Headlines News :

    Penyemprotan Anti Virus Covid-19 oleh Polsek Rengat Barat dan Kecamatan

    HARIANBRANTAS, INHU- Untuk mengantisipasi virus COVID 19 atau Virus Corona, Polsek Rengat Barat, Camat, Manggala Gni KLHK Inhu, Lurah dan masyarakat melakukan penyemprotan Disinfektan untuk Kelurahan Rengat Barat Kecamatan Rengat Barat Pematang Reba Kabupaten Inhu.

    Sebelum melakukan Penyemprotan, Camat dan Polsek Rengat Barat Kompol B. Tigor Kambise Huta Gaol memberikan Pengarahan kepada Tim penyemprot yang dihadiri oleh: Polsek Rengat Barat, Camat beserta kru, Danramil Rengat Barat Pelda Herman Waluyo, Lurah Rengat Barat Sudarman SE, Tim Manggala Agni KLHK, Satpol PP beserta masyarakat.

    Kompol B Tigor Kambise Huta Gaol mengatakan " mari bekerjasama untuk melawan virus COVID 19 secara bersama sama. Kita lakukan penyemprotan Disinfektan dilingkungan Kelurahan Pematang Reba.

    Kerjasama penyemprotan secara bersama di kelurahan gunanya, untuk memutus mata rantai virus Corona pada masyarakat. Terkait larangan Pihak Kepolisian berkumpul kumpul bagi masyarakat bukan kita tidak suka tapi hanya untuk memutus mata rantai saja.

    Virus Corona bila sudah bersih dan kita semprot maka virus akan jatuh ke tanah itu yang akan kita laksanakan saat ini. Mari kita bergerak mengisi tabung disinfektan dengan air di Pos Lantas Simpang Paten. Dari sana dibagi 4 arah penyemprotan ujarnya.

    Henry Camat Rengat Barat mengatakan" Semoga  Kerjasama Pemerintah dengan Aparat Kepolisian dan Tentara beserta masyarakat ini berjalan dengan baik. Kita semprot kehalaman rumah masyarakat dan bila perlu semprotkan pintu rumah dan kaca jendela rumah sambil berjalan.


    Tim penyemprot ada 22 orang sesuai banyaknya tabung atau pompa yang tersedia. Kita akan ikuti penyemprotan di sekitar kelurahan, semoga virus COVID 19 berkurang setelah kita semprot ujarnya. 31/03/20. Pinten S.

    Bukti Cinta Sumbar, Jend Pol Fakhrizal Salurkan Ribuan Masker

    HARIANBERANTAS, SUMBAR- Jenderal polisi urang awak Irjen Pol Fakhrizal diacung jempol mencintai kampung halaman SumateraBarat (Sumbar) ditengah bencana wabah virus Corona atau Covid-19 di indonesia termasuk Sumbar saat ini, hingga terjadinya kelangkaan masker.

    Melihat kampung halaman dilanda wabah virus berbahaya, Fakhrizal mengirimkan puluhan ribu masker ke sejumlah daerah di Sumbar.

    Kota Pariaman menerima kiriman masker dari Jendral Fakhrizal sebanyak 5.000 masker, langsung didistribuskan ke Rumah Sakit, Puskesmas, petugas Posko penanganan COVID-19 Kota Pariaman dan masyarakat, hingga puluhan ribu masker lainya nanti akan disebar di beberapa RS yang ada di wilayah Sumbar.

    "Masker ini dikirim menggunakan Cargo Garuda Indonesia yang tiba tadi pagi, dan langsung kita distribusikan untuk Rumah Sakit terlebih dahulu, seperti RSUD Pariaman sebanyak 2.000 buah, dan RSUD Sadikin 1.000 buah," ujar Herlison, salah seorang Relawan dari irjen Pol Fakhrizal, Sabtu (28/3/20).

    Selain RSUD, pihaknya juga memberikan masker kepada 7 Puskesmas yang ada di Kota Pariaman, sebanyak 200-250 buah, dan sisanya untuk para petugas di Posko penanganan Covid-19, mulai dari TNI, Polri, BPBD dan Satpol PP Kota Pariaman, serta masyarakat.

    "Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat untuk situasi saat ini, mengingat kelangkaan masker untuk petugas medis di rumah sakit, petugas di lapangan dan masyarakat banyak," ujarnya.

    Bantuan masker ini, merupakan bantuan tahap awal yang akan diberikan oleh irjen Pol Fakhrizal, 
    sebagai wujud kepedulian dirinya atas Covid-19 yang telah menjadi pandemi, nanti akan datang lagi bantuan masker dan APD yang sedang dipesan.

    "Bantuan ini murni untuk kemanusian, karena kami melihat memang sangat minimnya stok masker dan APD untuk tenaga medis, sehingga kami lakukan aksi sosial ini", jelasnya.

    Bantuan ini seperti oase di padang pasir, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh para personil dan petugas medis, baik di RSUD maupun dari Puskesmas, para petugas tim gabungan TNI, Polri, BPBD dan Satpol PP & Damkar, yang sangat membutuhkan masker ini.

    "Saat ini kami di RS sedang kehabisan stok, dan dengan bantuan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kami petugas medis dalam melaksanakan tugas melayani pasien suasana mewabahnya COVID-19," ungkap salah satu Dokter di RSUD Pariaman.

    Sementara, kepala Puskesmas Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, Maili Susiyeti mengatakan bahwa di Puskesmas yang dipimpinya, masker ini sudah tidak tersedia lagi, karena itu dirinya berharap agar bantuan masker dan APD dapat segera didatangkan.

