Headlines News :

    Ketua Dekranasda Kampar Meninjau Pengrajin Anyaman Yang Berada Di Gunung Sahilan

    HARIANBERANTAS, KAMPAR - Agar dapat melaksanakan kerajinan supaya tetap terus berkembang dan berkelanjutan para pengrajin diharapkan meningkatkan kualitas Kerajinan, sehingga dengan kualitas yang dimiliki dapat bersaing dan lebih mudah di pasarkan,apalagi produk anyaman makin langka dan sulitnya menemukan Pengrajin.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Kampar Muslimawati Catur yang diwakili oleh Juli Mastuti Yusri saat melakukan kunjungan ke pengrajin di desa Gunung Sahilan  Kecamatan Gunung Sahilan pada hari Senin, 24/06.

    "Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pengrajin disini, semua pengrajin dari dulu sudah ada didesa ini bagaimana menghasilkan ciri khas daerah,  khususnya di desa.

    "Masing-masing Pengrajin maupun kelompok usaha Kerajinan supaya bisa aktifkan kembali dan membuat berbagai kreasi yang berbeda dan meningkatkan produktivitasnya" Pinta Juli Mastuti.

    "Membuat lebih banyak dan berkelanjutan lagi serta berkualitas, semua akan di bina lagi supaya penjualannya bisa dapat di jual keluar dari desa ini" tambahnya lagi.

    "Semangat untuk melestarikan khas desa ini supaya kerajinan gunung sahilan ini tidak tertinggal lagi,supaya bisa dikenal oleh masyarakat luar dari desa ini,saya berharap kerajinan dari desa ini bisa ditampilkan dalam acara pameran pameran agar makin dikenal masyarakat luas" tutup Juli Mastuti.

    Sementara itu Ali sabri kadis perindag Kampar menyatakan,"bahwa salah satu andalan bagi kita kabupaten kampar yaitu anyaman pandan ini, Permodalan  peralatan dan pemasaran mudah mudahan terlaksana dan dapat kita wujudkan,Program ini akan kita laksanakan melalui tingkat kecamatan kabupaten dan propinsi" Kata Ali Sabri.

    "Untuk tahun 2020 kita telah usulkan pelatihan program prioritasnya,setelah adanya pelatihan kita akan adakan kelompok-kelompok usaha disetiap desa supaya pengrajin bisa menonjolkan kreasinya masing-masing.

    Tujuan kita meningkatkan  ekonomi di desa ini dan mencari lapangan kerja dan akan mengurangi pengangguran, kami selaku ketua harian Dekranasda siap mendukung aktifitas desa" Kata Ali Sabri.

    Sementara itu Camat gunung sahilan Fakhri SH, dalam sambutannya menyampaikan mengucapkan terima kasih kepada ketua Dekranasda dan rombongan yang telah hadir di desa kami ini dalam rangka pembinaan kerajinan yang ada di Kecamatan Gunung Sahilan, kami disini sangat memerlukan modal serta solusi dalam penjualan dan begitu juga terhadap peralatan yang sangat minim, oleh sebab itu kami meminta bantuan dan bimbingan dalam  melengkapi peralatan.

    Harapan kami sangat besar terhadap Ketua Dekranasda dan kepala Dinas perindustrian terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat" Pinta Fakhri.

    Hal senada juga disampaikan oleh kepala desa Gunung Sahilan Hasmizon kegiatan ibuk di desa kami ini ada anyaman dari pandan serta kerajinan lilin madu." kata Hasmizon.

    Harapan kami  dengan kunjungan ini ada pembinaan dengan pengrajin, kami juga Aktif dalam mengikuti kegiatan pameran lainnya di tingkat kabupaten" Katanya lagi (Diskom/mona)

    Dalam Rangka Hut Bhayangkara, Karo Rena Polda Banten Laksanakan Bakti Sosial

    HARIANBERANTAS, SERANG --  Karo Rena Polda Banten laksanakan kegiatan Bhakti Sosial ke Yayasan Indonesia waras, Kecamatan Walatanka, Serang, dalam rangka Hari Bhayangkara ke 73 Tahun, Senin (24/06/2019).

    Kedatangan tim disambut lansung oleh pengurus dan anggota yayasan Indonesia Waras dengan suasana kegembiraan sambil menyalami satu persatu kedatangan tim yang dipimpin lansung oleh Karo Rena Polda Banten.

    Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir Msi melalui Karo Rena Kombes Pol Tejo Wijanarko SIK kepada awak media menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke 73 tahun.

    "Alhamdulillah, kegiatan bakti sosial ini dapat berjalan dengan lancar, serta kita dari Polda Riau dapat membantu berupa sembako kepada pengurus yayasan Indonesia Waras untuk dapat dipergunakan dengan sebaiknya,"terang Tejo. *(Ary/Bidhum)*

    Refleksi Empat Tahun Pemerintahan Bengkalis, AMPERA Tuntut Kepastian Hukum dari KPK dan Mabes Polri Untuk Kepala Daerah

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS - Banyak permasalahan yang terjadi di Kab. Bengkalis, khususnya kejelasan ' Status Hukum ' Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkalis. Yang belum terusut tuntas hingga sampai saat ini.

    Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) mengajak seluruh Mahasiswa, Pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat baik yang sedang menjalani proses Pendidikan serta mencari kehidupan di Kab. Bengkalis untuk peduli terhadapnya melalui Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada :

    Hari : Senin, 24 Juni 2019

    Pukul : 14.00 WIB

    Titik Kumpul : Lapangan Tugu Bengkalis

    Titik Aksi : Kantor Bupati dan DPRD Kab. Bengkalis

    Dalam Aksi yang dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, AMPERA sampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD Kab. Bengkalis diantaranya :

    1. Mempertanyakan Pembangunan selama 4 tahun berjalannya pemerintahan semasa Kepemimpinan Amril Mukminin selaku Bupati Bengkalis.
    2. Mempertanyakan Sinergitas Pemerintah Kab. Bengkalis antara : 
    *Kepala Daerah
    *Antar OPD dan Legislatif

    3. Melemahnya fungsi Dewan dari segi :
    * Kebijakan untuk daerah
    * Terkait Status Hukum Kepala Daerah yang saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan pihak Polda Riau

    4. Mendesak DPRD Kab. Bengkalis untuk menyurati KPK terkait proses hukum Bupati Kab. Bengkalis dan menyurati Polda Riau serta Mabes Polri terkait status hukum Wakil Bupati Kab. Bengkalis

    - Fakta Integritas :
    1. Kami meminta pemerintah harus tegas dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kab. Bengkalis.

    2. Kami meminta lembaga Legislatif sebagai perwakilan rakyat harus mengontrol, mengawasi, dan memberikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat bukan berpihak kepada Pemerintah.

    3. DPRD Kab. Bengkalis diharapkan untuk segera mungkin menyurati KPK terkait proses hukum Bupati Kab. Bengkalis dan menyurati Polda Riau serta Mabes Polri terkait status hukum Wakil Bupati Kab. Bengkalis.

    Jika nantinya Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkalis terbukti bersalah, maka secepatnya diproses dan ditahan sesuai jalur hukum yang berlaku di NKRI.

    Dan jika nantinya Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terbukti tidak bersalah, maka kami selaku masyarakat meminta untuk mengembalikan nama baik Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkalis sesegera mungkin.

