Headlines News :

    SPBU Batu Gajah Air Molek Makan Korban

    HARIANBRANTAS, INHU- Adanya SPBU di Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Inhu, tempat yang termasuk Stategis untuk melayani Masyarakat yang punya kendaraan roda 2, roda 4 maupun mobil Tontonan menuju ke arah peranap maupun dari peranap ke  Pekan Baru atau ke Rengat selama ini.
    Saat Polisi mengevaluasi korban

    Tapi saat ini menjadi perhatian bagi  Pemerintah yang lebih berperan. Kenapa tidak, pada jam 10. Siang hari Senin 27/1/20 ada seorang pekerja di SPBU BATU  Gajah meninggal dunia di dalam Tangki tanan atau tangki minyak pertalite bernama Qodrisno umur 24 tahun, laki laki agama Islam, alamat Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekan Baru.

    Adapun kronologis kejadian adalah " pada jam 10 siang tanggal 27 januari 2020, Pekerja Jasa Pembersih mau turun Membersihkan Tangki Minyak yang di dalam tanah yang bernama Aldi Nofrizar, tetapi tak sanggup karena berbau Minyak, maka Aldi berteriak minta bantuan ke Qodrisno, sehingga Aldi ditarik ke atas. 

    Sesampai diatas Aldi tidak sadarkan diri, lalu Qodrisno turun ke bawah. Sesampai dibawah Qodrisno lemas tidak bisa bernafas akhirnya  korban meninggal dunia di dalam tengki  ( kolam ) yang masih berbau minyak pertalite, sehingga untuk membantu korban harus menunggu bantuan ke TIM BNPB Kabupaten Inhu yang datang.
    Pada jam 12.10 wib, TIM BNPB sampai dilokasi kejadian dan langsung turun untuk mengangkat korban dari dalam kolam. Jam 13.00 Tim BNPB berhasil mengangkat korban ke atas bersama tim dari Polsek Pasir Penyu. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Indra Sari Pematang Reba.

    Saksi saksi dalam kejadian perkara ini adalah: 1. Yuzar Hafni Rauf ,48 tahun,  swasta, jalan Telaga Biru Pembelahan Nihil, 2. Aldi Noflizar 21 Tahun, pekerjaan Harian Lepas, jalan Sentosa Kecamatan Bukit Raya Pekan Baru.

    Dalam TKP Polsek Pasir Penyu Juga menemukan barang bukti 1( satu ) unit Vakum Blower dan saat ini SPBU BATU GAJAH telah dipasang Police lane di tempat kejadian oleh Polsek Pasir Penyu, kasus inipun masih dalam lidik oleh Polres Inhu. PINTEN S.

    Kado Terbaru, Sejumlah Kasus Korupsi di KPK Bakal di Hentikan

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- Pimpinan baru lembaga antirasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengungkapkan, lembaga yang ia pimpin memiliki tunggakan penanganan kasus korupsi sebanyak 113 perkara selama 2008-2020. Untuk di 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu sudah menerbitkan 21 surat penyidikan.

    "Muaranya nanti adalah seketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena Undang-Undang Nomor 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun," ujar Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

    Menurut mantan Deputi Penindakan KPK itu, penghentian kasus yang terkatung-katung perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tersangka.

    "Tentu ini akan kita bahas Pak, karena jangan sampai orang ditetapkan tersangka sudah bertahun-tahun, perkaranya enggak maju-maju. Kita ambil kepastian dengan berpedoman syarat-syarat penghentian penyidikan," katanya.

    Firli menjelaskan, akan menghentikan kasus dengan landasan KUHAP, yakni tidak memenuhi unsur tindak pidana dan tidak cukup alat bukti. 

    Dengan begitu, kata Firli, KPK bisa menghentikan kasus yang tidak ditemukan kerugian negara.

    "Misal seharusnya ada hitungan kerugian negara, kerugian negara sampai hari ini tidak ada ya kita hentikan karena tak cukup bukti," ucap Firli Bahuri.

    Firli mengatakan, status tersangka ditetapkan karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika tidak ada, kata dia, kasus dan status tersangka tersebut bisa dihentikan.

    "Karena sesungguhnya yang disebut tersangka, tersangka adalah karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup atau diduga sebagai pelaku pidana. Kalau enggak ada ya kita hentikan saja," kata Firli.

    "Jelas sikap kita Pak, kita tak mau menggantung-gantung status orang," imbuhnya. ***(red) Sumber: Merdeka

    Pengurus DPW IKPM BALI Resmi di Kukuhkan

    HARIANBERANTAS, RIAU- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKPM Revo Darma Saputta, SH,.MM resmi Kukuhkan pengurus DPW IKPM Bali. Kepengurusan harian DPW IKPM bali dinakhodai oleh Firdaus Mansyur sebagai Ketua didampingi olrh Wakil Ketua Wardanies Antonio dan Sekretaris Adrian Toni.

    Pengukuhan pengurus DPW Ikatan Perantau Muaro Paneh (IKPM) Bali Periode 2019-2024, bertempat di Gedung serba guna IKMS Bali, Minggu (26/1/2020) Siang. 

    Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Solok, H Gusmal Datuk Rajonlelo SE MM, Ketua DPRD Solok, Renaldo Guamal, SE, Ketua BMN Muaro Paneh Yusrizal Larif S.pd, Ketua Pemuda Muaro Paneh Ayank Noveriza, Tokoh masyrakat Muaro Peneh  Yuafendri Zen Payuang Putiah, dan pengurus lainnya dari DPW dan DPC seluruh Indonesia.

    Dalam sambutanya Revo Darma Saputta, SH,.MM menegaskan bahwa DPW IKPM DPW harus bisa menjaga keutuhan dan kerukunan warga nya, kerna DPW IKPM DPW BALI merupakan salah satu yang tertua harus bisa meningkatkan hubungan dengan PEJABAT NAGARI MUARO PANEH DAN WARGA MUARO PANEH dalam rangka pembangunan kampung halaman dan meraih segudang prestasi yang telah di capai serta dapat di pertahankan di ikuti oleh DPW IKPM lainnya, Sebut Revo Darma Saputta, SH,.MM, Senin (27/1/2020). 

    Sementara itu, Dr. Yudi Krismen SH,.MH turut mengucapkan selamat atas terselenggaranya pelantikan DPW IKPM Bali, Dia menyampaikan sejumlah pesan dan semangat kepada pengurus yang baru telah dilantik.

    "Semoga masyarakat Muaro Paneh dapat bersilaturrahmi dalam sebuah wadah dan IKPM dapat dijadikan sebagai alat pemersatu dan tempat menjalin silaturrahmi, Ujar Dr. Yudi Krismen SH, MH kepada awak media, Minggu, (26/1/2020).

    Sehingga dengan pelaksanaan pengurus yang baru dapat membawa organisasi ini ke arah lebih baik dan mendukung program kerja pemerintah serta berguna bagi masyarakat Muaro Paneh, tutupnya (Red/***)

    Camat Peranap: PT MASG Akan Makmurkan Warga Setempat

    HARIANBERANTAS, INHU- Benarkah keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Mustika Agung Sawit Gemilang (PT MASG) diDesa Semelinang Darat Kecamatan Peranap kabupaten indargiri hulu dianggap membawa berkah bagi masyarakat Desa Semelinang Darat, Kelurahan Peranap dan Desa Gumanti umumnya masyarakat Kecamatan Peranap?