    "Kita sangat kewalahan dengan situasi bencana virus Corona ini, sehingga kami kehabisan masker, dan tidak mempunyai APD yang layak, karena itu, kami berinisiatif untuk membuat sendiri APD apa yang kami bisa dengan memanfaatkan apa yang ada, untuk melindungi diri para petugas kami," ungkap Maili Susiyeti.(rls/Darlin)

    Cegah Virus Covid-19, Kapolda Kepri Tinjau Kesiap Siagaan Karimun

    HARIANBERANTAS, KARIMUN- Kapolda Kepri dan Karoops Polda Kepri tiba di Bandar Udara Raja Haji Abdullah dijalan Sei Bati Karimun, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. sekira pukul 10.30 wib, Jum’at (27/3/20).

    Kedatangan Kapolda Kepri IRJEN POL Andap Budhi Revianto S.I.K di dampingi oleh KARO OPS Polda Kepri KOMBES POL Yerry Oskag S.I.K tersebut dalam Rangka Kunjungan Kerja Kapolda Kepri di Polres Karimun.

    Kegiatan asistensi ini dilaksanakan di ruang rapat utama polres karimun, pada saat Kapolda Kepri tiba di Polres Karimun dilaksanakan sterilisasi dengan dilaksanakan penyemprotan disinfektan diruang khusus yang sudah disiapkan Polres Karimun dilanjutkan pengecekan suhu tubuh.

    Dalam kegiatan asistensinya Kapolda Kepri memberikan arahan kepada Forkopimda tingkat II menyikapi perkembangan pencegahan penyebaran covid-19 dan apa saja yang harus dikerjakan.

    Kapolda Kepri juga menghimbau agar masyarakat tetap menjaga batas fisik atau physical distancing dalam beraktivitas sehari-hari.

    "Kita bersama-sama melakukan pencegahan dari langkah preventif dan preemtif, salah satunya physical distancing," katanya. 

    Kemudian, lanjut Kapolda Kepri, jika tidak penting jangan keluar rumah, Kami juga sudah melengkapi sentral pelayanan publik dalam pencegahan penyebaran wabah covid-19, seperti yang sudah dilaksanakan di Polres Karimun.

    Setelah kegiatan asistensi di Polres Karimun, Kapolda Kepri melaksanakan tinjauan ke posko ops aman nusa II di pelabuhan Domistik dan Internasional dan posko indoor gor Badang Perkasa untuk melakukan peninjauan terhadap tempat isolasi TKI yang dideportasi dari Malaysia.

    Sekira pukul 15.00 Wib Kapolda Kepri beserta rombongan meninggalkan Bandara Raja Ali Haji Abdullah karimun menuju ke Batam.

    Dalam Kegiatan kunjungan kerja Kapolda Kepri tersebut dihadiri Bupati Karimun Dr. H Aunur Rafiq S,SOS M,Si, Sekda Kabupaten Karimun Drs. Muhammad Firmansyah M,Si, Ketua DPRD Kab. Karimun M Yusuf Sirat S,IP, Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto SH, S.I.K, MH, Danlanal Tbk/ LETNAN KOLONEL LAUT (P) Mandri Kartono. MTR. HANLA. M.M, Dandim 0317/Tbk LETNAN KOLONEL (INF) Denny S.I.P, Kajari Karimun Rahmat Azhar, SH, MH serta Kepala Dinas Kesehatan Karimun Drs Rakhmadi. ( Rini )

    Demi Menghindari Wabah Virus Covid-19, PN Rengat Laksanakan Sidang E-Court

    HARIANBERANTAS, INHU- Pengadilan negeri rengat (PN) dan kejaksaan indragiri hulu menggelar sidang perdana berbasis online menggunakan sarana video konfrence (E-court). Hal ini guna mencegah penyebaran wabah Covid-19 atau virus corona.

    Ada 16 perkara yang disidangkan hari ini, ujar humas pengadilan negri rengat Imanuel MP sirait SH kamis (26/03/20). Namun semua perkara tersebut digelar secara vidio confrence (vicon).

    Sidang berbasis online ini belum dapat ditentukan sampai kapan dilaksanakan dan waktu yang belum dapat ditentukan tuturnya.

    Ditambahkan Imanuel, ketika sidang digelar terdakwa tetap berada dirumah tahanan, jaksa penuntut umum (JPU) berada dikantor kejaksaan dan kita sendiri tetap berada diruang sidang pengadilan rengat. Dan untuk keterangan para saksi kita tetap mengambil di PN rengat, ini kita lakukan demi kelancaran tugas negara terutama menjaga merebahnya penularan virus corona ujarnya.

    Ditempat yang berbeda, kejari indragiri hulu Hayin Suhikto SH MH melalui kasi intel jaksa sekaligus humas kejari rengat Dwi saputra SH membenarkan sidang online tersebut. Hal ini kita lakukan untuk mengejar sidang dan mengantisipasi masa penahanan para terdakwa yang belum habis paparnya.

    Ada beberapa kabupaten dipropinsi riau yang menggelar sidang berbasis video konfrence (vicon) jelasnya.

    Adapun kabupaten (daerah) yang melaksanakan nya yaitu kabupaten Kampar, Pekanbaru, Dumai, Pelalawan dan Bengkalis.

    Sidang diselenggarakan kejaksaan indragiri hulu, pengadilan negri rengat dan Rutan kelas II B rengat. Hal ini kita lakukan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 atau social distancing, dan untuk sidang tersebut adalah agenda sidang dakwaan, tuntutan dan pemeriksaan saksi tutupnya.(S.Barat)

    Ketua FPII Setwil Riau Resmi Dipimpin Demo Setelah Ismail Mundur

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Pimpinan Pusat Forum Pers Independent Indonesia (FPII) terbikan surat keputusan (SK) pengangkatan ketua Setwil Riau  Nomor : 036C/PK/FPII-RIAU/III/2020 tanggal 25 Maret 2020.

