Headlines News :

    Eksistensi Pers Nasional Era Reformasi Menghadapi Penjajahan

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers nasional saat ini menjadi perhatian publik secara nasional dan internasional, hal itu tentu menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi semua pemangku profesi pers di seluruh Indonesia, Selasa 16/10/2018.

    Berbagai kejadian tragis yang menimpa insan pers nasional saat ini telah menjadi pusat perhatian publik di Indonesia, dimana sejumlah wartawan diberbagai daerah telah mengalami tindakan arogansi dan kriminalisasi dari berbagai kalangan termasuk dari aparat penegak hukum kepolisian, TNI, dan pihak-pihak lainya mewarnai tindakan kekejaman terhadap insan pers yang notabene merupakan pilar ke 4 dalam rangka pembagunan nasional.

    Kenyataan ini tentu menjadi gambaran betapa buruknya pemahaman masyarakat luas terhadap pers, termasuk aparatur negara yang semestinya memahami aturan regulasi yang telah ditetapkan dalam mewujudkan hak dan kewajiban setiap orang didalam berbangsa dan ber negara, namun sebuah ironi pun tak terhindarkan dari praktik-praktik interaksi antar profesi.

    Bahkan hal yang paling memilukan keadaan itu ialah, sebagaimana disampaikan oleh salah satu korlap solidaritas pers indonesia riau, Feri Sibarani, STP dimana justru pihak-pihak yang kerap di manfaatkan untuk memecah belah solidaritas Pers adalah dari kalangan insan pers sendiri.

    ,"Kita sangat prihatin dengan keberadaan dunia pers nasional saat ini, dimana berbagai kejadian kejam yang menimpa sejumlah insan Pers di berbagai daerah cukup sebagai gambaran betapa buruknya pemahaman masyarakat luas terhadap dunia pers,"kata Feri di Pengadilan Pekanbaru.

    Feri juga mengatakan bahwa di era reformasi yang menganut prinsip kebebasan berpendapat ini sudah seharusnya seluruh elemen bangsa dapat saling menghormati profesi masing-masing sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh negara.

    ,"Para pejuang reformasi kita menangis menyaksikan keadaan ini, dimana seharusnya kita dapat menikmati hasil susah payah mereka memperjuagkan hak asasi kita, namun justru keadaan berbalik, malah pers yang bertugas sebagai lembaga pemberi informasi mendapatkan tekanan, intimidasi dan kriminalisasi dari berbagai pihak," terang Feri.

    Menurut Feri yang terus aktif menyuarakan supermasi hukum itu, ia juga sangat kecewa dan heran menyaksikan kenyataan saat ini, dimana rasa solidaritas diantara  profesi Pers telah runtuh dan terpecah akibat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan di media.

    ,"Rasa solidaritas diantara sesama insan pers itu sudah luntur dan terpecah belah akibat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan kinerja Pers, sehingga keadaan yang terjadi pada dunia pers saat ini diduga  justru banyak disebabkan oleh sikap insan pers lain yang mau dimanfaatkan oleh oknum yang banyak duit," terang Feri.

    Hal itu dikatakan Feri dan korlap lainya, saat menyaksikan pihaknya yang tergabung kedalam Solidaritas Pers Indonesia Riau yang terus menyuarakan keadilan dan supremasi hukum atas dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah insan pers nasional di berbagai daerah, termasuk di Riau yang di alami oleh media online harianberantas.co.id milik Toro Laia, atas pemberitaan Amril Mukminin, Bupati Bengkalis yang diduga terlibat dalam skandal korupsi dana bansos Bengkalis tahun 2012 Dinikai Rp272 miliar mendapatkan tindakan kriminalisasi dari Amril Mukminin dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

    ,"Dari jumlah solidaritas Pers yang masih setia saat ini untuk bersama-sama memperjuangkan marwah pers di riau tidak seberapa dibanding dengan jumlah wartawan riau yang mencapai ribuan orang, namun kemana mereka? apakah mereka bukan insan Pers? atau apakah mereka harus mengalami perihal yang sama, di kriminalisasi oleh pihak tertentu, baru memiliki jiwa solidaritas?," tanya Feri dihadapan sejumlah awak media.

    Menurutnya, tindakan arogansi dan kriminalisasi terhadap pers bukanlah kali ini saja terjadi di Indonesia, melainkan telah memiliki sejarah kelam dimasa lalu, sekalipun mereka adalah insan pers yang sangat patuh terhadap kode etik profesi, itu bukan jaminan bagi kalangan pers untuk tidak mendapatkan tekanan dan kriminalisasi.

    ,"Betul apa yang dikatakan oleh rekan kita lainya, bahwa jika Pers berjalan di rel yang ada, yaitu kode etik jurnalistik tidak akan mengalami masalah, kata siapa? sejak dulu penindasan dan kekerasan terhadap pers itu sudah ada, mereka justru penulis-penulis profesional dan sangat mumpuni, namun tetap saja mengalami kekerasan dan arogansi,"kata Feri.

    Menurutnya tidak ada alasan untuk tidak bersatu dan menggalang kekuatan solidaritas Pers jika memang insan Pers merasa profesi yang sangat mulia itu mendapat perlindungan hukum sebagaimana didalam UU No.40 tahun 1999 tentang pers, yang mengatur ketentuan Pers dan kemerdekaan Pers dijamin sepenuhnya oleh negara. (***)

    Akibat Hujan Deras, Kecamatan Hilianaa, Nias Selatan Terendam Banjir

    HARIANBERANTAS, NIAS SELATAN– Akibat Hujan deras sejak pagi hingga sore membuat air sungai Gomo mengganas dengan melanda Kecamatan Hilianaa, Kecamatan Lawalata Luo dan Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Senin (15/10/2018) Sore.

    Hujan lebat sejak pagi itu  berlangsung cukup lama sehingga membuat lumbung air Sungai Gomo meluap dan melanda permukiman warga ketiga desa ditiga Kecamatan hanya dalam waktu yang sangat singkat.

    Permukaan sungai yang sempit sehingga tidak mampu menampung air yang cukup deras yang datang dari wilayah penggunungan dengan ketinggian berkisar 50 kaki dari permukaan laut

    Dibeberapa tempat dengan ketinggian air berkisar 5 meter hingga  10 meter sehingga sejumlah rumah warga merendam. Bahkan fasilitas umum juga tak luput terendam banjir.

    Menurut keterangan sejumlah warga di Desa Hilianaa, kecamatan Hilianaa yang berdekatan dengan sungai saat ditemui sergapnews menjelaskan, bahwa akibat hujan deras membuat air sungai gomo meluap dan merendam sejumlah rumah warga dan fasilitas umum.

    "Banjir terjadi akibat air sungai meluap akibat hujan yang mengguyur sejumlah daerah," jelas warga.

    Akibat curah hujan yang cukup lama membuat air sungai meluap sangat tinggi sehingga membanjiri perkampungan warga di tiga desa yakni Desa Hiliana'a Gomo, Desa Lawalawaluo Gomo dan Desa Orahili Gomo.

    Dijelaskannya, pada jam 16.45. WIB, banjir sudah membesar dan membuat sejumlah warga yang ingin kembali ke rumah terhambat akibat tidak dapat menyeberangi sungai yang cukup deras.

    Sejumlah warga berusaha menyeberangkan warga yang terhambat dari seberangan sungai. Namun gagal karena tidak mampu melawan derasnya air yang semakin membesar. Dan untuk sementara waktu jumlah korban jiwa belum diketahui.

    Sementara Bupati Nias Selatan Hilarius Duha saat dihubungi Tempo.Com, membenarkan adanya banjir yang terjadi di tiga salahsatunya Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan dan merendam pemukiman warga serta sejumlah fasilitas umum akibat meluapnya Sungai Gomo.