    Jika hal ini nantinya tidak ditanggapi secara baik dan cepat, maka kami akan kembali melakukan Aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

    Sekian seruan atau ajakan ini kami (Ampera) sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang peduli terhadap Kab. Bengkalis, kami selaku Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA est. 2019) memohon atas partisipasi serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan kami ucapkan terimakasih.

    Dalam aksi yang telah dilakukan,terlihat masyarakat mengatas namakan AMPERA menduduki ruang rapat Paripurna DPRD Bengkalis. Yang dengan Antusias meminta kepada lembaga Legislatif (DPRD) Bengkalis mendesak KPK mempercepat status penyelidikan Kepala Daerah Amril Mukminin demi penegakkan hukum yang jelas di NKRI khususnya di Kab.Bengkalis. Serta melalui Aksi di lembaga Legialatif, KPK selaku lembaga Anti Rasuah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tanpa pandang buluh dan tidak turut serta dalam Politik yang diduga melindungi pelaku Korupsi di Republik Indonesia ini.

    Aksi berakhir dengan Aman, dipenghujung Aksi yang dilakukan AMPERA akan menurunkan masa lebih banyak lagi. Jika apa yang di tuntut oleh masyarakat yang mengatas namakan AMPERA kepada lembaga Legislatif untuk menyurati lembaga Anti Rasuah (KPK), untuk mempercepat proses hukum yang melibatkan nama Amril Mukminin Kepala Daerah agar masyarakat Kab.Bengkalis mendapatkan kepastian hukum yang jelas bukan abu-abu seperti yang telah terjadi saat ini...(Team)

    Siang ini Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Bengkalis Demo di Kantor Bupati dan DPRD

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS– AMPERA atau Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat akan berunjuk rasa pada hari ini Senin (24/6/19) sekira pukul 14.wib di dua titik yakni Kantor Bupati dan DPRD Bengkalis.

    Dalam aksinya nanti Ampera mempertanyakan proses hukum Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, beserta sikap DPRD Kabupaten Bengkalis atas kondisi terkini.

    Dari informasi yang di terima awak media sabtu (22/6/19) persiapan sudah mencapai 80%, dan siapa saja yang bertanggung jawab dan koordinator dalam aksi ini, untuk koordinator umum (KORDUM) dan penanggungjawab Rezeki Hari Santoso

    Korlap 1 bidang kemahasiswaan : Asnawi
    Korlap 2 bidang kepemudaan : Didik Arianto
    Korlap 3 bidang kemasyarakatan : Mujib Rizki.

    Aksi yang akan digelar pada hari senin (24-06-2019) di mulai pukul 14.00 WIB, titik kumpul di lapangan tugu Bengkalis dan titik aksi ke Kantor Bupati dan DPRD Bengkalis.

    Seruan Aksi Ampera “Refleksi 4 Tahun Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Mari Bersama Sama Perjuangkan Marwah Negeri Junjungan”. Ampera juga menghimbau kepada masyarakat ” Dibuka Kotak Perjuangan setiap Donasi Akan Dicatat, Terima kasih.

    Ketua LSM Fortaran Kabupaten Bengkalis Edi Suparno, yang ditemui awak media Minggu (23/6/19) mengimbau kepada mahasiswa, pemuda dan rakyat yang menggelar dan ikut aksi besok untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan aksi.

    Diminta, kepada Ketua DPRD Bengkalis dan jajarannya untuk dapat membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkalis ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, dan mendesak KPK untuk segera menindak lanjuti Proses Hukum Bupati Bengkalis yang telah di nyatakan sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu. (rls/tim)

    Kejam !!!! Diduga SMA Negeri 1 Perhentian Raja, Keluarkan Siswa Didik Kelas 3 (Tiga) Tanpa Alasan.Begini Kronologisnya !!!

    HARIANBERANTAS, KAMPAR - Luar biasa berbagai kebobrokan yang diduga telah terjadi didalam lembaga pendidikan, khususnya dilembaga pendidikan SMA Negeri 1 Perhentian Raja yang telah terjadi dalam Tahun Ajaran 2019.

    Setelah mendapatkan informasi akan dugaan ' Pungli' Pungutan Liar yang diduga dilakukan pihak sekolah melalui Komite Sekolah sebesar Rp 503.000/siswa 'Flat' kepada seluruh Siswa dan atau Orang Tua didiknya baru-baru ini, awak media kembali mendapatkan dugaan kebobrokan lainnya dari beberapa orang tua didik/siswa SMA Negeri 1 Perhentian Raja.Sabtu (23/06/2019)

    Dimana diduga pihak sekolah SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kab.Kampar melalui Rismayeni Wakil Kesiswa diduga telah mengeluarkan beberapa anak didik (Siswa) tanpa alasan yang jelas dan sepele serta diduga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

    " Benar pak anak saya dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kab.Kampar." ungkap Narasumber yang nama dan identitasnya tidak ingin disebutkan oleh awak media

    "  Begini ceritanya, waktu itu saya dipanggil oleh ibu Rismayeni Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Perhentian Raja.Sesampainya disana baru duduk, ibu Rismayeni langsung menuturkan, ' Maaf pak,anak bapak sudah tidak dapat lagi diterima disini (SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kab.Kampar), silahkan bapak pindahkan anak bapak kesekolahan lain.nanti kalau sudah dapat, akan kita keluarkan surat pindahnya.' " jelas dan beber nara sumber, sembari mengulangi perkataan Resmayeni Wakil Kesiswaan pada awak media.Sabtu (23/06/2019)

    Saat dipertanyakan, apakah bapak mengetahui alasan dugaan pihak sekolah mengeluarkan anak yang diduga dilakukan pihak sekolah melalui Resmayeni selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Perhentian Raja ?

    ' Bagaimana saya bisa tau pak, baru saja kita datang dan duduk beliau (Resmayeni) sudah langsung meminta kepada saya untuk mencari sekolahan baru untuk anak saya. Saya (Narasumber) hanya menanyakan dimana saya memindahkan anak saya buk?,  ' Ada di Sungai Pagar, Kab.Kampar ' " ungkap Narasumber yang mengulangi penuturan Resmayeni Wakil Kesiswaan

    " Dengan rasa penuh kecewa, saya pun selaku orang tua langsung menuju salah satu SMA Negeri yang ada di Sungai Pagar, sebagaimana yang telah disarankan pihak sekolah.Namun anak saya tidak dapat diterima dikarenakan anak saya telah duduk dikelas XII dan atau 3 (tiga) pak."

    " Anak saya tak dapat diterima,tak putus asa mencari sekolahan lain untuk anak saya dengan mencari sekolah di Kubang.Lagi-lagi anak saya tak dapat diterima, melainkan salah seorang oknum sekolah yang ada di Kubang meminta anak saya untuk tetap sekolah dan masuk mengikuti proses belajar di SMA Negeri 1 Perhentian Raja.' Suruh aja anak bapak masuk dan ikuti proses belajar mengajar disana seperti biasanya, karena anak bapak sudah kelas XII/ kelas 3 (tiga) tak dapat dipindahkan apa lagi diberhentikan.Kalau pihak sekolah tidak dapat menerima, bawa aja wartawan kesana.' " kembali jelas Narasumber yang mengulangi penuturan serta saran yang telah diterimanya kepada awak media

    Saat dipertanyakan, apakah dirinya (Narasumber) sudah menjumpai dan menanyakan nasib yang menimpa anaknya kepada Mahsus,S.Pd Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Perhentian Raja ?