    Secara resmi Struktur Kepengurusan Sekretariat Wilayah (Setwil) Riau mengalami perubahan. Dimana sebelumnya ketua FPII Setwil Riau dipimpin oleh Ismail Sarlata beralih dipundak Demo Sumarak.

    Pindahnya pucuk Pimpinan (Ketua) tersebut disebabkan ketua FPII Setwil Riau Ismail Sarlata telah melayangkan surat pengunduran diri kepada presidium FPII pusat dengan alasan fokus dengan pengobatan.

    Adapun perubahan struktur kepengurusan ini sudah sesuai AD/ART FPII, dan terakhir mengadakan rapat luar biasa di Kantor Sekretariat FPII Prov. Riau di Jalan Budi Utomo I Riau, Minggu (22/03/2020).

    Rapat luar biasa tersebut turut hadir Ketua Presidium FPII Pusat, Kasihhati. 

    "Adapun pergantian Ketua dari Ismail Sarlata ke Demo Sumarak Sigalingging dikarenakan sedang menjalani proses pengobatan sehingga menyampaikan pengunduran diri secara tertulis" Kata Sekretaris FPII Setwil Riau, Suriani Siboro dalam release yang diterima awak media, Rabu (25/03/2020).

    Secara terpisah, Ketua Presidium berharap supaya Ketua Setwil FPII Riau yang baru agar lebih semangat dan harus lebih maju dan lebih baik lagi agar FPII berkembang di Provinsi Riau.

    "Kepada Demo Sumarak dan Pengurus Setwil lain, Bangun dan besarkan FPII di seluruh wilayah Riau. Pinta Kasihati

    Sumber : FPII SETWIL RIAU

    Demi Kebaikan Organisasi Pers, Ismail Resmi Serahkan Tongkat Kebesaran FPII Setwil Riau ke Demo

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Perpindahan kepemimpinan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) FPII Setwil Riau diduga ada aroma tidak sedap yang tidak sinkron antara pengurus dan anggota. Sebab beredar isu bahwa dalam tubuh FPII Setwil Riau sendiri hampir tidak ada ketua dan anggota semuanya ketua dan pengambil kebijakan.


    Isu tersebut dibantah oleh mantan ketua  Sekratriat Wilayah (Setwil) Riau Ismail Sarlata. Menurutnya, pengunduran dirinya dari ketua FPII murni inisiatif pribadi agar fokus berobat. Namun, fakta berbicara bahwa baru seumur jagung kehadiran FPII di riau sudah terjadi pergantian.

    Kepada awak media Ismail berharap dengan adanya pemimpin FPII yang baru, roda organisasi bisa berjalan dengan baik. Ismail juga berharap kepada seluruh anggota agar saling menghargai pemimpin dan anggota lainnya serta menjalankan roda organisasi sesuai aturan yang ada.

    Bila ada kebiasaan yang tidak sesuai aturan selama ini, semoga di kepemimpinan yang baru semua anggota menunjukkan bahwa memiliki pemimpin untuk membawa  berubahan. Harap Ismail.

    Ismail menyarankan kepada seluruh pengurus dan anggota FPII Setwil Riau agar lebih banyak belajar berorganisasi lebih lagi serta ikuti alur aturan yang berlaku. Ini saya sampaikan agar FPII kedepan menjadi organisasi yang di pandang oleh siapa saja.

    Saat ini ketua Setwil FPII resmi dipimpin oleh Demo Sumarak sesuai SK yang baru diterbitkan dan ditetapkan di Jakarta, Rabu (25/3/2020)

    Diterbitkannya SK baru untuk Demo Sumarak dibenarkan Ismail Sarlata ketua sebelumnya dengan SK yang diterbitkan dan ditetap di Jakarta Desember 2019 lalu. 

    "Benar" Jawabnya saat ditanyai awak media via seluler pribadinya Riau, Rabu (25/03/2020)

    " Setelah saya mundur akan diterbitkan SK yang baru untuk kepengurusan FPII Setwil Riau tersebut." Ucap Ismail Sarlata.

    Saat dipertanyakan apa alasan diterbitnya dan ditetapkan SK baru kepengurusan FPII Setwil Riau yang baru, sementara kepengurusan masih baru 3 (tiga) bulan baru usai dilantik dan belum dapat memberikan LPJ kepada kepengurusan pusat yang muncul suatu pertanyaan bagi kalangan Pers di Riau bahkan di kalangan Pemerintah dan masyarakat dan akan memuncul suatu pikiran negatif baik itu terhadap pengurusan setwil bahkan ke pusat.

    Pergantian kepengurusan Setwil Riau yang baru, Saya harap itu suatu hal yang biasa. Dan itu atas permohonan dan permintaan saya sendiri bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa, melainkan saya ingin fokus menjalankan pengobatan yang saya jalani saat ini.papar Ismail Sarlata

    " Siapapun yang menjalankan roda Organisasi Pers,maka saya tetap memberikan dukungan Moril. Saya berharap kehadiran FPII di Riau, memiliki Visi dan Misi yang tidak lain untuk memberikan hak kepada rekan-rekan Pers yang mendapatkan tindakan dugaan kriminalisasi dari pihak manapun."

    Kemunduran diri Saya, saya tekankan bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa melainkan atas kehendak saya sendiri yang tidak lain Saya ingin fokus menjalankan pengobatan yang saya jalani saat ini yang tidak mungkin Saya paparkan pada publik akan sesuatu yang bersifat privasi Saya.

    Mohon teman-teman se-profesi untuk menghormati keputusan saya,tidak mencari apa faktor penyebabnya dari kemunduran diri saya. Keputusan Saya mengundurkan diri hendaknya tidak menjadi unsur lain yang dapat merugikan siapapun maupun pihak manapun baik itu atas nama pribadi Saya, maupun organisasi serta pengurus-pengurus Setwil dan Korwil yang sudah terbentuk di Riau ini, pinta Ismail Sarlata pada awak media lewat via seluler pribadinya. 

