Headlines News :

    Sebut Proyek Selesai Tepat Waktu? Pinten Sitorus : Kades Pasir Ringgit Jangan Doyan "'Bohongi"' Publik

    HARIANBERANTAS, INHU- Pinten Sitorus (51), warga Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, menilai pernyataan bantahan Kades Pasir Ringgit, Sumarji yang mengatakan bahwa proyek drainase sepanjang 281 Meter dari Dana Desa (DD) 2018 itu selesai tepat waktu yang disampaikan di salah satu media online adalah sebagai pernyataan "'Sesat'".
    Pinten Sitorus (51) Saat mengukur Proyek Drainase Dana Desa APBN T. A. 2018 di Desa Ringgit, Sabtu (16/2/2019) Kemaren.
    "Saya rasa, apa yang disampaikan Sumarji sebagai Kades ke publik di salah satu media online itu adalah merupakan penyesatan dan pembohongan publik" sebut Pinten Sitorus yang sudah 25 tahun berkecipung pelaksana Proyek Nasional kepada media Harianberantas, Senin (18/2) di Pematang Reba.

    Pinten mengatakan, sudah jelas-jelas bahwa pekerjaan proyek drainase sepanjang 281 Meter dengan lebar 40 Centimeter dan tinggi 60 Centimeter itu masih dikerjakan hingga tanggal 16 Pebruari 2019.

    "Saya bersama wartawan Harianberantas.co.id kan ada di lokasi pekerjaan itu dan mata saya sendiri melihat secara langsung tukang itu masih kerja. Waktu itu kepala tukangnya dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dilapangan kita sama-sama ngobrol-ngobrol dengan cerita santai. Tapi kok seenaknya Kades Sumarji bilang seperti itu ?" ucap Pinten dengan kesal.

    Masih kata Pinten, kalau memang benar pekerjaan proyek drainase itu selesai tepat waktu, saya mau ingin jumpa langsung dengan Kades Sumarji yang pembohong itu mempertanyakan kapan selesai dikerjakan? Janganlah anda itu (Sumarji, red) seenaknya bilang selesai tepat waktu, pernyataan seperti itu kepada publik merupakan pembohongan yang menyesatkan masyarakat. Anda itu kan panutan di Desa ini, tapi kok doyan bohong?" ujarnya.

    Diketahui, sesuai fakta di lapangan, Sabtu 16/2/2019 siang, sekira pukul 10.55 Wib, ditemukan bahwa tukang sebanyak empat orang masih kerja pada proyek drainase tepatnya di Rt VI Rw VI Dusun IV Sumber Jaya Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

    Bukankah semua yang namanya kegiatan pekerjaan fisik di desa harus diselesaikan 100 % per 31 Desember 2018?

    Lantas, bagaimana seperti yang terjadi di Desa Pasir Ringgit..?

    Penulis : Lamhot Manurung. 

    Mantap..! Aksi Pengabdian Mahasiswa UNRI Ke Desa Pangkalan Jambi-Bengkalis

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Mahasiswa dari kampus UNRI bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau melalui Kabinet Harmoni Perubahan (KHP) dan Belukap Mangrove Club (BMC) telah sukses menyelenggarakan kegiatan pengabdian di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis pada 14 s.d. 17 Februari 2019.

    Kegiatan ini merupakan program kerja kolaborasi dari dua kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (Kemenlindup) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) BEM UNRI yang berthema: "Sekolah Restorasi Harmoni". 

    "Kegiatan tahunan organisasi kampus dari BEM UNRI yang dilaksanakan selama 4 hari dan memilih rumah milik warga sebagai tempat kediaman sementara para relawan.

    Selama kegiatan pengabdian itu dilaksanakan berbagai agenda telah kami laksanakan dengan usaha semaksimal mungkin, itu semua demi membantu anak-anak hingga pemuda setempat dalam membangun ekonomi dimasa yang akan datang", ujar Aulia Putra selaku Menteri Kemenlindup BEM UNRI KHP.

    Hal yang sama juga diaminkan Dzulfaqar sebagai pejabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan BEM UNRI mengatakan, rombongan BEM memilih Desa Pangkalan Jambi di Bukit Batu sebagai pusat kegiatan pengabdian rutin setiap tahun Mahasiswa  dikarenakan posisi desa ini  sangat strategis dan memiliki wiliayah pesisir untuk ditanami mangrove yang dilatarbelakangi abrasi pantai.

    Selain itu lanjutnya, desa ini juga sangat minim pengetahuan betapa pentingnya mangrove di daerah pesisir serta dampak manfaatnya. 

    "Ini disebabkan inimnya kegiatan literasi yang didasari pengetahuan/ pendidikan di desa ini, dan kurangnya motivasi peserta didik di tingkat sekolah menengah atas untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Itulah yang kami dari mahasisiwa menjadikan desa ini sebagai pusat kegiatan berbasis lingkungan dan pendidikan" kata Dzulfaqar. 

    Lebih jauh Dzulfaqar menjelaskan, Desa Pangkalan Jambi merupakan desa mayoritas mata pencaharian warga adalah petani dan nelayan.

     Sementara itu, masalah utama dari desa ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan mangrove sehingga banyak mangrove yang ditebang secara besar-besaran. Tambahnya

    Sementara kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud sosialisasi, permainan edukasi, serta temu ramah dengan warga. 

    Pada hari kedua pelaksanaan, peserta pengabdian bersama relawan lainnya melakukan gerakan 'Satu Orang Satu Mangrove' di tepian laut Desa Pangkalan Jambi.

    "Kurang lebih 100 bibit ditanam dengan harapan dapat menjadi tanaman mangrove yang unggul dan bisa bermanfaat dimasa yang akan datang bagi warga Desa.

    Selanjutnya, BMC merupakan salah satu komunitas peduli ekosistem laut, khususnya ekosistem mangrove pun turut mengambil peran dalam agenda unggulan ini.

    "BMC merupakan organisasi yang bergerak di bidang edukasi, konservasi, rehabilitasi, riset, dan mengkampanyekan manfaatnya".

    Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat terutama siswa-siswi dalam menjaga lingkungan, khususnya lingkungan mangrove dan sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan. 

    "Harapannya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya kedepan", ujar Zientika yang merupakan salah satu relawan BMC.

    Pada hari yang sama, dilakukan sosialisasi di beberapa titik lembaga pendidikan seperti di SD Negeri 09 Bukit Batu dan SMK Negeri 01 Bukit Batu. Bersama dengan hal itu pula dilakukan penyerahan secara resmi donasi buku pada pihak SD Negeri 09 yang telah dikumpulkan terlebih dahulu di Pekanbaru.

    Para siswa SMK diberikan motivasi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang meninggi. Sehingga dapat melahirkan mahasiswa yang berprestasi seperti Firman Edi, sebagai pemater BEM UNRI 2018 ini.

    Selain itu juga, rombongan adakan sosialisasi kepada Ibu-ibu yang tergabung dalam PKK mengenai pentingnya pendidikan usia dini.

    Antusiasme warga terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan saat diskusi berlangsung. 

    Ahad (17/02) menjadi hari terakhir relawan di Desa Pangkalan Jambi-Bengkalis. Agenda diakhiri dengan perlombaan didikan subuh di Masjid Raya Pangkalan Jambi.

    Selanjutnya, pada siangnya para relawan bertolak ke Pekanbaru untuk kembali beraktivitas seperti biasanya.

    Sumber: Fahmi/Mhs. UNRI

    Penanggungjawab : Redaksi

    Aktivis LSM KPK Pertanyakan Laporan Kasus Dugaan Korupsi Dana Proyek Rutan Polres Kampar, Diduga Kontraktor dan Oknum Dinas PU Kampar Kebal Hukum

    HARIANBERANTAS, KAMPAR- Keseriusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) dalam mengungkap berbagai kasus dugaan perbuatan tindak pidana korupsi di seluruh Tanah Air Republik Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Elemen anti korupsi itu secara resmi kembali menyampaikan surat permohonan dan/atau permintaan hasil perkembangan perkara atau SP2HP atas laporan mereka terkait dugaan penyimpangan dana APBD tahun anggaran 2017 silam terhadap pelaksanaan proyek pembangunan rumah tahanan (Rutan) Polres Kampar di Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau-Indonesia, Jum’at (15/02/19) pagi.
    Doc: Redaksi www.harianberantas.co.id
    “Langkah permintaan hasil perkembangan perkara atau SP2HP seperti ini, merupakan sudah komitmen kami dari sejak awal untuk mengetahui dan mengawasi sejauhmana perkembangan pengusutan berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sudah kami sampaikan ke lembaga hukum yang membidangi tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dipimpin AKBP. Andri Ananta Yudhistira dibantu oleh Kasat Reskrim AKP. Fajri”, kata peneliti LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Marlon, SH.

