Headlines News :

    Indahnya Natal Keluarga Besar PT.SSR di Inhu Menyatukan Seluruh Greja

    HARIANBERANTAS, RENGAT- Meriahnya Perayaan Natal Pt. Ssr (Swakarsa Sawit Raya) yang diselenggarakan di  Greja HKBP (Hria Kristen Batak Protestan) di Pematang Reba Kec. Rengat Barat Inhu, seakan menyatukan Ummat Nasrani yang ada di Inhu.

    Dimana Seluruh Karyawan Pt. Ssr Nasrani yang merayakan Natal pada tanggal 9/12/2018 yang dimulai jam 17.30 terdiri dari 8 sekte Gereja yang ada di Inhu yaitu; gereja Hkbp, Methodis, Gbkp, Gpdi, Katolik, Gbi, Ggpi, Gpi. Dan bukan dirayakan hanya karyawan Pt. Ssr saja yang hadir. Tetapi ikut juga di meriahkan para jemaat jemat greja tersebut.

    Tarian dan Vocal group yang dibawakan anak anak dan muda mudi Pt. Ssr menambah suasana Natal di gereja Hkbp resort Pematang Reba. bukan itu saja, lagu  lagu Natal danlagu Malam kudus membuat Perayaan Natal menjadi makin semarak.

    Seluruh yang hadir di gereja Hkbp dalam  Natal Pt. Ssr menunjukkan keCintaannya dengan Tuhan. Natal adalah Perdamaian Allah dengan ummat, karena begitu besar Kasih Allah kepada Manusia.

    Kotbah Bapak Pendeta I. Manalu Sebagai Pendeta Resort Hkbp Pematang Reba juga mengatakan " Mari kita sambut Kelahiran Juruslamat dengan Kumandang lagu Natal dan suka cita dan Keindahan. Karena Natal itu identik dengan keindahan, membawakan suasana yang cantik. Juga tercantum didalam Tma Natal " Wahyu 21:5 " aku menjadikan sesuatu baru. Sub Tema " Dengan semangat Natalari kita memberi Kontribusi yang terbaik dengan sesama terlebih untuk Natal. Sehingga terciptanya Natal menjadi Indah juga suka cita Ummat ujarnya.

    Penyalaan lilin dengan mengumandangkan lagu Nyanyian Malam Kudus juga di wakili oleh " Pdt. Imanalu, Sintua Purba dari greja Hkbp pematang reba, Dapit agung dari tamu undangan, Siregar Penasehat Natal ssr, Pdt. Andreas dari Gpdi, Andi ketua Panitia, Johannes  Pdt. Gpi, dan Hendrik.

    Andi Silaen Ketua Panitia Natal ssr mengatakan " terima kasih kepada seluruh greja greja dan seluruh jemaat yang mendukung terlaksananya Natal Malam ini. Juga terima Kasih kami seluruh Panitia dan karyawan kepada Pak Stanly  Manalu Menejer yang mendukung Penuh perayaan Natal ini. Serta terima kasih kepada Bapak Pimpinan yangberi support dan materi serta segala pasilitas, trimakasih juga kepada pimpinan greja dan Jemaat serta Parhalado Hkbp pematang reba yang memberikan tempat dan segalanya. Akhir kata, bila ada kesalahan kami seluruh penyelenggara dan segala kekurangan kami mohon maaf. Semoga Natal mbawa damai ujarnya. 10/12/18. (Pinten Sitorus)

    Diduga Berbaur Korupsi, KPK RI Diminta Usut Tuntas Pembangunan Gedung IGD Terpadu RSJ Tampan TA.2017 Rp.28,2 M

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Terpadu Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 senilai Rp28.227.362.000,00 atau Rp28,2 Miliar.

    Menurut Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Indonesa, Emos, proyek senilai Rp28.227.362.000,00, menggunakan anggaran biaya APBD tahun 2017.

    Lembaga Gerakan Rakyat Anti Korupsi menduga ada penyimpangan dalam pembangunan gedung IGD tersebut, karena, berdasarkan hitungan pada fisik kegiatan dilapangan, ditemukan item-item kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan konstruksi dan perencanaan. 