    Harapan Saya untuk seluruh pengurus baik yang ada di Setwil maupun pada Koorwil (Koordinator Wilayah) untuk tetap menjalani visi dan misi dari pada FPII, dan berjalanlah seperti biasanya dan untuk tetap taat pada AD/ART yang ada, harap Ismail Sarlata ***(tim/red)

    Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ibunda Presiden RI Jokowi Tutup Usia

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ibunda Presiden RI Joko Widodo Tutup Usia hari ini Rabu (25/03/2020) sekitar pukul 16.45 Wib sore.

    Ibunda tersayang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Sudjiatmi tutup usia di RSAD Gatot Subroto

    Alm Sudjiatmi meninggal di usia 77 tahun setelah mengalami sakit kanker selama 4 tahun terakhir.

    Alm Sudjiatmi meninggalkan 4 orang anak salah satunya Joko Widodo (Presiden RI selama dua periode).

    Sejumlah tokoh melayat ke rumah duka di solo jawa tengah untuk mendoakan alm.

    Selama hidup alm Sudjiatmi dikenal sangat baik dan menjadi inspirator Presiden RI Jokowi dalam mengemban amanah rakyat untuk memimpin Indonesia selama dua periode.

    Masyarakat indonesia merasa kehilangan atas kepergian almarhumah ibunda Jokowi. Sebab alm dikenal cukup baik sejak sebelum anak pertamanya menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    Sementara presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk tidak datang kerumah duka untuk mengantisipasi wabah virus corona (Covid-19) yang mendunia saat ini.

    "Saya minta seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak datang ke rumah duka dan mohon doanya dari rumah masing-masing saja" Pinta Jokowi di Solo Jawa Tengah. 

    Semoga amal ibadah Alm Sudjiatmi diterima allah yang maha kuasa.dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. (redaksi)

    Demi Rakyat, DPRD Riau Alihkan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Untuk Biaya Penanganan Corona

    HARIANBERANTAS,  PEKANBARU- Ketua DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet mengatakan, anggaran perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Riau ke luar dialihkan ke anggaran penanggulangan penyebarluasan virus corona di Provinsi Riau. 

    "Untuk perjalanan dinas keluar negeri, ditunda dulu untuk sementara mengingat persoalan Covid-19 atau corona ini", ujar Indra Gunawan Eet, Rabu (25/03/2020) saat dihubungi via seluler.

    Besar anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Riau menelan dana rakyat sebesar Rp16 miliar.

    Indra Gunawan Eet (IGE) alias Engah IGE juga menegaskan, anggaran pengadaan mobil pimpinan DPRD Riau juga ditunda dulu. 

    "Anggaran pengadaan mobil Pimpinan DPRD Riau juga ditunda dulu", tegas Engah IGE.

    Anggaran pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Riau menelan dana rakyat sebesar Rp10 miliar.

    Untuk itu anggaran nantuan Covid-19 tidak disalah gunankan sebab Komisi Pemberantasan Korupsi telah menegaskan hukuman mati, dilansir dari Kumparan, Pemerintah terus memprioritaskan penangkalan wabah virus corona. 

    Untuk itu, pemerintah memberikan alokasi anggaran khusus untuk penanganan untuk virus asal China ini.

    Alokasi anggaran tersebut nantinya akan dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga independen ini akan berfungsi mengawasi aliran dana untuk penanggulangan virus corona hingga memberikan hukuman mati bagi koruptor. **(rl/red)

    Polres Inhu Tangkap Pemilik Narkoba Warga Dusun Tua

    HARIANBRANTAS, INHU- Polres Inhu Ringkus Warga Dusun Tua Pelang Indragiri Hulu pemilik Narkotik jenis Sabu,. Seorang pemilik Narkoba warga Dusun Tua Pelang Kecamatan Kelayang inisial US alias UU ( 45), berhasil diringkus akibat di duga menyimpan narkoba jenis shabu.

    Penangkapan berlangsung, pada Ahad (22/3-2020). Demikian Kapolres Inhu AKBP Efrizal S.IK Melaui Paur Humas Polres Inhu Aipda Misran awak media Selasa (24/03).

    Penangkapan ini berawal dari informasi  masyarakat ke anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu, diduga sering terjadi transaksi narkoba di daerah Desa Dusun Tua Pelang tersebut.

    Sehingga dilakukan pengembangan oleh Kasat Res Narkoba AKP Jalifer L. Toruan S.AP, dan memerintahkan KBO Sat Res Narkoba IPTU Agi Vidat Ketaren, S.Sos dan Kanit Sat Res Narkoba IPDA Doni Fitria, beserta team untuk melakukan penyelidikan, ternyata benar kejadian tersebut.

    Hasil penangkapan, ditemuka  ada barang bukti di Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) seperti 1. 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berbagai ukuran berisi diduga narkotika jenis shabu bruto 9,33 gram, 1 unit Hp Nokia warna Biru, 2 buah kotak hitam, 1 pack plastic pembungkus, dan Uang tunai sebesar Rp.2.835.000.” pungkas Misran. Saat ini pemilik Narkoba sudah dibawa ke Polres untuk proses hukum selanjutnya. 24/03/20. Pinten S.

    Cek Persiapan Anti Virus Corona, Anggota DPRD Inhu Kunjungi Pemcam Batang Gansal

    HARIANBERANTAS, INHU- Anggota DPRD Kabupaten indragiri hulu (inhu) dapil II, Martimbang Simbolon berkunjung kebeberapa instansi dikecamatan batang gansal.

    Adapun instansi yang dikunjungi oleh Martimbang yakni kepolisian sektor (polsek) batang gansal, pemerintah kecamatan batang gansal dan puskesmas batang gansal selasa (24/03/20). 