    Peneliti LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) dalam keterangan Persnya menegaskan, kami selalu setia memperjuangkan supremasi hukum dan kebenaran dalam menyuarakan pengusutan kejahatan kasus korupsi di seluruh tanah air, meski kami selalu dihambat oleh tindakan kriminalisasi segelintir orang oknum pembela koruptor, namun kami tidak pernah akan mundur, gentar dan takut menyuarakan kebenaran itu, tegas Marlon, SH.dengan berapi-api yang dimpin B.Anas.

    Diketahui, Jum’at (15/02/2019), LSM Komunitas pemberantas Korupsi tingkat DPP, menyambangi Mapolres Kampar untuk mempertanyakan laporan soal indikasi penyimpangan dana pembangunan rutan Polres Kampar dengan alokasi dana hibah dari APBD tahun 2017 senilai Rp1. 575.296.000,00 atau sebesar Rp1,5 miliar.

    Sementara Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) tingkat pusat, Bowonaso yang akrap disapa B. Anas kepada awak media mengatakan, maksud kehadiran mereka di Polres Kampar untuk menyampaikan surat permohonan atau permintaan perkembangan perkara (SP2HP) atas laporan mereka atas dugaan penyimpangan dana APBD tahun 2017 pada pelaksanaan pembangunan Rutan Polres Kampar Kota Bangkinang Kabupaten Kampar-Riau yang sampai saat ini belum ada keseriusan tindakan hukum yang diambil oleh pihak Polres Kampar selama satu tahun ini.

    “Kasus penyelewengan dana hibah terhadap pembangunan rutan Polres Kampar ini hingga penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan telah kami laporkan setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 16 Januari 2018 silam. Namun sampai saat ( 2019-red), belum ada kenjelasan berarti dari pihak Polres Kampar. Maka kedatangan tim kita ini (Jum’at-red) ke Polres Kampar, untuk mempertanyakan sejauhmana hasil penyelidikan kasus itu. Sementara kontraktornya gencar mendapatkan proyek-proyek besar di tanah air yang juga kita duga bermasalah, ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum LSM KPK, B. Anas kembali menjelaskan, kegiatan proyek rutan Polres Kampar yang berasal dari sumber biaya APBD Kabupaten Kampar tahun 2017 silam itu, dibangun di dalam halaman Mapolres Kampar, dan pihak penyidik sangat jelas melihat kondisi bangunan tersebut. Bahkan, proyek itu telah ditimpa dengan anggaran baru 2019 ini. Kuat dugaan kita itu sebagai modus untuk menghilangkan jejak kasus sebelumnya yang telah kita laporkan.

    “Seharusnya, sebelum ada kejelasan kasus yang kita laporkan itu tidak boleh dibangun. Namun kenyataannya tetap dilanjutkan dengan anggaran yang baru” Bebernya dengan kesal. 

    Melihat kondisi pembangunan itu sebelumnya terbengkalai dan anggaran biaya pembangunannya terindikasi diselewengkan,  maka pihaknya bersama timnya bertindak dengan tegas melaporkannya  ke ranah hukum. Namun sangat di sayangkan pihak Polres Kampar terkesan lamban dalam menanganinya.

    “Buktinya, laporan kita sudah genap satu (1) lamanya. Namun belum ada perkembangan signifikan. Bahkan saksi dari pelapor (LSM), telah dimintai keterangan oleh penyidik sejak bulan Maret tahun 2018 lalu” ungkap elemen anti korupsi, B Anas yang kerap lalulang mengungkap berbagai dugaan korupsi selama ini.

    Kasi Umum Polres Kampar, Supartini, saat ditanya Wartawan diruang kerjanya, Jum’at (15/02/2019) siang mengatakan, berhubung isi surat dari LSM KPK ini mengenai kasus korupsi, nanti akan Saya sampaikan dulu sama Kasat Reskrim atau langsung sama Kapolres, ujarnya. Sementara itu, Kapolres Kampar, AKBP Andri Ananta Yudhistira, saat diminta keterangannya melalui via WA (WhatssApp), belum terjawab. 

    Hingga berita ini terekspost, pejabat teras pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yang dipimpin Afdal selaku Kepala Dinas, belum terkonfirmasi. “Pak Kadis maupun kepala bidang dan sekretaris sedang di luar kota semua pak. Kalau hari Jum’at seperti hari ini, orang kantor pada berangkat semua keluar daerah”, ujar salah seorang staf PU Kampar.

    Demikian rekanan kontraktor proyek yang disebut-sebut dikomandoi saudara Asep dari CV.Lidya Pratiwi yang juga disebut-sebut mengerjakan RSUD Selasih Pelalawan, hingga saat ini kontak person miliknya susah dihubungi media, sehingga sulit dikonfirmasi sebagai status turut terlapor aktivis tersebut. * (Red)

    Proyek Terbengkalai, Kades Sumarji Bungkam, Ada Apa Gerangan..?

    HARIANBERANTAS, INHU- Kepala Desa (Kades) Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Sumarji diduga 'kangkangi' surat Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Inhu, yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Inhu dengan nomor : 140/DPMD/XI/2018/455 tanggal 19 November 2018.
    Plang Proyek Desa Ringgit, Inhu
    Bagaimana tidak, hasil pantauan awak media ini, Sabtu 16/2/2019 siang, bahwa proyek pekerjaan drainase sepanjang 281 Meter, Lebar 40 Centimeter dan Tinggi 60 Centimeter dengan jumlah anggaran sebesar Rp 125.391.000 dari Dana Desa (DD) APBN 2018 lalu, yang terletak di Rukun Tetangga (RT) VI, Rukun Warga (RW) IV, Dusun IV Sumber Jaya, Desa Pasir Ringgit, tetap saja dikerjakan hingga tanggal 16 Pebruari 2019.
    Inilah Proyek T.A. 2018, Terlihat Pekerja sedang mengerjakan pada bulan Februari 2019.
    Dalam isi surat Kadis PMD Inhu itu pada point 3 disebutkan bahwa semua pelaksanaan pekerjaan fisik di desa harus selesai 100 % per 31 Desember 2018. Apabila tidak memungkinkan waktu pelaksanaanya selesai 100 %, sebaiknya dibicarkan dengan Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Desa Tehnik Infrastuktur (PDTI). Selanjutnya menjadi silpa dan dapat dianggarkan kembali di APBDes tahun 2019.

    Dan, pada point 4 disebutkan bahwa, semua pelaksanaan pekerjaan fisik di desa dibayarkan sesuai dengan persentase progres fisik pekerjaan.

    Kepala tukang, Zul Ana saat diwawancai awak media ini mengatakan bahwa proyek drainase tersebut mulai dikerjakan tanggal 19 Desember 2018 lalu hingga saat ini. "Ya bagaimana pak, kami disuruh kerjakan, ya kami kerjakan. Kami kan hanya upah kerjakan aja," ucapnya.

    Saat ditanya, siapa yang suruh kerja ? Ya siapa lagi kalau bukan pak Kades dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), "ujarnya menjawab awak media.

    Di tempat yang sama, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) proyek drainase 2018 Desa Pasir Ringgit, Isman membenarkan bahwa proyek drainase yang sedang dikerjakan Zul Ana tersebut memakai DD APBN 2018. Hanya saja, Isman terkesan berdalih bahwa Kades Sumarji sudah membuat surat pengajuan perpanjangan waktu ke pak Camat Lirik.

    "Ya, seingat saya sudah ada surat pengajuan perpanjangan waktu ke pak Camat Lirik,"cetusnya sambil pulang.

    Terpisah, mantan Camat Lirik, Harris yang pada masa itu (2 Pebruari 2019) masih menjabat Camat Lirik tidak mengetahui surat pengajuan perpanjangan waktu untuk pekerjaan proyek drainase dari Kades Sumarji. "Biar lebih jelas, tunggu dulu saya tanya sama Kasi Pembangunan,"sebutnya singkat.

    Sementara, kepala desa Sumarji sudah berungkali ditelpon nomor kontak 0813644335XX oleh wartawan media ini guna konfirmasi, meskipun masuk namun tidak dijawab hingga berita ini diturunkan.

    Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) Toro Zl, melalui sekretaris Umumnya Bowonaso Laia yang akrap disapa B. Anas, merasa kecewa dengan pelaksanaan pembangunan Drainase di Desa Pasir Ringgit yang terbengkalai itu.