    " Sudah pak dengan mendatangi dirinya (Mahsus,S.Pd Kepala Sekolah) di rumah kediamannya di Kuntu Kab.Kampar hingga hingga pukul 12 malam sampai dirumah setelah selesai meminta bantuan serta solusi anak saya tetap sekolah dan ataupun selusi lainnya, agar anak saya dapat menyelesaikan sekolah dan mendapatkan Ijazahnya. ' Nanti saya bantu untuk mencarikan sekolahnya.' " kembali ungkap Narasumber yang juga mengulangi penuturan Kepala Sekolah yang telah disampaikan kepada dirinya (Narasumber) pada awak media

    " Usai melakukan usaha, saya tidak mendapatkan janji yang telah disampaikan kepala sekolah. Saya mencoba menghubungi ibu Resmayeni,untuk meminta bantuan anak saya untuk tetap sekolah di SMA tersebut atau ke sekolahan lain.Dan saya akan memberikan uang berapapun,asal anak saya dapat menyelesaikan sekolahnya.Namun tetap gagal,ibu Resmayeni tidak menjawab dan atau mengangkat telp dari saya pak.Ya...apa boleh buat, anak saya tidak sekolah pak." ucap Narasumber dengan penuh kekecewaan.

    " Anak saya tidak dapat lagi menduduki bangku sekolah hingga Tamat seperti teman-teman sekolah anak saya lainnya, kurang-lebih 6 bulan sebelum pelaksanaan Ujian Akhir." tutup Narasumber (Ismail)

    Presiden Angkat Isu Rakhine State di _Retreat_ KTT ASEAN

    HARIANBERANTAS, JAKARTA -Presiden Jokowi kembali mengangkat isu Rakhine State dalam pertemuan retreat KTT ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, Minggu 23 Juni 2019.

    "Saya ingin bicara sebagai satu keluarga, berterus terang, untuk kebaikan kita semua,” kata Presiden memulai pandangannya dalam pertemuan retreat.

    Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Pemimpin ASEAN telah memberikan mandat ke AHA Centre untuk melakukan _Needs Assessment_ guna membantu Myanmar mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.

    Mandat tersebut sudah dijalankan melalui pelaksanaan _Preliminary Needs Assessment_ (PNA) tim ke Rakhine State. PNA sudah menyampaikan laporan dari pelaksanaan mandatnya. 

    Dengan adanya laporan PNA, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya.

    Pertama, rekomendasi laporan PNA harus ditindaklanjuti. "Saya berharap bahwa _High Level Committee_ dapat segera membuat Plan of Action_ dengan _time frame_ yang jelas,” kata Presiden Jokowi.

    Lebih jauh Presiden mengatakan, "Tindak lanjut rekomendasi akan membantu terciptanya kemajuan dalam persiapan repatriasi.”

    Kedua, isu keamanan menjadi kunci bagi pelaksanaan repatriasi.

    "Kita semua prihatin terhadap situasi keamanan di Rakhine State yang belum membaik,” ujar Presiden. 

    Indonesia berharap Pemerintah dan otoritas Myanmar dapat terus secara maksimal mengupayakan pemulihan keamanan. Tanpa jaminan keamanan, tidak akan mungkin terjadi repatriasi.

    Presiden Jokowi juga menyarankan ASEAN dapat membantu membangun komunikasi dengan Bangladesh dan pengungsi di Cox's Bazar. 

    “Tentunya dengan tetap menghormati proses komunikasi bilateral Myanmar-Bangladesh,” kata Presiden Jokowi. 

    Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara Myanmar, Bangladesh, dan para pengungsi menjadi bagian penting bagi kesuksesan persiapan repatriasi. ***(Machmudin/Agnes)

    Komisi III DPR RI Sambangi Polda Sulawesi Utara

    HARIANBERANTAS, MANADO - Komisi III DPR-RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (21/6/2019).

    Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Tim Ibu Erma Suryani Ranik, SH bersama beberapa anggota Komisi III lainnya.


    Dalam kunjungan tersebut, Komisi III melakukan rapat kerja bersama dengan jajaran Polda Sulut, jajaran Kejaksaan Tinggi, jajaran BNNP dan jajaran Kemenkumham Provinsi Sulut, di aula Tribrata Mapolda Sulut.


    Menurut Ketua Tim, kunjungan tersebut dalam rangka membahas evaluasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Utara.

    Dimana menurutnya, Komisi III saat ini sedang melaksanakan agenda pembahasan Perundang-undangan tentang pemasyarakatan, dan salah satunya terkait over kapasitas Lapas yang kebanyakan dihuni oleh warga binaan yang tersangkut kasus narkoba.


    Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto sebagai tuan rumah menyambut hangat kunjungan tersebut. “Ini merupakan kebanggaan bagi kami dapat kunjungan dari Komisi III, mudah-mudahan kunjungan ini bisa membawa kebaikan khususnya jajaran Polda, Kejaksaan Tinggi, Kemenkum HAM dan BNNP dalam upaya meningkatkan performa pelaksanan tugas,” katanya.


    Rapat tersebut turut dihadiri masing-masing pimpinan instansi terkait dan jajaran diantaranya Kajati Sulut, Kepala BNNP Sulut dan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulut.(Calvin )

    Tepat Dihari HUT Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru Mengelar Rapat Paripurna


    HARIANBERANTAS, PEKANBARU -  DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT ke-235 Kota Pekanbaru tahun 2019, Ahad (23/6/2019).

    Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono, dihadiri Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Asisten I Sekdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, Forkompinda, dan para anggota DPRD Kota Pekanbaru.

    Paripurna dimulai dengan menyanyikan lagu Indonedia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sigit Yuwono membuka paripurna istimewa dengan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri.

    "Masih suasana Syawal, kami segenap DPRD mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wata'ala," ucap Sigit.

    Kemudian Sigit membacakan sejarah singkat kota Pekanbaru, bahwa Pekanbaru dulu dikenal Senapelan, kemudian menjadi Payung Sekaki di muara Sungai Siak.

    Dalam pidato HUT Kota Pekanbaru ke- 235, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menyampaikan beberapa tentang keberhasilan tentang pemerintahan kota Pekanbaru selama ini, terutama keberhasilan kota Pekanbaru sebagai kota Investasi, meningkatkannya sistem pelayanan masyarakat, keberhasilan di bidang pembangunan seperti dengan adanya pembangunan kantor pemerintah kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya serta pembangunan di bidang lainnya.

    "Untuk pencapaian target APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp2,6 Triliun, hal ini menjadi kerja keras pemerintah kota Pekanbaru untuk pencapaian target APBD tersebut. Selain itu, kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau tentunya tidak terlepas dari perhatian dan bantuan serta kerjasama Pemerintah Provinsi Riau terutama dalam penanggulangan banjir yang terjadi dikota Pekanbaru Ke depannya," ungkap Ayat Cahyadi.

    Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintah Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie dalam sambutannya turut menyampaikan Takniah HUT Kota Pekanbaru ke-235 tahun.

    "Semoga Kota Pekanbaru semakin maju dan berkembang. Sejalan Visi Riau 2020 yakni Riau sebagai pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara hal ini juga sejalan dengan terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat ekonomi maka Pemerintah Provinsi Riau selalu mendukung dalam pencapaian tujuan Visi dan Misi pembangunan kota Pekanbaru, yakni dalam bentuk kerjasama yang solid sehingga pencapaian tersebut dapat terlaksana dengan baik," ungkapnya.

