaklanjuti rencana tersebut, manajemen PT BIJB dan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) akan segera menyiapkan fasilitas MRO untuk pesawat milik pemerintah, baik TNI Polri maupun BNPB.

    Direktur Utama PT BIJB Salahudin Rafi mengatakan, rencana pengembangan bisnis MRO bisa dilakukan seiring dengan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang ditargetkan selesai pada Desember mendatang.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ayah Rohanady berharap fungsi MRO tidak menggerus atau mengalihkan fungsi Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat sebagai bandara penumpang / komersil.

    Kalau itu calon penumpang, menurut saya, tidak perlu dipertanyakan. Masalahnya, akankah pusat tersebut memindahkan ibadah haji / umrah dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kertajati Majalengka.

    Potensi lain yang tak kalah banyaknya adalah banyaknya PMI (Pekerja Migran Indonesia) dari Jawa Barat. Belum lagi pemerintah dan kalangan bisnis, kata politikus Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) 12 Kabupaten-Indramayu-Kabupaten Cirebon-Kota Cirebon dalam diskusi khusus, Minggu (18/4/2021) malam di Bandung.

    Seperti diketahui, Bandara Kertajati tetap menjadi bandara internasional yang melayani penumpang. Namun, sembari menunggu penumpang normal, diupayakan percepatan pembangunan dan pengoperasian MRO sesuai arahan presiden dan gubernur(*)

    Jalin Kebersaamaan, DPD PJID Riau Buka Puasa Bersama

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU-Keluarga besar organisasi Pers Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Riau menggelar buka puasa bersama. Kegiatan yang dihadiri kalangan Wartawan digelar di Warkop Teko Kopi, Jalan Soebrantas, Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (17/04/2021).


    Kegiatan di bulan Ramadhan ini, digelar untuk mempererat tali silaturahmi sesama Wartawan. Buka bersama yang penuh sederhana itu juga diikuti dari masing-masing anggota dan pengurus PJID Riau.

    Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua PJID Provinsi Riau Jetro Sibarani SH MH, Sekretaris PJID Riau Anhar Rosal dan Bendahara PJID Riau Rinawati SH MH, beserta jajaran pengurus lainnya dan anggota PJID Riau.

    "Buka puasa bersama ini baru perdana dilakukan PJID Riau. Sengaja kita laksanakan agar lebih mengakrabkan sesama profesi jurnalis. Bahkan rencananya, Bukber ini akan menjadi agenda tahunan kita di setiap bulan Ramadhan," kata Jetro Sibarani.

    Jetro berharap, melalui momentum ini para jurnalis lebih menjalin hubungan harmonis, saling bantu dan saling menjaga sesama profesinya.

    "Mari manfaat bulan ramadan ini dengan terus meningkatkan amal ibadah, salah satunya menyuguhkan pemberitaan yang bermanfaat buat masyarakat," pinta Jetro.

    Buka bersama ini, sebut Jetro, sangat besar manfaatnya sebagai wujud menjaga keharmonisan antara Wartawan.

    "Semoga di tahun depannya kegiatan buka puasa bersama ini bisa terlaksana kembali. Semoga ini menjadi kegiatan tahunan kita," tutup Jetro. ***(red)

    Progres Proyek Remedial Bendungan Cacaban Capai 56 Persen, Rampung Januari 2022

    HARIANBERANTAS, SLAWI-  Progres pengerjaan proyek Remedial Bendungan Cacaban kini sudah mencapai 56 persen. Sejumlah perkerjaan di dalamnya yang mencakup pengamanan struktur konstruksi tubuh bendungan, perbaikan spillway, pengerukan sedimen dan penataan kawasan wisata ini ditargetkan akan rampung seluruhnya bulan Januari 2022. Informasi ini disampaikan perwakilan PT Sumber Karsa Indah Utama (SKIU) Widodo selaku pelaksana konstruksi saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (15/04/2021).


    Widodo menguraikan, proyek remedial ini mencakup tiga lokus yang meliputi penataan kawasan wisata, pengamanan tubuh bendungan dan bangunan pelimpah atau spillway. Adapun pengerjaannya akan berlangsung selama 450 hari kalender dengan jangka waktu pemeliharaan 180 hari kalender.

    Pada lokus penataan kawasan wisata ini, lanjutnya, warga pengunjung akan bisa menikmati sejumlah fasilitas dan utilitas seperti gardu pandang, sentra oleh-oleh, jogging track, pujasera, mushola, toilet, dermaga dan taman bermain.

    “Kiranya bangunan gardu pandang ini akan menjadi icon menarik di Cacaban. Dengan ketinggiannya yang mencapai 5,5 meter, dari sini warga pengunjung bisa menikmati lansekap pemandangan lepas bentangan air Waduk Cacaban dengan pulau-pulau kecil di tengahnya,” katanya.

    Ditanya soal kendala pengerjaan proyek, Widodo mengaku tidak ada kendala berarti selain cuaca hujan yang lebih panjang dari perkiraan. Kondisi hujan seringkali memaksa pihaknya harus menghentikan sementara pekerjaan konstruksi demi keamanan dan keselamatan para pekerja.

    Sementara itu, di tempat yang sama, pengawas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kuswandi menambahkan jika pengerjaan proyek remedial ini melibatkan 300 orang tenaga kerja.

    “Total jumlah pekerja di sini ada sekitar 300 orang, dimana 70 persennya berasal dari warga sekitar Waduk Cacaban. Dalam bekerja, mereka pun selalu kita pantau, mulai dari penerapan protokol kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh hingga penggunaan alat keselamatan kerja. Di tengah situasi pandemi ini tentunya kita tidak ingin ada penularan Covid-19, sehingga risiko itu kita minimalisir, ” katanya.

    Kuswandi menambahkan jika proyek Remedial Bendungan Cacaban senilai Rp 38,3 miliar ini termasuk dalam skala prioritas Proyek Peningkatan Operasional dan Keselamatan Bendungan Tahap 2 atau Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP2).

    Usia Bendungan Cacaban sudah terbilang tua, sekitar 62 tahun sejak pertama kalinya beroperasi tahun 1958. “Melihat usianya ini, keberadaan bangunan bendungan menyimpan potensi bahaya besar sehingga harus dilakukan remedial, termasuk pengerukan sedimen yang diperkirakan mencapai volume 14 ribu meter kubik,” ujarnya.