    Namun, pihak pengguna anggaran telah melunasi pembayaran nilai proyek 100% (persen).

    Sementara kondisi bangunan yang seharusnya dikerjakan dengan volume tiga lantai dari nilai kontrak sebesar Rp28,2 miliar lebih pada tahun 2017 tersebut, masih belum selesai dikerjakan alias mangkrak. 

    Demikian item kegiatan pada lantai dua banguan yang telah selesai dilakukan pengerjaannya oleh rekanan kontraktor, ditemukan ada yang sudah retak dan rusak.

    Oleh karena itu Gerak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa PA (Pengguna Anggaran), PPTK, Pengawas, serta penyedia barang dan jasa di proyek pembangunan Gedung IGD Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Provinsi Riau, karena potensi kerugian negara diduga cukup lumanyan besar,” kata Emos dalam keterangan Pers-nya, Minggu (09/12/2018).

    Selain itu, Gerak mempertanyakan kenapa biaya anggaran pengerjaan gedung tiga lantai yang dianggarkan dalam rencana APBD Riau tahun dari awal sebesar Rp34 miliar dirubah menjadi Rp28.227.362.000, 00 atau sebesar Rp28,2 miliar.

    Menurut Emos,  proyek pembangunan gedung IGD Tampan Provinsi Riau tahun 2017 lalu tersebut, dari awal diduga bermasalah karena kebijakan soal pemangkasan anggaran biaya di tengah jalan yang rubah dari rencana awal sebesar Rp34 miliar menjadi Rp28 miliar.

    Kuat dugaan, ada yang terselubung dalam penganggaran nilai proyek pembangunan IGD Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan itu pada tahun 2017, sehingga hasil proses pembangunannya pun dilapangan, diduga tidak sesuai dengan pedoman bestek dan rancangan anggaran biaya (RAB).

    Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan, dr. Haznelli Juita, MM dalam menanggapi konfirmasi tertulis tim media dikantornya belum lama ini mengatakan, "Keadaan fisik pembangunan gedung IGD rumah sakit jiwa yang kita lihat sekarang ini, sudah sesuai dengan keadaan anggaran bangunan tahun 2017 kemaren. Semuanya sudah sesuai dengan aturan, sebutnya. 

    Bahkan kami dalam pembangunan ini dari awal hingga selesai, selalu didampingi oleh TP4D terutama pihak Asintel dari Kejati Riau, Simare-Mare,” kata Haznelli Juita.

    Kepada Wartawan Haznelli Juita mengatakan, karena proyek pembangunan IGD rumah sakit jiwa (RSJ) tahun 2017 lalu ini diawasi oleh TP4D juga, lebih bagus kalau mereka TP4D yang terdiri dari Kejaksaan, Inspektorat termasuk bagian teknisnya dari dinas PU dikonfirmasi. karena mereka yang lebih tahu teknis dilapangan," ujar Haznelli Juita.

    Saat penyebab lantai tiga (3) bangunan IGD rumah sakit jiwa yang tak selesai dikerjakan oleh kontraktor, Haznelli Juita menjawab Wartawan terbata-bata.

    “Oh, kalau masalah itu ditanya ke Saya, saya pun kurang tahu. Lebih bagus kalau masalah itu ditanya sama PPK atau PPTK proyek saja, karena yang bisa Saya jawab itu, bangunan ini sudah dapat dipakai dan tak ada masalah, sebut Haznelli. 

    Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Naso alias Anas yang telah turut serta melakukan investigasi pemantau kondisi pembangunan gedung IGD rumah sakit jiwa (RSJ) Tampan tahun 2017 tersebut kepada media menerangkan, pihaknya dari LSM KPK yang dipimpinnya tengah mempersiapkan relles pelaporan terkait informasi dugaan penyimpangan dalam pembangunan IGD rumah sakit yang diduga bernuansa penyimpangan tersebut.

    "Sekarang, kita sedang mempersiapkan relles pengaduan terkait masalah dugaan penyimpangan pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Terpadu di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Riau tahun 2017 lalu itu untuk dilanjutkan oleh KPK dan Polri.