    Wakil DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono ST usai paripurna menyampaikan tahniah dan harapan untuk Kota Pekanbaru yang jauh lebih baik.

    "Di momen HUT Kota Pekanbaru ini masih banyak capaian yang kita inginkan untuk Pekanbaru lebih baik. Salah satu persoalan yang harus kita evaluasi setiap tahunnya yakni persoalan banjir, harus duduk bersama semua pihak untuk mencarikan solusi," ungkap Sigit Yuwono.

    Menurut Politisi Demokrat ini lagi, persoalan banjir tidak bisa diserahkan semata tanggungjawabnya kepada Walikota Pekanbaru, tapi juga perlu peran pihak terkait lainnya termasuk pihak lurah, camat dan instansi terkait.

    "Kita minta setiap kelurahan membuat masterplan masalah banjir,kawasan kota mana dan  kawasan provinsi mana yang jadi pusat tujuan agar persoalan banjir jelas penanganannya," Tutup Sigit Yuwono.

    Bertemu PM Viet Nam, Presiden Jokowi Dorong Penyelesaian Perundingan Batas ZEE Indonesia-Vietnam

    HARIANBERANTAS, BANGKOK- Presiden Jokowi mendorong penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc disela-sela penyelenggaraan KTT ke-34 ASEAN tahun 2019 di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu, 22 Juni 2019.

    Dalam pertemuan bilateral tersebut, PM Vietnam secara langsung kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi atas proses dan hasil Pemilu di Indonesia.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Oleh sebab itu Presiden berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera. Jika tidak diselesaikan maka berpotensi menimbulkan masalah.

    “Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan  perundingan batas ZEE,” kata Presiden.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Vietnam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini.  

    “Draft Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Viet Nam, konsep ini akan dapat   diadopsi pada KTT ini,” ujar Presiden.

    Presiden juga menyampaikan selamat kepada Vietnam yang akan menjadi negara anggota DK PBB pada 2020-2021. Dengan demikian, pada tahun 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN (Indonesia dan Vietnam) yang akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2020. 

    Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi. *(Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Machmudin/Agnes)*

    Prihatin Akan Dugaan Pungli secara Flat di SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kampar, Retno : "Laporkan ke pihak Saber Pungli dan Inspektorat"

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- "Kalau UNBK kan bisa digunakan dengan sistim C, artinya kalau Sekolah itu punya 50 Komputer yang siswa ikut ujiannya 100 Siswa bisa menggunakan shif pada Ujian Nasional."  jelas Retno Listyarti, M. Si Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) via telp Seluler Pribadinya, saat dimintai tanggapan akan dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan pihak Sekolah melalui Komite sebesar Rp 503.000/siswa secara Flat (sama) untuk seluruh siswa dan atau orang tua didiknya guna pembelian Komputer untuk pelaksanaan UNBK.Sabtu (22/06/2019)

    " Jadi sebenarnya tidak perlu melakukan pungutan pada siswa, dan Dana Bos khan dapat membeli Komputer 5 Unit untuk setiap tahunnya.Kalau UNBK tidak bisa dilakukan,jangan dipaksakan.Namun kalau sebuah kerelaan orang tua siswa memberikan secara ikhlas dan sesuai prosedur itu bisa saja." 

    " Tapi kalau jumlah yang diminta oleh pihak sekolah kepada siswa dan atau orang tua didik sama itu namanya pungutan, sebenarnya kalau seperti ini harusnya dilaporkan kepada 'Saber Pungli'". pinta Retno

    " Nanti mereka semua yang akan melakukan proses karena mereka punya team penyelidikan juga, Saber Pungli Rp 10.000 aja dikejar apalagi Ratusan Ribu seperti ini.Kalau ke KPAI khan memang tidak bisa melaporkan semacam ini, karena tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan keuangan melainkan Saber Pungli dan Inspektorat dimana wilayah berada serta Inspektorat Kemendikbud." jelasnya

    " Kami pihak Komisi Perlindungan Anak (KPAI) sangat perihatin atas peristiwa dugaan pungutan yang sama telah terjadi pada siswa dan atau orang tua didik, maka kami menyarankan pihak yang dirugikan untuk dapat melaporkan kepada pihak Saber Pungli dan Inspektorat. Agar di tindak tegas pihak penegak hukum, sehingga peristiwa seperti ini tidak menjadi contoh sekolahan lain dan Presiden buruk dalam dunia Pendidikan." pinta dan tutup Retno Komisioner KPAI Riau pada awak media.(Ismail)

    DWP Kampar Adakan Halal Bihalal, Dalam Kesempatan Tersebut Ketua DWP minta Kegiatan DWP OPD Lebih Aktif lagi


    HARIANBERANTAS, KAMPAR - Masih dalam suasana Iedul Fitri dan bulan Syawal 1440 H/2019 M, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kampar melaksanakan halal bihalal, silaturrahmi dan saling bermaaf-maafan.

    "Alhamdulillah saat ini kita telah dapat melaksanakan kegiatan ini, Alhamdulillah disela-sela kesibukan selaku Isteri mendampingi suami sebagai ASN.

    Demikian disampaikan Ketua DWP Kabupaten Kampar Juli Mastuti Yusri saat mengadakan halal bihalal yang diadakan di Lokasi Danau Rusa   Kecamatan XIII Koto Kampar pada hari Jumat, 21/06. 

    Ketua Dharma Wanita Juli Mastuti Yusri dan seluruh Dharma Wanita OPD di Lingkungan Pemkab  Kampar menyatakan saat masih dalam suasana halal bihalal Iedul Fitri 1440 H, Alhamdulillah kita dapat laksanakan silaturrahmi ini" Kata Juli Mastuti.

    Kegiatan yang di taja oleh DW Persatuan kabupaten kampar bukan saja mengadakan halal bihalal tapi juga diisi dengan pemberian materi dan keterampilan serta berbagai lomba yang diikuti oleh lebih kurang 110 Anggota DWP Kabupaten Kampar.

    "Kami mengucapkan terimakasih atas terlaksananya acara ini, kita sudah rencanakan jauh jauh hari dan Alhamdulillah sekarang terwujud, kita juga melaksanakan kegiatan rutin bulanan ini di luar ruangan (outdoor) untuk memberikan kesan yang berbeda kepada ibu-ibu Kepala OPD ini" Kata Juli Mastuti lagi dan meminta agar lebih  mengaktifkan lagi kegiatan  DWP yang ada di dinas masing-masing. (Diskom/mona)

    Peruntukkan Dana CSR PT Kuala Lumpur Kepong Dumai Diduga Fiktif


    HARIANBERANTAS, DUMAI- Sejak diberitakan beberapa media online  terkait dana CSR PT. Kuala Lumpur Kepong (KLK) Dumai, sempat viral diberbagai group, medsos pada masyarakat. Kenapa jadi viral? Karena peruntukan dana CSR diduga tidak tepat sasaran. Bahkan ada yang mengatakan nihil atau fiktif. Salah satunya yang mengatakan nihil Haikal kepada media lewat messenger, Sabtu 22/06/2019.

    Haikal adalah salah satu warga atau masyarakat yang tinggal di Keluruhan Buluh Kasab yang rumahnya dikatagorikan termasuk Ring I, tepatnya di RT.12 belakang rumah ketua RT setempat. Bahkan iya dari tahun 1998 sudah bertempat tinggal disini,” imbuhnya melalui massengger kepada Wartawan. 