    Disinggung soal sulitnya mendapatkan informasi dan akses masuk ke lokasi proyek ini, Kuswandi membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan jika pihaknya tidak menghalangi siapa pun untuk masuk dan meninjau lokasi proyek sepanjang ada surat izin dan rekomendasi dari BBWS Pemali-Juana.

    “Jadi, jika ada kepentingan ke sini harus mengajukan izin terlebih dahulu ke BBWS mengingat proses pekerjaan sedang berlangsung dan segala risiko bisa saja terjadi. Sementara, kami dibebani tanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan kerja mereka yang ada di sini, termasuk nantinya tamu yang datang berkunjung. Sedangkan untuk informasi pekerjaan sudah ada papan informasi proyek. Adapun untuk informasi lainnya seperti nilai proyek dan pemenang lelang pekerjaan konstruksi ini, publik bisa mengaksesnya melalui laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian PUPR,” ungkap Kuswandi. ***(AG)

    Rumahnya Dibongkar Pemda, Robi Damianus Mella Lapor Komnas HAM

    HARIANBERANTAS, KUPANG- Pembongkaran rumah Robi Damianus Mella di Kota Soe, Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berbuntut panjang. Robi Damianus Mella melalui kuasa hukumnya di Firma Hukum ABP membuat laporan dan pengaduan ke Komnas HAM terkait pembongkaran rumah miliknya itu yang diduga melanggar hak asasi manusia.

    Hal itu disampaikan Ahmad Azis Ismail, S.H. selaku kuasa hukum Robi Damianus Mella dari Firma Hukum ABP kepada media ini di Kupang, Jumat (16/4/2021). "Komnas HAM RI sudah membalas surat kami terkait pembongkaran dan perusakan rumah Robi Damianus Mella pada Selasa, (13/4/2021) di Soe. Pengaduan Robi Mella diregister di Komnas HAM dengan Nomor: 136.257,” ungkap Azis. 

    Jika berkas sudah lengkap, sambung dia, maka akan dibentuk tim penyelidikan dari Komnas HAM RI untuk menyelidiki kasus yang diduga melanggar HAM tersebut, karena telah merampas hak dasar warga negara, berupa hak hidup. “Ada beberapa berkas tambahan yang diminta Komnas HAM RI. Kami akan kirim segera berkas-berkas yang diminta Komnas HAM RI itu,” jelas Azis.

    Azis kemudian menambahkan, "Selain pengaduan ke Komnas HAM RI, kami juga segera bersurat ke BPK RI untuk melakukan audit terhadap aset daerah di Kabupaten TTS.”

    Hal ini perlu dilakukan, kata Azis, untuk mengetahui aset daerah di Kabupaten TTS. Jangan sampai misalnya aset tanah diakui sebagai aset daerah, tapi tidak didukung data atau bukti dan tidak terdaftar dalam daftar aset yang tersedia dalam sistem. Karena aset itu kekayaan daerah atau negara, jadi harus terdaftar dalam sistem dan memiliki bukti-bukti yang valid. Berdasarkan hasil audit itu, publik akan tahu apakah sesuatu aset itu merupakan milik Pemda atau bukan.

    “Kami juga sudah melapor dugaan tindak pidana atas pembongkaran rumah Robi Damianus Mella tersebut di Polda NTT dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara, karena diduga melanggar Pasal 170 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Jika dalam proses penyelidikan dan didukung bukti yang cukup atas keterlibatan Bupati TTS dalam tindak pidana yang dilaporkan tersebut, kami minta agar oknum bupati tersebut ditangkap dan ditahan. Semua orang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum," tegas Azis yang juga mantan Sekretaris BEM Fakultas Hukum Undana ini.

    Publik, kata Azis, butuh edukasi hukum yang baik. Hal itu penting agar ke depan pelanggaran serupa yang dilakukan dengan tatacara yang tidak patut dan melanggar hukum jangan terulang kembali.

    “Kami juga akan memperluas kuasa, melibatkan lebih banyak kawan-kawan advokat dan jaringan, termasuk di Jakarta. Jika perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum dan menindas rakyat kecil, harus dilawan, untuk perbaikan hukum yang lebih baik. Budaya taat hukum harus diperkuat," pungkas Azis. ***(AB/Red)

    Tak Terima Kasus Dugaan Korupsi Pelabuhan Diendapkan Kejari Rohil, APRIL Demo di Kejati

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Proyek pembangunan pelabuhan Bagansiapiapi Kabupaten Rohil yang dinilai semua kalangan tidak bermanfaat karena pembangunannya dibiarkan mangkrak, membuat massa yang mengatasnamakan APRil turun ke jalan meminta Kejati Riau segera meninjau Pelabuhan Bagansiapiapi yang diduga sarat dengan KKN tersebut. Pantauan Harian Berantas, APRIL atau Aliansi Peduli Rokan Hilir tersebut, berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati) jalan jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (15/04/2021)


    Para aksi melakukan berunjuk rasa di Kejati Riau tersebut, dilatar belakangi adanya dugaan tindak korupsi Pembangunan Pelabuhan Internasional Bagansiapiapi.

    Yang mana kasus dugaan korupsi itu telah lama ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir, namun hingga saat ini belum menemui titik terang.

    Dimana pembangunan pelabuhan Bagan Siapiapi yang digadang- gadang sebagai pelabuhan yang bertaraf internasional itu menurut APRil menjadi bangunan lapuk dan menunggu ambruk. Pasalnya, proyek yang menelan anggaran APBN itu hingga kini belum juga di fungsikan. 

    Sedangkan pada tahun 2018 mendapat kucuran anggaran proyek sebesar Rp. 20,7 milyar oleh pemerintah melalui Kementrian Perhubungan untuk melanjutkan kembali pembangunan pelabuhan tersebut dengan masa kerja selama 186 hari kalender, terhitung 29 Juni hingga 31 Desember 2018, yang dikerjakan oleh PT. Multi Karya Pratama dengan Konsultan Pengawas CV. Refena Kembar Nugraha (RKA).