    Menurut B. Anas, dalam pelaksanaan kegiatan proyek drainase di Desa Pasir Ringgit melenceng dari peraturan yang ada. Kata B. Anas, Minggu (16/02/2019) melalui telpon genggamnya di Pekanbaru.

    Kita mintak pihak pelaksana harus mengutamakan kualitas / mutu proyek itu. Apabila tidak, maka akan menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

    Kita mengingatkan pihak pelaksana khususnya Kadesnya, jika tidak mau berurusan dengan hukum, maka utamakan kualitas/mutu proyek itu. Tegas B. Anas mengingatkan pihak pelaksana dan Kades Pasir Ringgit.

    Liputan : Lamhot Manurung.

    BEM UNRI Kembali Laksanakan Kegiatan Pengabdian di Desa Pangkalan Jambi-Bengkalis

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Setelah sukses menggelar Sekolah Peradaban dengan konsep pengabdian, BEM UNRI Kabinet Harmoni Perubahan kembali hadir dengan nama berbeda, yaitu Sekolah Restorasi Harmoni.

    Sekolah Restorasi Harmoni merupakan kolaborasi dari 2 Kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BEM Universitas Riau. Agenda ini berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat desa, baik dalam bidang lingkungan maupun pendidikan. Berlokasi di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, kegiatan akbar ini berlangsung selama 4 hari sejak Kamis (14/02) lalu dan Ahad mendatang (17/02). 

    Pada tahun ini, BEM UNRI mengangkat tema "Bersama Mengabdi untuk Meningkatkan Wawasan Pendidikan dan Lingkungan" yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa. 

    Mengawali pengabdian ini, telah dilangsungkan sosialisasi "Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini" yang diperuntukkan bagi ibu-ibu PKK pada Kamis (14/02) dengan mengundang pemateri Ibu Ria Novianti, S.Psi., M.Pd. selaku Dosen PG PAUD FKIP Universitas Riau.

    Kemudian pada hari kedua kegiatan, dilaksanakan pembukaan sekaligus penyerahan bibit buah secara simbolis kepada perangkat desa.

    Di hari yang sama, pelaksanaan restorasi mangrove dilakukan di pantai Pangkalan Jambi. Pada hari ketiga diadakan Seminar Pendidikan dan Lingkungan, perlombaan di tingkat SD dan SMK, dan ditutup dengan perlombaan adzan yang diperuntukkan bagi anak-anak pada hari terakhir pengabdian.

    Selain kegiatan yang bersifat seremonial, juga ada pemberian donasi buku yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diberikan secara simbolis kepada SDN 09 Pangkalan Jambi.

    "Harapan kami dengan adanya kegiatan oleh Mahasiswa UNRI ini dapat menyegarkan kembali pikiran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan serta meningkatkan pendidikan yang ada di kecamatan ini.", ucap Taufik Hidayat selaku Sekretaris Camat Bukit Batu. (Fahmi/Mhs Unri)

    Ditsamapta Polda Banten Datangi Penjaga Pintu Rel Kereta Api, Ini Arahan Khantibmas

    HARIANBERANTAS, SERANG- Upaya memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat terus dilakukan jajaran satuan Ditsamapta Polda Banten.

    Tim Ditsamapta terus menerus melaksanakan patroli di lokasi titik pusat keramaian serta penjaga pintu rel kreta api, Sabtu malam (10/02/2019) pukul 20.00 WIB

    Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsu Tohir melalui Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol Drs Jondrial menyebutkan kegiatan patroli ini diaksanakan dengan cara menyambangi warga yang sedang melakukan siskamling serta remaja penjaga pintu rel kereta api. Petugas dilapangan menanyakan perkembangan situasi Kamtibmas dilingkungan perumahan serta menyampaikan  himbauan demi terjaganya keamanan.

    Jondrial menjelaskan, lokasi  patroli dipusatkan disekitar Desa Jaha, Jalan Sumur Pecung dan wilayah KP3B.

    "Diharapkan dengan adanya kegiatan Patroli R4 ini dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dengan tujuan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

    Selain patroli, kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan nongkrongan (berkumpul,red) di malam hari,"ungkap Jondrial

    Lebih lanjut, anggota Ditsamapta Polda Banten patroli menyambangi remaja yang sedang berjaga pintu rel kereta api di Desa Jaha, disana tim memberikan himbauan agar selalu waspada saat berjaga pintu rel kereta api di malam hari.

    "Situasi lokasi dan jalur yang dilalui regu Patroli Aman terkendali dan tidak ditemukan kriminalitas / kejahatan jalanan, "tutup Jondrial.

    Penulis : Ary/BidHum

    Sumber : Humas Polda Banten

    Warga Pauhranap vs PT CSS, 2 Unit Mobil Terbakar

    HARIANBERANTAS, INHU- Aksi demonstrasi ribuan warga Dusun IV dan Dusun V Desa Pauhranap, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Prov. Riau, tepat di portal/ampang-ampang milik PT Citra Sumber Sejahtera (PT. CSS) berakhir ricuh, Jumat (8/2/2019).

    Akibatnya, 2 unit mobil Double Cabin jenis Ranger dengan Nomor Polisi (Nopol) BM 9572 AQ dan mobil Strada pick-up dengan Nopol BM 8072 TA milik PT. CSS ludes terbakar oleh para demonstran setelah sehari sebelumnya, Kamis (7/2/2019) disandera oleh pendemo.
    Bakar,..bakar. PT. CSS 'penjajah'. Tanah kami dirampas. 

    Bakar,..bakar," teriak para demonstran dengan wajah garang sambil sebahagian pendemo menuju mobil PT. CSS yang sudah parkir di tepi jalan dekat portal milik PT. CSS.

    Salah seorang pendemo bermarga Sinaga, warga Dusun V simpang Citra Desa Pauhranap mengatakan, terjadinya aksi pembakaran 2 unit mobil milik PT. CSS tersebut tidak lain dikarenakan para pendemo sehari sebelumnya dijanjikan bahwa tepat pukul 14.00 WIB, pihak pemerintahan Kecamatan Peranap dan pemerintahan Desa Pauhranap beserta Kapolsek Peranap akan hadir. Nyatanya, hingga pukul 14.00 WIB, pihak-pihak yang dinantikan oleh para demonstran tak kunjung hadir. Ya wajar dong kami-kami ini tersulut emosi.

    "Mau tak mau, kawan-kawan melampiaskan kekesalan membakar mobil tersebut, "ucapnya dengan bahasa Tapanuli Utara (Batak).

    Warga asal Sumut ini menceritakan kronologis aksi demo. Dulu, sekitar tahun 2006 silam, kami semua yang berdemo ini membeli lahan kosong. Pak Kades Amri menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Bahkan ada juga Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Kami olah menjadi kebun sawit sampai sudah berbuah.

    Entah kenapa, belakangan ini Pak Kades Amri kami ketahui menjual semua kebun sawit milik kami kepada PT. CSS. Artinya, SKT dan SKGR yang diterbitkan Kades Amri sendiri itu seakan akan tidak berguna lagi sebagai milik kami. Ya, kami tidak setuju atas sikapnya itu, "pungkasnya.

    Tak lama kemudian, sekira pukul 16.00 WIB rombongan aparat kepolisian yang dipimpin Kapolsek Peranap, Iptu Sutarja bersama dengan Kades Pauhranap, Amri, tiba di lokasi dengan tujuan meredam emosi demonstran.

    “Kenapa harus ada pembakaran," sesal Kapolsek kepada massa.

    Pernyataan ini dijawab massa. “Kembalikan hak kami, jangan lagi kami dijajah. Sebab ini lahan sudah kami beli dengan bukti, SKGR yang diterbitkan Kades, "sebut demonstran kepada polisi.

    Menurut Kapolsek, keterlambatan kami datang ke sini dikarenakan sebelumnya Polisi bersama Kesbangpol Pemkab Inhu dan Camat melakukan rapat dadakan di Rengat.

    Sementara, Kepala Dusun (Kadus) V simpang Citra, Desa Pauhranap selaku Koordinator demonstran, Bambang, menjelaskan bahwa aksi demo ini digelar oleh ribuan warga Dusun IV dan warga Dusun V Desa Pauhranap karena ulah PT. CSS menyerobot ribuan hektar lahan pertanian dan perkebunan sawit yang sudah diolah masyarakat Desa Pauhranap.