    ”Berdasarkan konfirmasi yang didapat Haikal adalah sebagai buruh memperbaiki AC sekaligus membersihkan AC. Haikal mengakui bahwa, iya pernah memasang AC di perusahaan PT. KLK tersebut disaat pertama buka,” ungkapnya.

    Haikal mengungkapkan,” Info kerja bagi warga Ring 1, Kasihan anak anak muda disini nggak ada kerja, jadi mereka membuat perbuatan yang tidak terpuji, seperti maling dan ngelem,” kata Haikal.

    Bapak yang mempunyai anak 3 (tiga) yang satu sudah wafat berharap ada bantuan kesehatan minimal 2x setahun. Kesehatan yang utama warga Ring I. Kasihan anak anak,” ungkap Haikal berharap.

    ”Setahu Haikal, yang selalu membantu warga atau masyarakat Ring 1 adalah PT. Wilmar. Sedangkan perusahaan PT. KLK, hanya memberikan polusi saja,” paparnya.

    ”Lebih lanjut Haikal mengatakan, ”Bantuan usaha, dana pendidikan, janda dan fakir miskin, semenisasi itupun kalau bisa,” tegasnya.

    Tim media pada waktu-waktu berikut mendatang, akan terus turun kelapangan mencari dan mengetahui mengenai warga yang tinggal di Ring 1 kelurahan buluh kasab supaya mereka bisa menerima hak mereka melalui dana CSR PT. KLK khususnya Ring I.

    Sebenarnya dana CSR itu adalah hak masyarakat, Dan tidak perlu diminta, melainkan kewajiban para pelaku usaha yang harus memberikan kepada masyarakat terutama Ring 1.

    “Jika pihak perusahaan tidak menjalankannya (CSR) dengan baik maka akan dikenakan sanksi-sanksi, Tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur undang-undang Nomor 40 tahun 2007 juga Peraturan Pemerintah 47 tahun 2012.

    Sementara itu dana CSR diatur dalam pasal 74 UUPT serta pasal 15 huruf b 25/2007 bahwa setiap perusaan harus menjalankan program corporate social responsibility (CSR) dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang sudah diatur oleh pemerintah. ***(fr/rz)

    Debu Dikeluhkan Warga Kota Dumai, Izin PT Semen Padang Perlu Diselidiki


    HARIANBERANTAS, DUMAI– Warga Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, mengeluhkan debu semen yang berterbangan dipemukiman warga, Sabtu (22/06/2019).

    Perusahaan PT Semen Padang Bangsal yang berada dikelurahan Aceh tempat penimbunan Semen Padang serta tempat pengepekan dalam bentuk kemasan. Namun aktifitas pembongkaran dari kapal, banyak debu semen beterbangan hingga mencapai dipermukiman rumah warga sekitar.

    Menurut keterangan warga masyarakat Bangsal Aceh yang namanya tidak ditulis media menyatakan,setiap ada pembongkaran semen Padang di pelabuhan, sudah dipastikan debu semen banyak bertebangan hingga sampai kerumah kami.

    ”Tentunya debu semen ini sangat mengganggu aktifitas masyarakat, apalagi mengenai kesehatan anak-anak. Kita tidak pernah keberatan mengenai keberadaan PT Semen Padang itu, tapi kami minta perhatian jangan ada debu-debu lagi” ujar warga Bangsal Aceh berharap.

    Lurah Bangsal Aceh, Tamy, saat dikonfirmasi media  membenarkan jika masalah debu semen Padan tersebut, pernah diingatkan, bahkan dikeluhkan kepihak terkait pada Dinas DLH Kota Dumai.

    “Masalah debu milik perusahaan Semen Padang ini, sudah pernah kami sampikan ke dinas terkait di DLH Kota Dumai. Bahkan melalui Musrenbang pun sudah kita sampaikan melalui utusan masyarakat. Namun untuk masalah teknis saya tidak bisa banyak menjawab”, ujar Lurah.

    Disebut Lurah, memang masyarakat kami ada yang mengeluh terutama keberadaan sekolah atau SD yang berdekatan dengan perusahaan dimaksud. Namun kami tidak mengerti tekhnis izin operasional yang dimiliki perusahaan, oleh karenanya, itu semua merupakan kewenangan dinas PUPR dan PTSP serta DLH, kata Tamy Lurah Bangsal Aceh ini lagi.

    Tamy menambahkan, dari kaca mata masyarakat, tentunya ada masyarakat yang terganggu dengan dampak dari operasional perusahaan. tapi ada juga masyarakat yang terbantu dengan adanya perusahaan yang beroperasi diwilayah Bangsal Aceh, karena disamping tenaga kerja, multiply efect di perekonomian pasti ada meski tdk ada jumlah pastinya. Industri memang pisau bermata dua, ada manfaat dan dampak negatif, sebutnya.

    ”Apakah kami tidak berupaya untuk menyikapi masalah dimaksud ? Tentunya bahkan sejak Lurah sebelum kami pun, sudah banyak berusaha untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Namun apa daya, pemerintah Kelurahan sendiri sangat terbatas kewenangannya” ujar Lurah Bangsal Aceh mengakhiri*** (Irf)

    Bhayangkara ke-73, Polda Sulut Sambangi Toga, Tomas dan Sesepuh Polri

    HARIANBERANTAS, MANADO- Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Utara (Sulut), giat melaksanakan anjangsana ke sejumlah tokoh agama (TOGA), tokoh masyarakat (TOMAS) dan Sesepuh Polri.

    Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-73 tahun 2019 ini, dipimpin oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sulut, Kombes Pol Darwanto.

    Tokoh agama yang disambangi, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulut, KH. Abdul Wahab Abdul Gofur, Kamis (20/06/2019) pagi. Kunjungan dilakukan di kantor MUI, Jalan W.R. Supratman Manado.

    Kemudian, pada keesokan harinya, Jum’at (21/06) pagi, Dirbinmas beserta personel menyambangi Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sulut, Suryono di Pura Jagaghita, Taas, Manado.

    “Kunjungan ini sebagai salah satu ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan kemitraan antara Polri dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Dirbinmas, sesaat usai kegiatan.

    Dalam anjangsana tersebut, Dirbinmas juga memberikan bingkisan. Anjangsana serupa juga akan dilakukan ke beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, antara lain Uskup Manado, Ketua Sinode GMIM, Ketua Walubi Sulut, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Manado, serta Ketua dan Anggota Kerukunan Purnawirawan Polri. *** (Calvin)

    Bupati Karimun Berdialog Dengan Masyarakat Desa Niur Permai Di Mesjid Al Amanah

    HARIANBERANTAS, KARIMUN -  Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. melakukan Pertemuan dengan masyarakat Desa Niur Permai di mesjid Al Amanah. Kamis ( 20/6/2019 ).

    Kabag Humas Pemkab Karimun Didi Irawan mengatakan, Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Camat Moro, Kades, BPD, Sekcam Moro, Perwakilan dari Polsek Moro dan Tokoh masyarakat.

    Dikatakan Didi Irawan, Dalam sambutannya Bupati Karimun mengatakan bahwa Sebenarnya Saya (bupati) dan rombongan ada undangan acara Dialog Interaktif dengan mahasiswa dan acara penutupan futsal di Desa Rawa Jaya.

    "tapi karena desa ini berdekatan maka tidak ada salahnya kami singgah sebentar ingin bersilaturahmi dengan masyarakat," kata Bupati.

