Headlines News :

    Melalui Rapat Paripurna, Bupati Kampar Sampaikan LKPJ Tahun 2018

    HARIANBERANTAS,BANGKINANG - Terkait undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggng Jawaban (LKPJ).

    Melalui rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang I tahun 2018 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri,S.Ag, Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2018 yang dilaksanaam di ruang rapat DPRD Kampar, senin malam (22/4/19).

    Dalam laporan tersebut Yusri menyampaikan bahwa, APBD tahun 2018 setelah perubahan ditetapkan lebih kurang sebesar Rp 2,3  triliun lebih dengan realisasi lebih kurang Rp 2,3 triliun lebih. Dimana hal tersebut sesuai denrealisasinya pertama dari PAD lebih kurang Rp 232,8 milyar lebih.

    Selanjutnya realisasi dana perimbangan lebih kurang Rp 1,6 triliun lebih, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah lebih kurang Rp 418,6 milyar lebih.

    Selain itu anggaran belanja daerah tahun 2018 setelah perubahan ditetapkan lebih kurang sebesar Rp 2,32 Triliun lebih dengan realisasi lebih kurang sebesar Rp 2,17 triliun. Lebih lanjut terkait anggaran pembiayaan daerah tahun 2018 ditetapkan anggaran lebih kurang sebesar Rp 60,36 milyar dengan realisasi lebih kurang Rp 50,35 milyar.

    Selain anggaran, pemda kampar juga telah melaksanakan kerjasama dengan pihak Hukum kerjasama Kejakasaan dan Kepolisian Daerah Kampar tentang APIP dan APH, kerjasama dengan Kemendes serta Anggaran Dana Desa (ADD) dengan jumlah lebih kurang Rp 122 milyar lebih."terang Yusri".

    Kemudian dalam hal konflik masyarakat, saat ini pemda Kampar juga telah menyelesaikan konflik pertanaan antara PT. Sekar Bumi Lestari dengan masyarakat Desa Koto Aman Tapung Hikir serta PT. Ciliandra dengan masyarakat Desa Siabu Kecamatan Salo.

    Terakhir disampaikan Yusri, bahwa pemda kampar juga telah mendapatkan berbagai pemghargaan antara lain Predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun 2018, penghargaan Piala Adipura tahun 2018 untuk Kota Kecil terbersih serta penghargaan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan dari Kemendes sebagai Desa Terbaik Provinsi Riau berdasarkan Indek Desa Membangun.(diskom/mona)

    DPRD Jabar : Petugas KPPS Yang Meninggal Harus Menjadi Catatan

    Bandung ,  Harian Berantas - DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan peristiwa 12 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS yang meninggal saat dan seusai bertugas pada Pemilu 2019 harus menjadi catatan pihak terkait agar pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

    "Tentunya ini harus menjadi catatan, harus menjadi catatan atau perhatian agar pada pelaksanaan Pemilu nanti bisa lebih baik lagi," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Minggu.

    Secara pribadi dan institusi, kata Ineu, dirinya berbelasungkawa atas meninggalnya petugas TPPS yang wafat saat melaksanakan atau seusai bertugas menjadi petugas TPS di Pemilu 2019.

    "Tentunya kami prihatin dan ikut berduka atas peristiwa tersebut. Menurut saya mereka layak atau pantai disebut sebagai pahlawan demokrasi ya," kata Ineu.

    Dia mengatakan pihak terkait seperti KPU dipastikan akan memikirkan langkah-langkah terbaik pasca kejadian tewasnya petugas KPPS saat atau seusai bertugas.

    "Saya yakin ini KPU provinsi dan kabupaten/kota akan menyampaikan permasalahan ini ke pusat dan akan memikirkan solusi terbaiknya," kata Ineu.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan 12 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jawa Barat yang meninggal dunia saat atau seusai bertugas terkait pelaksanaan Pemilu 2019 adalah pahlawan pemilu.

    "Petugas KPPS yang meninggal tersebut sebagai pahlawan pemilu," kata Gubernur Emil seusai melantik kepala daerah Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis, di Gedung Sate Bandung, Sabtu.

    Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengusulkan ke-12 nama petugas KPPS tersebut diabadikan di Museum Demokrasi yang akan dibangun Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan KPU maupun Bawaslu.