    Menurut Camat Peranap, Umar, S.Sos, mengatakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan biji kelapa sawit ini bisa menyentuh bahkan merobah dan memajukan perekonomian masyarakat tempatan. Pasalnya, pihak PT MASG berjanji akan mempekerjakan sekitar 80 persen tenaga kerja dari jumlah 150 pekerja, sedangkan pekerja bongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) mencapai ratusan pekerja diluar sistim internal perusahaan.

    Hal ini dibeberkan Camat Peranap, Umar, S.Sos saat dikonfirmasi Rabu (22/1) di ruang kerjanya. Jika ada keluhan sejumlah Ram atau Peron sejenis Agen penampung / pembeli sawit masyarakat yang merasa terusik dengan keberadaan PT MASG yang mampu membeli TBS warga pekebun sawit dengan harga tinggi dibanding dengan pembelian para agen setempat, itu namanya persaingan bisnis, hanya saja tujuannya bagaimana agar pendapatan masyarakat pekebun bisa bertambah sebutnya.

    Kita dari Pemerintah Kecamatan Peranap sepatutnya mengucapkan terima kasih terhadap pihak PT MASG yang ikut serta berperan untuk merobah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor kenaikan harga TBS” Ujar Umar.

    Artinya tambah Camat, pihak PT MASG tidak dikendalikan oleh pihak lain dengan menekan harga sawit untuk keuntungan yang lebih besar secara pribadi perusahaan, untunglah perusahaan yang terbilang masih anyar ini berpendirian yang teguh dengan dalil ikut serta mensejahterakan ekonomi warga tempatan, terutama masalah direkrutnya warga tempatan untuk menjadi tenaga kerja di PKS PT MASG itu.

    Menurut Camat Umar, jangan mencari cari kesalahan perusahaan yang terbilang pro rakyat ini, kalau masalah geografis keberadaan PKS PT MASG saat ini terbilang di Desa Semelinang Darat dan merupakan dasar pembuatan perijinan pendirian PKS PT MASG, dikatakan masih masuk dalam wilayah Desa Gumanti, ini bukanlah permasalahan yang signifikan, yang jelas PKS PT MASG itu dalam wilayah Kecamatan Peranap, Inhu, Riau dan membayar pajak, itu saja, tandas Camat.

    PT MASG mampu merekrut ratusan tenaga kerja tempatan antara lain, warga Desa Semelinang Darat, Gumanti dan Kelurahan Peranap sendiri, dan ratusan tenaga kerja tempatan yang ikut bekerja di sector bongkar muat, jika perusahaan ini diobok obok terus yang menderita warga tempatan juga, tutupnya.

    Sementara Pj Kades Semelinang Darat, Suhardiman, S.Sos Rabu (23/1) menjelaskan, keberadaan PT MASG membawa keberuntungan buat warga Semelinang Darat khususnya, kenapa tidak, perusahaan yang masih terbilang baru itu mampu mendongkrak harga sawit hingga mencapai Rp.1.960 per Kg, sedangkan harga di sejumlah agen jauh dibawah harga beli PT MASG.

    Kami Pemerintahan Desa Semelinang Darat maupun Desa Gumanti Kecamatan Peranap ini, tidak pernah mempermasalahkan mana tapal batas antara kedua desa, semua berdasarkan hasil kesepakatan para tetua desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten” Kata Suhardiman.

    Pj.Kades Gumanti Musliati melalui Sekdesnya, Suryanto dikonfirmasi media ini mengakui bahwa, sebahagian besar warga menggantungkan hidupnya terhadap perusahaan PT MASG, ada warga Gumanti yang bekerja di perusahaan dan ada yang menjadi anggota bongkar muat.

    Menurut Suryanto, kalau masalah mana tapal batas antara Desa Semelinang Darat dengan Desa Gumanti memang masih belum ada kesepakatan yang mutlak, meski Desa Semelinang Darat itu merupakan pemekaran dari Desa Gumanti, namun itu tidak pernah dipermasalahkan, dan itu menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Inhu ujarnya.

    Juru bicara PT MASG, Zulkifli Panjaitan, S.Sos, MM mengatakan, keberadaan PT.MASG di Kecamatan Peranap ini memang tujuannya selain berbisnis juga tidak mengenyampingkan perekonomian masyarakat tempatan, artinya dengan mendongkrak pendapatan masyarakat tempatan berimbas kepada pertumbuhan kelanjutan perusahaan untuk berusaha.

    PT MASG yang terbilang masih baru berdiri mampu bersaing di dunia bisnis biji kelapa sawit dengan perusahaan lainnya. Semoga dengan adanya dukungan dan kerjasama masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat setempat. Tutupnya (S. Barat).

    Yudi Krismen Minta PERADI Non-Aktifkan Muslim Amir Oknum Pengurus DPC PERADI Pekanbaru

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Pascaputusan Dewan Kehormatan Etik Advokat (DKEA) dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Pekanbaru yang menghukum oknum Advokat bernama Muslim Amir terbukti bersalah melanggar kode etik advokat (KEA).

    Pengadu Yudi Krismen meminta Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) untuk memencat Muslim Amir dari struktur kepengurusan DPC PERADI Pekanbaru. Hal itu disampaikan pada saat dihubungi awakmmedia melalui telepon selulernya.

    Yudi berharap DPN PERADI Pusat mengambil sikap tegas untuk mengeluarkan oknum advokat  yang bermasalah dari kepengurusan lembaga terhormat (PERADI,red) kebanggaan para pengguncang peradilan di Indonesia bahkan dunia.

    Pasalnya, dalam putusan majelis kode etik advokat, oknum advokat yang juga pengurus DPC PERADI Pekanbaru terbukti bersalah dan tidak memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugas mulia sebagai advokat

    Berdasarkan amar putusan majelis kode etik advokat mengatakan bahwa tindakan MuslimAmir terbukti melanggar ketentuan pasal 3 huruf D, F dan G, pasal 4 ayat (1), pasal 5 huruf (a), pasal 7 huruf (f) dan pasal 20 ayat (1) uu advokat no 18 tahun 1003. Menimbang bahwa untuk memberikan jenis yang akan diterapkan kepada teradu, Majelis kehormatan sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat , oleh karena itu berdasarkan pasal 15 angka (3) kode etik advokat Indonesia, pemberian sanksi itu dilakukan dengan suara terbanyak. Kata Annas mengutip putusan majelis kodek etik advokat pada Rabu (22/01/2020) lalu.

    Lebih jauh Yud menjaskan, dalam kutipan putusan majelis kode etik advokat mengatakan hal yang memberatkan teradu "Muslim Amir, S., SE., MM" dalam pertimbangannya adalah :
    1. Teradu Muslim Amir selama persidangan kode etik memberikan keterangan berbelit-belit. 
    2. Teradu Muslim Amir selama dalam persidangan kode etik bersikap dan bertingkah laku kurang sopan
    3. Teradu sebagai pengurus DPC PERADI Pekanbaru tidak memberikan contoh yang baik
    Sementara hal yang meringankanyaitu
    1. Teradu belum pernah dihukum
    2. Teradu baru 5 tahun diangkat jadi advokat, masih bisa dibina dan memperbaiki diri ke depannya.
    Kemudian, teradu Muslim Amir juga dihukum untuk membayar biaya perkara  ditingkat dewan kehormatan daerah PERADI Pekanbaru sebesar.Rp.5.000.000.-

    Denda tersebut harus diluansi dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan dalam perkara ini disampaikan. Jelasnya.