    Koordinator Lapangan Muhammad Nurlatf dalam orasinya mengatakan proyek yang dibiayai oleh APBN itu dan menjadi kebanggaan masyarakat rokan hilir, hingga saat ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat.

    “Seharusnya menjadi kebanggaan kita masyarakat Riau, karena berdekatan langsung dengan selat malaka, pelabuhan internasional, namun sangat disayangkan, pekerjaan yang sangat tidak pantas, pembangunannya mangkrak, pelabuhan retak, dan pelabuhan akan ambruk," seru Muhammad Nuratif.

    Hal senada disampaikan oleh Koordinator umum Tengku Gusri. Ia mengatakan pembangunan pelabuhan Bagan Siapiapi yang mangkrak, yang dananya fantastis luar biasa, tetapi hingga saat ini tidak ada tersentuh hukum sedikit pun.

    Tengku Gusri meminta kepada Kejaksaan Tinggi Riau untuk menindak lanjuti kasus dugaan korupsi itu, “Kami mohon kepada Kejaksaan Tinggi untuk turun langsung ke Bagan Siapiapi untuk melihat adanya dugaan korupsi, Kejari Rokan Hilir tidak mampu menangani kausus itu” tutup Gusri.

    Humas Kajati Riau Muspidaun yang menemui para demonstran mengapresiasi informasi yang telah disampaikan oleh Aliansi Peduli Rokan Hilir (APRil).
    “Ini akan kami teruskan kepada pimpinan, dan kita tunggu langkah- langkah apa yang akan diberikan pimpinan”, tutup Muspidaun.

    Dalam aksi yang dilakukan oleh APRil tersebut terdapat empat tuntutan, diantaranya meminta komitmen Kajati Riau dalam pemberantasan Korupsi. 

    Kedua meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk menindaklanjuti perkara dugaan korupsi pelabuahan Bagan Siapiapi kabupaten rokan hilir yang sedang ditangani kejaksaan negeri rokan hilir, dikarenakan kejaksaan Rokan Hilir tidak serius untuk melakukan penyelidikan sehingga perkara ini sampai sekarang berjalan ditepat.

    Ketiga kejaksaan tinggi Riau untuk memeriksa direktur PT. Multi Karya Pratama, Nathanhel. 

    Dan terakhir APRil akan menjadikan Kajati Riau sebagai mimbar bebas mingguan jika tuntutannya tidak diindahkan.***(hb)

    Kabar Gembira: DPP PWRI Segera Adakan UKW

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Demi meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jurnalistik, khususnya wartawan yang tergabung di organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) akan mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara serentak Tahun 2021 ini. 


    Hal itu dikemukakan Sekjen DPP PWRI Pusat D.Supriyanto, saat melantik pengurus DPD PWRI Provinsi Riau, pada Senin (12/4/2021) kemaren.


    UKW ini dilakukan untuk menjawab tantangan dalam dunia jurnalistik yang terus bertumbuh subur dengan dinamis.

    “Wartawan atau jurnalis adalah profesi  yang hasil karyanya selalu bersinggungan dengan kepentingan khalayak umum. Maka perlu memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik agar objektif dan profesional. Karya seorang wartawan tidak saja hanya merugikan obyek berita, namun menimbulkan keresahan sosial. Untuk itu, sangat diperlukan profesionalisme yang tinggi, kecakapan dalam menulis serta menganalisa setiap objek berita” kata D. Supriyanto.

    Lebih lanjut, dikatakan Supriyanto, mengatakan, PWRI berupaya meningkatkan profesionalisme wartawan yang tergabung di PWRI dengan mengadakan uji kompetensi, bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang diakui.

    “Hal ini penting, mengingat pertumbuhan media cukup pesat di era digital seperti sekarang ini, harus diimbangi dengan kapasitas atau kemampuan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik,” terangnya.

    Sekjen juga mencontohkan, banyak media-media tak luput dari komplain terkait dengan pemberitaannya, yang kemudian diadukan ke Dewan Pers oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahkan, tidak sedikit pula yang dilaporkan ke polisi, meski pada akhirnya polisi melimpahkannya ke Dewan Pers.

    “Ketidakpuasan publik, nara sumber atau pihak yang merasa dirugikan tentu harus dihadapi secara profesional,” ujarnya.

    Sebelum menggelar UKW secara massal, nantinya DPP PWRI juga akan menggelar Workshop sebagai pembekalan. Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan menyebutkan ada enam tujuan UKW.

    Pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.


    Kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan.


    Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.


    Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual.


    Kelima, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.


    Keenam, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.


    “Tujuan Dewan Pers itu bagus, oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa organisasi Pers PWRI taat aturan, maka kita akan menggelar UKW secara massal tahun 2021 ini. Tujuan UKW secara massal yang kita gelar nantinya kepada Wartawan yang bergabung di PWRI adalah untuk kebaikan. Agar wartawan yang tergabung di PWRI juga mempunyai kompetensi,” ungkapnya.


    Selain itu juga, kata D.Supriyanto, PWRI juga akan berupaya bagaimana media-media yang tergabung di PWRI bisa diverifikasi oleh Dewan Pers, tentunya sesuai mekanisme yang berlaku.


    Dalam sambutannya, Sekjen juga menekankan seorang jurnalis harus memiliki visi ke depan, memiliki inovasi-inovasi yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.


    “Kami terus mendorong, agar anggota PWRI terus berinovasi dalam berbagai hal, selain implementasi program pengabdian masyarakat, juga diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi keluarga. Kami akan genjot pelatihan-pelatihan dengan menggandeng berbagai pihak, baik itu dibidang teknologi tepat guna, UMKM, maupun program-program lain yang bermanfaat,” pungkasnya. ***(Red)

    Diduga Terima Fee Dari Nilai Sejumlah Proyek, Mantan Aspidus Kejati Riau Dibidik

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Saat ini Kepala Kejaksaan Agung RI, ST Burhanudin melalui Bidang Pengawasan Kejagung sedang menyidik keterkaitan mantan Aspidsus Kejati Riau, Hilman Azasi yang menghebohkan publik ada meminta komisi 5 persen sampai 10 % dari nilai sejumlah paket proyek milik Pemprov dan daerah di Riau saat bertugas.