    "Memang ada rencana membangun Museum Demokrasi dan di dalamnya akan ada tribute to pahlawan pahlawan demokrasi," kata dia.(rp/hs)***

    Ineu Purwadewi Sundari : Kartini Masih Relevan Dengan Zaman

    Bandung Harian Berantas - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan semangat pahlawan wanita nasional Raden Adjeng Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April masih relevan dengan semangat para "perempuan zaman now".

    "
    Walaupun Raden Adjeng Kartini telah tiada sejak hampir seratus tahun lalu, tapi semangat, inspirasi dan spiritnya masih sangat relevan dengan perempuan zaman now. Karena nilai-nilai perjuangan yang dibawa oleh Kartini itu universal ya, yakni semangat untuk kaum perempuan menjadi lebih baik lagi," kata Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Minggu.

    Ineu mengatakan perjuangan RA Kartini pada masanya sangat luar biasa dan berkat jasa dan perjuangannya saat ini kaum perempuan di Indonesia dapat berkiprah dan setara dengan kaum pria terutama dalam hal aktualisasi diri.

    "
    Semangat Kartini untuk mengenalkan kaum perempuan agar bisa mengenyam pendidikan, bisa maju dan bisa tampil atau berkiprah diberbagai bidang. Kalau dulu kan perempuan itu hanya mengenal istilah kasur, dapur dan sumur," kata dia.

    Perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mengatakan sebagai seorang perempuan, ibu dari dua orang anak dan dan salah seorang perempuan yang berkiprah di bidang legislatif, ia mengatakan, tantangan yang saat ini dihadapi sangat beragam.

    Terlebih dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, kartini atau perempuan zaman now harus mampu menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya.

    Dia mengatakan perjuangan Kartini yang identik dengan emansipasi perempuan namun emansipasi tersebut jangan sampai kebablasan atau merupakan kodrat dasar seorang perempuan.

    "
    Emansipasi boleh-boleh saja tapi jangan melupakan kodrat perempuan seperti berumah tangga, melahirkan hingga mengurus anak. Dan nilai-nilai perjuangan Kartini masih sangat relevan untuk mendidik anak-anak kita atau generasi penerus kita," kata dia.(rp/hs)***

    Pelaku Dugaan Korupsi Dana Proyek Jalan di Rupat-Bengkalis Mulai Diadili

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Mantan Kadis PU Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Muhammad Nasir, dan Direktur PT Mawatindo Road Construction (PT MRC), Hobby Siregar, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (22/4/2019).

    Keduanya didakwa melakukan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang- Pangkalan Nyirih di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, yang merugikan negara Rp105.881.991.970,63 dari total nilai anggaran sebesar Rp495 miliar lebih 

    Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Roy Riyadi dan Feby Dwi Andospendi dihadapan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Pasaribu. Disebutkan, Muhammad Nasir dan Hobby pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 melakukan beberapa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

    JPU menyebutkan, Muhammad Nasir memperkaya diri sebesar Rp2.000.000.000, Hobby Siregar Rp40.876.991. 970,63, Herliyan Saleh Rp1,3 miliar, H Syarifuddin alias H Katan Rp292 juta, Adi Zulhalmi Rp55 juta," kata JPU.

    Selain itu, keuntungan juga dinikmati Rozali Rp3 juta, Maliki Rp16 juta, Tarmizi Rp20 juta, Syafirzan Rp80 juta, M Nasir Rp40 juta, M Iqbal Rp10 juta, Muslim Rp15 juta, Asrul Rp24 juta, Harry Agustinus Rp650 juta.

    "Total kerugian negara Rp105.881.991.970,63," ucap JPU.

    Perbuatan berawal ketika Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis melaksanakan pekerjaan proyek sejumlah jalan poros tahun 2013-2015 dengan anggaran Rp2,5 triliun. Di proyek ini Muhammad Nasir yang menjabat Kepala Dinas PU Bengkalis sesuai SK Bupati Bengkalis menjabat Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

    Makmur dan Ismail Ibrahim dari PT Merangin Karya Sejati dan Jeffri Ronald Situmorang dari PT Multi Structure menemui Ribut Susanto yang merupakan orang dekat Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh. Mereka menyampaikan keinginan mendapatkan salah satu proyek itu.

    Lalu Ribut menyampaikan keinginan itu kepada Herliyan Saleh, dan Muhammad Nasir. Kedua pejabat itu ingin perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek tersebut harus bersedia memberikan sejumlah uang sebagai fee.