    Seharusnya DPN/DPD/DPC PERADI menonaktifkan Muslim Amir dari kepengurusan setelah putusan tersebut. Namun, alasan tidak dinonaktifkan karena teradu Muslim Amir Banding. Kata Yudi

    Menurut informasi bahwa Muslim Amir tidak terima dengan putusan majelis kode etik tersebut dan pihaknya mengajukan banding.

    Dr. Yudi Krismen, SH.,MH  menambahkan, seharusnya terradu Muslim Amir dikeluarkan dari kepengurusan DPC PERADI Pekanbaru.

    "Saya berharap PERADI segera mengeluarkan Muslim Amir dari kepengurusan DPC PERADI Pekanbaru pascaputusan tersebut turun, karena tidak menjadi contoh yang baik bagi pengurus lainnya. Imbuhnya saat dihubungi awak media melalui telepon selulernya.

    Hingga berita ini diturunkan, Muslim Amir selaku teradu belum terkonfirmasi. (Tim)

    Sengkera Tanah Bonar Sitinjak VS Ellice, Tim Juru Sita PN Rengat Turun Mengecek Lokasi

    HARIANBRANTAS, INHU- Perkara Perdata Tanah antara Bonar Sitinjak dan Ellice Simangunsong di desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Inhu, hari ini Tim Juru Sita dari Pengadilan Negri  Kelas II jalan Lintas Timur Kelurahan Pematang Reba Inhu untuk Pencocokan (  konstatering ) terhadap Objek Eksekusi Perdata.

    Rustam sebagai Juru Sita dari Pengadilan Tinggi Rengat Kelas II didampingi 2 orang yaitu : Bukhari, dan Doni Eka Putra. Turut hadir dari Polres Inhu mewakili Tim dari Polsek Rengat Barat 10 orang, Iptu Juraidin sebagai Komandan regu Polsek pendamping juru sita, 7 orang dari Kodim 0302.

    Juga turut hadir Amat Bin Talib mantan Rt tahun 2011, Ahmat Ropidi sebagai Rw 01,Khaidar Kadus 1 tahun 2005, Umar Usman Rt 03, Sudarson sebagai Kaur, Nurdin sebagai sempadan dan serta masyarakat Desa Talang jerinjing. Seluruh yang hadir sekitar 30 orang.

    Rustam Juru Sita dari Pengadilan Rengat Kelas II mengatakan " kedatangan kami Tim Juru Sita dari Pengadilan Rengat, ke objek perkara eksekusi adalah untuk mencocokkan lokasi dan bertanya kepada Pemohon dan termohon juga terhadap Rt. Apakah sesuai surat tanah pemohon dan termohon dengan objek perkara.

    Rustam bertanya kepada Pemohon" berapa panjang tanah ellice dari timur ke arah barat  lalu jawab Pontas Pakpahan, 100 x 600 meter, sebelah Utara berbatas dengan Atan, Sungga. Ricardo dan Florida. Sebelah Selatan berbatas dengan Sikai dan Tanah ini terletak di Rt 02. Rw 01. Dan dulu ini namanya dulu Dusun Pengairan yang saat ini dusun 5 ujarnya. 

    Rustam bertanya Kepada Amat Bin Talib sebagai Rt tahun 2011" apakah ini Rt 02, Rt 01, lalu jawabnya, dulu tahun 2011 ini Rt 02, Rw 03. Ujar Rt.

    Rustam Bertanya Kepada Termohon Bonar Sitinjak" berapa lebar dan luas tanah dari Timur ke Barat, lalu jawab Termohon' lebar di arah Timur 180 meter dan panjang ke arah Barat 500 meter. Dulu batas ke  Barat hutan sekarang berbatas dengan Pardede, sebelah Utara dulu Hutan sekarang berbatas dengan Tanah  Nurdin. 

    Pertanyaan Rustam terakhir Kepada Termohon Bonar Sitinjak" apakah Saudara termohon suda mendengar dan terima apa yang di jawab Pemohon! Lalu jawab Termohon " Saya tidak menerima ucapan Pemohon dan juga yang tertulis di dalam Surat Tanah pemohon, Karena tidak sesuai dengan objek perkara ujar Bonar Sitinjak.

    Rustam Juru Sita Dari Pengadilan Rengat Kelas II mengatakan " Kami dari Tim Juru Sita  tidak akan menjawab hasil Tinjau Objek Perkara saat ini. Hal ini akan kami bawa ke Tim Pengadilan Rengat Kelas II. Akan kami sampaikan ke Tim sesuai hasil tinjauan lokasi. Tim dari Pengadilan yang akan memutuskan  nanti, sekarang semua sudah selesai.

    Pemohon dan termohon juga Rt sudah menandatangani hasil Tinjau  Lokasi objek perkara saat ini, mari semua bubar   kami sekarang mau pulang ke Kantor ujar Rustam  23/1/20. Pinten S.

    Bupati Inhu H Yopi Arianto,SE, Terima Tim Rakor KONI Inhu

    HARIANBERANTAS, INHU- Komite olahraga nasional indonesia (KONI) kabupaten indragiri hulu (Inhu) menggelar rapat koordinasi (RAKOR) dengan pemerintah daerah diruang narasinga kantor bupati inhu kamis (23/2/20). Rapat koordinasi tersebut membahas tantang pembinaan olahraga dan prestasi para Atlet yang akan diunjuk diPorprov riau yang akan dilaksanakan di kabupaten Kuansing tahun 2021 mendatang.

    Hal tersebut diutarakan oleh ketua KONI kabupaten indragiri hulu Supri handayani SE saat diwawancarai Harianberantas kamis (23/02/20). dalam  Rakor itu, Supri handayani atau yang sering disapa dengan Bung Ando ini memaparkan Koni inhu dan pemerintah daerah mengedepankan pembinaan kepada para atlet agar para atlet diseluruh cabang olah raga (cabor) berpretasi di indragiri hulu. Khususnya pembinaan para atlet yang akan berhelat di porprov 2021 yang akan datang. Diharapkan para atlet bisa berprestasi disetiap ajang olah raga maupun cabor yang akan digelar paparnya". 

    Ditambahkan Bung Ando, disamping dari pada itu. Rakor kali ini juga membahas rangka dalam pengusulan kegiatan KONI tahun yang akan datang. " makanya Rakor saat ini dihadiri oleh semua rekan-rekan dari kecamatan. Untuk itu, kepada rekan-rekan KONI yang ada dikecamatan sambungnya, diminta untuk mencari bibit-bibit atlet ditingkat desa. Selanjutnya bibit yang ada merupakan potensi dan inkam yang akan kita bina untuk mengikuti berbagai iven. Inilah cara KONI untuk mendidik dan membina atlet-atlet yang baru dan berprestasi dari setiap desa khususnya dibidang olahraga tutup nya".