    "Benar, tadi ada banjir di Sungai Gomo, tapi untuk sementara waktu belum diketahui adanya korban jiwa dan kerugian materil," kata Bupati Nias Selatan.

    Akibat banjir, sementara waktu tidak ada korban jiwa maupun kerugian materil bagi warga, namun air sungai gomo telah merendam sejumlah rumah warga.

    Banjir juga sempat membuat aktivitas warga terkendala. Namun, sejak pukul 19.00 WIB, banjir sudah mulai surut.

    "Di tepian sungai banyak permukiman warga dan lahan pemukiman mereka lebih rendah dari pada permukaan sungai sehingga menjadi langganan banjir kala hujan turun deras seperti saat ini," ucapnya.

    Hilarius mengaku sudah memerintahkan camat dan unsur lainnya untuk terus memantau perkembangan di daerah tersebut. Bila perlu, ia akan menurunkan semua sumber daya dan peralatan yang ada untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana.

    ''Saya sudah perintahkan camat untuk selalu melaporkan update perkembangan di lapangan,'' katanya kepada Tempo.com.

    Akibat banjir, sejumlah lereng sungai longsor, namun tidak membahayakan permukiman warga.

    Selanjutnya, Hilarius berharap banjir tersebut tidak akan terjadi lagi sebab kejadian serupa juga pernah melanda kawasan tersebut pada tahun 2001 yang lalu. Tutupnya. (Jay Laia)

    Kegiatan Jumat Barokah Polresta Pekanbaru kunjungi warga Tionghoa bertahun sakit terbaring

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Kegiatan Jumat Barokah dipimpin oleh Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto SIK SH MH dan didampingi oleh Rektor Universitas Islam Riau Prof DR H Syafrinaldi SH, MCL, Akademisi UNRI Prof. DR.HJ. Marnis,SE.MS., Kabag Sumda Kompol Jasman SE, Kasat Binmas  Kompol Sumarno, Kapolsek Limapuluh Kompol Angga F Herlambang SIK., SH, IDI Kota Pekanbaru beserta tim , Ketua LIRA Ibu. Elina Koto dan Tim Jum'at Barokhah Polresta Pekanbaru serta Media.

    Kegiatan Jumat Barokah kali ini berkunjung kekediaman Susan Dewi 37 Tahun (janda), tidak bekerja, Budha Jl Tjg Jati Gg Prima Rt 03/ Rw 03 Kel Pesisir Kec Lima Puluh pku kondisi saat ini sedang sakit terbaring ditempat tidur karena sakit paru dan jantung. 

    Susan tinggal bersama orang tuanya dgn anak 2 orang yg masih sekolah, yg besar kls 6 SD dan yg kecil kls 4 SD, biaya hidup dibantu oleh Yayasan Wihara.

    Adapun Kegiatan Jum'at Barokhah kali ini memberi bantuan kepada susan berupa Uang tunai dan Sembako Seperti beras, gula, Minyak Goreng dan Susu dll. 

    Dalam sambutannya Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto SIK SH MH," menyampaikan bahwa kegiatan Jum'at Barokhah ini tdk memandang suku, agama dan latar belakang, Semoga dgn adanya program Jum'at Barokhah ini bisa sedikit membantu saudara kita yang kurang beruntung dan sangat membutuhkan bantuan kita.

    Dalam kesempatan ini Rektor UIR Prof DR H Syafrinaldi SH, MCL menyampaikan Bahwa kegiatan Jum'at Barokhah ini adalah kegiatan kegiatan sosial kemanusiaan yg sangat bagus dan Humanis, saya pribadi sangat mendukung dan berharap semoga kegiatan sosial semacam ini bisa terus digalakkan sehingga terjalin hubungan yg baik antara POLRI dgn Masyarakat, sehingga nantinya POLRI semakin dicintai oleh Masyarakat. (***)

    Kompol Amran Alkobaji Tetta Sau Tokoh Inspirator, Peduli & Merakyat

    HARIANBERANTAS, MAKASAR- Aksi solidaritas yang di promotori Kompol Amran Allobaji, SH, SM, MH yang biasa akrab di sapa Tetta Sau dalam menggalang dana dan membuka posko bantuan bencana sudah sepatutnya mendapat reward atau penghargaan dari masyarakat.

    Amran Allobaji yang keseharian di kenal berprofesi sebagai polisi demi kemaslahatan orang banyak ia rela meluangkan waktunya terjun langsung ke masyarakat bahu membahu membantu korban bencana alam mulai dari korban gempa tsunami di Poso-Donggala Sulawesi Tengah hingga korban bencana kebakaran yang terjadi di Unti Bira Kec. Bulurokeng Kota Makassar.

    Berbagai bantuan datang mengalir dari berbagai penjuru masyarakat bulurokeng dan sekitarnya hingga melibatkan keluarga besar petinggi adat Karaeng Loe Ri Bira yang begitu antusias melakukan aksi peduli solidaritas turun tangan menggalang dan mengumpulkan bantuan  baik dalam bentuk sembako, pakaian serta uang.

    Beberapa sesi bantuan sudah terkirim sebelumnya hingga hari ini aksi peduli korban bencana masih terus di galakkan, bencana demi bencana terus melanda rakyat indonesia kali ini di susul korban bencana kebakaran yang terjadi di bulurokeng tepatnya kelurahan untia.

    Sontak kejadian ini mengundang perhatian bapak Walikota Makassar H. Moh. Ramdhan Pomanto untuk turung ke lokasi sambangi korban.

    Menurut Andi Patiroi, SH. MH menjelaskan bahwa Amran Allobaji Tetta Sau yang berprofesi sebagai polisi juga sebagai tokoh masyarakat dan tokoh adat yang selalu bersinergi diwilayah kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea serta sangat familier, sosok yang sangat peduli dan berjiwa sosial

    Hal senada juga di sampaikan Ketua LPM Untia ia juga sangat bangga dengan sosok Amran Allobaji Tetta Sau yang sangat akrab dan penuh sahabat terjung langsung kemasyarakat tanpa membeda bedakan suku dan ras.

    Atas kepedulian tersebut korban gempa sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan sesuai yang kami butuhkan.

    Sesuai pantaun media Walikota Makassar Ir. H. Ramdhan Pomanto juga mengunjungi korban bencana untia dan saat berada dilokasi Walikota Makassar juga menyempatkan diri melayat ke salah satu tokoh masyarakat Salodong yang meninggal dunia Hj.Didda binti Domba yang bersaudara dengan H. Baco dg Tayang bin Domba yang merupakan tokoh bira penasehat Walikota Makassar.

    Saat melayat Walikota Makassar Danny Pomanto disambut oleh Ketua RW 2 Bira H. Abd Rajab dg Tula, Ketua RW 1 Bulurokeng Daeng Raga para tokoh adat H. Sirua, H. Ibrahim Bira dg Ngampa, puang Zaenal, Drs. H. Syamsuddin Talli dan sejumalah ketua RT hadir.

    Ribi dg Ngunjung anak kandung alm. Hj Didda binti Domba salut dengan Walikota Ramdhan Pomanto sosok Walikota teladan yang penuh perhatian dan terbaik dan sangat berterima kasih atas waktunya untuk memberikan doa dan belasungkawa kepada almarhumah yang meninggal karena sakit dalam usia ke 80 tahun dan sudah dimakamkan di pekuburan jera Bonto Bulurokeng ,

    Ribu dg. Ngunjung juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah membantu mulai awal hingga akhir  dan meminta kepada seluruhnya untuk mengikuti takziah malam pertama hingga malam ke tiga yang di bawakan oleh Ust. H. Ahmad Yani karaeng Sigi. (***)

    Sekum DPP LSM KPK: Nilai Surat Pemanggilan Bawaslu Riau Terhadap 11 Kepala Daerah Terkait Dukungan Capres Jokowi-Ma'ruf, Hanya Setengah Hati

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sekretaris Umum DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Bowonaso Laia yang akrab di sapa B. Anas, sangat menyayangkan surat yang dilayangkan pihak Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 12/10/2018 perihal permintaan keterangan dan bersifat SEGERA  kepada ke-11 kepala Daerah se-Provinsi Riau untuk menghadap memberikan keterangan kepada Bawaslu Riau atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Bupati/Walikota dalam acara Deklarasi Dukungan pada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diinisiasi oleh Projo Provinsi Riau di hotel Aryaduta Pekanbaru.