    Dengan adanya silaturahmi ini dan juga masih di dalam bulan syawal saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, lanjutnya mengucapkan minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir bathin kepada masyarakat Desa Niur Permai Kecamatan Moro.

    Dan pada kesempatan itu juga Bupati Karimun sedikit menyinggung dengan adanya Dana Desa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

    " Dengan adanya Dana Desa Maka Saya harapkan proses pembangunan semakin cepat dirasakan dibandingkan dengan masa yang lalu," ungkap Bupati.

    Setelah bersirahturahmi di Desa Niur Permai Bupati Karimun dan rombongan melanjutkan kembali ke Desa Keban untuk melakukan Sholat Zuhur dan setelah itu melakukan dialog dengan mahasiswa dan masyarakat Desa Keban di Mesjid Ar Rahman. Terang Didi Irawan

    Selanjutnya Bupati Karimun beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Rawa Jaya untuk makan siang dimana jamuan ini adalah undangan dari Kepala Desa tersebut. 

    Setelah makan siang Bupati Karimun beserta rombongan melanjutkan menghadiri undangan dari Mahasiswa fan masyarakat Moro untuk melaksanakan Dialog interaktif Masyarakat se - Pulau Sugie Kecamatan Moro di Gedung Serba Guna Slibur Jaya Desa Rawa Jaya kecamatan Moro.

    Kemudian, Bupati Karimun dan beberapa rombongan melanjutkan kembali mengunjungi Puskesmas Desa Niur Permai Kecamatan Moro dengan menggunakan mobil dinas ambulance Puskeamas dan setelah itu pada sore harinya Bupati dan rombongan kembali pulang ke Tanjung Balai Karimun. Paparnya. (Humas Pemkab/ Rini)

    Jiwa Sosial Kapolsek KKP Karimun Patut Di Contoh, Yang Terus Melaksanakan Bhakti Sosial

    HARIANBERANTAS, KARIMUN - Kapolsek KKP (Keamanan Kawasan Pelabuhan) Karimun, AKP M Komarudin, Amd didampingi Kanit Binmas Aipda Zaein Rinto M, menjenguk seorang Balita menderita gizi buruk dan memberikan bantuan uang tunai. Jumat (21/6/2019).

    Kapolsek KKP mengatakan, setelah melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial (Baksos) Religi membersihkan Tempat-tempat Ibadah dalam rangka jelang HUT Polri Ke 73. "Kita lanjutkan ke RSUD Muhamad Sani untuk menjenguk dan memberikan sedikit bantuan kepada Aqila (balita) yang menderita gizi buruk," jelasnya.

    Kapolsek KKP AKP M.Komarudin Amd, menjelaskan, berdasarkan info yang didapat Aqila Iftina Assabiya (3 Bulan), anak ke empat dari pasangan Supinah (28) dan Samsul (37) warga Kampung Baru Desa Alai, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini divonis menderita Gizi Buruk dari hasil diagnosa Dokter Puskesmas.

    Kemudian, Aqila dirujuk ke RSUD Muhamad Sani untuk mendapatkan perawatan perbaikan Gizi sejak hari Senin 17 Juni 2019 yang lalu. Hingga saat ini, Aqila sudah 5 hari dirawat di ruang rawat inap anak-anak di Lantai 3. "Kita lihat tadi, memang kondisinya cukup memprihatinkan," ungkap Kapolsek KKP Polres Karimun.

    Kapolsek KKP Polres Karimun AKP M.Komarudin Amd berharap, dengan adanya kegiatan Baksos yang kita laksanakan ini bisa sedikit membantu dan semoga bermanfaat dan bisa menggerakkan hati yang lainnya. 

    "Semoga terbuka pintu hati baik dari perorangan, maupun instansi untuk bisa membantu masyarakat yang kurang mampu yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari kita semua," imbuhnya.

    Sementara itu, Supinah, Ibu kandung pasien mengatakan jika kondisi perkembangan anak keempatnya tersebut memang kurang normal sejak lahir tiga bulan lalu.

    "Sejak lahir 3 Bulan lalu hingga kini, berat badan Aqila hanya bertambah 2 Ons saja. Aqila lahir prematur dan berat badanya  2.4 Kilogram. Kini berat badannya 2.6 Kilogram", jelasnya.

    "Selama ini, Aqila diberi susu formula sebagai asupannya",sebut Supinah kepada awak media.

    Supinah mengucapan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada Kapolsek KKP dan jajaranya atas kepedulian dan perhatianya terhadap anak dan keluarganya dengan datang untuk melihat langsung kondisi anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit.

    "Terimakasih Pak Kapolsek KKP, Semoga bantuan dengan iringan Doa yang diberikan, menjadi berkah kesembuhan bagi anak kami, dan kami sekeluarga juga mendoakan bapak polisi Sukses selalu dan semakin ada di hati masyarakat amin," ucap Supinah. (Rini)

    PWI Riau Akan Terima Calon Anggota Baru, Catat Tanggalnya


    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau akan mengadakan ujian penerimaan calon anggota baru PWI pada Juli 2019 mendatang. Sebelum ujian, akan digelar orientasi Wartawan bagi calon anggota PWI Riau, Sabtu (20/7/2019). 

    Besoknya, Ahad (21/7/2019), baru dilaksanakan testing penerimaan anggota baru.

    “Pada Sabtu, 20 Juli 2019, akan dilakukan Orientasi Wartawan yang  merupakan pembekalan. Baru setelah itu, Ahad, 21 Juli 2019, dilanjutkan dengan ujian penerimaan calon anggota PWI Riau,” ujar Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang, didampingi Ketua Panitia Pelaksana Penerimaan Anggota Baru PWI Riau, H Novrizon Burman, kepada wartawan, Sabtu (22/6/2019) pagi.

    PWI merupakan salah satu organisasi wartawan di Indonesia, karena itu pihaknya membuka peluang kepada wartawan yang bertugas di wilayah di Provinsi Riau untuk bisa bernaung di bawah bendera PWI. Karena sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, semua wartawan harus bernaung dalam organisasi wartawan.

    Dikatakan Zulmansyah, ujian ini merupakan salah satu syarat yang harus dilalui oleh seorang wartawan yang ingin bergabung dengan organisasi kewartawanan terbesar di Indonesia ini. Dengan adanya seleksi seperti ini, maka tidak sembarangan orang yang mengaku-ngaku wartawan bisa masuk sebagai anggota PWI. "Jadi anggota PWI itu benar-benar wartawan yang menjalani profesi dengan baik, terdaftar, dan bekerja di media resmi," sebutnya.

    Dalam kesempatan itu, Zulmansyah mengimbau kepada anggota PWI Riau pemegang kartu biru yang telah mati, untuk mengikuti orientasi dan ujian. ‘’Bagi anggota PWI yang  telah mati kartu birunya setahun ke atas dan belum lulus UKW, kami imbau untuk ikut orientasi dan ujian, sebagai syarat untuk aktif kembali kartunya,’’ katanya.