    Atas tindakan dugaan penyalahgunaan jabatan penegakkan hukum ini, sejumlah masyarakat, khususnya pemerhati di Riau pun mengapresiasi tindakan Kejaksaan Agung RI yang telah memerintahkan bawahannya untuk mengusut dugaan perbuatan melawan hukum itu. Tak luput, apresiasi juga diberikan atas tindakan Kejati Riau, Jaja Subagja dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Pemerintah Daerah kabupaten Kota dan Provinsi Riau agar tidak melayani permintaan apapun yang mengatasnamakan kejaksaan.

    ,"Menurut saya, upaya yang dilakukan Kejagung dan Kejati perlu diapreasiasi karena langkah baik untuk pembenahan Kejaksaan," kata M. Rawa Amidy.

    Dugaan oknum jaksa nakal ini terjadi di empat ULP kabupaten dan satu lagi di ULP Pemerintah Provinsi Riau. Oknum jaksa diduga meminta succes fee antara 5 sampai 10 persen kepada perusahaan yang dimenangkan ULP.

    Dengan adanya pengusutan yang menguap ini ke permukaan berdasarkan surat pemanggilan terhadap pejabat ULP di Kabupaten Siak. Pejabat disana sudah diperiksa pada Jumat pekan lalu, kemudian menyusul empat ULP lainnya dalam pekan ini.

    Berdasarkan surat panggilan yang dilihat Wartawan, lima ULP itu selain Kabupaten Siak adalah ULP Kabupaten Bengkalis, ULP Kota Dumai, ULP Kabupaten Indragiri Hilir, dan ULP Pemerintah Provinsi Riau.

    Panggilan untuk diklarifikasi itu berdasarkan surat yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Surat itu adalah PRINT-43/H/Hjw/03/2021 tanggal 19 Maret 2021.

    Isi surat menyebut ada laporan terhadap oknum jaksa berinisial HA yang saat ini bertugas di Nusa Tenggara Barat. HA ini sebelumnya bertugas di Pidana Khusus Kejati Riau.

    Menyikapi hal ini, Kajati Riau, melalui Asintel Kejati Riau, Rahardjo, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, bahwa hal itu sudah menjadi ranahnya Kejagung. Asintel mempersilahkan media untuk konfirmasi ke Kejagung.

    ,"Mohon maaf saya tidak berkompeten untuk memberi komentar tentang hal itu," tambah Rahardjo singkat.***(Frs)

    Dikukuhkan di Hotel Furaya Pekanbaru, DPC PWRI Bengkalis Dipimpin Mukhtarudin Nasution

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) daerah Kabupaten Bengkalis resmi dilantik/dikukuhkan oleh DPD PWRI Provinsi Riau Feri Windria didampingi Sekretaris Jendereral (Sekjend) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI), D. Supriyanto, SE di Hotel Furaya Kota Pekanbaru-Riau, Senin (12/04/2021) lalu.


    Dari pantauan Harian Berantas, sebelum pengurus dan anggota DPC PWRI Bengkalis dikukuhkan, terlebihdahulu DPP PWRI mengukuhkan dan melantik pengurus dan anggoata DPD PWRI Riau yang di ketuai Feri Windria di Ball Room Hotel Furaya Pekanbaru yang kemudian dilanjutkan pelantikan/pengukuhan seluruh DPC PWRI Kabupaten Bengkalis dan pengurus DPC PWRI se-Provinsi Riau termasuk didalamnya pengurus wilayah Kota Dumai Provinsi Riau.

    Disela-sela pelantikan dan pengukuhan tersebut Ketua PWRI Kabupaten Bengkalis-Riau, Mukhtarudin Nasution menyampaikan terima kasih ke DPP pusat dan DPD Provinsi dan sesegara mungkin menjalankan apa saja yang sudah dimandatkan kepada ketua dan pengurus PWRI cabang Kabupaten Bengkalis ucap Mistarudin Nst disaat menerima bendera petaka PWRI yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD PWRI Provinsi Riau.

    Dalam rangkaian acara ini, turut dihadiri unsur forkopimda Provinsi Riau yang mewakili Gubernur dan Kabupaten serta kota madya mewakili Walikota maupun Bupati.

    Tampak pula hadir Kapolda Riau diwakili Kadiv Humas, Kapolres Pekanbaru diwakili Kaur Humas, Kajati Riau diwakili dan perwakilan, Danrem 031 Wirabima diwakili oleh perwakilan, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, perwakilan Ketua DPD I KNPI Riau, APPI Riau, Ketua PERADI Pekanbaru dan para tamu undangan lainnya. Dalam acara pelantikan ini juga turut dihadiri beberapa Organisasi Pers di Riau.

    Dalam sambutannya, Sekjen DPP PWRI Pusat D Supriyanto, SE bersama OKK DPP mewakili Ketua Umum PWRI Suryanto PD, SH.MH, MKn yang menyatakan, PWRI saat ini telah memiliki 34 pengurus DPD di Provinsi dan 300 lebih DPC di seluruh Indonesia.

    Kita berharap dengan kehadiran DPD PWRI Riau dan DPC PWRI Kabupaten maupun Kota Madya mampu bersinergi dengan semua kalangan. Dan yang terpenting adalah dapat bermanfaat bagi semua kalangan," ujarnya.

    Lanjutnya, "Kita DPP PWRI Pusat mempunyai program untuk seluruh pengurus PWRI se-Indonesia agar menjalankan program UMKM dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat menjadi pemasukan Organisasi," imbuh Sekjen DPP PWRI Pusat.

    Selamat atas dilantiknya pengurus DPD dan DPC PWRI Se-Riau yang resmi dilantik hari ini," tandas D.Supriyanto,SE.

    Sementara, Feri Windria selaku Ketua DPD PWRI Riau yang baru dilantik mengatakan, "Bahwa seluruh jajaran PWRI baik Provinsi serta Kabupaten dan Kota Madya yang baru dilantik untuk dapat menjalankan fungsi Jurnalis secara profesional, dan tetap selalu bersikap independen, jujur dan bertanggung jawab.

    Dikatakan Feri, sebagaimana penyampaian Ketum melalui Sekjen PWRI pusat kepada pengurus DPD, bahwa dalam tahun 2021 ini DPP PWRI pusat akan melakukan UKW massal.