    Menurutnya, pihak DPRD sebelumnya dari awal, telah mengecam jika proses pembangunan IGD di rumah sakit jiwa (RSJ) Tampan Provinsi Riau tahun 2017 yang seharusnya dibangun tiga lantai itu bermasalah hukum. 

    Karena adanya dugaan kejadian pemangkasan anggaran biaya yang dirubah tanpa prosedur, sehingga proses pengerjaan pembangunannya dilapangan, memprihatinkan.

    Karenanya, Anas berharap dengan adanya rencana pelaporan ke KPK dan Mabes Polri ini, kasusnya bisa disupervisi oleh lembaga itu agar nantinya bisa ditangani secara serius oleh Polda Riau dan Kejati Riau, meski kedua lembaga aparat hukum itu sudah bagian dari (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), ujar B Anas, Minggu (09/12/2018). ***(Tim)

    AG, Terduga Pengedar Narkoba Berhasil Ditangkap Polisi

    HARIANBERANTAS, TANGERANG (BANTEN)- Tim Buser Satreskrim Narkoba Polresta Tangerang  kembali menciduk seorang terduga pelaku tindak pidana Narkoba jenis Shabu-shabu yang sedang asik santai di pinggir Jalan Raya Serang, Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (08/12/2018) pukul 01.50 WIB Dini hari.

    Tersangka yang berhasil diamankan berinisial AG alias AN (23) pemuda asal Kampung Talagasari, Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang, Provinsi Banten.

    Dari tangan pelaku, Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan dua bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu didalam bungkus rokok Dji Samsoe Magnum Filter bening. dengan berat total bruto 1,34 Gram siap edar.

    Kapolda Banten Brigjen Pol Drs Tomsi Tohir Msi melalui Kabid Humas AKBP Edy Sumardi P SIK saat di Komfirmasi awak media, Minggu Pagi (09/12/2018) Via telepon seluler membenarkan kejadian tersebut.

    Edy mengungkapkan penangkapan tersangka pidana Narkoba jenis Shabu berdasarkan laporan polisi Nomor LP/279/A/XII/RES.4.2/2018/RestaTng.tanggal 08 Desember 2018.

    Kronoligis pengungkapan kasus ini berkat informasi dari warga yang merasa resah atas aktifitas peredaran narkoba disekitar tempat kejadian perkara (TKP), tepatnya di Jalan Raya Serang KM 14 Desa Talagasari, Kabupaten Tangerang, Kamis (06/12/2018) sekitar pukul 10.00 Wib.

    Tim reskrim narkoba polresta tangerang yang menerima informasi berharga itu langsung bergerak, dan tanpa butuh waktu lama, Sabtu (08/2018) pukul 01.50 WIB dini hari sesuai info saksi, melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap seorang pemuda (AG;red).

    Setelah digeledah tubuh dan barang bawaan AG ditemukan barang bukti (BB) yang diduga kuat narkoba jenis shabu shabu dan tersangka mengakui barang haram tersebut miliknya.

    "Saat ini tersangka bersama barang bukti kita amankan ke  Mapolresta Tangerang untuk proses lidik lebih lanjut,"tutup Kabid Humas. (Red).

    Sumber: Bid. Humas Polda Banten.

    AKBP Edy Sumardy, Bapak Jumat Barokah, Bagikan Nasi Bungkus Gratis ke Sejumlah Petukang Becak di Kota Serang

    HARIANBERANTAS, SERANG (BANTEN)- Kepala Bidang Penerangan dan Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Banten,  AKBP Edy Sumardi, mantan Waka Polresta Pekanbaru, yang dikenal sebagai Bapak "Jumat Barokah" di Kota Pekanbaru-Riau, memimpin anggota Kepolisian Polda Banten untuk peduli.

    Bukti bakti sosial Edy Sumardi ini terlihat ketika memimpin anggota kepolisian Polda Banten untuk turun ke lapangan dan sambil membagikan nasi bungkus kepada tukang becak sebagai salah satu bentuk wujud kepedulian terhadap masyarakat di Serang-Banten seperti biasa yang dilakukannya semasa menjabat waka Polresta Pekanbaru-Riau.