    Untuk orientasi dan ujian masuk anggota baru PWI Riau, harus memenuhi syarat-syarat sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT). Adapun syarat yang harus dilampirkan untuk mendaftar calon anggota PWI Riau, sebagai berikut:
    1. Bekerja di media berbadan hukum pers (PT), dibuktikan dengan fotokopi Company Profile Perusahaan (Akte Notaris, SK Menkum HAM, SITU/HO, SIUP, dan TDP);
    2. Mengisi formulir (bisa diminta di Sekretariat PWI Riau);
    3.  Foto copy ijazah terakhir minimal berpendidikan SLTA;
    4. Surat Pernyataan Pemohon diatas materai;
    5. Surat Keterangan Pemimpin Redaksi/Stempel Redaksi tempat bekerja di atas materai;
    6. Membawa bukti karya jurnalistik (minimal 3 tulisan dalam tiga bulan terakhir);
    7. Foto Copy Kartu Pers dari Media dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    8. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (4 lembar);
    9. Membayar biaya Orientasi dan Ujian sebesar Rp350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
    10. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian (kalau sudah lulus);
    11. Seluruh persyaratan harus sudah diserahkan ke PWI Riau paling lambat Jumat, 12 Juli 2019.

    Ketua Panitia Pelaksana Novrizon Burman menambahkan, bagi wartawan di daerah yang ingin mendaftar dapat berkoordinasi dengan PWI setempat. ‘’Persyaratannya dapat langsung dikumpulkan di sana. Kepada wartawan yang akan mengikuti orientasi dan ujian tes anggota PWI, syarat-syarat ini harus diserahkan paling lambat Jumat, 12 Juli 2019," jelas Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Riau ini.

    Selama mengikuti Orientasi Wartawan, para peserta akan mendapatkan materi pelatihan yakni PD/PRT PWI, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS, serta Penulisan Berita. ‘’Materi Orientasi Wartawan inilah yang akan diuji kepada para calon anggota PWI Riau nanti,’’ tutur Novrizon Burman.

    Pendaftaran calon anggota PWI baru sudah dapat dilaksanakan mulai Senin, 24 Juni 2019, di Sekretariat PWI Riau, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, dan akan ditutup pada Jumat, 12 Juli 2019. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat PWI Riau, saudari Dona di nomor 085265904870.***(rls/mona)

    Curi Besi 2 Ton Lebih, Kejari Siak akan Ekskusi Morlan dkk Masuk Penjara


    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang diduga diabaikan terhadap tiga (3) terpidana Morlan Cs (pelaku pencurian), dengan tegas Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Herry Hermanus Horo mengatakan, ”apabila salinan putusan sudah kami temukan, secepatnya akan kami eksekusi” tegasnya.

    Sikap tegas Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Herry Hermanus Horo tersebut menjawab Wartawan, berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang diabaikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) terhadap  tiga terpidana pencurian besi milik eks PT. Pertiwi Prima Plywood.

    Dari informasi yang dihimpun Wartawan, tepat tahun 2012 Morlan Simanjuntak bersama dua orang rekannya (Alfian, Ramot Manalu) diduga mencuri besi sebanyak/seberat 2,8 ton milik PT. Pertiwi Prima Plywood di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang kemudian mereka (tersangka-red) didakwa oleh hakim pengadilan setempat karena terbukti melakukan perbuatan kejahatan pencurian secara bersama-sama.

    Berdasarkan bukti amar putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 10 Juni 2014, Nomor: 40/PID.B/2014/PN SIAK menyatakan terdakwa I ALFIAN, terdakwa II. RAMOT MANALU dan terdakwa III adalah Morlan Simanjuntak, karena terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap  terdakwa  masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.

    Menimbang bahwa  putusan Pengadilan Negeri Siak kurang memberi efek jera dan tidak memenuhi rasa keadailan terhadap para terdakwa, Penuntut Umum atau JPU mengajukan permintaan banding tertanggal 12 Juni 2014 dengan akta permintaan banding Nomor 09/Akta Pid/2014/PN/SIAK.

    Sehingga hakim pada tingkat PT Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru melalui putusan, Nomor: 186/PID.B/2014/PT.PBR, memutuskan  ke tiga terdakwa yaitu, Terdakwa I ALFIAN, Terdakwa II RAMOT MANALU dan Terdakwa III MORLAN SIMANJUNTAK dijatuhi pidana penjara  selama 8 (delapan bulan) dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalanai para terdakwa.

    Namun  putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diperkuat dengan  Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, No: 424 K/PID/2016, ternyata para terdakwa tidak menjalaninya.

    Sisa hukuman lima bulan lebih yang seharusnya dijalani para terpidana diabaikan Kejaksaan Negeri Siak hingga bertahun-tahun sampai sekarang (ketiga terpidana tidak eksekusi) alias bebas melenggang begitu.

    Terkait kasus terpidana Morlan Simanjuntak CS yang sampai saat ini tidak dieksekusi, Humas Pengadilan Tinggi Pekanbaru Made Sutrisna, SH, angkat bicara. Menurut  Made Sutrisna kepada wartawan,  pasca putusan MA tersebut maka otomatis yang berlaku adalah putusan terakhir yaitu putusan pengadilan Tinggi. 

    "Kasus tersebut sudah Inkrah, maka ketiga terdakwa harus ditahan oleh Jaksa. Karena putusannya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap," kata Made seperti yang dilansir   realitaonline.com, Kamis (20/6/2019) siang di Gedung PT Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

    Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Herry Hermanus Horo via whatsApp (WA) mengucapkan trimakasih atas infor akurasi dari media. “Kami sedang menelusuri kronologis perkara dimaksud di kejaksaan Negeri Siak. Untuk segera menindaklajuti informasi tersebut, kami upayakan secepatnya. Dan apabila salinan putusan sudah kami temukan, kami lakukan eksekusi pada kesempatan pertama,” tandasnyagas

    Menyikapi ketidakpastian supermasi hukum diwilayah Kejati Riau melalui Kejari Siak tersebut, Ketua Umum LBH Bela Rakyat Nusantara (Bernas) Sefianus Zai, SH, menyorot keras sikap Kejaksaan yang belum mengeksekusi para terdakwa.

    Kita sangat menyayangkan profesionalitas Jaksa dalam kasus ini, mengapa tidak dilakukan penahanan?. Padahal putusan MA diatas sudah menjadi dasar penahanan ketiga terdakwa. Untuk itu LBH Bernas mendesak Kejaksaan Negeri Siak untuk segera melakukan penahanan bagi ketiga terdakwa. Ini demi rasa keadilan dimasyarakat," tegas Sefianus Zai diujung via seluler kepada media.

    Dibagian lain, LBH Bernas mengaku akan menyurati Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). ”Seraya kita mendesak penahanan, LHB Bernas akan melayangkan surat ke Jamwas Kejagung. Kita berharap, nantinya bisa terungkap apa motif pihak Kejaksaan Negeri Siak belum dilakukannya penahanan pasca putusan MA pada tahun 2016 silam itu turun," pungkasnya.

    Lebih lanjut Ketua LBH Bernas ini menyampaikan, dalam kasus ini kita sudah menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Riau meminta agar eksekusi segera dilaksanakan. Surat resmi dari  LBH Bernas diterima oleh Staf Kejati Riau pada Jumat 21/06/2019.

    "Mewakili masyarakat peduli hukum, LBH Bernas meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Riau segera memerintahkan Kajari Siak Sri Indrapura agar segera menjalankan perintah putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terhadap ke-tiga  terpidana sesuai ama putusan MA," tandas Sefianus, Jumat (21/06/2019) kemaren di Pekanbaru.***(tr/nzr/)

    Dua Anak Dibawah Umur Tewas Setrum Listrik milik PT. Bumi Sawit Perkasa di Kampar

    HARIANBERANTAS, KAMPAR- Duka mendalam dirasakan dua keluarga yang bekerja sebagai buruh pemanen sawit di PT. Bumi Sawit Perkasa.