    Sementara dalam kesempatan ini, bupati indragiri hulu H. Yopi Arianto SE menyampaiakan, kepada para seluruh koordinator KONI kecamatan dan dihadapan ratusan pengurus KONI kabupaten inhu agar memastikan status lahan yang dijadikan sebagai sarana olahraga. Sebab, lahan yang akan dijadikan sebagai sarana umum bidang olah raga ini akan berkesinambungan urainya". 

    Lanjut Yopi, dalam berbagai usulan yang disampaikan dalam Rakor ini diperlukan adanya kesepakatan dan juga pemahaman bersama untuk penempatan sarana olah raga disetiap kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kecemburuan antar desa disetiap kecamatan.

    Ketika tidak ada permasalahan ditingkat desa dan kecamatan, maka berbagai kebutuhan olah raga pun sudah dapat diusulkan. "silahkan buat program unggulan terutama dibidang olah raga, dan yang terpenting terhindar dari masalah khususnya keberadaan lahan untuk olah raga ujar bupati yopi". (S.Barat)

    Pengemudi Motor CBR Tewas Usai Nabrak Pohon di Tingkungan

    HARIANBERANTAS, INHU- Satu orang dilaporkan meregang nyawa dalam kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dijalan raya tepatnya dijalan lintas timur desa berapit kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu (inhu) selasa (21/01/20).

    Optrian nanda putra (19) warga kayuh gadung tanjung gadang, sijunjung sumatera barat tewas ditempat setelah motor yang di kendarainya keluar dari jalur aspal dan menabrak pohon karet di seputaran pinggiran jalan.

    Korban ONP datang dari arah pekan baru menuju arah jambi dengan mengendarai sepeda motor CBR bernomor polisi (nopol) BA 6088 KA dan saat melewati tikungan tajam kesebelah kanan, diduga korban hilang kendali dan menabrak pohon yang berada dipinggir jalan tersebut.

    Kapolres indragiri hulu (inhu) AKBP Efrizal S.Ik melalui PS Paur Humas Ipda Misran menerangkan, bahwa pengendara tersebut diduga korban lakalantas yang terjadi pada hari selasa sekitar pukul 02.00wib dini hari dan baru di ketahui pada pagi harinya sekira pukul 07.30wib.

    Dijelaskan Misran, awalnya ditemukan mayat Optrian ketika pada saat bhabinkamtibmasbertugas diwilayah hukumnya dan melihat korban di TKP dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek seberida.

    Ditambahkanya, kecelakaan itu diduga kuat kurang berhati-hati saat berkendara dan kurangnya kontrol dalam laju kendaraan nya sehingga pengemudi lepas kontrol untuk mengendalikan kendaraannya.

    Kejadian Lakalantas ini sudah  di Tangani oleh Unit Laka Polsek seberida dan melakukan olah TKP. Kita dari kepolisian menghimbau agar selalu berhati-hati dalam berkendara apa lagi dimalam hari, sebab ada keluarga yang selalu menunggu kita dirumah tutup Misran. (S.Barat)

    Dewan Etik PERADI Pekanbaru Parkir Muslim Amir 1 Tahun Secara Profesi

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Majelis Dewan Kehormatan Daerah (MDKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pekanbaru, parkirkan oknum Advokat berisial MA (Muslim Amir, red) selama 1 (satu) tahun secara hukum atau profesi.

    MA tidak boleh menjalankan profesinya sebagai Advokat selama 1 tahun kedepan. Artinya terhitung tanggal 22 januari 2020 s/d 22 januari 2021 mendatang.

    "Iya oknum advokat MA (Muslim Amir, red) dilarang atau tidak boleh menjalankan profesi sebagai Pengacara/Advokat selama setahun, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, terhitung tanggal putusan ini," kata ketua Majelis.

    Putusan hasil musyawarah dewan kehormatan etik Peradi yangidang dibacakan majelis di Ruang sidang PERADI Pekanbaru secara terbuka untuk umum pada Rabu (22/1/2020).

    Majelis berpendapat bahwa oknum advokat Muslim Amir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat (KEA) dan UU Advokat. Maka, kepada yang bersangkutan diberhentikan selama 1 (satu) tahun tidak boleh menangani perkara atau konsultan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

    Majelis yang menyidangkan kasus yakni, Firdaus Basyir, M.H., Drs.Wahyudi El Panggabean, M.H., Wismar Harianto, S.H., M.H., Rahmad Zaini, M.H., dan Ardian Faridi, M.H..

    Kasus ini, kata majelis bermula saat Pengadu (Dr. Yudi Krismen,SH.,MH) bertindak sebagai Kuasa/Pengacara keluarga korban yang meninggal dunia akibat dugaan mal-praktek di RS Aulia Hospital, Pekanbaru pada awal tahun lalu.

    Masrizal ayah kandung korban, meminta Doktor Yudi Krismen selaku Advokat/Pengacara untuk memperjuangkan hak-hak hukum bagi Masrizal akibat kematian anaknya.

    Sebagai Pengacara (Keluarga korban) Dr. Yudi Krismen, lantas memperjuangkan kilennya. Hingga ada rencana menggugat pihak RS Aulia Hospital.

    Dalam perjalanan perjuangan yang masih alot, tiba-tiba muncul oknum advokat bernama Muslim Amir yang bertindak sebagai Pengacara/Advokatppihak RS Aulia Hospital.

    Dalam kasus tersebut sempat terjadi pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali antara Dr. Yudi Krismen selaku kuasa hukum korban dengan Muslim Amir selaku kuasa pihak RS Aulia Hospital. Namun tidak menemui titik kesepakatan damai.

    Kemudian tidak lama setelah pertemuan itu, justru yang diterima oleh pengadu Dr. Yudi Krismen surat pemutusan kuasa sepihak dari pihak keluarga Masrizal. Kuat dugaan pemutusan kuasa tersebut diduga di inisiator oleh teradu MA.

    Dugaan kejanggalan awal ketika Dr. Yudi Krismen menerima surat pemutusan Kuasa dari kliennya itu melalui via ojek ke kantor Law Firm Yudi Krismen di Jalan Kartama, Pekanbaru. Dalam tanggal surat tersebut sehari lebih terlambat dari tanggal perdamaian.

    "Anehnya, surat perdamaian antara Masrizal dan pihak RS Hospital mendahului penerimaan surat pemutusan kuasa kepada Yudi Krismen," kata Majelis.

    Sesuai amar purusan yang dibacakan bergantian oleh para Majelis, terungkap Muslim Amir melanggar kode etik, yakni Muslim Amir tidak menghormati teman sejawat sesama Advokat, serta tidak menempatkan Profesi Advokat sebagai profesi terhormat alias Officium Nobile.

    "Saudara Teradu juga berposisi sebagai karyawan RS Hospital. Tetapi, di bagian lain juga terus aktif berpraktek sebagai Advokat," kata majelis.

    Menurut majelis, unsur yang memberatkan Muslim Amir selaku Teradu, sering tidak bersikap sopan dalam persidangan.

    Sedangkan unsur yang meringankan teradu belum pernah dihukum dan/atau masih baru 5 tahun menjadi Advokat. Sehingga masih bisa dibina untuk menjadi advokat yang baik kedepan".

    Ketua Majelis, Firdaus Basyir, M.H., usai sidang, kepada Pers mengatakan, putusan itu sudah sesuai dengan peraturan Kode Etik dan Undang-undang Advokat.