    Pasalnya, dalam surat Bawaslu Provinsi Riau tersebut menjadwalkan Permintaan keterangan pada hari senin 13/10/2018.

    Menilhat hari dan tanggal yang sangat berbeda. Dimana seharusnya hari senin adalah tanggal 15 bukan tanggal 13. Karena tanggal 13 tersebut adalah hari sabtu ini.

    "Kita berharap kesalahan penulisan ini tidak menjadi suatu alasan/alibi bagi para pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangannya oleh Bawaslu Provinsi Riau".

    "Kita minta Bawaslu Provinsi Riau segera melakukan koordinasi kembali terkait surat yang dilayangkan agar segera mungkin di revisi kembali" Tegas B. Anas

    Selanjutnya, kita minta kepada para pihak yang dipanggil oleh Bawaslu Provinsi Riau untuk tidak menjadikan suatu alasan untuk tidak memenuhi panggilan Bawaslu Riau itu yang bersifat segera tersebut. Pinta Anas. (Akmal)

    Merasa Selalu Merasa Kekurangan, Bandit Edarkan Narkoba Akhirnya Diciduk Polsek Kembangan

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- Seorang Pemuda berinisial YA alias DL bin EA (37) hanya bisa pasrah saat rumahnya di Jalan  Petir Utama RT 009/03 Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten digerebek polisi pada Rabu (10/10).

    Profesinya sebagai pengedar narkotika jenis sabu ini dihentikan oleh polisi anti narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat

    Kapolsek Kembangan Kompol Egman Adnan SH menerangkan, dari penggerebekan itu, pihaknya mengamankan satu orang tersangka yang diduga sebagai pengedar sabu

    "Dari hasil penggeledahan, anggota menyita lima paket sabu seberat 1,49 gram yang siap diedarkan," terang Kompol Egman, Jumat (12/10/18)

    Kanit Reskrim Polsek Kembangan Iptu Dimitri Mahendra SIK MSi menambahkan, tertangkapnya seorang pengedar narkoba itu atas laporan masyarakat yang sudah resah lantaran rumahnya kerap dijadikan tempat transaksi narkoba

    Berangkat dari laporan tersebut, Dimitri yang didampingi Panit Narkoba Iptu Aep Haryaman SH langsung menggerebek rumah tersangka

    "Tersangka ini pekerjaannya sebagai buruh. Ia mengedarkan sabu karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan," tambah Dimitri

    Masih dikatakannya, pihaknya masih mendalami penyelidikan terhadap tersangka YA untuk mengetahui siapa pemasok sabu kepada tersangka

    "Masih kita dalami. Cari tahu siapa pemasok barang haram itu. Untuk tersangka kita jerat pasal Pasal 114 ayat (1) sub 112 ayat  (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika," katanya (***)

    Hampir Semua Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Deklarasikan Dirinya Untuk Memenangkan Jokowi-Ma'ruf. LSM KPK Nilai Bawaslu Riau Gagal Jalankan Fungsinya

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU-- Sekretaris umum dpp lsm Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK) Bowonaso Laia yang akrap disapa B. Anas, menyambangi kantor bawaslu Propinsi Riau, Rabu, (11/10/2018 disambut oleh salah satu Komisioner bawaslu Propinsi Gema Wahyu.

    Kedatangan B. Anas ini untuk mempertanyakan tanggungjawab bawaslu terkait lolosnya para kepala daerah yang mendeklarasikan diri disertai penandatanganan Dukungan Penuh kepada salahsatu Capres-Cawapres nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf yang diselenggarakan oleh Pro Jokowi (Projo) di hotel Aryaduta Pekanbaru-Riau, Rabu, (10/10/2018) kemaren.

    Ditergaskan B.Anas, bahwa salahsatu tugas/fungsi bawaslu adalah mencegah terjadinya berbagai macam pelanggaran sebelum diselenggarakan pemilu salah satunya perbuatan ke 11 orang para kepala daerah yang telah dipilih dan dipercaya oleh masyarakat, bukan sebaliknya malah menyayat hati masyarakat.

    "Ya, atas perbuatan mereka yang mendeklarasikan dirinya masing masing sebagai kepala daerah untuk mendukung penuh salah satu Capres-Cawapres, membuat hati masyarakat Riau tersakiti bagaikan disayat silet"

    B. Anas juga meminta pihak bawaslu untuk segera merekomendasikan para kepala daerah tersebut untuk ditindak tegas hingga pencopotan dari jabatannya sesuai undangan undangan yang berlaku. Dan lsm KPK siap mendukung bawaslu Propinsi Riau bila ada yang mencoba coba di tekanan atau di intervensi oleh siapapun.

    Sedangkan komisioner bawaslu Propinsi Riau, Gema Wahyu mengatakan, kami berterima atas kritik dan dukungan dari masyarakat ke kami. Bawaslu Riau berjanji akan segera memanggil para kepala daerah se-Riau tersebut yang diduga telah melalukan pelanggaran pemilu.

    "Bawaslu jadwal pemanggilan Rabu depan. Apabila di temukan pelanggaran, kita akan serahkan ke pihak berwajib".

    Selain kepala daerah tersebut, Bawaslu juga akan memanggil pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. Katanya

    Gema menegaskan bahwa tidak Etis para kepala daerah se-Riau mendeklarasikan dirinya untuk mendukung salah satu Capres-Cawapres. Seharusnya mereka itu netral dan menjaga kesejukkan pemilu yang aman dan damai, namun sebaliknya. Tegas Gema.

    Berikut nama nama kepala daerah yang menyatakan dirinya untuk siap mendukung sepenuhnya pemenangan Capres-Cawapres No.urut Jokowi-Ma'ruf, sebagai berikut 2019 mendatang:

    1. Drs.H.Syamsuar,M.Si atas nama sebagai Gubernur Riau terpilih
    2. Brigjen Edy Nasution sebagai Wakil Gubernur Riau terpilih;
    3. Dr.H.Firdaus,MT atas nama sebagai Walikota Pekanbaru;
    4. Drs.H.Zulkifli AS,M.Si atas nama walikota Dumai;
    5. Amril Mukmin, SE.MSi atas nama Bupati Bengkalis;
    6. H.Azis Zaenal,SH.MM atas nama Bupati Kampar;
    7. Drs.H.Irwan Nasir,M.Si atas nama Bupati Kepulauan Meranti;
    8. Drs.H.Mursini,M.Si atas nama Bupati Kuantan Singingi;
    9. H.M.Harris atas nama Bupati Pelalawan;
    10. Drs.H.M. Wardan,MP atas nama Bupati Indragiri Hilir;
    11. H.Suyatno,AMP atas nama Bupati Rokan Hilir.
    Kesemuanya nama nama kepala daerah diatas memberikan dukungan dengan mempertaruhkan jabatan mereka sebagai kepala pemerintah yang mereka pimpin masing masing.  Hingga berita ini diturunkan para kepala daerah se-Riau diatas belum berhasil di minta keterangan Persnya (Akmal, SH)

    Sekjen DPP PWRI Resmi Kukuhkan Pengurus DPC PWRI Kota Dumai. Ini Pesannya

    HARIANBERANTAS, DUMAI- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) melalui Sekretaris Jendral (Sekjen) PWRI, Zulfikar Taher resmi kukuhkan pengurus DPC PWRI Kota Dumai periode 2018 – 2020, berlangsung meriah.