    Ya, saya berkunjung ke tiga intansi tersebut dalam waktu yang berbeda namun hari yang sama ujar Martimbang simbolon. Tujuan kunjungan saya untuk berkoordinasi dengan kepolisian sektor batang gansal, kecamatan batang gansal dan puskesmas batang gansal serta kepala desa batang gansal guna pencegahan virus corona, dan  mengimbau masyarakat untuk tidak panik terhadap mewabahnya Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia jelas Martimbang. 

    Martimbang yang duduk di komisi II tersebut meminta masyarakat agar tetap tenang dan selalu menjaga kebersihan diri dalam menghadapi wabah Virus Corona tersebut.
    Kita ketahui virus ini (covid-19) sangat cepat penyebarannya, walau seperti itu kita (masyarakat-red) tidak perlu panik dalam menyikapinya, jaga selalu kebersihan diri kita dan hindari kontak langsung dengan banyak orang untuk mencegah penyebarannya," kata Martimbang selasa (24/03).

    Anggota DPRD dari fraksi partai Perindo  tersebut juga meminta masyarakat untuk mengikuti anjuran atau himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk pencegahan penyebaran Virus Corona.

    "Kita (masyarakat) juga harus patuhi himbauan yang ada seperti larangan sementara terhadap kegiatan yang melibatkan masa, kegiatan kebaktian, pesta maupun larangan bepergian jika tidak mendesak untuk cegah penyebaran virus ini," pintanya.

    Martimbang pinta Dinas Kesehatan pemerintah kabupaten indragiri hulu melalui puskesmas batang gansal untuk lakukan sosialisasi dan pencegahan penyebaran Virus Corona secara masif dan berkesinambungan hingga pelosok daerah agar seluruh masyarakat dapat terhindar dari wabah virus yang mematikan ini.

    "Saya juga pinta kepada pak camat, dan pak camat juga sudah memerintahkan kepala desa agar mendata seluruh masyarakat yang masuk ke wilayah batang gansal, sebab ada sebanyak 19 orang warga kecamatan batang gansal masuk dalam orang dalam pantauan (ODP).  sebab wialayah kita ini jalan lintas timur untuk bepergian keluar daerah. Dan meminta kepada kepala desa juga  untuk gencar dalam lakukan sosialisasi dan pencegahan sampai pelosok pelosok desa untuk memaksimalkan pencegahan ini," jelasnya.

    Terakhir Martimbang Simbolon yang akrab dipanggil dengan Bolon tersebut  juga mengajak Bhabinkantibmas melalui polsek batang gansal agar pro aktif juga untuk sosialisasi kepada masyarakat dalam pencegahan virus ini. 

    Saya mengajak masyarakat untuk selalu berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada yang Tuhan Yang Maha Esa agar dapat terhindar dari wabah Virus Corona.
    Selain menggunakan masker di tempat-tempat umum, hindari pula memegang benda-benda yang rentan dipegang publik. Ini adalah usaha kita untuk mencegah penularan Virus Corona," kata Martimbang Anggota DPRD partai Perindo dapil II ini.

    "Virus ini juga ciptaan Tuhan, jangan lupa kita terus panjatkan doa meminta perlindungan-Nya agar terhindar dari segala musibah dan dilindungi dari wabah virus corona," pungkasnya.(S.Barat)

    Cegah Virus Covid-19, PT.TPP Lakukan Pengecekan Terhadap Karyawannya

    HARIANBERANTAS, INHU- Untuk mencegah masuknya virus Corona (Covid-19), PT. Tunggal Perkasa Plantation (TPP) melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh lokasi perusahaan dan juga ruangan kerja jumat (20/03/20).

    Kegiatan penyemprotan dipimpin oleh COD Tunggal Perkasa Plantation Hadi Sukoco yang diikuti para pejabat serta seluruh jajaran staf perusahaan.

    Hadi Sukoco mengatakan kegiatan penyemprotan disinfektan ini sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan dan masyarakat yang berkunjung ke PT. Tunggal perkasa Plantation.

    Bahkan penyemprotan ini lanjut Hadi, sebagai salah satu langkah kewaspadaan dan menjalankan prosedur pencegahan untuk mencegah masuknya virus Corona (Covid-19) di lingkungan perusahaan.

    Selain itu, tambah Hadi. dalam mencegah masuknya Covid-19, pihaknya (perusahaan-red) juga menyediakan hand sanitizer  di setiap ruang dan kerja, serta mengajak seluruh karyawan selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan kebersihan lingkungan di sekitarnya.

    Bukan hanya itu ujar Hadi, dimana pengunjung dan tamu yang akan memasuki area perusahaan harus mengikuti pemeriksaan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer.

    pemeriksaan suhu tubuh dan pemberian hand sanitizer kepada seluruh karyawan dan masyarakat yang bertamu ke perusahaan merupakan bentuk antisipasi pencegahan penyebaran virus Covid-19 atau virus Corona.

    Kemudian apabila ada yang suhu tubuhnya tinggi atau demam, karyawan dan masyarakat yang berkunjun akan kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut tutup Hadi Sukoco. (S.Barat)

    Pelajar MTS Hanyat, Tim Basarnas Terus Lakukan Pencarian

    HARIANBERANTAS, INHU- Tim Basarnas gabungan dibantu oleh beberapa ormas Pemuda dan masyarakat berhasil menemukan satu korban lagi yang terseret arus Sungai indragiri akhirnya ditemukan sabtu (21/3/20). korban yang merupakan pelajar kelas 1 MTS nurul fallah air molek 1 kecamatan pasir penyu atas nama Raja fidel aditya (13) warga wonojero kelurahan air molek 1.

    Raja fidel ditemukan dalam keadaan tak bernyawa sekitar pukul 15.15 WIB, disungai indragri sekitar 500 meter dari tempat kejadian.