    "Majelis sepakat bahwa Teradu memang bersalah dan melanggar Kode Etik Advokat, tetapi majelis berpendapat terpadu masih bisa di bina, tandasnya. (Sumber Yudi Krismen) ***

    Kapolres Inhu : Banggalah Jadi Satpam

    HARIANBERANTAS, INHU- Kepolisian Resort Indragiri Hulu (Inhu) meggelar upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Pengamanan (Satpam) ke 39, Rabu (22/02/20) di halaman Mapolres Inhu. Dalam perhelatan itu, Kapolres Inhu AKBP Efrizal, S.Ik, menyampaikan rasa bangga terhadap Satpam.

    "Mari kita tanamkan kebanggaan dan kehormatan sebagai anggota Satpam, dengan menjunjung tinggi profesionalisme dalam tugas serta senantiasa memegang teguh kode etik dan profesi Satpam. Tingkatkan kesiapsiagaan, sehingga setiap gangguan keamanan di lingkungan kerja dapat ditangani dengan cepat dan tuntas," ujar Efrizal dihadapan para Satpan, pasukan TNI, Satpol PP dan peserta upacara lainnya.

    Pada kesempatan itu, Efrizal juga menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Polisi Drs Idham Azis, M.Si, kepada seluruh anggota Satpam dimana pun
    bertugas, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, profesional dalam bertugas dan eksistensinya semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Hut Satpam yang ke-39 tahun 2020 ini mengangkat tema "Satuan pengamanan berbasis kompetensi mewujudkan SDM unggul terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif dan terjaminnya keamanan dilingkungan kerja menuju indonesia maju".

    Upacara itu diikuti oleh berbagai kesatuan dari berbagai elemen, yakni satu pleton dari Tentara Nasional Indonesia ( TNI ), empat pleton dari satuan polri, tiga pleton dari Satuan pengamanan ( satpam ), satu pleton dari satuan reskrim dan res narkoba dan sat intel, satu pleton dari dinas perhubungan ( Dishub ), satu pleton dari satuan satpol PP, satu pleton senkom, dan satu pleton dari marcing band.

    Pada momentum yang penuh dengan 
    kehormatan itu, AKBP Efrizal mengajak peserta upacara mengenang dan
    mendoakan Kapolri ke-8, sekaligus Bapak Satpam Indonesia, Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A., yang telah berjasa besar dalam membentuk, mengembangkan, dan memajukan Satpam sebagai sebuah profesi yang luhur dan mulia. 

    "Semoga kita sebagai generasi penerus dapat senantiasa meneladani pengabdian, perjuangan, dan prestasi Beliau dalam setiap pelaksanaan tugas. Teriring doa semoga Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin Ya Robbal Alamin," sebutnya. (S.Barat)

    Kabupaten Inhu Jadi Sasaran Utama Bisnis Narkoba di Riau

    HARIANBERANTAS, INHU- Pemakai atau pengguna dan juga pengedar narkoba di Indonesia sudah tingkat membahayakan, apalagi indragiri hulu dijadikan sasaran utama pemasaran dan peredaran narkoba di propinsi riau.

    "Permintaan narkoba atau barang haram tersebut cukup tinggi dan juga paling mudah memasukkannya hanya melalui pelabuhan tikus atau pelabuhan yang tidak resmi," 

    Hal ini sebenarnya memalukan bagi kabupaten indragiri hulu, karena dikenal sebagai pusat bisnis dan peredaran narkoba di salah satu kabupaten yang ada di propinsi Riau.

    "Jadi, indragiri hulu (Inhu) selama ini tempat yang sangat strategis bagi peredaran narkoba oleh sindikat dari berbagai daerah di riau dan juga dari luar propinsi riau,"

    Kesadaran masyarakat pun untuk melaporkan peredaran narkoba masih sangat rendah, "Hal sperti ini, perlu dilakukan evaluasi dan mendapat perhatian oleh pemerintah, kalau tidak ingin indragiri hulu tetap dijadikan menjadi ajang bisnis dan peredaran narkoba,"

    jika peredaran narkoba di Inhu ini tidak secepatnya dieliminir, demi menyelamatkan bangsa dan negara serta rakyat indonesia. maka dikhawatirkan para pelajar, remaja, dan generasi muda semakin banyak yang rusak akibat menggunakan narkoba.

    Seperti lagi-lagi kejadian penangkapan kembali dilakukan oleh tim satnarkoba polsek rengat barat dan gabungan resintel disalah satu rumah yang berada didesa bukit petaling line satu dusun binjai kecamatan rengat barat inhu. pada hari senin (20/02/20) sekitar pukul 16.00wib tim opsnal polsek rengat barat menangkap Iwan Haryanto alias iwan (21) bin Toiman yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyimpan serta diduga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu.

    Polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang diduga rumah tersangka Iwan yang mana didalam rumah tersebut ditemukan terlapor sedang berbaring dikamarnya. Tanpa perlawanan polisi melakukan penggeledahan terhadap semua isi rumah dan akhirnya didalam sebuah ruangan yang berada dibagian dibelakang rumah yang berdekatan dengan kamar mandi ditemukan sebuah ember yang berisikan satu bungkus plastik kecil bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram.

    Setelah mengamankan terduga, kita juga mengamankan barang bukti lainnya seperti dua buah alat hisap atau boong, satu buah alat timbangan elektrik digital scale, enam buah pipet plastik dimana tiga buah pipit tersebut ujungnya dibentuk mengembung dan empat buah pipetnya dibentuk menyerupai sendok, satu buah pisau silet, satu buah kaca pirex, sembilan puluh plastik bening kosong ukuran kecil dan sedang dan satu buah hand phone ucap kapolres AKBP Efrizal Sik melalui PS Paur humas Aipda misran.

    Selanjutnya terduga dan barang bukti kita amankan ke mapolsek rengat barat guna untuk melakukan pengembangan penyelidikan dan melakukan penyidikan ujar Misran.(S.Barat)

    10 Tersangka Baru Korupsi di Bengkalis, Firli Klaim Tetapkan 22 Tersangka Selama Jabat Ketua KPK

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinannya telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu dilakukan sejak Firli bersama empat pimpinan lainnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2019.

    Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti bahwa aktivitas KPK dalam pemberantasan korupsi tidak menemui hambatan dan gangguan hingga saat ini sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak.

    "Tapi yang pasti sampai hari ini seluruh aktivitas kegiatan KPK tidak ada yang terhambat, tidak ada yang terganggu. Semuanya bisa berjalan dan saya harus sampaikan selama 21 hari, 22 orang yang sudah menjadi tersangka," kata Firli kepada Wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

    Jenderal polisi bintang tiga itu melanjutkan, 12 orang dari 22 tersangka itu sudah ditahan KPK. Sementara 10 orang lainnya, menurut Firli, masih perlu dilakukan pemanggilan.

    Firli menjelaskan tersangka yang belum ditahan itu terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp475 miliar.

    "12 orang yang sudah ditahan dan 10 orang masih belum dilakukan penahanan. Kami harus panggil dulu yang bersangkutan, terkait dengan perkara proyek pembangunan jalan di Bengkalis yang saya ekspose (pekan) lalu," tutur Firli.

    Diketahui Firli cs dilantik Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 20 Desember 2019. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 112/P/2019 tanggal 28 Oktober dan Keputusan Presiden No 129/T/2019 tanggal 2 Desember tentang Pengangkatan Pimpinan KPK.