    Sedangkan Kades Pauhranap, Amri, mengatakan, tuntutan masyarakat ke PT. CSS untuk mengembalikan ribuan hektar lahan warga akan dimediasi bersama perusahaan pada Kamis (14/2/2019) pekan depan di Kesbangpol Pemkab Inhu.

    Namun demikian, ajakan mediasi itu yang ditawarkan Kades Amri ditolak para demonstran dan mendesak tuntutan warga harus terjawab.

    Alasan demonstran menolak tawaran mediasi terinspirasi dari persoalan konflik lahan masyarakat vs PT. CSS dari tahun 2006 hingga sekarang tidak kunjung usai. Bahkan aksi penyerobotan lahan oleh PT. CSS semakin merajalela, "jawab salah seorang pendemo. 

    Liputan : Lamhot Manurung. 

    KPK Kembali Periksa Kepala Daerah Terkaya di Riau, Amiril Mukminin Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Batu Panjang- Nyirih, Kabupaten Bengkalis

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- KPK kembali memeriksa Pemimpin Daerah terkaya di Riau yakni Bupati Bengkalis, dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Batu Panjang- Nyirih, Kabupaten Bengkalis.
    Neet
    Amril diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hobby Siregar terdugaan terduga pelaku korupsi Proyek Jalan Batu Panjang-Nyirih, Kabupaten Bengkalis.

    "Iya, Amril diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HOS (Hobby Siregar,red)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (6/2/2019) kemaren kepada sejumlah media.

    Selain Amril, KPK juga memanggil 3 Anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019 yaitu Azmi, Firzal Fudhoil dan Suhendri Asnan. Ketiganya juga sebagai saksi untuk Hobby.

    Ssbelum dipanggil sebagai saksi, Amril sudah dicegah KPK untuk tidak pergi ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan oleh KPK guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

    Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 2 orang tersangka yaitu sebagai Direktur Utama PT MRC, Hobby Siregar dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis, Muhammad Nasir.

    Keduanya disangka telah memperkaya diri sendiri atau korporasi terkait proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Kecamatan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, Riau, pada tahun anggaran 2013-2015. Dalam kasus ini, indikasi kerugian keuangan negara diperkirakan sebesar Rp 80 miliar lebih. (sumber DetikNews)

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), Toro Zl melalui Sekretaris Umum Bowonaso laia yang akrab disapa B. Anas, mengapresiasi langkah KPK RI untuk menuntaskan kasus itu.

    “Iya kita berharap KPK RI tidak hanya sekedar memeriksa Amril Mukminin sebagai saksi, tetapi KPK harus berani menentukan status Amril, agar masyarakat tidak semakin penasaran” Kata B. Anas
    B. Anas menambahkan, KPK RI selain memperjelas sejauh mana keterlibatan Amril Mukminin dalam dugaan kasus Korupsi Jalan, juga kita minta KPK RI harus menjelaskan status uang yang disita di Rmah Dinas Bupati Bengkalis beberapa waktu lalu.

    “KPK RI harus jelaskan status uang Rp.1,9 M itu” Pinta B. Anas kepada awak media, Jumat (8/2/2019) pagi. (Tim)

    PT. Tesso Indah Lakukan PHK Besar-Bersaran Dengan Mengangkangi UU Ketenaga Kerjaan

    HARIANBRANTAS, RENGAT- Perusahaan Perkebunan PT. Tesso Indah di desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Inhu saat ini melakukan Putus Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan sebanyak 140 (Seratus Empat Puluh) orang dengan  membayar uang phk atau pesangon sesuka hatinya atau aturan perusahaan sendiri, dan mengabaikan pasal 155 dan 156 undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
    Doc: Kantor Pt. Tesso Indah di Desa Pasir Ringgit Kabupaten Inhu
    Alasan PT. Tesso Indah ini, melakukan PHK sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang karyawan dengan alasan “perusahaan mengalami kerugian sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berkisar Rp. 90.000.000.000 (Sembilan Puluh Milyar).

    Alasan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit itu mengalami kerugian bukan disebabkan dari ulah karyawan melainkan diduga ulahnya pihak management PT. Tesso Indah itu sendiri, seharusnya perusahaan harus membayar hak karyawan bukan mengorban ratusan jiwa karyawannya itu.

    Salah seorang karyawan inisial (S) yang tidak mau disebut namanya mengatakan, PHK sepihak terhadap karyawan yang dilakukan pihak perusahaan  PT. Tesso Indah tidak pernah memanggil kami. Dan surat PHK-Pun tidak ada diterima sampai saat ini (5/2/2019) oleh pihak karyawan. Kalau memang di PHK seharusnya perusahaan memberikan buktisurat, sehingga jelas bahwa kami sudah di keluarkan bukan digantung seperti ini, Katanya.

    Pihak management perusahaan PT. Tesso Indah saat konfirmasi awak media melalui KTU bermarga Simbolon mengatakan, masalah di PHK-Nya karyawan sebayak 140 (seratus) orang, saya tidak bisa menjawab. Itu wewenang pusat di Jakarta bukan wewenang kami. Silahkan langsung saja konfirmasi ke Hrd di di Jakarta.

    Kalau pesangon karyawan yang di PHK sebanyak 140 orang sudah dibayar oleh perusahaan dari pusat, namun masih ada yang belum dibayar sebanyak 12 orang lagi, Katanya.

    Secara terpisah, Hrd Pt. Tesso Indah, Puti Dian Mayasari, ketika dihubungi via telpon selulernya di nomor 08126527xxx mengatakan" mengenai PHK karyawan sebanyak 140 orang, itu internal perusahaan. Saya tidak bisa memberitahukan kepada pihak media manapun, Jawabnya. 7/2/2019.

    Diminta pihak terkait khususnya Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dan Kabupaten Inhu, segera menindak pihak perusahaan yang mengkakangi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tanpa harus menunggu pengaduan/laporan dari masyarakat. Karena persoalan ini merupakan hajat orang banyak. (PS/Red)

    Dugaan Pungli di Kantor Pos Bengkalis, Sarbaini: Kalau Sempat Citra Saya Jelek di Sini, Nanti Saya Balikkan

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Kantor Pos salah satu kantor pelayanan yang ditunjuk pemerintah untuk pemeteraian dan legalisir, dengan ketentuan jenis materai wajib bayar sesuai harga.

    Berawal dari temuan informasi, masyarakat yang berurusan pada Pengadilan Agama maupun pada Pengadilan Negeri setempat, diwajibkan melakukan permeteraian dan leges sejumlah bukti surat-menyurat dengan Materai Rp6000. Namun praktek bukti surat yang harus dilegalisir diatas Materai Rp6000 pada pelayanan kantor Pos Bengkalis, justeru membebankan konsumen atau pihak yang berurusan pada Pengadilan tersebut dengan wajib bayar biaya leges sebesar Rp10.000 perlembar.

    Hal ini terbukti, ketika salah seorang warga melakukan permintaan leges surat diatas Materai Rp6000 pada kantor pos Bengkalis, dengan jumlah lembaran bukti surat 9 lembar, dipungut biaya sebesar Rp10 ribu/lembar.

    Kepala kantor pos Bengkalis, Sarbaini, saat dikonfirmasi Wartawan dikantornya, Kamis (7/2) mengatakan, kalau sebelumnya memang ada pungutan Rp4000 yang melebihi dari harga Materai Rp6000. Namun mulai saat ini, kegiatan itu sudah kami stop, ujarnya.

    Dikatakannya (Sarbaini-red), kami membebani biaya Rp10000 per lembar surat itu, merupakan kebijakan yang di ambil untuk membantu masyarakat yang seharusnya melakukan leges ke daerah Dumai sana, katanya.

    “Kalau sempat citra saya jelek gara-gara ini, nanti saya balikan. Ada hak saya untuk menuntut, karena dari bukti leges beberapa surat tadi itu, pengadilan agama yang menulis Rp10000 perlembar surat untuk dileges”, ucap Sarbaini.

    Bagian umum pengadilan agama Bengkalis, Wira, membantah keterangan kepala kantor Pos Bengkalis, Sarbaini tersebut kepada, “Kami tidak ada memerintahkan maupun kerja sama demikian. Apa yang disampaikan kepala kantor pos itu, tidak benar adanya,” ujar Wira. (Gabe/SP)

    Sekretariat DPR Aceh Studi Banding Ke-Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat

    HARIANBERANTAS, JAWA BARAT- Rombongan Sekretariat Provinsi DPR Nanggroe Aceh Darussalam Kunjungan studi banding dan konsultasi ke Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu 6 February 2019 langsung disambut Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Jabar, Toto Mohammad Toha.