    Seperti diketahui, empat orang Siswa SD diduga hanyut terbawa arus Sungai indragiri yang lokasinya persis di belakang pasar lama pasiran air molek kecamatan pasir penyu.

    Kapolres indragiri hulu AKBP Efrizal S.Ik melalui PS Paur humas AIPDA Misran mengatakan, Sebelumnya korban atas nama Agil maulana aprizul anak dari pasangan Zulkarnaen dan wani serta Farel dwi praji anak dari Jimi dan yanti sudah ditemukan masyarakat jumat (20/03) sekitar pukul 16.30 wib.

    Kita telah menemukan satu korban lagi atas nama Raja fidel aditya lanjut Misran, dan masih ada satu korban lagi dari empat yang belum kita temukan yaitu atas nama Gaza siswa SD 002 air molek anak dari pasangan Robi dan Sinta. Kita dari Tim gabungan Basarnas akan terus melakukan pencarian.

    Mudah-mudahan kita cepat menemukan korban tersebut dan tak lupa ucapankan terimakasih banyak kepada para relawan Ormas terutama kepada masyarakat atas keterbukaan partisipasinya turut serta dalam melakukan pencarian imbuh Misran.(S.Barat)

    Diduga 23 Tahun Ilegal, PT. WMI Bebas Melegang

    HARIANBERANTAS, INHU- Pada dasarnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit di indonesia dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan masyarakat terutama devisa negara melalui pekerjaan yang produktif. 

    Disamping itu, pembudidayaan ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai saing. Memacu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, serta memaksimalkan sumber daya alam.

    Bukan dengan perusahaan yang satu ini, PT. Wahana Mandiri Indonesia (WMI) yang terletak didesa paya rumbai kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu ini sudah berdiri sejak tahun 1997 atau 23 tahun lalu, namun sampai saat ini belum ada mengantongi legalitas terutama Izin Usaha Perkebunan (IUP).

    Anehnya, perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan ini sampai dengan saat ini tidak tersentuh oleh hukum dan pemerintah. Kenapa tidak.? PT. WMI selalu mengandalkan STDP dari ribuan hektar yang dipecah-pecah oleh dinas perkebunan.

    Padahal jelas dalam aturan perundang-undangan no 39 tahun 2014 tentang perkebunan. bahwa IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang yaitu bupati/walikota dan wajib dimiliki oleh usaha perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. peraturan mengenai izin usaha perkebunan mengacu pada peraturan menteri pertanian no 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. 

    Dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan.

    Menguaknya rahasia perusahaan WMI kepada masyarakat yang selama ini sudah mengangkangi undang-undang dan merugikan negara menjadi buah bibir dan perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat. Banyak kecaman dari masyarakat dan mengutuk berat perusahaan ini.

    Kecaman ini juga ditanggapi oleh sekretaris komisi II DPRD inhu Martimbang simbolon, kita (Dewan) sangat menyayangkan Hal ini. Dimana PT. WMI sudah berdiri sejak 1997 namun tidak mengantongi izin apa pun terutama IUP jelas Martimbang, kita meminta instansi terkait dalam Hal ini DPMPTSP dan juga dinas perkebunan untuk mengawasi perusahaan yang tanpa memiliki badan hukum yang menggarap dan mendirikan perusahaan tanpa izin.

    Perusahaan yang menguasai lahan hingga ratusan hektar atau ribuan hektar lanjut Martimbang, harus memiliki usaha perkebunan (IUP) serta berbadan hukum. Sebab ada juga undang-undang pidana nya lho sebutnya, melakukan kegiatan perkebunan tanpa memiliki izin dijerat pasal 107 UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan. 

    Kalau memang benar mereka belum mengantongi izin, kita akan Hearing dan akan meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait agar menindak tegas perusahaan yang nakal yang tidak taat kepada aturan atau undang undang yang berlaku. Kita akan susun Tim dan waktu kapan kita akan turun Sidak kelapangan tutup Martimbang. (S.Barat)

    DLH Inhu Dorong Pedulian Kesehatan

    HARIANBERANTAS INHU– Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kabupaten Indragiri Hulu, melahirkan rasa peduli hidup sehat dengan cara bergotong royong juga merupakan pengamalan pancasila.

    Sila ke TIGA berbunyi persatuan indonesia, tanpa adanya persatuan mustahil akan terlaksana gotong royang juga kerja bakti, demikian disampaikan Kepala DLH Kabupaten Indragiri Hulu Ir.Selamat MM pada awak media Jumat Barokah,(20/03/20).

    Demikian juga dengan sila ke LIMA, lanjut Selamat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, dimana dalam pengertian nya mengembangkan perilaku atau perbuatan yang sifatnya luhur dimana perbuatan tersebut adalah cermin sikap juga kekeluargaan, senantiasa bersikap adil, menjaga keseimbangan diantara kewajiban dan Hak, senantiasa menghormati Hak-Hak orang lain, gemar memberikan pertolongan dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan kemajuan yang rata serta berkeadilan sosial ujar nya.

    Dijelaskan Selamat, Seluruh fungsional dan para staf Dan termasuk kelompok persampahan juga Ikut serta menyumbang partisipasi melakukan pembersihan yang tersebar disejumlah titik. ada sekitar 180 jumlah personil dikerahkan DLH, dimulai tenaga fungsional, para staf dan kelompok persampahan, dan memakai 7 unit damtruk digunakan untuk pengangkutan sampah.

    Jika lingkungan sehat lanjutnya' merupakan visi utama untuk saling menjaga, sehingga  berdampak baik dengan sekitar lingkangan baik udara .

    Meski demikian, melalui DLH sesuai visi selalu mendorong semangat, bagaimana dapat terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan secara optimal, sehingga tercipta Indragiri Hulu menjadi lingkungan sehat.