    Pihak kontraktor bersama Herliyan dan Muhammad Nasir melakukan pertemuan. Usai pertemuan, Ribut menyampaikan kepada Ismail

    Kalau Herliyan membutuhkan uang Rp300 juta.Uang itu diserahkan beberapa hari kemudian melalui Ribut di Hotel Peninsula Jakarta. Pemberian tersebut merupakan kesepakatan antara Makmur dan Ismail Kalau mendapatkan salah satu proyek miltiyears di Bengkalis.

    Selanjutnya Jeffey Ronald dan Viktor Sitorus memberikan uang untuk Jamal Abdillah Rp4 miliar. Sementara Makmur dan Ismail memberi uang Rp1 miliar kepada Herliyan Saleh yang digunakan untuk membeli satu unit apartemen Tower 2 nomor 1702, Apartemen Permata Hijau Residence.

    Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multiyears dengan dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tahun Jamak TA 2012-2015 Nomor 09/MoU-HK/X/2012 dan Nomor: 06/DPRD/PB/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani Herliyan Saleh dan Jamal Abdillah

    Dalam nota itu disebutkan kegiatan fisik tahun jamak. Salah satunya peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang- Pangkalan Nyirih) dengan anggaran Rp528.073.384.162,48.

    Untuk mengerjakan proyek itu, PT Merangin Karya Sejati milik Ismail dan Makmur tidak mencukupi Kemampuan Dasarnya (KD) atas nilai anggaran proyek multi years dalam DPA TA 2013-2015. Keduanya meminjam PT MRC untuk mengerjakan proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih.

    Saat pertemuan di Jakarta, Herliyan dan Muhammad Nasir menunjuk perusahaan- perusahaan yang akan mengerjakan paket-paket proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis, padahal proses lelang belum dilaksanakan. PT MRC ditunjuk mengerjakan proyek peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih). 

    Dalam pertemuan itu Muhammad Nasir juga mengatakan akan memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada masing-masing kontraktor yang telah ditunjuk untuk panduan membuat dokumen penawaran lelang. Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Untuk melaksanakan proses lelang proyek poros peningkatan Jalan Batu Panjang- Pangkalan Nyirih, Herliyan membentuk Pokja ULP. Didalamnya ada Syarifuddin, Adi Zulhalmi, Rozali, M Rasyidin dan lainnya.

    Pada tanggal 9 Januari 2013 tim Pokja ULP mengumumkan lelang proyek tersebut melalui website LPSE. Tercatat ada 18 perusahaan yang mendaftar diantaranya PT MRC, PT Citra Gading Asritama, PT Multi Structure dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk. Muhammad Nasir mengarahkan anggota Pokja ULP memenangkan perusahaan yang telah ditunjuk oleh Herliyan Saleh dan ditetapkan PT MRC sebagai pemenang.

    "M Nasir mengetahui bahwa proses lelang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan karena telah diarahkan sebelumnya. Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," tutur JPU.

    Makmur dan Ibrahim tidak punya keahlian melaksanakan proyek. Selain itu, Muhmmad Nasir juga menunjuk Muslim dan Asrul sebagai pengawas lapangan dari Dinas PU Bengkalis, yang juga tidak punya keterampilan dan pengetahuan terkait dengan konstruksi jalan.

    Proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya. PT MRC tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progress yang ditetapkan dalam kontrak, bahkan Hobby Siregar mengajukan 4 kali adendum kontrak yang disetujui oleh Muhammad Nasir.

    Progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT MRC baru mencapai 7,26 % atau tidak mencapai 10 %, sehingga pada bulan Desember 2014, Muhammad Nasir menerima laporan adanya deviasi (keterlambatan progress pekerjaan) setiap bulannya. Hal itu dilaporkan ke Herliyan tapi Herliyan menyarankan agar PT MRC tetap mengerjakan pekerjaannya sampai masa berakhir kontrak.

    Pada akhirnya, Hobby Siregar menyampaikan kalau pihak PT MRC hanya mampu melaksanakan penyelesaian pekerjaan maksimal 70% dari total pekerjaan pada saat jatuh tempo kontrak nanti. Namun Muhammad Nasir meminta agar tetap diselesaikan hingga 80%.

    "Dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis telah menerima pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp310.487. 904.272,73. Uang itu hanya digunakan Hobby untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek Rp204.605.912. 302,10.

    Akibatnya terdapat selisih Rp105.881.991. 970,63. "Ini yang merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Dalam Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013-2015," ungkap JPU.

    Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Dalam kasus ini, mantan anggota DPRD, Amril Mukminin sekarang Bupati Bengkalis pernah disorot oleh anti korupsi atau KPK, sehingga pada 1 Juni 2018 lalu KPK menyita uang sebesar Rp1, 9 miliar dalam rumah dinas (Rumdis)Bupati, Amril. Namun hingga kini, status uang sitaan KPK tersebut, belum jelas. *** (Mona)

    DPRD Jabar Pantau Pendistribusian Logistik Pilpres Dan Pileg 2019 Melalui Video Conference

    Bandung , Harian Berantas - Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan dan persiapan pelaksanaan pencoblosan Pilpres dan pileg 2019, DPRD Jabar telah melakukan kunjungan kerja ke seluruh Kabupaten/kota se-Jabar. Bahkan sehari menjelang pencoblosan, Ketua DPRD Jabar Hj.Ineu Purwadewi Sundari bersama Gubernur Jabar H.M. Ridwan Kamil melakukan Video Conference.

    Dari
    hasil pemantauan DPRD Jabar di beberapa Kabupaten/Kota seluruhnya telah siap melaksanakan pemungutan suara. Bahkan hari ini, kita juga mendapat laporan bahwa pendistribusian logistik Pemilu sudah didistribusikan dari tempat penyimpanan di tingkat kecamatan ke tempat penyimpanan TPS-TPS.

    Hal
    ini dikatakan, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari usai melakukan Video Conference antara Kemendagri dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yang digelar di ruang Desk Pemprov Jabar itu, Selasa (16/4/2019).

    Dikatakan, pihaknya turun secara langsung untuk melihat pendistribusian persiapan Pilpres dan Pileg. Bahkan, kemarin kami sudah melakukan pemantauan di Kabupaten Subang, kami melihat kertas suara sudah mulai disalurkan dari kecamatan ke TPS. Selain itu, kawan-kawan anggota DPRD Jabar juga melakukan peninjauan ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat sudah siap, ujarnya.

    Tadi dalam video conference, kata Ineu, pihak Pemkab/kota dan KPUD mengatakan, semua logistik kebutuhan pencoblosan sudah didistribusikan ke seluruh TPS se Jabar.

    Semoga proses tersebut dapat berjalan lancar, karena melihat situasi dan kondisi cuaca yang beberapa hari ini hujan, kami berharap pemerintah kabupaten kota bisa mengatasi permassalahan tersebut, harapnya.

    Lebih lanjut Ineu pun mengajak, kepada seluruh masyarakat, peserta, dan penyelenggara pemilu untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan kelancaran momentum Pilpres dan Pileg Tahun 2019.

    Semenjak minggu tenang, sampai esok pada pelaksanaan pemungutan suara kami berharap seluruh masyarakat bersama-sama para penyelenggara pemilu para calon presiden, DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota menjaga pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan damaikatanya.
    Ineu pun menghimbau, kepada masyarakat Jawa Barat tidak menggunakan tempat-tempat ibadah untuk memobilisasi massa karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang dapat menggangu jalannya Pilpres dan Pileg.

    Sehingga kami berharap tidak ada mobilisasi massa pemilih, kemudian tidak ada penggunaan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat yang dilarang dalam aturan yang dilarang untuk berkumpul atau mobilisasi yang dikawatirkan dapat memancing kegelisahan serta ketidaknyamanan masyarakat. Tentunya pada pilpres dan pileg esok harus berlangsung menyenangkanungkapnya.

    Ia berharap, masyarakat Jawa Barat datang ke TPS dan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan harapan partisipasi pemilih di Jawa Barat dapat terus meningkat.

    “Kami
    berharap pelaksanaan pemilu di Jawa Barat dapat berjalan lancar, masyarakat Jawa Barat tidak golput. Seluruh masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya dan kami berharap partisipasi pemilih di Jawa Barat akan meningkat pada Pemilu 2019” pungkasnya. (hms/rp/hs)****

    Masyarakat Uji Nyali Kejati Maluku Utara Usut Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Bank Sampah "Mangkrak" TA. 2015

    HARIANBERANTAS, MALUT- Potensi jeratan hukum bagi pejabat dan penyedia jasa konstruksi dalam setiap pembangunan pemerintah masih terbuka, meski kini perlindungannya secara hukum melalui UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itu makin mengikat. 

    Penyedia jasa konstruksi ini menunggu jeratan pidana yang masih terbuka, apabila Terindikasi melakukan tindak pidana atau penyimpangan pada proyek pembangunan yang merugikan keuangan negara. 