    Seorang petugas becak, Rahmad kaget dan merasa lega, setelah dihampiri oleh beberapa polisi pelayan, dengan tegur sapa dan humanis sembari menanyakan kabar dan keadaannya di sudut gang jalan perumahan tempat ia biasa mangkal. Selain para polisi tegur sapa dengan masyarakat sambil berdiskusi tentang situasi keamanan di sekitar lokasi tersebut.

    AKBP Edy Sumardi, Mengajak Pak Rahmad petugas becak dan Pak Jajang bersama Para Tukang Ojek di sekitarnya, untuk membantu anggota kepolisian mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama, saling membantu dan mencermati orang-orang yang di curigai jangan sampai ada motor yang hilang di seputaran toko tempat ia bekerja. Usai berbincang hangat, Rahmad petugas becak, Jajang Petugas Parkir, dan Ripai petugas Ojek, diberikan nasi bungkus dan air minum dari sang polisi tersebut secara gratis. Jum'at pagi (07/12/2018) pukul 10.00 WIB.

    "Kabid Humas Polda Banten, AKBP Edy Sumardi P SIK memberikan sebungkus nasi dan air mineral kepada para tukang parkir, ojek dan petugas becak yang berada disekitar Jalan serang tengah".

    Menurut Rahmad (56) yang berprofesi sehari hari sebagai tukang becak keliling merasa haru setelah melihat beberapa polisi yang menghampirinya dan ternyata bapak Kabid Humas Polda Banten bersama staffnya turun dari mobil untuk memberikan sebungkus nasi kepada dirinya.

    "Saya pikir ada apa tadi, kok tiba-tiba polisi menggunakan mobilnya berhenti langsung menghampiri saya. ternyata saya diberikan rezeki oleh Polisi tersebut,"terang rahmad yang santai duduk diatas becaknya

    Hari ini saya dapat rezeki yang tidak terduga, walaupun ojekan saya berkurang. Tetapi buat makan siang mah lepas. "Terimakasih Pak Polisi, mudah-mudahan diberikan rezeki yang lebih dan diberikan kesehatan serta sukses selalu, Amin,"imbuh penggayung becak tersebut

    Tak Terkecuali Jajang, petugas parkir di seputaran toko Indomaret dan Perbankan, serta Ripai petugas Ojek yang mangkal di depan Kantor Bank Swasta tersebut, juga sangat senang dan mengucapkan terima kasih nya kepada polisi yang sudah mau memperhatikan mereka yang bekerja serabutan seperti ini.

    Kapolda Banten, Brigjen Polisi Drs Tomsi Tohir Msi, melalui Kabid Humas AKBP Edy Sumardi P SIK menyebutkan kegiatan ini merupakan bentuk wujud kepedulian Polri kepada warga yang kurang mampu dengan program Polisi Peduli dan Berbagi Jum'at Barokah.

    "Alhamdulillah hari ini saya bersama staff di Bidang Humas Polda Banten memulainya dengan memberikan sebanyak 20 nasi bungkus kepada pekerja tukang parkir, petugas Becak dan petugas ojek pangkalan. Insyaallah berkah bagi mereka. Amin,"tutup Kabid humas (Bid-Hum)

    Kapolri Tito Karnavian, Tingkatkan Polda Banten Jadi Type-A

    HARIANBERANTAS, BANTEN- Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D, resmi tingkatkan type Polda Banten sebagai salah satu Polda Type-A. Hal ini terbukti saat Kapolri Jend.Pol.Tito Karnavian pimpin acara pengukuhan sekaligus menyerahkan petaka pengangkatan Polda Banten menjadi type-A.

    Petaka pengakatan status type Polda Banten yang awalnya bertype-B menjadi Polda Banten type-A diterima langsung oleh Kapolda Banten Brigjen Pol Tomsi Tohir yang dari Kapolri Jend Pol. Tito Karnavian, di halaman Mapolda Banten, Kamis (06/12/2018) kemaren.