    Dalam pengukuhan DPC PRWI Kota Dumai ini, turut di hadiri oleh Ketua DPD PWRI Riau, Raja Susi Dewi Yanti, didampingi Sekretaris DPD PWRI Riau Ferizal, serta Ketua DPC Pekanbaru, Ketua DPC Meranti, Walikota Dumai yang diwakili oleh Staf Ahli Samsudin, perwakilan Polres Dumai, sejumlah pimpinan ormas, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya, Rabu (10/10/2018).

    Pengurus DPC PRWI Kota Dumai-Riau ini dipimpin oleh Ferri Windria.

    Sekjen DPP PWRI dalam sambutannya menyampaikan salam dan permohonan maaf atas ketidak hadirnya Ketum DPP PWRI pada acara pengukuhan/pelantikan ini, karena ada beberapa urusan yang sangat penting beliau kerjakan, sehingga sayalah yang diutus untuk melantik di DPC PWRI Dumai ini.

    “Namun harapannya, ini tidak mengurangi semangat kita dalam mengembangkan PWRI di Dumai ini,” ungkap Zulfikar.

    Zulfikar juga menjelaskan, bahwa PWRI merupakan organisasi Pers yang saat ini sudah berada di 32 provinsi di seluruh Indonesia dan sudah 259 DPC yang terlantik dari berbagai pejuru daerah.
    Hal ini tentu merupakan suatu kebanggaan bagi kita dan merupakan suatu kekuatan bagi PWRI sendiri, karena kita sampai saat ini sudah berada dimana mana.

    Langkah awal yang harus dilakukan oleh DPC yang baru, persiapkan tiga hal ini, pertama perkuat organisasinya, kedua dikader pengurus-pengurus serta anggotanya dan siapkan media.

    “Jika tiga hal ini sudah dilakukan, saya yakin DPC PWRI Dumai akan kuat dan solid,” tutupnya. (***)

    DPD/DPC AJOI Se-Riau Resmi Dikukuhkan, Siap Bangun Riau Melalui Media Online

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Pengurus DPD Aliansi Jurnalistik Online Indonesia wilayah  Riau dan Pengurus DPC AJOI se-Ri resmi di kukuhkan, Rabu (10/10/2018) di Hotel Pangeran, Pakanbaru, 

    Pelantikan DPD dan DPC se  Riau dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP AJOI Pusat, Rival Akhmad  Labbaika Alhasni.

    Dalam  pelantikan AJOI ini, terlihat hadir Plt. Gubernur Riau yang diwakili Kepala Biro Humas H Firdaus,  Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, Gubernur Riau terpilih H Syamsuar, Wakil Gubernur Riau terpilih H Edi Natar Nasution, Forkompinda dan pengurus AJOI se Riau beserta undangan lainnya.

    Dalam sambutan Ketua Umum DPP AJOI mengatakan, keberadaan AJOI saat ini sudah terbentuk di 24 Provinsi. Dari jumlah tersebut, 1700 media online yang sudah tergabung di AJOI saat ini.

    Menurutnya, membangun media modern, khususnya online, harus dilakukan dengan tata kelola keredaksian yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang sangat canggih saat ini. Menghadapi itu, AJOI juga akan membuat Aplikasi Better Indonesia,  untuk menghadapi bisnis di Era digital ini canggih saat ini.

    No Hoax,  No Fake News,  No Yellow Journalisme, berwawasa luas dan terbuka dengan satu tujuan "Kesejahteraan Insan Online Media Indonesia" Imbuhnya.

    Sementara, Ketua DPD AJOI RIau Alexander Pranoto menjelaskan, bahwa keberadaan organisasi ini ke depan sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan bisnis media online.

    Bersamaan pelantikan ini juga dilaksanakan seminar dengan tema "Membangun Industri Pers Yang Berkualitas di Era Digital. (Rom) 

    Tegur Koruptor..! Gadis Cantik Asal Padang Ciptakan Puisi Buat Para Perampok Uang Rakyat

    HARIANBERANTAS, SUMBAR- Maraknya Kasus Korupsi yang terjadi di Tanah Air Indonesia, sangat meresahkan dan merugikan Negara, Sehinga membuat rakyat menjerit.

    Maka, patut dijadikan Prioritas Utama bagi Pemerintah  pusat khususnya penegak hukum untuk segera menangkap dan membumi hanguskan para Koruptor ( Tikus Berdasi )  sampai Ke Akar - akarnya agar tidak ada lagi Para Tikus Berdasi yang kerjanya hanya memakan Uang Rakyat melalui anggaran, hibah dan bantuan lainnya yang seharusnya untuk kepentingan Rakyat.

    Walaupun sudah ada penegasan hukum yang tidak main - main yang siap menjerat siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi ternyata tidak menjadikan ancaman yang paling menakutkan bagi para Koruptor. Sehingga masih saja dilakukan dan berkembang biak di Beberapa Instansi-instansi Pemerintah baik di Pusat, Daerah Provinsi/Kabupaten dan beberapa Instansi BUMN/BUMD dan instansi lainnya.

    Seharusnya hukuman yang berlaku bagi para koruptor di indonesia adalah Hukuman "Mati"

    Hal itulah yang membuat Feny WS, seorang gadis yang sangat cantik jelita dari Kota Padang membuat Karangan Puisi yang sengaja di Tujukan untuk Para Koruptor ( Tikus Berdasi ) di Indonesia.

    Puisi tersebut sengaja dirinya buat sebagai Kecaman keras dari Anak Bangsa buat para Koruptor yang terus menerus menggerogoti Hak Masyarakat demi kepentingan pribadinya sendiri atau kelompoknya/korporasi.

    Oleh sebab itulah demi mengungkapkan kekesalan serta Kecaman kepada Para Koruptor yang ada Di Indonesia ini gadis padang tersebut menuangkannya dalam puisi yang ia Karang Khusus ditunjukan untuk Para Tikus Berdasi dengan Judul " Buncit ".

    Dan inilah Puisi Dari Anak Bangsa Asal Padang:

    #BUNCIT#

    Lihat si rekening buncit dan perut berisi uang Rakyat, Berjalan Sigap gagah, menangkap manggsa brangkas brangkas negara.

    Menjilati rupiah bekas penghapus data.
    Hari itu dia tertangkap Dasi ketat mencekek leher.

    Sambil berkata ini ujian. Maaf kan saya rakyat.

    Dasar kau pecundang negara. Menelan semua rakyat hingga mulut mu robek.

    Buncit buncit rupiah yang kau timbun d perut rakus mu.

    Kau koruptor kotor Jangan sombong, makan minum-mu dari darah kotor rakyat di setiap pesohor.

    Percayalah kau akan mati dalam keadaan kotor.

    # FennyWS (Gadis Padang) (Red)

    Diduga Oknum Lurah Maharatu Kerap Lakukan Pungli, Akhirnya Resmi Dilaporkan LSM-BIDIK RI Ke Kejari Pekanbaru

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Pengurus Lsm- Bidik Ri secara resmi melaporkan dugaan Pungutan Liar (Pungli) kepada Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru yang diduga pelakunya adalah Kepala oknum Lurah Maharatu pada tanggal 28 september 2018 sekira pukul 13.30 tepatnya hari jum’at.

    Dalam laporan itu, diduga Lurah Maharatu Krisna Minang meminta fee 10 % dari hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di jalan handayani II Kota Pekanbaru, fee tersebut diatas surat perjanjian yang ditandatangani oleh Lurah Maharatu Krisna Minang beserta RW 15 Wulyadi / RT 01Nefrianto Kasim yang tertanggal 27 maret 2016, kepada warga yang sedang berperkara antara dua belah pihak, pihak ke I  Syamsir pihak ke II Almarhun  Tumini ahli waris Suseno para pihak sepakat untuk dimediasi oleh Kelurahan Maharatu.