    Rombongan Kunjungan studi banding dan konsultasi itu langsung di pimpin Sekretaris DPR Aceh, Suhaemi dan diterima diruang banggar DPRD Jabar, Jalan Dipenogoro No. 27, Kota Bandung.

    Para rombongan langsung bertukar pendapat terkait program apa saja  yang dicapai maupun yang tengah dilakukan kesetrariatan DPRD Jabar dalam mengelola kesetrariatan.(rp)

    DPRD Jabar Dukung Perda Lansia

    HARIANBERANTAS, JAWABARAT- DPDR Jawa Barat sambut baik rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengkaji pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Lanjut Usia /Lansia).

    Seperti diketahui , saat  ini Jawa Barat belum memiliki Perda khusus yang mengatur tentang  Lanjut usia (lansia), perhatian terkait Lanjut usia di Jawa Barat Hanya terdapat pada Perda Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan terdapat pasal yang mengatur tentang lansia, serta balita.

    Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan akan lebih baik apabila ada perda khusus tentang Lansia .

    “Kalau ada perda khusus tentang lansia, itu lebih bagus. Seperti halnya perda tentang disabilitas yang sudah ada,”  ucapnya di bandung Senin. (4/2) .

    Namun menurut Ineu, Pemprov dan DPRD, Bukan berarti  belum pernah membahas tentang dukungan kepada Lansia.

    "Tapi bila ada Perda khusus tentang Lansia, itu kebih bagus. Perda tentang disabilitas kan sudah ada,” ujar Ineu.

    Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengkaji Perda tentang Lansia untuk menjamin pelayanan kepada Lansia.

    "Tahun 2019 ini kita kaji (Perda), kalau berhasil nanti di 2020 ada pertolongan-pertolongan, salah satunya kita gratiskan pelayanan-pelayanan kepada lansia," katanya.

    Menurutnya saat ini, usia harapan hidup di Jabar 72 tahun sedangkan persentase antara usia Lansia terhadap jumlah penduduk meningkat dari 7 persen menjadi hampir 10 persen. Masih banyak para Lansia yang masih produktif.  Meniru Pemerintah Provinsi Bali, Ridwan Kamil ingin para Lansia yang masih produktif ini dilibatkan dalam pembangunan daerah. (RISWAN.P)

    Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital

    HARIANBERANTAS, RIAU- Dalam kesempatan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 yang dirayakan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 09 Pebruari 2019, Pers Indonesia sangat cukup dibutuhkan untuk berperan aktif menguatkan kerakyatan berbasis digital.

    Dalam kesempatan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 ini, organisasi perusahaan pers nasional Ikatan Media Online (IMO) Indonesia salah satu motor penggerak insan Pers dalam merayakan Hari Pers Nasional.

    Dimana Ikatan Media Online atau IMO-Indonesia, lahir demi kemajuan Pers yang sehat secara digital. Sehingga melalui momentum HPN 2019, Pers Indonesia dapat menjaga negara kebangsaan Indonesia.

    Organisasi perusahaan Pers Nasional Ikatan Media Online (IMO) Indonesia berharap Pers perlu menjaga kesatuan kebangsaan Indonesia. Sebab media-media Pers, besar kemungkinan akan mengalami perubahan, tapi Wartawan/Jurnalis terus jaya dan abadi.

    Tugas Wartawan/Jurnalis dan media, merawat, menjaga keutuhan NKRI, termasuk dengan menyampaikan kritik dan sudut pandangan Pers yang sehat secara independen.

    Ikatan Media Online (IMO) Indonesia yang memiliki komitmen menangkal berita hoak atau hoax, mengajak insan Pers melalui perayaan HPN 2019 ini menjadi momentum untuk memperkuat peranan pers sebagai jembatan sekaligus ujung tombak ekonomi kerakyatan berbasis digital.

    Karena kehadiran pers yang semakin meningkat di Indonesia saat ini, sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sektor usaha kecil dan menengah, terutama dalam menghadapi kemajuan zaman dan arus digitalisasi yang sangat pesat.

    Sehingga melalui kritik-kritik yang tajam dari Pers itu sendiri, pemerintah Indonesia tanpa terkecuali dapat bekerja dengan baik untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis digital yang selama ini dicita-citakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ir. H Jokowidodo bersama Jusuf Kalla (JK).

    Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah, baik pusat dan daerah. Di era serba digital saat ini, pemberitaan dari pers terkait daya saing UKM sangat diperhatikan. 

    Tat kala menariknya, kota Surabaya merupakan sejarah lokasi penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2019, karena Surabaya merupakan kota terbesar nomor dua (2) di Indonesia setelah ibu kota Jakarta. semoga (TORO/IMO)

    Ini Tanggapan Redaksi Kupas Kasus Soal Klarifikasi Kadis Kominfo Pemkab Nisbar Terkait Mesum Oknum Pejabat Nias Barat

    HARIANBERANTAS, NIAS- Melalui via email kupaskasus@gmail.com, Pemimpin Redaksi Media Kupas Kasus menerima klarifikasi Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, Faigizatulo Halawa, S.Pd., MM, terkait berita media online Kupaskasus.com atas dugaan mesum salah satu SKPD dengan judul berita, "Diduga Oknum Kadis di SKPD Nias Barat Mesum".

    Berita media pers kupaskasus.com, yang diunggah, Selasa (22-01-2019-09:49:48 Wib) itu, berdasarkan perolehan bukti data visual/video dugaan perbuatan mesum dan sejumlah foto/gambar mesum terhadap seorang perempuan atau staf kantor salah satu SKPD Pemdakab Nias Barat saat itu, diperkuat lagi pengakuan diri oknum yang saat ini menjabat sebagai Kadis PRKP-LH (Benhard Everai Daeli, S.Pd) saat diwawancara Wartawan.

    Dalam perihal klarifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat kepada Redaksi Kupaskasus.com, terkesan tidak sesuai  alias salah alamat. 

    Paslnya, cukup disayangkan, Faigizatulo Halawa, S.Pd., MM selaku Kadis Komunikasi dan Informatika Nias Barat, dinilai tidak memahami berita media kupaskasus.com yang dikutip dari media pers Siagaonline.com

    Namun demikian, klarifikasi bernada ancaman pada butir ( 4 ) yang diduga disebarluaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nias Barat, Faigizatulo Halawa, S.Pd., MM melalui WGA (WhatssApp Group) dan tiga media siber pada tanggal 24 Januri 2019, maka berikut isi klarifikasi yang dikirimkannya melalui surat elektronik (email redaksi kupaskasus.com), Senin (28/01/2019) 
    1. Sehubungan dengan pemberitaan media online Kupas Kasus.com yang anda Pimpin dengan judul “Di Duga Oknum Kadis di SKPD Nias Barat Mesum”, maka kami Pemerintah Kabupaten Nias Barat merasa keberatan atas viralnya berita tersebut.
    2. Pada kesempatan ini kami meminta kejelasan secara akurat peristiwa mesum oknum Kadis di salah satu SKPD di Kabupaten Nias Barat sebagaimana media saudara beritakan yakni peristiwanya dimana?, Kapan kejadiannya? Dan Siapa Pelakunya? Serta bukti autentik baik vidio maupun foto.
    3. Selanjutnya jika pemberitaan ini disertai dengan data dan bukti yang akurat/autentik, maka Pemerintah Kabupaten Nias Barat akan segera menindaklanjutinya kepada Oknum Pegawai Negeri Sipil/ ASN dimaksud sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku bagi PNS/ASN di Negara Republik Indonesia
    4. Kami sangat mengharapkan kerjasamanya sebab jika saudara tidak dapat menunjukkan data yang akurat sebagimana pemberitaan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Nias Barat menggap hal ini adalah Pelanggaran Undang-undang ITE dan kami tempuh jalur hukum. 
    5. Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
    Demikian klarifikasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, Faigizatulo Halawa, S.Pd., MM, atas berita berjudul “Diduga Oknum Kadis di SKPD Nias Barat Mesum”. 