    “Memang benar, kontrak yang mengikat kedua belah pihak dengan hukum perdata, namun jika ditemukan masalah dalam sebuah pekerjaan dan ternyata ada kerugian negara, tentu berpotensi "Pidana Korupsi" menanti.

    Seperti nasib pembangunan Bank sampah di lokasi Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat Pulau Taliabu dibawah kendali Dinas Pertambangan dan Energi dan Lingkungan hidup Kabupaten Pulau Taliabu provinsi Maluku Utara yang Mangkrak diduga merugikankkeuangan negara.

    Lelang Proyek Pembangunan Sampah melalui LPSE Provinsi Maluku Utara, secara elektronic dan online dengan kode lelang 1455301 dan kategori pekerjaan konstruksi dengan metode pengadaan  E-lelang pemilihan langsung dan metode dokumen satu file dengan nilai pagu anggaran Rp.400.000.000 ( Empat ratus juta rupiah) dengan Nilai Hps Rp.400.000.000 melaui Sumber anggaran APBD 2015.

    Pokja ULP mengevaluasi penawaran tersebut maka perusahaan itu dianggap memenuhi persyratan untuk di tetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV.KARYA PUTRA PELITA  dengan Alamat perusahaan Desa Pelita kecamatan Mangoli Barat Kepulauan Sula, dengan total nilai kontrak Rp.383.380.000 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta dua  tiga ratus delapan puluh  ribu rupiah ) dengan NPWP No: 70.326.179.0-942.000

    Kendari demikian, potensi dugaan kerugian negara atas pembangunan tersebut telah menjadi temuan BPK RI perwakilan maluku utara  dan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu selalu membuang - buang  anggaran akibat ketidak terurus lantaran anggaran sudah terpakai oleh Pejabat pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial FANM (Fifian Ade Ningsi Mus, Red) tetapi pembangunan tersebut belum juga diselesaikan sampai sekarang.

    Selain itu, sejumlah pihak juga menyoroti Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;" Hi Aliong Mus, atas banyaknya pembangunan yang ditemukan mangkrak dibawah kendali masing-masing dinas-dinas tetapi tidak perna diperhatikannya.

    Parahnya, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu tidak berkutik seakan fungsinya sebagai pengawasan dipergunakan sehingga sejumlah bangunan pemerintah ini terabaikan begitu saja.

    Ketua Indonesia Fight Coruption, Intan Sari Geny meminta Kejati Malut usut tuntas kasus pembangunan Bank SAMPAH yang diduga merugikan keuangan negara itu. 

    Pihaknya juga mendorong Kejari Maluku Utara untuk takut mengukapnya, karena ini bagian dari fungsi dan tugas Lembaga Hukum, sebab dapat dipastikan sejumlah bangunan yang mangkrak itu ada kerugiam negara, ujar Intan kepada awak media, (20/04).

    Menurut hasil penelusuran sejumlah awak media, dilokasi, menemukan sejumlah bangunan tampak mubajir karena tidak terurus,bahkan sebagian bangunan sudah mulai rusak dan sebagianya bersemak. 

    Pihak Kejati Maluku Utara belum berhasil dimintai keterangan persnya karena Kajati dan Kapidsus tidak berada ditempat.

    Sedangkan Bupati dan para kepala dinas serta kontraktor yang menangani sejumlah proyek mangkrak tersebut, hingga berita ini diturunkan belum berhasil di mintai keterangan persnya, karena masing-masing pihak ini susah di jumpai awak media.

    Sumber: Newskpk.com

    Komisi V DPRD : Garut dan Tasik Kekurangan Tenaga Pengajar

    Bandung , Harian Berantas - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Chumaedi mengatakan, beberapa SMA/SMK di Jawa Barat mengalami kekurangan staff pengajar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Hal
    tersebut dikatakan Chumaedi disela kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat di Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XI Kabupaten Garut beberapa waktu lalu.

    Chumaedi mengungkapkan, banyak keluhan dari pihak sekolah mengenai kurangnya tenaga pengajar.

    Jadi ada dalam satu sekolah , hanya ada satu kepala sekolah PNS dan sisa nya adalah pegawai honorerungkap Chumaed.

    Minimnya jumlah tenaga pengajar berstatus PNS menurut Chumaedi, disebabkan oleh tidak sebandingnya lulusan sarjana pendidikan yang sesuai dengan spesifikasi.