    Keppres tersebut memutuskan Firli sebagai Ketua merangkap anggota, sementara Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.***(Tim)

    Mantan Kepala LPP RRI Palu Dilidik Polda Sulteng Terkait Laporan Organisasi Pers FPII

    HARIANBERANTAS, PALU- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah saat ini tengah melakukan langkah penyelidikan terhadap perkara pencemaran nama baik organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) yang diduga dilakukan oleh Zahral Mutzaini mantan Kepala LPP RRI Palu. 

    Demikian disampaikan Kasubbit Penmas Humas Polda Sulteng Kompol Sugeng Lestari saat dihubungi awak jaringan media FPII,  Selasa (21/1/2020)

    "Untuk perkara tersebut,  saat ini penyidik Polda Sulteng sedang melakukan lidik," tegas Kompol Sugeng. 

    Saat ditanya terkait langkah konkrit tahap penyelidikan yang tengah dilakukan, Kompol Sugeng Lestari menyebut, Penyidik Subdit III Direskrimum Polda Sulteng telah mengagendakan untuk memeriksa terlapor (Zahral-red)  dan sejumlah saksi staf LPP RRI Palu. 

    "Hari ini, penyidik mengagendakan pemeriksaan terlapor dan sejumlah saksi staf RRI Palu,"  jawab Kompol Sugeng Lestari saat dihubungi via chat whatsaap,  selasa (21/1/2020).

    Langkah hukum penyelidikan yang dilakukan Polda Sulteng, sebagai tindak lanjut atas laporan polisi nomor : LP/22/I/2020/Sulteng/SPKT tanggal 13 Januari 2020.

    Dalam kesempatan ini jajaran pengurus FPII Setwil Sulteng yang didampingi tim Advokasi FPII Dicky Patadjenu,  SH dan Amerullah, SH menyampaikan sejumlah alat bukti dan kronologis terjadinya fitnah terhadap organisasi FPII yang diduga dilakukan oleh Zahral M mantan Kepala RRI Palu, termasuk menyerahkan sejumlah dokumen, seperti: Akte Notaris,  Surat Keputusan Menkumham RI serta NPWP. 

    Kronologis peristiwanya terjadi pada akhir bulan Desember 2019,  bertempat di salah satu ruangan di kantor LPP RRI Palu. 

    Saat itu di gelar pertemuan Kepala RRI Palu Zahral M yang didampingi oleh sekitar 5-6 orang pegawai LPP RRI Palu dengan tiga orang anggota Komisi Informasi Sulteng,  masing-masing : Isman, SH (Ketua),  H. Rusli Hasan, SE (Wakil Ketua)  dan Ir. Syukriah T. Thaha, MM (Anggota). 

    Dalam pertemuan tersebut, Kepala LPP RRI Palu Zahral Menyampaikan sejumlah pernyataan seperti menyebut "FPII SEBAGAI ORGANISASI ILEGAL".

    "Pernyataan Kepala RRI tersebut,  didengar oleh seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan hari itu," ucap Dicky Patdjenu, SH saat ditemui di Mapolda Sulteng beberapa waktu lalu. 

    Atas dasar kronologis tersebut,  Dicky Patadjenu, SH mengatakan,  patut diduga Zahral M sebagai terlapor telah melanggar pasal 310/311 KUHP. 

    "Dasar pelaporan kami adalah Pasal 310/311 KUHP,  karena terlapor telah melakukan fitnah dan penghinaan terhadap FPII," tegas Dicky. 

    Sementara itu, anggota tim Advokasi FPII lainnya, Amerullah,SH menyatakan, atas fitnah dan penghinaan yang diduga dilakukan terlapor, maka yang dirugikan dan menjadi korban adalah organisasi FPII secara nasional. (red)

    Sumber : FPII Setwil Sulteng /Deputi Jaringan Presidium FPII

    Seorang Pria Diduga Kantongi 11 Paket Narkoba Akhirnya Ditangkap Polisi

    HARIANBERANTAS, INHU- Tim opsnal  jajaran Satres Narkoba Polsek seberida dan gabungan resintel juga bhabinkamtibmas kembali mengamankan Ridwan firmansyah (35) warga desa titian resak RT 001 RW 001 yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu.

    Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, personil polsek seberida yang dipimpin oleh kanit reskrim langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan.

    Kapolres inhu AKBP efrizal sik melalui paur humas Ipda misran mengatakan, Sekitar pukul 22.00 wib, tim melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di desa titian resak RT 30 kecamatan seberida inhu dan berhasil mengamankan satu orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diterima.

    Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa sebelas (11) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu atau paket 500 ribu yang dibungkus dengan tisu, satu buah alat hisap atau bong, empat buah mancis, tiga buah handphone, satu buah timbangan elektric merek constant, uang tunai sebesar 1.650.000 dan satu unit mobil minibus hitan merek jazz.

    Selanjutnya  pelaku atas nama Ridwan firmansyah mengakui perbuatannya atas kepemilikan barang haram tersebut. Kemudian pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa kemapolsek seberida guna penyelidikan lebih lanjut. (S. Barat)

    Rapat Paripurna Hasil Reses DPRD Inhu Tahun 2019

    HARIANBRANTAS, INHU- Rapat Paripurna Hasil Reses DPRD Inhu dari dapil I,II,III dan IV senin 20/1/2020 dilaksanakan digedung Aula DPRD Jalan Lintas Timur Pematang Reba  Renggat Barat Inhu.

    Rapat Hasil Reses dihadiri oleh, Sekda, Kajari, Polsek Rengah Barat, Kadis Pertanian, Ketua Pengadilan, Ketua Kpu, Kadiskes diwakili Direktur RSUD, Camat, perwakilan Bumd dan Bumn juga 30 orang Anggota Dewan termasuk Ketua dan 2 (dua) orang Wakil ketua.

    Masing masing Dapil membacakan hasil Reses, seperti dapil I sesuai permintaan masyarakat yaitu: infrastruktur, jembatan, pembuatan parit batas Sd, smp dan Sma sepanjang 1000 m2, sarana air bersih, pemasangan tiang listrik dan aliran listrik, normalisasi sungai dan pembuatan tanggul untuk penanggulangan banjir, buat jalan produksi dan buat Box culvert, sumur bor, tempat pembuangan sampah, rumah layak huni dan pengadaan pustaka desa. Anggota DPRD  dalil I yang reses berjumlah 9 Orang dan Niniek Mulyani, S.Ag sebagai jubir.

    Untuk dapil II dibacakan Jubir Taufik Hendri denga membacakan hasil Reses 11 orang Anggota DPR ke masyarakat yaitu: Pengaspalan jalan Kuala kilan, box culvert, pembuatan RTH, pembangunan jembatan sungai cinaku, pembangunan lampu jalan tenaga Surya pembangunan RLH, Pengerasan jalan dan penambahan jaringan PDAM sepanjang 500 meter,pelebaran jalan, paving blok, pembuatan rambu rambu zona aman sekolah, buat gapura dan Tps.