    "Ya, program DPP PWRI Pusat akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara massal dalam tahun ini. Dan PWRI saat ini sedang berupaya bagaimana organisasi Pers PWRI dapat diverifikasi oleh Dewan Pers untuk menjadi bagian dalam satu kesatuan seperti yang di amanahkan undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," ujar Feri.

    Feri juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus DPD dan DPC PWRI se-Riau terkhusus kepada Ketua Panitia yang telah bertungkus lumus turut mensukseskan acara ini, baik secara moril maupun materil.

    "Alhamdulillah, acara pelantikan kita hari ini berjalan dengan sukses tanpa ada kendala, dan acara ini juga mengikuti Protkes Covid-19. Semoga PWRI di Riau mendapatkan tempat di seluruh kalangan di Provinsi Riau." tandas Ketua DPD PWRI Riau Feri Windria "juga mengatakan bahwa terlaksananya acara ini berkat kerja keras dari ketua panitia peyelengara  bersama rekan-rekan panitia lainnya sehingga mendapat apresiasi dari Sekjen dan OKK DPP PWRI Pusat.***(red)

    Mediasi Gagal: Biaya Tandatangan Oknum Perangkat Desa Talang Jerinjing Selangit di Protes Masyarakat

    HARIANBERANTAS, INHU- Sesuai orasi yang disuarakan Masyarakat hari jumat tanggal 08/04/21 jam 09.30 s/d jam 12.00 wib agar menghadirkan seluruh perangkat desa di Kantor Desa Talang Jerinjing untuk mediasi.


    Mediasi antara Masyarakat dengan pihak Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu ini dilaksanakan dikantor desa talang Jerinjing, Senin (12/04/2021). Mediasi itu berkaitan biaya pembuatan Surat tanah yang dipatok oleh Perangkat Desa masih belum ada titik temu.

    Rapat Di Aula Desa Talang jerinjing dihadiri Camat Rengat Barat Henri, Kasi tramtib Kecamatan, Kanit Intel Polsek Rengat Barat Akp P. Daulay, Babinsa, Babinkamtibmas Brig. Komar beserta perangkat desa Talang jerinjing yang tidak disertakan Plt Kades.


    MH alias Ucok juru ukur dan yang mematok harga pembuatan tanah Desa ketika dimintai keterangan mengatakan " saya hanya meneruskan aturan terdahulu ini bukan kebijakan sendiri ujarnya.

    Sarno Kaur Pemerintahan pematok harga dan penerima uang dari masyarakat juga mengatakan" hal ini bukan kebijakan sendiri, hanya meneruskan aturan terdahulu ujarnya.

    Henri Camat Rengat Barat mengatakan " hal legalitas formal masyarakat mengurusnya ke Desa. Terkait biaya pengurusan surat, pungutan hanya dibolehkan sebesar Rp. 200.000.-
    Gunanya untuk biaya orang ukur dan pembelian materai.

    Jika ada terjadi diluar itu, adalah kesepakatan. Bilamana terjadi ketidak serasian maka mohon disampaikan ke BPD. Karena Bpd nantinya akan menyampaikan ke Kades..

    Camat memang turut menandatangani didalam surat, karena setiap penerbitan surat SP dan SKGR agar ditertibkan dan teregistrasi dengan rapi. Camat tugasnya pembinaan di desa ujarnya.

    AKP P. Daulay Kanit Intel Polsek mengatakan " saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak bapak yang ada di rapat ini karena menyampaikan aspirasinya secara sopan dan baik.

    Apa yang bapak sampaikan akan kami sampaikan ke Bapak Kapolsek. Jikapun hal ini tidak selesai di desa, maka akan diselesaikan di kecamatan ujarnya.

    Salah satu Perwakilan masyarakat yang hadir meminta, agar Ucok dan Sarno dapat berdiri didepan untuk menjelaskan soal pungutan dan mengembalikan uang yang sudah dipungut juga kepada siapa uang tersebut mengalir, jika tidak kita sudahi sampai disini kedepan kita lanjut dengan lebih ramai lagi ujarnya. 14/04/2021. ***(PINTEN. S)

    DPRD Jabar Apresiasi Peluncuran Raisa Coffee Shop dan Barbershop

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat Saat menghadiri acara Grand Opening "Raisa" Coffee Shop dan Barbershop pada UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Serta Penyerahan KTP Elektronik Kepada Klien, Senin (12/04/2021).

    Harian Berantas.co.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat mengapresiasi peresmian Raisa Coffee Shop dan Barbershop di UPTD Pusat Pemberdayaan Sosial Pengembangan Pemuda (PPSBR), Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Senin (12/4 /). 2021).

    Menurut Achmad Ru'yat, keberadaan kedai kopi dan barber shop ini dapat bermanfaat terutama bagi para remaja binaan sebagai sarana olah mental dan rasa percaya diri.

    “Menurut saya semua ini sangat bagus untuk kemajuan PPSBR, dan ini benar-benar memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk lebih profesional lagi sebagai pengelola cafe raisa dan barbershop” ujar Achmad.

    Achmad Ru'yat mengatakan, memiliki lokasi yang strategis di kawasan Lembang, kedai kopi dan barbershop ini bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu luangnya mencicipi kopi sambil menikmati suasana khas dataran tinggi Lembang.

    “Sempatkan untuk mampir dan ngopi disini sekaligus coba barbershop disini. Semoga kedepannya semakin sukses dan maju,” pungkasnya.(hs)

    Operasi Keselamatan LK 2021 Resmi Dimulai

    HARIANBERANTAS, INHU - Selama 14 hari kedepan, Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hulu (Inhu) melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Inhu melaksanakan Operasi Keselamatan Lancang Kuning (LK) 2021. Dimulainya operasi ini ditandai dengan apel gelar pasukan .


    Apel tersebut dilaksanakan Senin (12/4/21) pagi dihalaman Mapolres Inhu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Inhu AKBP Efrizal S.I.K dengan Perwira Apel Kasat Lantas AKP Akhmad Rivandy N, S.I.K, M.SI dan Komandan Apel Ipda Rinaldy Yudhista, S.Trk.