    Namun kesepakatan antara dua belah pihak, melepaskan haknya kepada pihak ketiga untuk menjual tanah tersebut, diduga hal ini dimamfaatkan oleh lurah maharatu beserta jajaran RW 15/RT 01dengan modus operandi jasa administrasi pembuatan surat menyurat dengan fee 10 % dari penjualan sebidang tanah warga yang terletak di jalan handayani II Kota Pekanbaru.

    RN mencoba mengkomfirmasi lurah Maharatu Krisna Minang (03/10/18) via phonselnya 081365654xxx untuk membenarkan laporan pengaduan yang telah di sampaikan oleh Lsm-Bidik RI kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru terkait dugaan pungli (fee 10%) kepada warganya, apakah Krisna Minang sudah mengetahuinya ternyata sambungan telp. Genggamnya tidak di angkat sampai tiga kali di hubungi.

    Dalam komfirmasi RN (05/10/18) via phonsel Sekdakot Pekanbaru M. Nur, mengatakan “belum ku baca belum tau, belum dapat informasinya, saya kemari keluar kota, belum terbaca masalah apa itu, nanti saya cari ya” ungkap M. Nur.

    Directur Lsm- Bidik Ri Sam Tanjung, SH didampingi Masrul, pada hari yang sama RN meminta tanggapannya di ruang kerjanya, ia  mengatakan (sam). Kami akan memita perkembangan informasi penyelidikan dan penyidikan yang terkait dugaan fee 10 %  oleh Lurah Maharatu, tembusan telah disampaikan pada tanggal 28 september 2018 kepada Kejaksaan Tinggi Riau, Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru, Ka. BKD Kota Pekanbaru. Nanti kepada penyidik kejaksaan Negeri Pekanbaru kita terus kawal kasus dugaan pungli fee 10 %. Tuturnya. (Sumber: Media RN)

    DPD SPRI SULSEL GELAR RDP UNTUK PERSIAPAN DEKLARASI & LOUNCHING MEDIA

    HARIANBERANTAS, MAKASAR– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di laksanakan hari ini di Sekretariat oleh sejumlah pengurus DPD SPRI Sulsel berlangsung alog terkait persiapan deklarasi yang rencananya bakal di rangkaikan dengan acara Lounching Media Cetak Majalah dan Online yang seyogyanya di hadiri seluruh pengurus DPD namun beberapa dari pengurus banyak yang turung kelapangan sebagai relawan membantu korban pasca gempa tsunami di Poso-Donggala Sulteng Minggu (07/10/018).

    Semangat dan tekad yang di tunjukkan rekan-rekan media yang memiliki track record dan pengalaman di bidang  jurnalistik melahirkan ide-ide dan gagasan yang cemerlang.

    Sebagai tokoh inspirator bapak Amran Allobaji, SH, SM, MH Krg. Sau sempat berbagi pengalaman bahwa sebagai mantan aktivis HMI, Remas, dan Tokoh Masyarakat Adat Karaeng Loe Ri Bira berharap sebagai pekerja jurnalis harus lebih mengutamakan kualitas dari pada kuantitas tidak sedikit memiliki semangat juang dan etos kerja meski diakui profesi jurnalis sedikit usil, namun jika itu untuk sebuah kebenaran kenapa tidak di banding itu di lakukan secara tidak proporsional dan profesional.

    Lebih lanjut ia menguraikan seorang jurnalis harus memiliki besic kemampuan sekaligus skala prioritas dalam mengeksplorasi sebuah pemberitaan serta perlunya pengkaderan jurnalistik yang benar dan profesional. 

    Sebagai pemerhati pendidikan saat ini dirinya telah mempersiapkan anak binaannya untuk siap di ikutkan dalam pelatihan jurnalistik sebanyak kurang lebih 300 orang. ujarnya.

    Hal senada juga di sampaikan Ketua DPD SPRI Sulsel Andi B. Amin, SH, MH dirinya sangat mengapresiasi berbagai masukan dan pendapat rekan-rekan media yang juga merupakan pengurus  DPD SPRI Sulsel bahwa dirinya akan dalam waktu dekat akan membentuk susunan kepanitian yang siap mengembang tugas demi suksesnya acara tersebut termasuk akan mengkumunikasikn ke DPP terkait persiapan acara tersebut serta berharap agar mendapat suppor atau respon yang baik dari DPP sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar.

    Ia juga menambahkan mudahan-mudahan dengan lounchingnya media ini bisa memberikan nilai positip serta kontribusi bagi rekan-rekan jurnalis sebagai wadah pemersatu atau perekat yang sekaligus bisa menjadi wing-wing solution ke depannya. Terangnya. (Red)

    Komunitas Masyarakat di Duri Baramai - Ramai Galang Dana Bantuan Korban Bencana Alam Donggala

    HARIANBERANTAS, MANDAU- Bencana Alam yang telah melanda Kota Palu - Donggala Sulawesi Tengah membuat Seluruh Masyarakat Indonesia turut bersedih dan prihatin akan derita yang dialami oleh Saudara Kita yang terkena Musibah disana.

    Dimana setiap daerah mulai membentuk Aksi Solidaritas untuk menggalang Dana Bantuan yang nantinya akan di Donasikan / Disalurkan Guna membantu Korban Bencana Alam yang telah melanda Kota Palu - Donggala Sulawesi Selatan yang telah tertimpa Gempa Dan Tsunami .

    Akibat Bencana Alam tersebut membuat Banyak Dari Kalangan Maupun Komunitas yang rela turun ke Jalan guna menggalang dana bantuan untuk Korban Donggala seperti yang terjadi di Perempatan Lampu Merah Yang Ada Di Simpang Desa Harapan  Kota Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

    Yang mana saat Dikonfirmasi oleh Awak Media Pada (07/10) Sekira pukul 18 : 00 Wib, Ega Ramanda Selaku Humas Dari Aksi Solidaritas Perduli Donggala mewakili Wen Ketua Aksi yang kebetulan masih ada keperluan dan tidak dapat hadir mengatakan bahwa Aksi Solidaritas Ini Kami Lakukan karena merasa prihatin atas apa yang telah di alami Saudara Kita yang Tertimpa Musibah Gempa dan juga Tsunami di Kota Palu - Donggala Sulawesi Selatan ," Ucapnya.

    Dalam Aksi Solidaritas galang Bantuan Donggala Kami dari beberapa Komunitas seperti , ILC DURI _  KOTA  _ MINYAK , @ LOKER DURI ,@ACT _ RIAU, YAMAHA CI , " WE ARE ONE " & @KDB bersama - sama turun Kejalan guna mengumpulkan Dana yang nantinya setiap Hasil atau Pendapatan Dana yang kami peroleh akan kami serahkan / masukan ke Rekening Aksi Cepat Tanggap ( ACT ) agar dapat segera tersalurkan ke Palu guna meringankan beban dari mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua ," Imbuhnya.

    Dikatakannya untuk Waktu Aksi Penggalangan Dana tersebut karena di sini tergabung dari berbagai Kalangan , Pekerja ,Mahasiswa maupun Pelajar SMA yang ikut berpartisipasi dalam penggalangan Dana Bantuan Korban Gempa & Tsunami Donggala, Aksi ini Kami mulai dari Pukul 16,00 Wib - 18,00 Wib dan kami lanjutkan lagi pada Pukul 20,00 Wib - 22,00 Wib .

    Selain dari Aksi Turun Kejalan guna menggalang Dana Sumbangan Bantuan Untuk Donggala, Beberapa dari kami juga mengumpulkan Dana Dari Hasil Mengamen dengan Tujuan Seluruh Hasil yang telah terkumpul dan Tersalurkan bisa meringankan sedikit beban dari mereka yang sekarang ini mengalami kesusahan , yang penting ikhlas dan semangat seperti Semboyan kami "MEREKA BUTUH KITA , BIAR LELAH ASAL LILLAH" Jadi Intinya Biarpun Lelah tapi kami akan tetap semangat demi mendapatkan Ridho dari Sang Pencipta dan setidaknya dapat sedikit meringankan beban dari mereka yang saat ini sangat membutuhkan , " Tuturnya dengan Semangat.