    Laporan:

    Berdasarkan keterangan/pernyataan butir empat ini, Redaksi Media kupaskasus.com berharap kiranya Kapolres Nias dan Kapolda Sumut-Medan, segera bertindak memanggil, memeriksa dan menahan Kadis Kominfo Nias Barat, Faigizatulo Halawa, karena diduga sengaja menyebarkan berita kebencian, pengancaman dan/atau menghalangi tugas Pers sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

    Secara terpisah, Kadis Kominfo Nias Barat, Faigizatulo Halawa yang dikonfirmasi media ini melalui telpon genggamnya mengatakan, datang saja kekantor karena saya sedang rapat. Katanya, Kamis, (7/2/2019). (sumber kupaskasus.com)

    Bupati Aceh Timur: "Cuma Orang Bodoh Yang Marah Kepada Wartawan"

    HARIANBERANTAS, ACEH TIMUR- Bupati Aceh Timur, H. Hasballah Bin H.M. Thaib atau yang akrap disapa Rocky, mengucapkan terimankasih kepada Wartawan atau Insan Pers yang selama ini telah banyak membantu kinerja Pemkab Aceh Timur.  
    Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H.M. Thaib (Tengah), Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama'un (Kiri) dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Abun Hasbulloh (Kanan)

    Hal itu disampaikan Rocky dalam acara Coffee Morning (Jeep Kupi Beungôh) bersama Insan Pers dengan seluruh Unsur Forkopimda di halaman Dekranasda, Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur pada Rabu, 6/2/2019.

    Dalam kesempatan itu, Rocky itu mengatakan, bahwa peran Wartawan sangat dibutuhkan untuk melihat setiap persoalan di Aceh Timur. Bahkan Rocky menyebutkan bahwa wartawan itu tangan kanan bagi pemerintah untuk membangun Aceh Timur untuk lebih baik.

    "Saya pribadi sangat berterimakasih kepada wartawan yang tidak pernah lelah untuk berkeliling ke setiap sudut Aceh Timur untuk melihat persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, jika saya berkeliling sendiri atau kepala Dinas saja yang kelapangan sungguh tidak terpantau semua, karena Aceh Timur sangat luas. Untuk itu, wartawan adalah tangan kanan bagi kami Pemerintah, sebut Rocky.

    Saya tidak pernah risih ataupun kecil hati saat dikritikan oleh media. Malah saya sangat berterimakasih kepada wartawan yang sudah berkerja keras untuk meliput berita di Aceh Timur tanpa kami bayar. Bahkan saya sangat senang dengan ada pemberitaan yang mengkritik, karena kami bisa mengevaluasi kinerja untuk menjadi lebih baik." sambung Bupati.

    Bupati juga memberikan salah satu contoh manfaat yang yang telah diberikan wartawan. "Sekarang ada rehab rumah di desa desa, kita suruh rehap 10 unit / tahun di rehap 5 unit. Jika seperti itu dimasukkan media itu sangat bagus,  karena ada kepala desa juga yang bandel, kami bisa tahu dan langsung bisa saya hayak (Evaluasi) geciknya.

    Saya juga sangat bangga dengan Waratawan karena tanpa saya suruh anda sudah bekerja, kalau seandainya anda minta bayaran kami  tidak sanggup untuk membayarnya dengan nilai nominal (Uang), kata Bupati. 

    Rocky juga mengatakan, sudah 2 (Dua) periode menjabat tidak pernah ditemukan kemuzharatan (Susah) akibat pemberitaan media, malahan efek positif yang lebih, baik untuk pribadinya maupun untuk kemajuan Aceh Timur.

    "Saya tinjau dari jumlah berita yang sudah ditulis media selama 2 periode menjabat, lebih banyak manfaat dari pada muzharat, baik untuk saya pribadi maupun untuk Kabupaten Aceh Timur. Jadi menurut saya pribadi hanya orang bodoh yang marah kepada wartawan ketika dikritik melalui berita," tegas Rocky.

    Bupati Rocky menambahkan "Saya juga meminta maaf atas segala kekurangan kami dari Pemerintah juga dari unsur Forkopimda Aceh Timur, dan saya mengucapkan terimakasih kepada pihak media yang telah mau bekerja sama untuk membangun Aceh timur." tuturNya.

    Jelas sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama'un dalam acara rapat kooordinasi pemukhtahiran data pemilih antara KIP, PPK, dan PPS se-Kabupaten Aceh Timur yang berlangsung Gedung Idi Sport Center (ISC) di pada Kamis (31/01) lalu. Yang mengatakan bahwa kericuhan terjadi akibat ulah tangan gatal sikuli tinta atau bisa di artikan bahwa wartawan pembawa masalah.

    Dalam acara Jeep Kupi Beungôh (Coffee Morning) bersama wartawan itu turut dihadiri oleh Insan Pers Aceh Timur,  Bupati Aceh Timur, H. Hasballah Bin H.M. Tahaib, di dampingi Wakil Bupati Syahrul Bin Syama'un, Sekda Aceh Timur M. Ihsan Ahyat, Kajari Aceh Timur Abun Hasbulloh dan seluruh Unsur Forkopimda Aceh Timur  lainnya. Dengan Tema " Meningkatkan  Sinergitas Untuk Aceh Timur Yang Lebih Baik" serta juga "Lounching Bereh Coffee" yang merupakan produk Dekranasda Kabupaten Aceh Timur. 

    Meskipun hadir dalam Acara pertemuan tersebut, Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama'un tidak menanggapi apapun terkait pernyataan sebelumnta yang dinilai melecehkan Insan Pers di Kabupaten Aceh Timur. (Rilies Tim).

    Wabup Atos Pratama Lantik 17 Pejabat Eselon lll

    HARIANBERANTAS, PASAMAN-Wakil Bupati Pasaman H. Atos Pratama, ST melantik dan mengambil sumpah 16 pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman, di lantai 3 kantor Bupati Pasaman, Rabu (6/2/19).

    Acara ini dadiri Sekda Pasaman Mara Ondak, Staf Ahli, Asisten, para kepala OPD serta puluhan ASN di lingkungan Pemkab Pasaman.

    Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama dalam sambutannya menyampaikan penetapan seseorang pada suatu jabatan merupakan wujud kepercayaan dan pengakuan terhadap kredibilitas dalam menduduki jabatan tertentu dan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggungjawab.

    Dikatakan Atos, pejabat yang dilantik harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    "Kepala SKPD diharap dapat memberikan dukungan terhadap pejabat yang di lantik termasuk dari keluarga masing - masing pejabat demi kesuksesan pekerjaan masing masing", himbau Atos.

    Atos mengingatkan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkab Pasaman harus selalu dijaga. Apabila melanggar akan dapat kenai sangsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Didsiplin Pegawai Negeri Sipil. (Dayat)

    PT RAPP dan APRIL Grup Diduga Rugikan Negara sebesar Rp 712,24 Triliun

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Selasa (05/02/2019) kemaren, Redaksi media ini menerima data informasi atas kerugian negara dan ekologis oleh PT RAPP dan APRIL Grup sebesar Rp712,24 triliun. Dari laporan menyebutkan, Jikalahari menilai PT RAPP dan APRIL Grup melanggar UUD 1945, hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Hak Asasi Manusia Indonesia saat menyatakan PT RAPP telah berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia: investasi sebesar Rp85 triliun, investasi baru pabrik kertas dan rayon Rp 15 triliun, total investasi Hulu-Hilir sebesar Rp 100 triliun, ekspor dan devisa kepada negara sekitar US$ 1,5 milyar atau Rp20 triliun per tahun.

    “Bila hanya urusan ekonomi kapitalisme yang jadi perhatian PT RAPP dan APRIL Grup, itu sama saja melanggar hukum tertinggi Indonesia yang mensyaratkan perekonomian berwawasan lingkungan dan lingkungan hidup yang sehat adalah Hak Asasi Manusia,” kata Made Ali,  Wakil Koordinator Jikalahari.

    PT RAPP dan APRIL Grup telah melanggar Pasal 33 Ayat 4 UUD 45 dan UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 33 Ayat 4 UUD 45 dengan tegas menyebut: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. “UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan jelas menyebut prinsip ekonomi kerakyatan, ekologis dan sosial harus sejalan dan seimbang termasuk menghormati hak asasi manusia,” kata Made Ali.

    Keuntungan APRIL, Kerusakan Ekologis dan Derita Rakyat Riau
    Keuntungan APRIL menebang hutan alam, tidak sebanding dengan dampak kerusakan ekologis yang dilakukan APRIL grup. Jikalahari mencatat total Rp 712,247,628,934,147 kerusakan ekologis sepanjang PT RAPP dan APRIL Grup beroperasi di Riau. “Kerusakan ekologis itu akumulasi dari kejahatan korupsi kehutanan, pidana pajak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup termasuk hak asasi manusia,” kata Made Ali.