    Mari sama-sama membangun rasa peduli untuk sehat, termasuk  masyarakat penting berperan aktif saling menjaga terhadap lingkungannya, sehingga kuman (virus.red) atau hama yang akan mengancam di sekitar, tidak menjadi musuh dan akan menjadi hirupan udara segar.” harapnya.(S.Barat)

    Prapid Plt Bupati Bengkalis Vs Polda Riau Ditolak Hakim

    HARIANBERANTAS,  PEKANBARU- Langkah hukum yang ditempuh Plt Bupati Bengkalis, Muhammad ST MT dalam permohonan Pra Peradilan (Prapid) melawan Polda Riau berakhir pada penolakkan Hakim Tunggal di PN Pekanbaru,  Selasa (24/03/2020)

    Hakim Tunggal Yudissilen SH dalam amar putusannya menyatakan, eksepsi yang diajukan kuasa hukum Muhammad tidak diterima. Hakim justru menerima eksepsi yang disampaikan kuasa hukum Polda Riau selaku Termohon.

    "Menerima eksepsi yang diajukan termohon. artinya, eksepsi yang diajukan pemohon tidak ditolak," kata hakim.

    Hakim dalam pertimbangannya menyebut, ditolaknya permohonan Muhammad berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan Tersangka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mengajukan Praperadilan. Ketidakhadiran Muhammad memenuhi panggilan penyidik dianggap upaya melarikan diri dan tidak mentaati proses hukum yang sedang berlangsung.

    Putusan hakim itu membuat kuasa hukum Muhammad dari Bris & Partners Gusti Made Kartika W SH dan Adih Ernawan SH, kecewa. Dia menilai, hakim mengesampingkan dalil-dalil dan fakta hukum yang sebenarnya.

    "Tentu kami kecewa ya. Namun kita akan melakukan upaya hukum lainnya," tegasnya.

    Untuk diketahui, Muhammad mengajukan Prapid ke PN Pekanbaru karena tidak terima penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi di Tembilahan Dinas PUPR Riau tahun 2013. 

    Saat itu, Muhammad menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

    Hingga rellis berita ini diterima Redaksi, kontak phone Muhammad tak aktif. Dari informasi yang diperoleh Harian Berantas, nasib keberadaan Muhammad hingga kini, tak ubahnya seperti keberadaan Harun Masiku yang telah masuk DPO oleh antirasuah atau KPK beberapa bulan lalu. ***(rls/red)

    DPRD Jabar Tunda Sidang Paripurna Demi Cegah Penyebaran Virus Covid19.

    foto ilustrasi
    Bandung, Harian Berantas – Untuk cegah penyebaran  virus  Covid19, DPRD Jabar menunda Sidang Paripurna .
    Sidang Paripurna ini  semula telah dijadwalkan digelar pada 18 maret 2020, diundur menjadi 30 maret 2020.
    Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar, Haru Suandharu, seluruh aktifitas legislatif dihentikan sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19.
    “Sidang paripurna ditunda, paripurna tentang LKPJ Gubernur Jabar diundur 30 maret nanti, itupun masih terus memantau kondisi dilapangan mengenai virus corona,” kata Heru, Selasa (24/3/2020).
    Menurut Haru, untuk aktifitas rapat fraksi dan komisi pun dilakukan via Whatssap Group.
    “Hampir seluruh anggota DPRD Jabar berada di dapil masing-masing sambil memantau penanganan pencegahan penyebaran virus corona,” jelasnya.
    Meski seluruh agenda paripurna ditunda, Haru memastikan bahwa agenda kerja DPRD Jabar masih berjalan sesuai rencana.***

    Gedung DPRD Jabar Disemprot Disinfektan Untuk Cegah Covid19

    Bandung, Harian Berantas - Seperti diketahui Virus Corona Covid-19 adalah jenis baru yang diduga pertama ditemukan di Wuhan, China, pada Desember 2019.
    Upaya untuk memutus mata rantai penyebaran terus dilakukan Pemerintah Indonesia. Berbagai imbauan, ajakan terus digalakkan untuk mengedukasi warga perihal virus Corona yang telah menginfeksi lebih dari ratusan ribu orang di seluruh dunia ini.
    Jumlah kasus terinfeksi, angka kematian, hingga pasien sembuh masih terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hingga kini, lebih dari 160 negara telah melaporkan temuan kasus positif Covid-19. Mengutip data real-time dari John Hopkins University per Selasa (24/3/2020) pagi, jumlah total kasus infeksi virus corona Covid-19 di dunia telah mencapai 378.287 kasus
    Harapannya tentu, masyarakat makin melek terhadap pandemi ini, yang berujung pada partisipasi aktif untuk ikut terlibat dalam pencegahan penyebaran virus Corona.
    Untuk melakukan langkah tersebut,  jajaran DPRD jabar melakukan penyemprot an cairan disinfektan  diruangan  lingkungan Sekretariat DPRD Jabar Kamis (19/3/2020).
    Menurut Sekretaris DPRD Jabar melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol H Yedi Sunardi SE MSi, penyemprotan disinfektan di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar merupakan salah satu program mendukung antisipasi penyebaran corona.
    “Penyemprotan disinfektan ini mengikuti anjuran dan arahan gubernur Jabar,'' ujar Yedi, belum lama ini. Kata dia, gubernur Jabar menganjurkan seluruh ruangan instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jabar, termasuk Sekretariat DPRD Jabar harus disterilisasi dari pandemi penyebaran virus covid-19.
    Ruangan Setwan yang disemprot, ungkapnya , mencakup lantai II yaitu ruang pimpinan DPRD Jabar, ruang sidang paripurna dan seluruh ruangan lantai II. Begitupun lantai I, yaitu ruangan Komisi I sampai V, ruang para ketua Fraksi, ruang Pansus, ruang Badan Kehormatan, Ruang BP Perda, toilet, ruang loby utama, termasuk ruang wartawan turut disemprot.
    Penyemprotan dilangsungkan juga ke ruang lantai III dan lantai IV, yang merupakan ruang kerja anggota Fraksi PDIP, PKS, PKB, Golkar, Gerindra-Persatuan, Demokrat, PAN dan Nasdem-Persatuan Indonesia. Lalu, ruang kerja sekretariat mulai dari lantai I sampai lantai IV termasuk juga basement (parkir kendaraan) dan kantin DPRD Jabar.(rp)***