    Kami juga sangat mengharapkan partisipasi dari Para Pengendara serta Masyarakat Khususnya Warga Duri agar ikut berpartisipasi dengan setidaknya menyisihkan sedikit Rejeki untuk disumbangkan ke Korban Bencana Alam Yang Ada Di Kota Palu - Donggala Sulawesi Selatan ," Tambahnya.

    Karena sedikit Rejeki dari Kita itu akan sangat berharga bagi mereka di sana yang sangat membutuhkan dan menunggu uluran Tangan dari kita semua yang ada di Tanah Air Indonesia Tercinta Ini ," Tutupnya. ( Galih )

    Mantan Hansip: Hafits Syukri Tak Perlu Diraguka Karena Sudah Berkarya di Rohul

    HARIANBERANTAS, ROHUL- Caleg DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hulu Nomor Punggung 1 Besutan Partai (PKB) Hafith Suykri maju dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Riau 2019, Nama Hafits Syukri Untuk Warga Rokan Hulu Tidak Asing Lagi Di Dengar Di telinga, Pasalanya dia sebelumnya sudah berkiprah di Pemerintahan Pemkab Rohul sebagai Birokrasi Tuangan Prestasi jabatan pun di raihnya hingga jabatan terakhir di embannya sebagai Kadis Bina Marga PU Pemkab Rohul. 

    Jelang Pemilihan Pilkada Hapith Syukri Di Gandeng Bupati Ahmad Incambent maju di pemilihan Pilbub dan akhirnya Hafith Syukri Dan Ahmad di percaya Warga Rohul Untuk memimpin.

    Kali ini Hafith Syukri maju sebagia Caleg DPRD Provinsi Riau Dapil Rohul Nomor Urut 1, Dari Partai PKB. kalau untuk Pak Hafits Tidak perlu di ragukan lagi,  beliau sudah berbuat untuk Kab Rohul,  untuk birokrasi dan politik pasti sudah makanan beliau sehari-hari, jadi kalau Pak Hafith duduk sebagai Anggota DPRD Riau pasti beliau sudah tau mau berbuat apa,  untuk Provinsi Riau (Tetkusus Provinsi Riau) 

    "Saya sudah lama mengenal pak Hafits syukri, semula saya menjadi Hansip di desa saya, hingga saat ini saya menjabat Kades Bencah Kesuma dengan modal 2,8 Juta, itupun uang saya di kembalikan warga, saya melihat pak hafits Syukri Orang Nya sederhana meski beliau memegang jabatan atau pun tidak,  beliau itu yah seperti itu,  dari saya mengenal beliau saya menjabat Hansip hingga saat ini saya di percaya Masyarakat Desa Bencah Kesuma sebagai kades, Pak Hafits Tak Pernah berubah silahtutahmi tetap di jaga beliau."Sebut Mantan Hansip sekarang menjadi kepala desa Benca kesuma Ruslan pada Rpc. 

    lanjutnya kembali, sembari menuangkan Kopi pada Rpc di kediaman rumah sederhana Kades Bencah kesuma,"Jadi saya menilai kalau untuk pak hafits tidak usah di ragukan lagi, dia sudah berbuat untuk Kab Rokan Hulu ini, wes intine (Yah Intinya) Untuk wakil Rakyat Rokan Hulu Hafits Syukri Orah di ragukan lah. "Sebut Kades Ruslan Mantan Hansip ini. (r07)

    Pidanakan Sengketa Pers, Amril Diduga Tidak Patuhi Undang-Undang

    HARIANBERANTAS, RIAU- Atas proses hukum pidana yang sedang berjalan di pengadilan negeri pekanbaru terkait sengketa pers menjadi perhatian masyarakat nasional, manakala hal itu sesungguhnya telah diatur dalam UU RI No.40 Tahun 1999 tentang pers yang diamanatkan semua perkara pers harus diselesaikan dengan UU Pers. Jumat, 5/10/2018.

    Kemerdekaan Pers telah dijelaskan secara gamblang dalan UU Pers pasal 4 ayat (1) berikut penjelasanya, bahwa kemerdekaan pers Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

    Namun apa yang telah dilakukan oleh Amril Mukminin selaku Bupati Bengkalis telah dikecam dan dianggap oleh sebagian besar insan pers nasional sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pers dan tentu akan berdampak negatif terhadap perkembangan dan kinerja Pers pada umumnya, karena tidak memiliki kepastian hukum, sebagaimana dilakukan oleh Amril.

    Salah satunya adalah Feri Sibarani, kepala perwakilan media nasional Aktual yang aktif menulis di media cetak dan online Aktual juga menyampaikan rasa heranya atas sikap dan tindakan Amril mukminin selaku Bupati namun disebutnya telah menunjukkan sikap arogansi terhadap pers.

    ,"Saya menghormati Bapak Amril selaku bupati, tetapi langkah hukum yang telah dilakukanya terhadap pers ini menurut hemat saya telah melangkahi UU Pers yang telah disediakan oleh negara, sehingga ini kita duga sebagai bentuk tidak patuhnya Amril kepada Undang-undang,"jelas Feri.

    Feri Sibarani juga sangat prihatin melihat dan mendengar kesaksian terdakwa Toro pemilik harianberantas.co.id yang diduga menjadi korban kriminalisasi Amril sebagaimana dijelaskan oleh Toro dan kuasa hukumnya dihadapan sejumlah media saat usai persidangan di PN Pekanbaru baru-baru ini.

    ,"Jika kita mendengar semua pernyataan dan bukti yang diperlihatkan oleh Toro Laia dan kuasa hukumnya, terkait mekanisme yang telah dilaksanakan kedua belah pihak di dewan pers seharusnya perkara ini tidak sampai ke pidana, karena dewan pers telah mengeluarkan PPR, dan Toro melalui medianya telah melakukan hak tolak dan hak jawab bahkan telah memuat permintaan maaf atas kesalahan kode etik jurnalistik yang dilakukannya," terang Feri.

    Berdasarkan bunyi Undang-undang pers pada pasal 21 dengan jelas disebutkan bahwa ketika Undang-undang pers mulai di undangkan agar semua orang mengetahuinya, dengan kata lain undang-undang tersebut diberlakukan sebagai undang-undang untuk pers dan semua orang wajib mematuhinya.

    Terkait problem yang menimpah rekan pers Toro Laia ini pun ternyata mendapat sorotan dari dewan pers, melalui wakil ketua Dewan Pers, Djauhar yang dilansir oleh berbagai media online nasional menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa pers diluar UU Pers disebutkan sebagai upaya memaksakan kehendak.

    ,"Untuk produk Journalistik,penyelesaiannya harus menggunakan UU Pers.Diluar itu, ya pemaksaan kehendak namanya.” ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Djauhar.

    Bahkan atas pernyataan dan pertanyaan wartawan, Ismail salah satu korlap solidaritas pers indonesia riau kepada Djauhar wakil ketua dewan Pers, terkait proses hukum pidana atas kasus sengketa pers yang menimpa Toro Laia, Djauhar mengatakan bahwa hal itu tidak bisa, dan harus diselesaikan berdasarkan UU Pers.