    Korupsi Perizinan IUPHHKHT/RKT Hutan Alam. Total Rp 2,5 triliun dari 15 korporasi APRIL Grup merugikan keuangan negara menebang hutan alam dalam perkara Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin AS (Eks Bupati Siak), Syuhada Tasman, Asral Rahman dan Burhanuddin Husin (Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau) dan Ruzli Zainal (Gubernur Riau).

    Berikut ini tabel perhitungan nilai tegakan kayu hutan alam yang hilang serta keuntungan perusahaan atas terbitnya RKT diatas hutan alam dalam kasus korupsi kehutanan penerbitan IUPHHKHTI 12 Korporasi terafiliasi dengan APRIL Group.

    Nama Perusahaan Nilai Kayu yang hilang    Keuntungan Perusahaan    (Terbitnya RKT)
    1. PT Selaras Abadi Utama                 Rp.156,194,920,760                    Rp.309,958,449,641   
    2. PT Merbau Pelalawan Lestari        Rp.63,198,216,760                      Rp.77,521,557,428
    3. PT Mitra Tani Nusa Sejati              Rp.104,418,692,984                     Rp.201,836,531,360
    4. PT Uni Seraya                                  Rp.21,864,696,744                       Rp.19,842,658,481
    5. PT Rimba Mutiara Permai             Rp.71,007, 514,124,-                    Rp.106,798,155,411
    6. PT Triomas FDI                               Rp.25,982,728,720                       Rp.26,262,944,465
    7. PT Madukoro                                   Rp.148,168,816,000                     Rp.161,630,105,048
    8. CV Alam Lestari                              Rp.12,279,357,960                       Rp.87,737,894,41
    9. CV Bhakti Praja Mulia                    Rp.108,405,684,400                    Rp.96,115,658,076
    10. CV Harapan Jaya                                     –                                            Rp.65,371,558,265
    11. CV Mutiara Lestari                                  –                                            Rp.5,776,832,50
    12. CV Putri Lindung Bulan                 Rp.55,392,978,880                       Rp.89,099,881,55
    13. PT Bina Daya Bintara                      Rp.83,577,722,720                      Rp.177,388,653,167
    14. PT Seraya Sumber Lestari                 Rp.2,280,558,800                    Rp.59,316,501,750     
    15. PT National Timber Forest Product  Rp.60,183,111,400                  R.p.122,580,457,396
        Total                                         =  ( Rp.912,955,000,252      +     Rp.1,607,237,838,961 )
         Total Keseluruhan                                                   =  Rp.2,520,192,839,213

    Berdasarkan data atas temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan bentukan DPRD Provinsi Riau 2015 menemukan potensi kerugian negara dari pajak yang tidak disetor April Grup total Rp 6,5 Triliun, kerugian negara dari pajak terdiri atas: Rp 6,4 Triliun potensi kerugian negara dari pajak (PPH, PPN DN dan PBB P3) pertahun dan Pajak  PSDH DR yang tak disetor Rp 14,9 milyar tahun 2010-2014. (Tabel perhitungan kerugian negara dari sektor pajak dan PSDH-DR yang ditemukan Pansus Monev Perizinan DPRD Riau terhadap APRIL Group).

    Jenis Kerugian Jumlah: Kekurangan PSDH-DR APRIL Group Rp14,982,598,920,- Pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp6,452,086,701,014 (Sumber: Hasil Pansus Monev Perizinan DPRD Riau)
    Kerugian Ekologis. Hasil Eksaminasi Putusan Burhanuddin Husin Mappi-Jikalahari 2012 menemukan–berdasarkan penghitungan Prof Bambang Hero Saharjo (Guru Besar IPB)—Rp 687 Triliun terdiri atas kerusakan ekologis, ekonomi dan pemulihan ekologi.

    Berikut Kerugian ekologis penerbitan 13 IUPHHKHT-RKT  korporasi terafiliasi APRIL Group oleh Burhanuddin Husin.       

    Kerusakan Ekologis:

    Biaya pembuatan reservoir Rp  197,445,600,000,000,- Pengaturan tata air Rp111,203,312,000,000,- Pengendalian erosi dan limpasan Rp.292,512,000,000, Pembentukan tanah Rp24,376,000,000,- Pendaur ulang unsur hara Rp224,259,200,000,- Pengurai Limbah Rp21,207,120,000 Pemulihan keanekaragaman hayati  Rp131,630,400,000 Pemulihan sumberdaya genetik Rp19,988,320,000,- Pelepasan karbon Rp1,575,177,120,000, Kerusakan Ekonomi-Nilai Kayu Tegakan Hutan Rp20,336,579,670,000,- Nilai Pakai Lahan Rp156,006,400,000,000,- Pemulihan Ekologi. Pengaktifan ekologi yang hilang, sebesar Rp199,734,750,160,000,- Total sebesar Rp687,015,791,990,000 (Sumber: Hasil eksaminasi putusan Burhanuddin Husin Jikalahari-Mappi)

    Penebangan Hutan Alam. Mahkamah Agung pada tanggal 18 Agustus 2016 memvonis PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL) menebang hutan alam di luar izin dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup mencapai Rp 16,24 triliun.

    “APRIL juga berkontribusi besar atas kejadian karhutla tahun 2015 yang mengakibatkan 5 warga Riau meninggal akibat menghirup polusi asap dan 97 ribu warga Riau terkena penyakit ISPA dan kerugian ekonomi mencapai Rp 221 triliun,” kata Made Ali. 

    “Termasuk, APRIL juga berkontribusi mengadu domba warga kampung di 11 kabupaten di Riau hingga melahirkan konflik berkepanjangan. Dan, kearifan melayu yang bersumber dari hutan-hutan alam dan flora-fauna juga turut hilang karena APRIL. Artinya APRIL membunuh peradaban budaya Melayu di Riau,” kata Made Ali.”APRIL telah melanggar hak asasi manusia di Riau berupa hak untuk hidup dan lingkungan yang sehat.”

    Dari uraian di atas, APRIL hanya mementingkan kekayaan pemiliknya.“APRIL adalah wujud kapitalis yang rela melakukan pelanggaran ekologis dan hak asasi manusia demi menumpuk kekayaan di atas penderitaan jutaan rakyat Riau,” kata Made,” tidak ada kata lain, Presiden Jokowi sudah saatnya bersikap tegas atas kejahatan korporasi APRIL berupa mencabut izinnya dari Riau.”

    Atas informasi diterima Redaksi media ini menyebutkan, Jikalahari merekomendasikan kepada kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu, (1). Presiden Jokowi mencabut izin PT RAPP dan APRIL Grup lantas, seluruh arealnya dikembalikan kepada masyarat adat dan mengembalikan ruang ekologis agar kebudayaan dan peradaban Melayu di Riau tidak hilang. (2), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan hanya memberi sanksi administrasi, juga segera mencabut izin PT RAPP dan APRIL Grup karena telah melangggar peraturan perundang-undangan dan Hak Ekologis.

    Atas berbagai dugaan perbuatan pelanggaran  hukum perundang-undangan tahun 1945, hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Hak Asasi Manusia Indonesia tersebut diatas, Redaksi Harian Berantas, telah berulang kali menghubungi Humas PT. RAPP guna konfirmasi berita, tak terjawab. Namun pada edisi berikutnya, pewarta akan melakukan konfirmasi demi terwujudnya keseimbangan informasi. *(red)

    Pembiaran DLHK Riau, PT. RAPP Diduga Berjaya Dilahan Gambut Meranti

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Tajam kebawah Tumpul keatas, Pribahasa ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi hukum di Negara Indonesia, pasalnya PT. RAPP perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara ini diduga tidak peduli terhadap peraturan Pemerintah RI, terkait regulasi dalam pengelolaan hutan tanaman industri tentang pengelolaan lahan gambut.

    Kabar panjang pun mewarnai upaya perlawanan pihak perusahaan milik pengusaha Taipan itu kepada Negara, manakala saat Negara hadir untuk menyelamatkan lingkungan hidup, melalui pelestarian areal hutan gambut, dengan memberikan intruksi dan peraturan agar PT. RAPP segera merubah RKU perusahaan itu demi memulihkan areal gambut yang telah rusak puluhan ribu hektar di lahan konsesi, namun ternyata PT. RAPP hanya sekedar patuh diatas kertas, namun pada praktiknya, PT. RAPP terus merusak lingkungan dan areal gambut dengan terus membersihkan dan menanam serta memanen pohon akasia di areal gambut khususnya di kabupaten kepulauan Meranti.