    DPRD Jabar Minta Rapid Test Dilakukan Door to Door

    BANDUNG, HARIAN BERANTAS - Menyikapi rapid test massal virus corona (Covid-19), DPRD Jawa Barat (Jabar) berharap agar Gubernur Jabar melakukan rapid test massal dengan sistem door to door.
    Hal tersebut disampaikan ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu. Haru mengatakan bahwa gubernur harus meminimalisir risiko penyebaran dalam rapid test massal ini.
    Pasalnya jika dilakukan di suatu tempat dengan mendatangkan banyak orang yang hendak melaksanakan rapid test tersebut, itu justru dirasa akan memiliki risiko yang lebih tinggi dalam penularan virus tersebut.
    Maka dari itu, di sangat berharap agar pelaksanaan rapid test dapat dilakukan pihak berwenang dengan cara jemput bola atau mendatangi mereka yang hendak dan dianggap perlu melakukan tes tersebut. "Hemat saya sih mendingan gubernur Jabar memerintahkan door to door atau dari pintu ke pintu untuk melaksanakan rapid test," jelasnya.
    Bukan tanpa alasan hal tersebut dikemukakan olehnya, Haru mengatakan bahwa saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk mengumpulkan masyarakat di suatu tempat, juga alangkah baiknya jika rapid test diperuntukan terlebih dahulu bagi mereka yang sudah berstatus ODP ataupun PDP.
    Selain yang telah dinyatakan ODP dan PDP, pejabat pemerintah dan para pembuka agama juga harus didahulukan karena mereka-mereka banyak berinteraksi dengan banyak orang. "Kita ikhtiar mencegah penyebaran, tak perlu di ruang terbuka. Apalagi anjuran WHO sudah bukan social distancing lagi, sekarang sudah ada anjuran physical distancing," jelas Haru.
    "Sesuai dengan sasaran dulu, kaya ODP atau PDP. Lalu ulama, pejabat pemerintah karena banyak berinteraksi dengan banyak orang," jelasnya, Rabu 25 Maret 2020. Sebelumnya Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, telah menegaskan bahwa rapid test massal di Jabar diperuntukan bagi mereka yang masuk dalam tiga Kategori.
    Kategori pertama, yakni masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti orang dalam pemantauan (ODP) yang baru tiba dari luar negeri, yakni pasien dalam pengawasan (PDP) dan keluarga, tetangga, dan temannya, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani Covid-19.
    Kategori kedua, yaitu masyarakat dengan pekerjaan yang berinteraksi sosial sehingga rawan tertular.
    Dan kategori ketiga meliputi masyarakat luas yang memiliki gejala sakit yang diduga penyakit Covid-19. Dugaan tersebut harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan.***

    Anggota DPRD Jabar Ali Rasyid Minta Pemerintah Fokus Pada Corona

    Bandung , Harian Berantas – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Ali Rasyid meminta pemerintah daerah harus gerak cepat melakukan antisipasi penyebaran virus corona di Jawa Barat.
    Menurutnya hal itu penting agar jumlah warga yang terkena virus corona bisa berkurang. Pemerintah juga bisa melakukan pengalihan anggaran dalam upaya menangani penyebaran virus corona di Jawa Barat.  Langkah ini bisa diambil demi menyelamatkan puluhan juta warga Jabar.
    "Salah satu langkahnya bisa merealokasi anggaran di APBD demi kemanusiaan. Potensinya sangat besar. Jangan sampai daerah terus-terusan menunggu pemerintah pusat," kata Ali Rasyid, di Tasikmalaya, Senin (23/3/2020).
    Selain itu Dia meminta agar pemerntah daerah menghentikan sementara pembangunan infrastruktur jalan, alun-alun dan sarana pendidikan. Untuk sementara, Pemprov Jabar diminta fokus menangani virus corona atau Covid-19.
    "Sekarang ini pemerintah harus fokus pada penanganan corona saja. Karena buat apa membangun jalan, alun-alun dan membangun ruang kelas, kalau masyarakatnya tidak terselamatkan," ucapnya.
    Ali mengungkapkan, APBD Jawa Barat saat ini senilai Rp 46 triliun. Jika sekitar Rp 11 triliun dipakai menangani penyebaran virus corona di Jabar, menurut Ali, maka kemungkinan besar akan cukup.
    Dirinya menyarankan pemerintah mangambil langkah untuk  menunjuk rumah sakit rujukan di setiap kabupaten/kota dengan fasilitas yang memadai
    ‘’jangan sampai menunggu hingga korban jiwa berjatuhan baru melakukan tindakan.’’ kata Ali
    Selain langkah diatas, menurut Ali, Pemprov juga harus menyiapkan insentif  tambahan bagi dokter dan perawat yang menangani corona. Sekaligus menyiapkan alat tes kesehatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengecek kesehatannya tanpa harus dipungut biaya.
    "Ketika masyarakat diminta untuk tidak bepergian dan diam di rumah, pemerintah juga harus menyiapkan logistik atau pangan bagi masyarakat. Ini penting dalam upaya menangkal penyebaran virus corona di Jabar," tegas Ali.(rp)***
     
    Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
    Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Berantas
    Proudly powered by Berantas