    ,“Silahkan laporkan secepatnya kembali ke DP, akan proses yang telah terjadi dengan memberikan kronolgis kejadian secara lengkap agar dapat diambil keputusan oleh DP (Dewan Pers) melalui ahli pers dipusat.” ujar dan jawab Wakil Ketua DP melalui whatsapp pribadinya ke Ismail Sarlata, Jum’at (5/10/2018)

    Dari keterangan jawaban Djauhar selaku wakil ketua dewan pers tersebut kepada media dapat kita artikan bahwa Amril telah diduga kuat telah memaksakan kehendaknya atas undang-undang RI, baik UU No. 40 tahun 1999 tentang pers maupun UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE atas permasalahan terkait pemberitaan dirinya di media pers harianberantas.co.id.

    ,"Sikap Amril Mukminin ini harus dikaji medalam lagi, apakah sikap memaksakan kehendak sebagaimana disebutkan oleh Djauhar atas permasalahan hukum yang berakibat terjeratnya seseorang pada hukum lain, atau disebut sebagai kriminalisasi termasuk pelanggaran hukum? ini perlu di pertanyakan kepada pakar hukum,"lanjut Feri yang juga merupakan ketua Humas IPK DPD Provinsi Riau.

    Menurut Feri Sibarani yang juga aktif sebagai ketua humas di ormas IPK DPD Provinsi riau itu, tidak menutup kemungkinan tindakan pemaksaan kehendak untuk sebuah proses hukum bisa berakibat kepada pelanggaran hukum juga, karena telah "merampas" hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam UU Pers maupun UUD 1945 pasal 28f.

    Untuk mengetahui kebenaran pernyataan Toro Laia dan kuasa hukumnya terkait telah dilakukanya mediasi di Dewan Pers, dengan dikeluarkanya PPR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa Pers yang di alami oleh Amril Mukminin dan media harianberantas.co.id yang sedang di proses pidana melalui UU ITE di kepolisian Polda Riau dan kini telah ditangani oleh PN Pekanbaru, wartawan media ini mencoba mengkonfirmasi kepada Amril mukminin, namun kesulitan akses karena jarak tempuh dan sulitnya menemukan no ponselnya. (tim )

    Mantap... Ibu Pembersih Masjid Dapat Kunjungan Istimewa dari Tim Jum'at Barokah

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Yuyun Winarsih (39) Seorang janda yang bekerja sebagai pembersih Masjid dan pembersih rumah warga disekitar rumahnya mendapat kunjungan dari tim Polisi Peduli dan Berbagi Jum'at Barokah Polresta Pekanbaru,  Jum'at siang (05/10/1991) pukul 14.00 WIB 

    Yuyun sapaan akrab Janda yang bekerja membersihkan Masjid Nurul Haq ini, bertempat tinggal di Jalan Gembolo Kelurahan Tangkerang Labuay, Kecamatan Marpoyan Damai. Janda ini merasa terharu saat kedatangan tim Jum'at Barokah.

     "Saya ada mendengar kegiatan ini (Jum'at Barokah, red) yang dilakukan oleh Polisi Pekanbaru setiap minggunya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan rezeki dan kunjungan dari Jum'at Barokah,"terang Yuyun

    Saat wartawan mengkonfirmasi kepada Yuyun, dirinya menjelaskan suaminya telah meninggal Dunia tiga tahun yang lalu. Yuyun menghidupkan dirinya dengan bekerja membersihkan Masjid Nurul Haq dekat Rumah nya serta membersihkan rumah warga dengan penghasilan sebulannya Rp. 600.000. Itu Hasil kerja dari 2 lokasi kerja, yaitu membersihkan Mesjid dan Rumah Warga. Dua ratus ribu dari Masjid dan sisanya dari membersihkan rumah warga. 

    "Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak dan ibuk semuanya yang tergabung di Jum'at Barokah Polresta Pekanbaru yang telah memberikan saya bantuan. Ternyata, masih ada Polisi yang baik. Saya hanya bisa mendoakan agar bapak dan Ibuk semuanya diberikan kesehatan,  dimurahkan resekinya dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin, "ungkap Yuyun sambil tersedu menahan tangisnya

    Sementara Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto SIK SH MH melalui Wakapolresta AKBP Edy Sumardi P SIK menyebutkan bahwa program Polisi Peduli dan Berbagi dengan nama Jum'at Barokah setiap minggunya dilaksanakan dengan mengumpulkan infak anggota dan diberikan kepada warga masyarakat yang kurang mampu.

    "Kita memberi bukan berarti lebih. Tetapi, adanya rasa kepedulian dan persaudaraan yang kami miliki kepada masyarakat yang kurang mampu,"tutur Edy

    Ditambahkan Edy, Program ini dapat dilaksanakan berkat dukungan dari pimpinan serta beberapa instansi terkait seperti LSM, Media serta masyarakat khususnya warga Pekanbaru.

    "Alhamdulillah hari ini kegiatan Jum'at Barokah kita sudah berjalan dengan baik sebagaimna semestinya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan dapat bermanfaat bagi buk yuyun serta bagi yang memberikan infak dan bantuannya mendapatkan Berkah dari Allah SWT,"tutup Wakapolresta

    Turut hadir dalam kegiatan ini Dokkes Polda Riau,IDI Cabang Pekanbaru, PDGI Cabang Pekanbaru, APERNAS(Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional), ICMI Riau, Akademisi UNRI, Ketua FPI Pekanbaru, Ketua LBP2R, Perempuan LIRA, Kabag Sumda, Kapolsek, Kanit Provos, Tim Jum'at Barokah, Tim Managemen Media Polresta dan FJPI (Resta)

    Wartawan Senior Menggugat, Sidang Sengketa Informasi SKK Migas Ditunda

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sidang sengketa informasi antara Pemohon Novrizon Burman dan Termohon Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Kamis (4/10/2018) pagi, ditunda. 

    Penundaan ini, lantaran pihak Termohon belum bisa menghadiri sidang pertama, yang dijadwalkan digelar di gedung Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, Jalan Gajahmada Nomor 200 Pekanbaru.

    "Setelah melakukan rapat Musyawarah Majelis Komisioner, kita putuskan untuk menunda sidang sengketa informasi yang diajukan Pemohon Novrizon Burman kepada Termohon SKK Migas Sumbagut," ujar Ketua KIP Riau, Zufra Irwan SE, kepada media di ruang kerjanya, Kamis (4/10/2018).

    Zufra menjelaskan, dalam suratnya tertanggal 3 Oktober 2018, Pjs Kepala Divisi Hukum SKK Migas Pusat, Ceby Bardwina mengajukan permohonan agar Sidang I ditunda dari Kamis (4/10/2018) pukul 10.00 ke Kamis (11/10/2018) jam yang sama. 

    "Alasannya, Surat Kuasa Khusus untuk menghadiri sidang tersebut dalam proses administratif," tuturnya.

    Seperti diberitakan, Novrizon Burman, wartawan senior PWI di Provinsi Riau, mengajukan sengketa informasi kepada KIP Riau terkait informasi yang dimintanya. 

    Dijadwalkan Kamis (4/10/2018) pagi, sidang pertama digelar di Kantor KIP Riau.

    Sengketa informasi diajukan Novrizon Burman karena dua suratnya terdahulu tidak ditanggapi. 

    Ada enam item informasi yang diminta Novrizon Burman kepada SKK Migas Sumbagut.

    Pertama daftar nama, alamat, dan company profile perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau. 

    Kedua, informasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) seluruh perusahaan Migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018.

    Ketiga, informasi kontrak Karya antara SKK Migas dan seluruh perusahaan Migas di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018.

    Keempat, informasi Cost Recovery semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir yakni 2016, 2017, dan 2018.

    Kelima, informasi produksi Lifting semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Provinsi Riau, tiga tahun terakhir: 2016, 2017, dan 2018.

    Dan keenam, data produksi minyak Riau semua perusahaan migas di bawah naungan SKK Migas Sumbagut, di Wilayah Kerja Riau, tiga tahun terakhir: 2016, 2017, dan 2018.