    Dalam sambutannya, Kapolres Inhu menegaskan, Polri telah menetapkan kalender pelaksanaan Operasi Keselamatan LK 2021 selama 14 hari terhitung dari tanggal 12 April 2021 sampai 25 April 2021 mendatang secara serentak diseluruh Indonesia, tidak terkecuali diwilayah hukum Polres Inhu.


    Untuk itu, lanjut Kapolres, ditekankan pada seluruh personel yang terlibat dalam operasi agar selalu utamakan faktor keamanan, keselamatan dengan mempedomani standar operasional prosedur yang ada dan mematuhi protokol kesehatan. 


    Hindari tindakan Pungutan Liar (Pungli), lakukan tugas Operasi Keselamatan LK 2021 dengan baik tanpa menimbulkan komplain dari masyarakat atau kontra produktif. Petugas diminta selalu menggunakan body system serta tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan YME.


    "Melalui Operasi Keselamatan LK 2021 mewujudkan Kamseltibcarlantas yang mantap dan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan serta tidak melaksanakan mudik Lebaran tahun 2021," imbuh Kapolres.


    Apel tersebut juga dihadiri oleh Kasdim Mayor Inf. S. Nababan, Sekdakab Inhu Ir. H. Hendrizal, M.Si, Wakil 1 DPRD Masrullah dan Hakim Pengadilan Negeri Wan Ferry Fadli, SH. Sedangkan peserta apel 1 pleton TNI dari Kodim 0302 Inhu, 1 pleton Sat Brimob Yon C, 1 pleton Sat Sabhara Polres Inhu, 1 pleton gabungan staf Polres Inhu, 1 pleton Sat Lantas Polres Inhu, 1 pleton gabungan Narkoba Res Intel, 1 pleton Dishub, 1 pleton Satpol PP dan 1 pleton Senkom. 


    Berikut target dan tujuan Operasi Keselamatan LK 2021, pengemudi kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat atau lebih yang melanggar aturan lalu lintas serta protokol kesehatan termasuk masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas dan protokol kesehatan.


    Kemudian, kendaraan yang tidak dilengkapi STNK, kendaraan pribadi yang memasang rotator tanpa izin resmi sesuai penggunaannya, TNKB yang tidak standar serta kendaraan roda dua dan empat yang tidak sesuai peruntukannya.


    Sedangkan lokasi atau titik operasi adalah jalan protokol, jalan arteri, jalan tol dan lokasi etle. Kawasan atau penggal jalan yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran dan macet, rest area sepanjang jalan, bahu jalan tol yang dimanfaatkan masyarakat serta tempat berkumpulnya masyarakat.


    Selama operasi ini, petugas lebih mengedepankan kegiatan yang bersifat sosialisasi, imbauan, edukasi dan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (Rela)

    Karang Taruna Jaya Mukti Buka Lapak Bazar Ramadhan

    HARIANBERANTAS, DUMAI- Tak terasa beberapa hari lagi ummat muslim diseluruh dunia akan menjalani ibadah puasa di bulan suci ramadhan pada April hingga Mei 2021 (1442 Hijriah).


    Dalam momen bulan suci ramadhan ini tak jarang terlihat diberbagai daerah masyarakat membuat adanya lapak bazar ramadhan dengan menjual berbagai aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa.

    Momen ramadhan tahun ini dimanfaatkan oleh Karang Taruna Kelurahan Jaya Mukti yang dipimpin Dedek Fernanda beserta pengurusnya membuka lapak bazar ramadhan di simpang Jaya Mukti di Jln.Kesuma tepatnya sebelah kantor Lurah Jaya Mukti lama atau didepan Taman Jaya Mukti. 

    Hal ini dikemukakan Dedek Fernanda didampingi Sekretarisnya Zulkifli, bahwa momen ramadhan tahun ini kita manfaatkan membuka lapak bazar ramadhan untuk masyarakat umum yang ingin berjualan makanan dan minuman dilapak ini.

    "Lapak bazar ini untuk masyarakat umum yang hendak mengais rezeki disini, dengan sewa lapak sebesar Rp.300.000 selama bulan ramadhan," ucap Dedek Fernanda.

    "Ini adalah perdana sejak kepemimpinan saya sebagai Ketua Karang Taruna Jaya Mukti mengadakan lapak bazar ramadhan. Semoga lapak bazar ini dipenuhi masyarakat yang hendak berdaganga' imbuhnya. 

    Dedek juga mengatakan, jika masyarakat hendak mengambil lapak bazar yang kita sediakan ini, silahkan datang ke Sekretariat kita di Kantor Lurah Lama, sama Posko Taman BRI di simpang Jaya Mukti.

    "Sebelum kita mendirikan tenda lapak bazar ramadhan ini, kita sudah memberikan informasi kepada warga yang hendak berdagang. Alhamdulillah sudah ada beberapa warga yang berminat mengambil lapak bazar ini untuk manjajakan dagangannya." tandas Dedek Fernanda didampingi Sekretarisnya Zulkifli dan didampingi Ustad Razak. ***(red)

    Pelaku Pencabul Anak Tiri di Kampar Ditangkap Polsek Tapung Hulu

    HARIANBERANTAS, KAMPAR- Unit Reskrim Polsek Tapung Hulu tangkap seorang tersangka kasus pencabulan terhadap anak tirinya, pelaku inisial STH (38) warga Simpang Dinamit Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu ini ditangkap dirumahnya, pada Jumat pagi (09/04/2021).


    Penangkapan tersangka STH ini atas laporan dari korbannya inisial R (16) yang masih dibawah umur dan merupakan anak tiri dari pelapor, korban melapor karena tidak tahan lagi atas perbuatan ayah tirinya yang telah merusak masa depannya.

    Terkuaknya peristiwa ini berawal pada Minggu malam (04/04/2021) sekira pukul 20.00 WIB, saat itu STH (pelaku) pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah, lalu menampar korban dibagian pipinya.

    Ketika itu pelaku berkata "Kau tidak bisa berubah?" dan korban menjawab "Enggak" lalu terlapor bertanya kembali "Kenapa?" dan Korban menjawab "Karena kau telah merusak masa depanku".

    Selanjutnya Korban pergi ke rumah temannya di wilayah Tandun dan setelah itu didampingi ibunya korban melaporkan kejadian pencabulan oleh ayah tirinya itu ke Polsek Tapung Hulu untuk pengusutannya.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Tapung Hulu AKP Try Widyanto Fauzal SIK, MSi perintahkan Unit Reskrim Polsek Lakukan penyelidikan dan menangkap pelaku.