    Adikfan Saputra Zai ( 8 tahun) dan sepupunya Elman Krismanjaya Telaumbanua (6 tahun) menjadi korban kelalaian manajemen perusahaan atas kabel listrik yang berseliweran tidak teratur.

    Kejadian naas ini terjadi pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wib siang.

    Menurut keterangan saksi mata, bahwa anak-anak (korban) melintas di sekitar tiang besi penampungan air/ tandon air, tiba-tiba saja kedua korban tergeletak usai badan bergetar- getar saat tidak sengaja menyentuh besi tiang penahan tandon air di sekitar Musholla.

    Ibu Adifan Zai yang datang ke TKP kaget saat melihat anak kesangannya sudah tergeletak di tanah dengan tubuh yang masih dialiri arus listrik.

    "Ketika saya memegang tubuh mereka berdua, saya kesetrum arus listrik," ucapnya lirih.

    Ia akhirnya menjauh dari lokasi dengan linglung dan lemas  karena kalut dan sempat kena arus listrik.

    Kejadian tewasnya dua anak pekerja ini di duga kena aliran listrik yang berasal dari mesin genset perusahaan. Dari informasi di lapangan bahwa kabel listrik yang melintas diatas besi penahan tangki air mengalirkan arus listrik. Kabel listrik ini berseliweran diduga akibat tidak adanya standar operasional prosedur atas kabel-kabel listrik di perumahan karyawan ini.

    Begitu juga karyawan gensetnya bukanlah seorang yang mengerti tentang listrik dan tidak memiliki kemampuan dasar (KD) mengenai listrik.

    Kemampuan dasar pada bidang listrik ini seharusnya menjadi syarat wajib bagi yang mengurus kelistrikan karena arus listrik sangat berbahaya bagi keselamatan manusia.

    Sefianus Zai,SH paman korban yang langsung meninjau ke TKP meminta kepolisian menetapkan Direktur PT.Bumi Sawit Perkasa sebagai tersangka.

    PT.Bumi Sawit Perkasa yang merupakan holding group First Resources ini dikenal dengan banyaknya kasus-kasus ketenagakerjaan yang diduga tidak mengutamakan keselamatan pekerja dan keluarganya.

    Sefianus Zai yang juga Ketua LBH Bela Rakyat Nusantara dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Nias Riau ini meminta jajaran  Polda Riau memberi perhatian khusus atas kasus ini.

    "Dua orang anak-anak pekerja jadi korban tewas sekaligus akibat kabel listrik berada ditempat yang tidak seharusnya. Kelalaian manajemen ini harus di pertanggungjawabkan oleh Direksi, kalau tukang gensetkan tidak paham tentang manajemen keselamatan kerja," tegas Sefianus Zai.

    "Direktur perusahaan harus bertanggungjawab atas 2 nyawa yang melayang," tegasnya.

    Kini kasus ini sedang di lidik oleh Polsek Tapung Hulu Polres Kampar.

    Kapolsek Tapung Hulu melalui Kanit Reskrim Ipda Albert Sitompul,SH mengatakan bahwa penyidik segera memanggil Manajer kebun PT.BSP untuk diambil keterangannya.

    "Kami sudah memeriksa beberapa orang saksi- saksi, minggu depan pimpinan perusahaan segera di periksa," ucapnya.***(zn/m)

    Diduga Gagal Paham akan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Delisis Suhanto " Komite ' Haram ' lakukan pemungutan Internal "


    HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Kalau masalah Pungutan yang berhadapan dengan Komite, Komite Sekolah tidak boleh lakukan pungutan di sekolah", ungkap Delisis Suhanto Ketua Forum Komite (Forkom) Prop.Riau, saat dimintai tanggapan akan dugaan Pungutan Liar (Pungli) di lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kab.Kampar via telp seluler pribadinya baru-baru ini.

    " Tapi kalau memang sekolah,misalnya ingin untuk menutupi biaya kekurangannya itukan ada prosedurnya harus diminta persetujuan wali murid melalui Komite sekolah,nah itu namanya bukan pungutan, kalau memang ada permasalahan dalam penyelenggaran sekolah itu sumbangan tapi harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhinya." jelas Delisis

    " Problemnya kan pembelian Komputer, komputer itu sebenarnya merupakan sarana dan prasarana yang harus pemerintah sediakan.Kalaulah ada kekurangan dari pemerintah,kita sifatnya membantu.Misalnya butuh 20, yang ada dari pemerintahan 15 ya kita bantu 5 itu dibenarkan, tapi kalau itu dilakukan tidak ada paksaan dan mengikat." 

    Dan saat disampaikan pungutan yang dilakukan tersebut dilakukan flat (sama) sebesar Rp 503.000/siswa untuk seluruh anak didiknya, dan bagi orang tua didik yang memiliki anak 2 (dua) untuk anak didik siswa kelas XII tetap bayar full serta untuk kelas X dan XI sebesar Rp 503.000 dan 200.000/ siswa, adanya dugaan intervensi dari pihak sekolah yang diduga dilakukan oleh Agus Salim kepada orang tua didik saat rapat dengan menuturkan " kalau tidak sanggup keluar, tapi sayang sudah kelas XII ", sebagaimana yang disampaikan wali murid serta dugaan Komite diduga gagal paham akan Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

    " Betul itu Komite diduga gagal paham, kalau kita berbicara kedudukan Komite, Komite itu ' haram ' untuk melakukan pungutan secara Internal,apapun bentuk alasannya komite tidak punya mencampuri itu,tapi Komite itu berusaha mengandeng pihak ketiga untuk membantu sekolah itu iya,tapi kalau misalnya ada kekurangan pembiayaan sekolah kewenangan sekolah dalam penggalangan dana memungut biaya khan ada PP 48 yang dipakainya jangan libatkan Komite,itu seutuhnya wewenang kepala sekolah.Tapi dengan catatan, orang yang namanya orang miskin dibebaskan dari pungutan jangan orang yang miskin dibebankan,tidak ada orang miskin tidak mendapatkan pendidikan yang layak." tegas Delisis

    " Kalau misalnya memenuhi kebutuhan sekolah untuk Komputer,kenapa sekolah memaksakan itu, Pemerintah Pusat aja memberi ruang dalam pelaksanaan ujian,kalau tidak sanggup manual aja dulu jangan dipaksakan dan kalau seandainya ada tekanan sumbangan dipukul rata saya tidak setuju."

    " Selama ini selalu lempar anduk,bila kepepet ngomong Komite,kalau aman-nyaman Komite di kesampingkan,saya tidak setuju itu.Tapi Regulasi sudah mengatur itu,ngapain Regulasi kita kangkangi?, nanti berbenturan dengan hukum semua lo..,dan kalau ada bukti-bukti itu ajukan aja,berbicara sumbangan itu eksternal sekolah,tapi kalau ditentukan besarnya, waktunya pungutan itu"

    "Kalau masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan baik,merasakan terbebankan dengan kondisi sekarang. Maka laporkan kepada wadah yang ada didaerah seperti Kacab perwakilan Dinas, ada Forumnya Forkom kabupaten/kota, dan kalau tidak puas juga silahkan ke Propinsi." Himbuh dan tutup Delisis pada awak media.(tim)
     
    Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
    Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Berantas
    Proudly powered by Berantas