    Dari dapil III Dibacakan oleh jubir Dodi Irawan, S.HI denga berjumlah 9 orangAnggota Dewan membacakan : Bidang Pendidikan: buat ruang kantor, gaji guru bantu, pengadaan gudang TK, Pengadaan paving blok,pembangunan gedung TK, pembuatan pagar, pengadaan alat permainan TK, Pembangunan ruang kelas baru, rehab sd dan pembangunan sekolah paket a,b.

    Untuk pertanian : pengadaan ternak, bibit padi, pengadaan bibit ternak sapi kambing dan kerbau, bibit ikan dan pakan, kecambah sawi, bibit ikan nila, ikan lele, bibit ayam, bibit semangka, pupuk, peningkatan jalan produksi, bibit sawit, bibit pinang, bantuan sapi 100 ekor, bibit ikan patin, bibit sapi dan kambing. Infrastruktur,olah raga, bidang sosial dan keagamaan, dan bidang kesehatan.

    Untuk dapil  IV Dibacakan jubir Bayu Posyandu Surbakti, SH,M.Kn yang anggota DPR berjumlah 9 orang mebacakan hasil reses : Bidang pendidikan Bidang Infrastruktur, bidang Kesehatan, bidang sosial dan keagamaan, bidang pertanian, bidang olah raga dan parawisata.

    Seluruh Dapil membacakan hasil reses dan pembacaan pantun masing masing. Salah satu puisi yang paling menyentuh adalah Puisi dari Dapil III yang dibacakan oleh jubir Dodi Irawan SHi yang isinya :  
    Dari desa batu rizal barat ke desa sibabat, jalannya banyak berlubang karena mobil bermuatan berat. 
    Supaya kami wakil rakyat tidak menipu rakyat, Tolong Paripurna reses ini jadi Acuan Utama Pemda dalam mengelola UANG RAKYAT.

    Dalam Reses PDRD dengan Pemerintahan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhu Samsudin, wakil I Nasrullah dan Wakil II Ucok Ritonga. Hanya dalam rapat paripurna hasil reses terjadi sedikit kurang nyambungnya Pemerintah atas permintaan Ketua DPRD untuk menghentikan sejenak pembacaan reses dapil  II Taufik Hendri karena Azan Ashar bukan Skors.

    Saat itu dimanfaatkan Sekda Inhu Hendrizal keluar dan Kadis dan opd lainnya. Setelah 15 menit Sekda masuk setelah terjadi ribut kecil karena salah satu Anggota Dewan Tinju meja akibat ulah dari Kabag Sekwan tidak mengindahkan permintaan Ketua DPR Samsudin agar menyuruh masuk opd yang telah keluar.

    Dalam Rapat Paripurna Hasil Reses DPRD Inhu dari Dapil I,II,III dan IV Tahun 2019, juga pembacaan Propemperda 2020 yang dibacakan terakhir oleh Sekda Inhu Hendrizal.
    Rapat Paripurna Hasil Reses ditutup oleh Ketua DPRD Samsudin jam 18.00 wib. 21/1/2020. (Pinten Sitorus).

    Beking News..! Unras BAM Sebut Bupati Bengkalis Tersangka Korupsi Tak Layak Diberi Gelar Datuk Sri Setia Amanah Negeri

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Sejumlah Barisan Anak Melayu (BAM) Kabupaten Bengkalis melakukan aksi damai penolakan pemberian Gelar Datuk Sri Setia Amanah Negeri yang diberikan oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dan istrinya.

    Aksi BAM tersebut dilakukan di jalan Antara, depan kantor DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin, (20/1/2020) pukul 14.00 wib. Sebagian besar warga Bengkalis menilai gelar itu tidak layak dan tidak pantas diberikan kepada oknum Bupati Bengkalis karena berstatus tersangka korupsi di KPK.

    Pemberian gelar adat keduanya pada hari Senin, 20 Januari 2020, mendapat kritikan dan protes dari sejumlah masyarakat yang mengatas namakan Barisan Anak Melayu (BAM). 

    Saat BAM menyampaikan orasinya dimuka umum, salah seorang koordinator aksi, Adi, mengatakan aksi demo ini adalah sebagai bentuk protes beserta kritikan kepada LAMR Bengkalis atas penabalan gelar adat yang diberikan kepada Bupati Bengkalis yang bersats tersangka dan istrinya," kata Adi saat berorasi.

    Selain itu, sebut Adi, LAMR Provinsi terpaksa memberikan gelar ini kepada Bupati Bengkalis. Coba bayangkan aneh rasanya dengan gelar yang akan disandangnya secara adat bergelar Datuk Sri Setia Amanah Junjungan Negeri bersama dengan Datin Sri Junjungan Negeri, sama saja ini memalukan dan banyak lagi hal yang berkaitan dengan ketidak layakannya.

    Willi Dona Fatimah menyampaikan, Pemberian gelar adat keduanya menuai protes dari masyarakat yang mengatasnamakan Barisan Anak Melayu (BAM). Aksi demo ini sebagai bentuk protes atas penabalan gelar adat tersebut. 

    "Sangat tidak pantas LAM Bengkalis memberikan gelar adat pada Amril Mukminin yang statusnya kini tersangka korupsi di KPK," kata Willi Dona Fatonah.

    Pantauan puluhan Wartawan media pers dilapangan, terlihat juga dari kepolisian, TNI, Satpol PP dan Pemuda Pancasila (PP) turut berjaga-jaga untuk pengamanan. ***(Tim/SP)

    Seorang Pria di Inhu Setubuhi Anak Tiri

    HARIANBERANTAS INHU- Lagi-lagi dugaan pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di INHU. Dimana seorang ayah di Kecamatan Lirik berisial HT alias BB (46) tega mencabuli anak tirinya sendiri berinisial YS yang masih berusia 13 tahun.

    Biadabnya BB tidak hanya sekali melapiaskan nafsu bejadnya, namun dilakukan sebanyak dua kali.

    Kapolres indaragiri hulu AKBP Efrizal Sik melalui paur humas polres inhu Aipda misran membenarkan adanya kejadian pencabulan tersebut.

    "Untuk saat ini baru satu orang yang terindikasi pelaku, yaitu ayah tiri dari pada korban sendiri. Dan Status pelaku sudah jadi tersangka," ungkapnya kepada wartawan melalui rilis polres inhu.

    Dia menambahkan, 
    dari hasil laporan yang diterima dari DL ( 37 ) yang tidak lain dari pada ibuk kandung YS pada hari rabu 15 januari 2020 sekira pukul 20wib, korban bercerita kepada pelapor bahwa pada bulan agustus 2019 korban dibawa oleh terlapor HT kesebuah gubuk diareal kebun kelapa sawit.

    Sesampainya digubuk tersebut, HT yang juga ayah titinya YS melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul dengan memaksa korban dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membanting korban kelantai, dengan tidak berdaya nya korban YS terlapor HT pun melepaskan hasratnya. Dia(red) juga mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatannya itu kepada siapa pun.

    Atas laporan tersebut unit Reskrim polsek lirik kangsung terjun dan melakukan penangkapan dirumah terlapor HT dan diamankan dipolsek lirik.Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah bantal, satu unit sepeda motor, 1  pasang pakaian korban, 1 buah celana pendek dan sejumlah bukti lainnya.