    ‘’Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang saya minta tersebut di atas adalah informasi publik,’’ pungkas Novrizon Burman, yang saat itu didampingi kuasa hukumnya, H Aspandiar SH. (rls)

    Penggugat Dewan Pers Serahkan Bukti ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- Sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Dewan Pers masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini merupakan sidang ke-15 dengan agenda penyerahan dokumen pembuktian perkara dari pengugat, Rabu, 3 Oktober 2018.

    Pihak pengugat, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) yang diwakili penasehat hukum penggugat, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, menyerahkan barang bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang diketuai Abdul Kohar, yang didampingi oleh Desbennery Sinaga dan Tafsir Sembiring selaku hakim anggota, dalam sidang yang dibuka sekitar pukul 12.30 wib.

    Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, kepada wartawan menjelaskan  penyerahan dokumen bukti kepada Majelis Hakim PN Jakarta Pusat tersebut merupakan bukti penguat tentang tindakan yang dilakukan oleh tergugat.

    "Banyak dokumennya, ada dokumen tentang Peraturan Dewan Pers tentang Kompetensi Wartawan, Peraturan Standar Organisasi Perusahaan, pengesahan surat keputusan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers," ujar Wilson, Rabu (3/10).

    Kemudian ada juga bukti lainnya seperti Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan perguruan tinggi dan pendidikan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW). dan Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan perusahaan pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

    Selanjutnya, Surat Keputusan Dewan Pers tentang kriteria dan tata cara menetapkan Organisasi Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW), Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, dan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tentang pengaduan Arief Wiryawanto terhadap Media Siber Surabayaposkota.net.

    "Ada juga Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tentang pengaduan Arief Wiryawanto terhadap Media Siber liputanindonesia,co.id dan bukti lainnya,” sebut Wilson.

    Semoga, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, bukti-bukti yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat akan menguatkan pihaknya (penggugat) dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dewan Pers. 

    “Dengan bukti-bukti tersebut, Insyaallah kita yakin majelis hakim akan mengabulkan permohonan gugatan ini,” tutup Wilson Lalengke optimis.

    Sementara itu, di tempat yang sama, penasehat hukum Dolfie Rompas menyampaikan bahwa gugatan PMH terhadap Dewan Pers ini sudah sesuai jalur dan mekanisme yang benar. Juga, pihaknya sangat yakin bahwa gugatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh tergugat Dewan Pers.

    "Banyaknya kasus kriminalisasi dan diskriminasi jurnalis di daerah-daerah merupakan bukti nyata bahwa kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan dan dilindungi oleh UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tercederai secara sistemik, terstruktur, dan masif. Hal ini dipicu oleh ulah oknum pengurus Dewan Pers yang membuat kebijakan yang tidak diatur atau menyalahi UU, seperti kewajiban UKW, verifikasi perusahaan media, dan verifikasi organisasi wartawan. Lebih para daripada jaman orde baru," jelas Rompas.

    Penulis: JML.
    Penanggung Jawab: Red

    Saat Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Azis Serahkan Bantuan Untuk Gempa Lombok


    HARIANBERANTAS, KAMPAR- Sudah semestinya pula bantuan kemanusian sebagai bentuk peduli sesama menjadi prioritas, terutama dilingkungan pejabat, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar terhadap bencana yang baru-baru ini menghantam warga Indonesia di Lombok.

    Hal ini dibuktikan, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Kampar terhadap korban Gempa Lombok yang menimpa sebagian warga, untuk itu Pemda Kampar meyalurkan bantuan kemanusian.

    Dimana bantuan dalam bentuk materi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kampar H Azis Zaenal,SH,MM pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila tingkat Kabupaten Kampar tahun 2018, kepada Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si di Lapangan Pelajar Bangkinang Kota, senin pagi (1/10/18).

    Turut hadir pada upacara tersebut Wakil Bupat Kampar Catur Sugeng Susanto,SH Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri,S.Ag, Forkopimda Kampar antara lain Kapolres Kampar, ketua Pengadilan Agama, Kejari Kampar, Wadandim 031/KPR, Wadanyon Inf 132 BS, para Asisten, Stap Ahli serta para kepala OPD dilingkungan pemda Kampar.

    Sementara selaku Inspektur pada upacara tersebut langsung Bupati Kampar, Komandan Upacara Kapten Inf Yuhardi, Perwira Upacara Kapten Inf Daswat, pembaca UUD 1945 Kejari Bangkinang, pembaca Naskah Ikrar Ketua DPRD Kampar serta pembaca do’a Syafrizal Tompel.

    Sementara para peserta upacara seperti biasa dari satuan Kodim 031/KPR, Yonif 132 BS, Polres Kampar, Satpol PP, Dishub, ASN, Mahasiswa, Pelajar dari SD sampai SMA, Mahasiswa serta Pramuka.

    Usai upacara Azis Zaenal menyampaikan, bahwa bantuan yang diberikan diatas merupakan sedikit bantuan sebagai wujud kepedulian kepada korban gempa di Lombok. Dalam hal ini sedikit merupakan sumbangan melalui Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Kabupaten Kampar.

    Sementara terkait dalam kesaktian pancasila Azis Zaenal mengajak, semoga kita semua lebih mengenal dan memahami pancasila, sesuai dengan tema “ Pancasila sebagai landasan kerja mencapai prestasi bangsa”. (ADV/Diskominfo)

    Bupati Kampar Tinjau Langsung Pembangunan ICS

    HARIANBERANTAS, KAMPAR- Bupati Kampar H. Azis Zaenal bersama rombongan meninjau langsung ke lokasi pembangunan Integrated Cold Storage (ICS) yang sedang dalam tahapan proses pembangunan di Desa Koto Perambahan, hal ini tentunya untuk Demi menggesa sekaligus mengawasi pembangunan di Kabupaten Kampar, beberapa minggu yang lalu, Selasa (25/9/2018).

    Bupati Azis mengharapkan penempatan tiang listrik yang di pancang harus simetris, dan diharapkan dari bahan beton kemudian Bupati Kampar melanjutkan mengecek semua penggunaan material yang digunakan untuk pembangunan Integrated Cold Storage kapasitas 100 ton mulai dari elevasi jalan dan bangunan yang sedang dikerjakan.

    "Bangunan harus baik dan sesuai dengan standar peruntukannya, jangan sampai nanti crack yang malah lebih mahal biaya perbaikannya, artinya bangunlah sebaik mungkin. Saya menginginkan ketika selesai nanti tidak ada permasalahan pada kwalitasnya dan dapat difungsikan secara maksimal" ungkap Azis

    Hal tersebut ditegaskan Bupati Kampar pada Rapat Koordinasi secara teknis pekerjaan di Minggu ke X1 17 - 23 September 2018, yang dilaksanakan di ruang kerja proyek ICS bersama Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas serta beberapa OPD terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, PDAM Kampar.

    "Hal terpenting selain fisik adalah air dan listrik yang merupakan penunjang utama, ada beberapa koreksi dalam landscaping seperti penggunaan tiang listrik dari besi ke beton, tagetnya selesai 8 Desember mendatang dan tinggal pemerintah menyiapakan jalan, Air, listriknya juga didalam saya sudah instruksikan agar bersih dan berfungsi dengan baik pada saat digunakan."ungkap Azis

    Azis mengharapkan nantinya semua yang berada di wilayah  ICS ini dapat terintegrasi dengan baik dan memiliki daya tarik seperti kunjungan pariwisata karena kawasan disekitarnya ditata  dengan baik dan menjadi destinasi terbaru yang ada di Kampar, meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan agar dapat berpeluang meningkatkan pendapatan.

    "Hingga ke tahap Pembangunan musholla juga di harapkan dapat dibangun diluar sehingga pengunjung datang akan lebih nyaman dan ruang yang seharusnya untuk peruntukan musholla di dalam gedung ICS dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya" pungkasnya. (ADV/Diskominfo)
     
    Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
    Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Berantas
    Proudly powered by Berantas