    Kemudian pada Jumat pagi (09/04/2021) sekira pukul 05.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka STH pulang ke rumahnya, atas informasi itu Unit Reskrim Polsek Tapung Hulu dipimpin oleh Kanit Reskrim IPTU Aulia Rahman MH langsung menuju kerumah pelaku dan berhasil mengamankannya.

    Saat diinterogasi tersangka STH mengakui perbuatannya telah beberapa kali melakukan persetubuhan terhadap korban dan juga kakak korban, selanjutnya pelaku diamankan ke Polsek Tapung Hulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

    Kapolsek Tapung Hulu AKP Try Widyanto Fauzal SIK, MSi saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersangka pelaku pencabulan ini, disampaikan bahwa tersangka kini telah diamankan di Polsek Tapung Hulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, jelasnya. ***(Ps).

    Oknum Pengacara Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditangkap Polsek Mandau

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS – Unit Reskrim Polsek Mandau melakukan penangkapan terhadap inisial PB diduga melakukan pencabulan di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Senin (05/04/2021) lalu.


    Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan S.I.K.MT melalui Kapolsek Mandau Kompol Arvian Hariyadi SIK, Rabu (07/04/2021) mengatakan, bahwa pada bulan Januari 2021, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Hotel Grand Zuri-Duri, Jalan Hangtuah Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, telah terjadi pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur inisial F yang dilakukan oleh tersangka inisial TB.

    Kapolsek Mandau Kompol Arvian Hariyadi SIK didampingi bidang humas Bripka Ilham menjelaskan awal terjadinya tindak pidana bermula pada saat inisial A mendapat informasi bahwa keponakannya inisial F telah disetubuhi. Bak petir disiang hari ketika Korban membenarkan jika ia telah disetubuhi oleh TB.

    Korban inisial F pun menceritakan awal mula kejadiannya, pada saat itu TB menjemput Korban dan membawanya ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan menjanjikan akan membelikan jajanan atau makanan untuk Korban, Namun setelah sampai di TKP bukan membrikan sesuai apa yang dijanjikannya justru membawanya ke salah satu hotel yang berada di daerah Hang Tuah Duri dan melakukan hal yang tidak senonoh itu.

    Atas kejadian itu korban pun kesal dan meninggalkan tersangka inisial TB, namun saat akan keluar dari kamar tersangka mengancam apabila Korban tidak mau melayaninya maka Korban diminta untuk mengembalikan uang yang pernah diberikan oleh tersangka, oleh ancaman itu F pun mengurungkan niatnya untuk pergi, dan akhirnya tersangka TB pun kembali melakukan persetubuhan dengan Korban di TKP.

    Mendengar semua keterangan keponakannya, A merasa tidak senang dan langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian dengan membawa alat bukti visum.

    Berdasarkan laporan tersebut Kapolsek mandau Kompol Arvian Hariyadi SIK. kemudian memerintahkan tim unit reskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap Pelaku/Tsk Pencabulan dan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dan benar tidak lama kemudian Team Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap Tersangka di Jl. Desa Harapan Kel. Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

    Selanjutnya TSK yang berprofesi Pengacara itu dibawa ke Polsek Mandau, guna pemeriksaan lebih lanjut, tegas Kompol Arvian Hariyadi.***(Al)

    Gadis Dibawah Umur Dinodai Selama 3 Bulan, Oknum Polisi Ini Divonis 8 Tahun Penjara

    HARIANBERANTAS, MINAHASA- Seorang oknum polisi berinisial IY divonis penjara 8 tahun karena tingkah lakunya. Pria berusia 29 tahun warga Kabupaten Minahasa Selatan itu terbukti menodai gadis di bawah umur.


    Terhitung, perempuan yang diajaknya berhubungan intim masih bocah lantaran usianya baru 12 tahun. Parahnya lagi, korban digauli IY sampai tak bisa menolak keinginan pelaku.

    Hakim Pengadilan Negeri Amurang sudah memvonis kasus ini pada 9 Maret 2021 lalu. Putusan Pengadilannya kini sudah dapat diunduh secara bebas di website Mahkamah Agung.

    Terpidana IY diketahui sudah memiliki istri, namun masih saja menggoda bocah perempuan tersebut. IY diketahui berhubungan intim dengan korban beberapa kali sejak April 2020 sampai Juni 2020 atau 3 bulan.

    Akibat perbuatannya itu, IY kemudian ditangkap Provost pada 11 Juni 2020. Sementara itu, dalam kesaksiannya di Pengadilan, korban mengaku mau dipacari oleh IY karena berparas ganteng.

    Dalam surat dakwaan JPU, diketahui pula bahwa IY berkali-kali berjanji akan menikahi korban jika nantinya mengalami kehamilan. Bagian pertimbangan, majelis hakim menilai bahwa janji akan menikahi yang diungkapkan oleh IY kepada korban adalah bentuk rangkaian kalimat yang bersifat membujuk yang dapat meyakinkan anak korban agar menuruti perkataan Terdakwa tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu Korban sehingga melakukan apa yang Terdakwa kehendaki, yakni berhubungan intim.

    Berikutnya, hakim juga menilai bahwa profesi IY yang sebagai polisi adalah faktor memberatkan dalam kasus ini. Pada akhirnya, majelis hakim kemudian memutuskan IY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

    Hakim kemudian memvonis IY dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta. Jika tidak sanggup membayar denda, maka diganti dengan penjara 6 bulan. Terkait kasus ini, belum diketahui apakah IY sudah dipecat dari kepolisian atau tidak.***(red)


    Sejumlah Dana Pokir Anggota DPRD Bengkalis Menyimpang, Anwar Kirim Surat ke Bupati

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Maraknya pengelolaan pekerjaan proyek dilingkup kantor Camat maupun Kelurahan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, warga setempat berharap ditinjau kembali oleh pemerintah daerah setempat. Pasalnya, penggunaan nilai anggaran dan penempatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan infrastruktur pembangunan tersebut diduga menyimpang dari prosedur peraturan perundang-undangan.