    Atas perbuatan nya tersebut HT diancam dengan pasal 80 dan 81 UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tegas misran. (S.Barat)

    Kebakaran Hutan di Riau Diduga Akibat Ulah Oknum Pengusaha, Aparat Hukum Dusibukan Memadamkan Api

    HARIANBERANTAS, INHU- Kebakaran hutan/lahan selalu terjadi hampir setiap tahun di Indonesia terutama di Riau salah satu Provinsi di indonesia yang menjadi langganan ketika memasuki musim kering apalagi musim kering ekstrim (El Nino) diduga dimanfaatkan oleh oknum pengusaha.

    Kebakaran hutan lindung sampai kebakaran perkebunan meskipun sudah di antisipasi dan di ingatkan jauh-jauh hari, kebakaran juga tetap terjadi.

    Ketika kebakaran hutan dan perkebunan terjadi seperti saat ini, semua pihak cenderung gamang, saling menyalahkan dan dan tak jarang logika yang dipakai jungkir balik.

    Lagi-lagi kebakaran tersebut terjadi di wilayah hukum (wilkum) polres indragiri hulu (inhu) pada hari sabtu (18/01/20) ditiga kecamatan masing-masing di desa sekip hilir kecamatan rengat, didesa talang jerinjing kecamatan rengat barat dan didesa petalongan kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu. 

    Kebakaran ditiga kecamatan tersebut titik hostpot tidak terpantau dari aplikasi lancang kuning, lapan dan BMKG. Adapun titik koordinat lahan yang terbakar yaitu S. 0.26.2.028 E. 102.33.616 dan O• 40525852 S. 102• 33267453E.

    Menyikapi hal ini, kepolisian resotr indragiri hulu melalui jajaran polsek pasir penyu dan koramil pasir penyu dan BPBD kabupaten inhu yang dipimpin langsung oleh kapolsek pasir penyu kompol Edi yasman langsung menuju ke TKP untuk melakukan pemadaman. Adapun personil yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman 27 personil dari polres dan polsek, 21 personil TNI dari koramil dan kodim inhu 30 personil dari BPBD dan 10 personil dari Manggala Agni.

    Upaya penanganan dan pendinginan karhutla mengalami kendala, diakibatkan akses jalan menuju lokasi sangat jauh dan sulit untuk ditempuh baik kendaraan roda empat maupun roda dua, harus menggunakan perahu dan selanjutnya ditempuh dengan berjalan kaki.

    Namun perjuangan polres dan kodim juga BPBD ini tidak menyurutkan semangat untuk memadamkan api, hingga membuahkan hasil dan bisa menjinakkan api hingga tidak merembes kemana-mana ucap kapolres inhu AKBP Efrizal sik melalui paur humas Aipda misran.

    Lanjut misran, untuk titik api didesa patalongan kecamatan pasir penyu sudah sepenuhnya padam. Namun didesa sekip hilir dan desa talang jerinjing masih ada titik-titik yang mengeluarkan asap tipis, namun patroli serta himbauan masih tetap dilaksanakan tutup Paur Humas Misaran. (S.Barat)

    Dipastikan Datang, Bupati Bengkalis Dipanggil KPK

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- Lembaga anti korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) memanggil Bupati Bengkalis Amril Mukminin terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis- Riau.

    "Amril Mukminin dipanggil sebagai tersangka," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (20/1/2020).

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Amril diduga menerima suap Rp 5,6 miliar.

    Selain itu, KPK juga menetapkan Eks Kadis PU Bengkalis M Nasir, Direktur PT Mitra Bungo Abadi Makmur alias Aan, dan Hobby Siregar. M Nasir bersama Hobby Siregar dan Makmur sebagai tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis. 

    Baru-baru ini, KPK kembali menjerat sepuluh orang tersangka terkait kasus itu. Berikut identitas sepuluh tersangka tersebut:

    -M Nasir selaku mantan Kadis PU Bengkalis (sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka yang kini sudah menghuni di Rutan Kelas IIB Pekanbaru).
    -Handoko selaku kontraktor.
    -Melia Boentaran selaku kontraktor.
    -Tirtha Ardhi Kazmi selaku PPTK.
    -I Ketut Surbawa selaku kontraktor.
    -Petrus Edy Susanto selaku kontraktor.
    -Didiet Hadianto selaku kontraktor.
    -Firjan Taufa selaku kontraktor. 
    -Viktor Sitorus selaku kontraktor.
    -Suryadi Halim alias Tando selaku kontraktor.

    Kesepuluh orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi di empat proyek dari total 6 paket proyek pembangunan jalan di Bengkalis, Riau. Keempat proyek tersebut adalah peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, dan pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

    Berdasarkan hasil penghitungan sementara terhadap keempat proyek tersebut, KPK menyebut negara mengalami kerugian negara sebesar Rp 475 milyar. Proyek jalan itu terdiri atas enam paket pekerjaan pada 2012 dengan total anggaran Rp 537,33 miliar.

    Berkaitan dengan hal tersebut, ketika Bupati Bengkalis Amril Mukminin pada saat dihubungi awak media ini melalui telepon genggamnya yang biasanya digunakan hingga beritaini dditurunkan tidak aktif. Demikian pula ketika awak media konfirmas dikantornya di Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin juga tidak berada di tempat***(Red)

    Ketua DPD ONUR Pelalawan Hadiri NATAL DPC ONUR Lalang Kabung

    HARIANBERANTAS, PELALAWAN- Ketua Dewan Pimpinan Daerah ONUR Kabupaten Pelalawan mengadiri acara Natal DPC ONUR Kecamatan Lalang Kabung Kabupaten Pelalawan-Riau, Sabtu (18/01/2020) 

    Dalam kata sambutan Ketua Panitia Natal  Ama Mersia Laia, mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pengurus  DPC ONUR Kecamatan Lalang Kabung yang telah bekerja keras secara bersama-sama dengan panitia sehingga acara Natal dapat berjalan dengan baik.

    Ama Mersa juga mengajak seluruh pengurus DPC ONUR untuk bersama-sama bergandengan tangan kedepannya agar ONUR lebih baik lagi.

    Dalam Acara Natal tersebut terlihat hadir Ketua DPD ONUR (Orahua Nias Nusantara) Kabupaten Pelalawan Ps Betel Harefa S.Th didampingi Ketua dua bidang Kerohanian Bpk Noperius Zalukhu beserta seluruh jajarannya. Selain  itu hadir juga pengamanan Natal yang dipimpin Ketua Satgas Dpd Onur Nusantara Kabupaten Pelalawan Bpk Sonifati Lahagu

    Suasana Natal DPC ONUR Nusantara Lalang Kabung kali ini hadir juga Ketua Dpc Onur Nusantara Pangkalan Kerinci Bpk Emizuli Zalukhu dan Ketua I (Satu) Bpk M Laoli S.p.d.k Dpc Onur Nusantara Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan serta Masyarakat Nias lainnya.

    Kemudian ayat suci firman tuhan pada Natal ini  dibawakan oleh Pdt.Ingaty Mendrofa S.Th dengan Thema: Hidup Dalam Persatuan dan Kerja Sama di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, Hidup Damai dan Bersuka cita di Dalam Tuhan.

    Malam Natal yang berbahagia ini, warga ONUR  Nusantara Lalang Kabung yang hadir untuk menyambut Kelahiran Kristus Kurang Lebih 150 jiwa**(Junius Zalukhu)*
     
    Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
    Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Berantas
    Proudly powered by Berantas