    Dari penelusuran tim media ini baru-baru ini di Desa Tanjung Padang Kecamatan Tasik Putri Puyu, ditemukan sejumlah aktivitas perusahaan bubur kertas melakukan pembersihan areal gambut dan menanam serta memanen dan membawa hasil panen tersebut melalui jalur kanal yang telah dibuat oleh perusahaan itu beberapa waktu yang lalu.

    Artinya dari semua aktivitas ini, diketahui PT. RAPP tidak mematuhi semua kesepakatan apapun, baik kesepakatan PT. RAPP dengan pihak Kementerian kehutanan RI tanggal 24 Oktober 2017 yang dilanjutkan dengan konfrensi Pers, dengan tema kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Semua regulasi termasuk PP. No. 57 tahun 2016 terkait pemulihan ekosistem gambut diabaikan. 

    Selanjutnya SK Menteri Kehutanan No. SK.28/MenLHK-PHPL/HPL.1/1/2018 Tgl.9 Januari 2018 yang isinya mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut, semua hanya formalitas sebagaimana disampaikan oleh penggiat Lingkungan Riau, Ir.Ganda Mora dalam tanggapanya kepada media ini.

    "Kita ketahui bahwa PT.RAPP tetap saja melakukan operasionalnya di dikonsesi yang berlahan gambut, sebagaimana kita ketahui seperti daerah pulau padang, desa tanjung padang itu, sehingga kami sebagai penggiat lingkungan menilai sikap RAPP tidak mengindahkan semua aturan yang ada,"terang Ganda.

    Menurut Ganda, Perubahan pada RKU PT. RAPP sebagaimana telah diaetujui pada awal tahun 2018 lalu, dimana dalam RKU tersebut mewajibkan perusahaan bubur kertas itu harus melestarikan areal gambut dan memulihkan 70 ribu lebih areal gambut yang telah hancur akibat aktivitas selama kurun waktu yang sangat lama, di nilai pihaknya hanya sebagai formalitas semata.

    "Kita mengapresiasi soal persetujuan RAPP dengan KLHK untuk sepakat menjaga ekosiatem gambut, dan intruksi untuk pemulihan 70 ribu hektar areal gambut yang tersebar diseluruh Estate RAPP di Riau, namun semua itu hanya formalitas semata, karena ptaktik dilapangan tidak menunjukkan yang sebenarnya, melainkan perusahaan itu terus merusak lingkungan dengan mengelola areal gambut seperti biasa," lanjut Ganda.

    Lain halnya dengan pihak terkait, KLHK melalui Pejabat humas KLHK, Djati Witjjaksono Hadi menanggapi konfirmasi media ini mengatakan, jika pihaknya menerima laporan, ia berjanji akan segera bertindak dan berkoordinasi bidang Gakkum KLHK.
    "Trimaksih untuk informasi ini pak Feri, kami menunggu laporanya untuk kemudian kami bahas dengan Dirjen Gakkum KLHK, selanjutnya kami himbau media dapat berkoordinasi dengan DLHK Provinsi Riau,"Katanya melalui nomor selulernya.

    Disisi lain, pihak perusahaan bubur kertas PT. RAPP yang di nilai banyak pihak kerap melawan arus kebijakan pemerintah pusat, melalui Corporate Communicasion Head PT. RAPP menjawab pertanyaan awak media ini, yang disampaikan oleh Eric mengatakan pihaknya telah melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan. 

    "Dalam menjalankan operational nya, perusahaan senantiasa patuh kepada ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan," tulis Eric melalui akun WA. Artinya dari perihal yang disampaikan PT. RAPP tersebut, melaui  Corporate Communicasion Head PT. RAPP dapat kita pahami bahwa semua dugaan pelanggaran regulasi dan kesepakatan pumilhan gambut yang tidak dilaksanakan adalah atas dasar sepengetahuan pihak terkait, dalam hal ini, DLHK Riau, maupun KLHK, atau bahkan Masyarakat, karena masayarakat juga merupakan pihak yang berkepentingan dan berhak atas lingkungan yang sehat dan terjaga. Semoga Hukum dapat tajam ke segala arah. (rl/red)

    Pemkab Pasaman Serahkan Empat Mesin kepada Kelompok Tani

    HARIANBERANTAS, PASAMAN-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman menyerahkan Empat mesin pertanian kepada kelompok tani di halaman Kantor Bupati Pasaman usai apel gabungan, Senin (4/2/19).
    Doc: Wakil Bupati Pasaman H. Atos Pratama saat mendemokan traktor dihadapan para peserta apel pagi, Senin (4/2/19).

    Bantuan alat atau mesin pertanian dari Kementerian Pertanian diserahkan langsung Bupati Pasaman Yusuf Lubis kepada kelompak tani itu.

    Hadir saat penyerahan ini, Wakil Bupati Pasaman H. Atos Pratama, ST, Sekda Drs. Mara Ondak, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan disaksikan seluruh ASN yang mengikuti apel gabungan.

    Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis berharap dengan bantuan alat itu, masyarakat dapat terbantu mewujudkan kesejahteraan keluarga kelompok tani dan masyarakat sekitarnya.

    Adapun Empat mesin pertanian itu yakni Traktor roda 4 terdiri dari 3 unit Merk New Hollad dan 1 unit merk LS. (Dayat)

    Diminta Penegak Hukum Tindak Oknum Penyalur Minyak Tanah Oplosan Tanpa Prosedural Di Inhu

    HARIANBERANTAS, INHU- Minyak Tanah (Mitan) oplosan non prosedural yang berasal dari Provinsi Jambi beredar bebas diperjualbelikan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), khususnya di Kecamatan Pasir Penyu. Tidak tanggung-tanggung, ratusan bahkan ribuan liter Mitan oplosan non prosedural setiap minggunya masuk ke Inhu.

    Celakanya, peredaran Mitan oplosan non prosedural tersebut tidak disertai dengan dokumen izin edar dari Pertamina serta tidak memiliki izin pangkalan dari dinas terkait padahal sudah berlangsung satu tahun lamanya. Maka dari itu, diminta penegak hukum bersama dinas terkait agar menindak para oknum pemain maifia mintan oplosan itu sesuai aturan yang berlaku.

    Eman, warga Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, salah satu pemilik pangkalan Mitan oplosan non prosedural mengatakan bahwa dirinya sudah lama melakukan bisnis jual beli Mitan oplosan. Bahkan, dia juga mengakui bahwa kegiatan bisnis jual beli Mitan oplosan tersebut tidak memiliki izin edar maupun izin pangkalan dari dinas terkait.

    Eman menjelaskan, Mitan oplosan non prosedural itu dibeli dari seseorang bernama Daeng warga Jambi. Sekali kirim dari Jambi ada 10 drum. Dalam satu bulanya itu tiga kali pengiriman. Saya beli 1 drumnya seharga Rp 1.100.000, diantar langsung pakai mobil L 300, "ucapnya kepada awak media ini, Sabtu (2/2) siang di halaman rumah kediamanya yang merupakan pangkalan mitan oplosan ini.

    Agar terhindar dari penegak hukum, mobilisasi Mitan oplosan non prosedural tersebut sengaja dikirim dari Jambi sampai ke Inhu pada pukul 03.00 Wib (Subuh).

    Saat ditanya dimana saja daerah pemasaran minyak oplosan ini? Kalau di Air Molek ini kan sudah jarang peminatnya. Yang banyak pembelinya di daerah Peranap. Warga Peranap itu masih banyak yang pakai kompor minyak tanah. Saya kan punya anggota 3 orang. Jadi, melalui anggota pakai honda menjualnya ke warga-warga Peranap, Jawabnya dengan enteng.

    Upah anggota saya itu di ambil dari fee. Bisa dibilang tanpa modal. Harga ke mereka per liternya saya jual sebesar Rp 6500. Biasanya mereka jual ke warga itu antara harga Rp 8000 sampai harga Rp 10.000/liter. Yang jelas, selama saya berbisnis Mitan oplosan ini belum pernah ada masalah termasuk dari pemerintah setempat, "jelasnya.

    Terpisah, Agusman, warga Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Pasir Penyu, Kab. Inhu, juga melakukan hal yang sama dengan Eman. Hanya saja Agusman menjemput langsung Mitan oplosan tersebut dari daerah Suban-Jambi pakai mobil pick-up miliknya.

    “Ya, minyak tanah ini saya jemput sendiri dari Suban perbatasan wilayah Inhil dengan wilayah Jambi. Izin edar dan izin pangkalan tidak ada. Selama ini aman- aman saja kok, "sebutnya kepada awak media ini, Sabtu (2/2) siang di rumahnya. (Tim).
     
    Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
    Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Berantas
    Proudly powered by Berantas