    Dibutuhkan pendidikan atau seminar kepada tenaga pengajar untuk jurusan atau mata pelajaran tertentu. Seperti keahlian computer, guru olahraga, bahasa inggriskata Chumaed.

    Selain itu Ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan kordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengatasi permasalahan tersebut. (rp/hs)***

    Kontraktor PT. Trijaya Permai Dinilai Tak Becus Kerjakan Pembangunan Masjid Raya Riau

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau tahun anggaran 2018 telah menguncurkan dana APBD senila Rp50 miliar untuk pelaksanaan pekerjaan fisik "Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau", dengan kontraktor pelaksana PT. Tri Jaya Permai (TJM). Dimana pada tahun anggaran 2017 sebelumnya, juga telah menelan dana APBD sebesar Rp4,7 miliar yang saat itu dikerjakan PT.Bahana Prima Nusantara (BPN).

    Proyek yang menggunakan uang rakyat kurang lebih Rp55 miliyar itu, cukup memprihatikan, karena disinyalir proses pelaksanaannya dilapangan menyimpang dari Shop Drawing sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja awal.

    Menurut Edison selaku aktivis LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI), lembaganya mendapatkan laporan dari masyarakat dan juga dari pihak pekerja, bahwa Pekerjaan fisik pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau diduga tak sesuai spesifikasi, diakibat rekanan kontraktor terlalu memburu waktu serah terima pertama Provisional Hand Over (PHO). sehingga volume pengerjaan dilapangan terindikasi menyimpang, jelas Edison kepada media, Sabtu (20/04/19).

    Sesuai hasil investigasi team LSM PEPARA-RI dilapangan pada Pekerjaan Fisik Masjid Raya Provinsi Riau ditemukan banyak kejanggalan yang menjurus pada penyunatan volum kerja, seperti pengerjaan pemasangan Batu Apung dalam seluruh ruangan Masjid diduga tak dilakukan pemasangan Stek Kolom Beton, katanya. 

    Selain itu, proses pekerjaan kolom praktis juga dinilai asal dikerjakan oleh rekanan kontraktor, seperti campuran bahan material yang digunakan diduga hanya pasir dan semen tanpa menggunakan krikel. Lebih parahnya lagi kata Edison, kolom praktis yang dipasang diduga tak adanya ketahanan, dikarenakan tidak mengikat pada balok sloof atas, ungkapnya.

    Edison kepada media lebih dalam menjelaskan," terkait pembangunan rumah tuhan (PRT) itu, atau Masjid Raya Provinsi Riau tersebut. LSM PEPARA-RI telah melayangkan surat klarifikasi dan juga surat Permohonan Informasi (PI) tertanggal 01 April 2019 kepada Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, guna mempertanyakan terkait adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut dilapangan. Namun disayangkan, Dinas terkait tidak meresponnya.

    "Minggu pekan, kita LSM PEPARA-RI akan layangkan surat keberatan atas tak ditanggapinya permohonan informasi (PI) kepada Dinas PUPR Riau terkait pelaksanaan kegiatanya dilapangan, yang juga nantiknya salah syarat melengkapi penyelesaian sangketa informasi yang akan disampaikan ke Komisi  Informasi Provinsi Riau (KIP) yang beralamat Jalan Gajah Mada No.200 Pekanbaru. Karna dalam hal ini,  sangat disayangkan Dinas PUPR Riau dinilai gagal paham memahami undang- undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," tandas Edison.

    Dalam pelaksanaan proyek strategis Pemprov Riau itu yang dikerjakan PT. Tri Jaya Permai (TJP) tahun anggaran 2018, Edison menuturkan, bahwa lembaganya telah berusaha klarifikasi kepada rekanan kontraktor melalui atas nama Iwan.

    Dikatakanya, Iwan tak bisa berikan keterangan terkait kegiatan tersebut, karna (Iwan_red) hanya sebagai anggota biasa dari kontraktor pelaksana. Menurutnya, yang lebih berkompiten langsung kepada pak Eli selaku pengawasan atau kepercayaan dari PT. Tri Jaya Permai (TJP), ungkap Edison meniru percakapan dengan Iwan, Sabtu pagi (20/04).

    Hingga berita ini naik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Ir Dadang Eko Purwanto, saat dihubungi melalui handphone miliknya saat tak diangkat. Demikian rekanan kontraktor PT. Tri Jaya Permai saat dihubungi awak media, juga tak terjawab ***(Mona/Ans)
     
    Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
    Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Berantas
    Proudly powered by Berantas