    "Khususnya yang bersumber dari APBD Bengkalis, dari dana aspirasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Bengkalis tahun anggaran (TA) 2021 di Sistem Rencana Umum Pengadaan/Barang dan Jasa (SIRUP)," ungkap tokoh pemuda warga Bengkalis, Anwar S, Kamis (08/04/2021) lalu.


    Menindaklanjuti hal tersebut, kata Anwar, pihaknya telah menyampaikan dan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati Bengkalis, agar segera meninjau secara detail pelaksanaan proyek infrastruktur di kecamatan maupun di kelurahan. "Karena, ini dilihat adanya penyimpangan dan ketimpangan wewenang," katanya.


    Anwar S kepada media menuturkan, selama ini pembangunan proyek infrastruktur seperti, jalan, parit (drainase) dan bangunan lainnya bertentangan dengan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 7 tahun 2019, tentang perubahan atas nomor 3 tahun 2016.


    "Kami meminta Bupati Bengkalis mencabut SK penetapan Pengguna Anggaran (PA) untuk pelaksanaan kegiatan proyek di masing-masing kecamatan," ungkapnya.


    Tokoh pemuda ini (Anwar S) meminta membatalkan semua kegiatan penempatan aspirasi Pokir Anggota Dewan di pemerintahan kecamatan. Karena hematnya, penempatan dana aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD di pemerintahan kecamatan bertentangan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD dan RPJPD serta tata cara perubahan RPJMD dan RPJPD, karena seharusnya ditempatkan di OPD terkait.


    "Seharusnya proyek tersebut diserahkan ke OPD terkait (PUPR dan Perkim), sehingga masing-masing anggota dewan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait aspirasi masyarakat mudah melaksanakan pengawasan dan koordinasi kerja," ujarnya..


    Sementara itu Kepala Bappeda Bengkalis melalui Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi M.Firdaus menyebutkan, semua usulan, mulai dari usulan desa, pokir anggota DPRD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), telah diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD atau dulu namanya e-planning), katanya***(Jul)

    Diduga Pungli Jadi Ladang Bisnis Oknum Aparat Desa Talang Jerinjing

    HARIANBERANTAS, INHU- Setiap orang atau badan hukum yang memiliki harta atau aset bergerak ataupun tidak bergerak khususnya tanah haruslah dibuktikan dengan legalisasi surat yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

    Untuk memperoleh legalitas pemerintah pusat dan daerah telah mengatur syarat dan ketentuan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya.

    Penerbitan surat tanah sebidang tanah haruslah dimulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Camat dan terakhir badan pertanahan Nasional (BPN). Nah dari setiap tingkat aparat pemerintah inilah sangat rawan terjadinya pungutan liar (pungli). Dimana setiap oknum aparat pemerintah memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan dalam menandatangani surat. Harga setiap tanda tangan selalu berfariasi sesuai tingkatan.

    Sama halnya yang terjadi di desa talang Jerinjing kecamatan rengat barat kabupaten Indragiri hulu yang membandrol harga tanda-tangan jutaan rupiah. Masyarakat yang ingin memperoleh surat tanah haruslah membayar harga setiap tanda-tangan dan jasa oknum pejabat aparat desa jutaan rupiah. Jika tidak membayar maka tidak akan mendapatkan tanda-tangan.

    Hal itu terungkap setelah aparat hukum dari polres Inhu melakukan penjemputan paksa terhadap salah satu oknum aparat desa talang Jerinjing berinisial MH alias Ucok beberapa waktu lalu yang memanfaatkan penerbitan surat tanah sebagai ladang bisnis. Setelah diciduk polisi, oknum aparat desa tersebut menyuruh kaki tangannya yakni oknum kepala dusun untuk memulangkan uang pungli beserta surat tanah.

    Aneh bin ajaib dalam surat tanah tersebut ditandatangani oleh oknum mantan Kepala desa yang sedang berada didalam penjara dengan tanggal dan tahun diundur agar seolah olah tanah tersebut ditandatangani oleh kades di dalam penjara dan suratnya juga lebih tua.

    Menurut informasi yang dihimpun media ini   pungli tersebut ternyata sudah berlangsung sejak 7 tahun belakangan ini. Jika dihitung dalam satu tahun saja Surat tanah yang diterbitkan rata rata 100 surat dikalikan 1,5 juta rupiah, maka dapat di tafsir kerugian negara dan masyarakat mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya selama 7 tahun.

    Betapa tidak, setiap orang yang mengurus surat tanah mulai dari SP dan SKGR biaya bervariasi dan dipatok harganya oleh Perangkat Desa, sungguh terlalu dan tak takut hukum.

    Usut punya usut ternyata bukan hanya Ucok, namun ada oknum lainnya yang kompak berbisnis pungli dalam penerbitan surat tanah di desa. Salah satunya adalah bernama Sarno.

    Pasalnya masyarakat bernama Azizah Zulkomariah mengaku jadi korban Sarno.

    Hal itu terungkap ketika Zulkomariah dikonfirmasi awak media mengatakan " bahwa ia ada mengurus surat tanah melalui Sarno sebanyak 6 surat dengan nilai Rp. 1.500.000, dan ada yang Rp. 2.000.000.-

    Kita sudah dipatok harga waktu itu oleh Sarno, bahkan ada 1 surat lagi dari 6 surat tadi suratnya belum selesai, padahal bulan 1 kemarin sudah dibayar untuk itu Rp. 1.500.000, kata azizah.

    Jika memang tak ada biaya untuk pembuatan Surat, kita minta sama sarno mengembalikan semua uang saya. Kalau soal biaya administrasi yang harus dibayar dalam pembuatan Surat tetap saya bayar, ujarnya.

    Sarno sebagai Kaur pembangunan ketika dihubungi melalui selulernya di No:08228465xxxx tidak diangkat dan selalu di rijeck ( ditolak ) sampai ber ulang ulang.

    Yenni Oktawati Plt Kades Talang Jerinjing saat dihubungi melalui selulernya 08537664xxxx berkali kali bahkan dijumpai ke Kantornya tidak berhasil dikonfirmasi dan memilih bungkam seribu bahasa.

    Diminta aparat hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pungli untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Sabtu (10/04/21) (Pinten S).


     
    Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
    Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Berantas
    Proudly powered by Berantas