    Peningkatan status Polda Banten ke type-A, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri bernomor: Kep/1795/XI/2018  tertanggal 17 November 2018 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, tentang perubahan type Polda Banten, dari Polda Tipe B menjadi Polda type-A.

    Perlu diketahui, sebelumnya tim Menteri Pendayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Mabes Polri melakukan studi uji kelayakan Polda Banten. Setelah dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dinaikkan statusnya dari type-B menjadi type-A.

    Mengingat perkembangan daerah Provinsi Banten sangat luar biasa saat ini dan semakin pesat globalisasi dunia, maka Polda Banten semakin tertantang menghadapi perkembangan tehnologi saat ini.

    Sebelumnya Polda Banten meningkat, terlebih dahulu telah melalui perjalanan sangat sulit sejak masih berstatus sebagai Polwil (Polisi Wilayah) Banten dibawah kendali Polda Jawa Barat (Jabar) di Bandung. Seiring waktu, Polda Banten semakin berkembang sehingga statusnya naik menjadi Polda Tipe C .

    Kemudian secara perlahan mengikuti perkembangan, Polda Banten naik statusnya ke type-B. Dari perjalannya yang penuh kisah seiring perkembangan jumlah angka penduduk, Industrial dan Dunia Pariwisata dan lain lain. Dan secara otomatis Polda Banten meningkat pula tanggungjawab yang sangat luar biasa khususnya dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyakat Perlindungan hukim di Wilayah Provinsi Banten.

    Selain itu Polda Banten dalam melayani masyarakat, memberikan pelayanan masyarakat melalui aplikasi Online. Dari pertimbangan itu Menpan RB dan Mabes Polri menaikan tipe Polda Banten ke type-A,” uiar Kapolri Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian

    Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, PhD meberikan apresiasinya kepada seluruh Jajaran Polda Banten, beserta Pemerintah Daerah dan para stakeholder atas kinerja dan kerjasamanya dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Provinsi Banten.

    “Selamat kepada jajaran Polda Banten. Capaian ini bukanlah tujuan akhir, tapi awal untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai harapan masyarkat kepada institusi Polri”, Imbuhnya.

    Sementara Kapolda Banten Brigjen Pol Tomsi Tohir, setelah menerima bendera pataka kebanggaan Polda Banten, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi yang telah menaikan tipe Polda Banten dari Type-B menjadi Type A.

    Seiring naiknya status Polda Banten menjadi tipe A, maka pelayanan di Polda Banten dan Polres jajaran harus semakin baik sesuai tagline Kapolri, yaitu layanan yang mengedepankan profesional modern dan terpecaya. 

    "Semoga dengan kenaikan Type  Polda Banten Menjadi A,  Polda Banten dapat terus Bersinergi  dengan stakeholder terkait, baik gubernur, Forkopimda, DPRD, jajaran TNI dan tokoh masyarakat, pelayanan kepada masyarakat di Polda Banten harus lebih maksimal lagi. Keamanan harus kita tingkatkan supaya masyarakat lebih aman dan tertib," Ungkapnya. 

    Diketahui, saat ini Polda Banten sudah mewujudkan pelayanan berbasis online. Dimana  aplikasi ini memungkinan semua layanan kepolisian yang diutuhkan masyarakat dapat diakses dengan cepat.



    Usai Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian, PhD menyerahkan bendera petaka kepada Kapolda, langsung melakukan foto bersama dengan para Forkopimda Provinsi Banten dan para ulama yang hadir. Serta dilanjutkan peninjauan stand pelayanan dan peralatan yang dipamerkan para jajaran Polda Banten.  (red/rls-hms)

    Sumber: Humas Polda Banten & Tribrata Polda Banten.

    PT KAT 'Rampas' Hak Tenaga Najir Mesjid

    HARIANBERANTAS, INHU- Puluhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang bekerja sebagai tenaga kerja Najir Mesjid di perumahan-perumahan PT Kencana Amal Tani (KAT) "dirampas" hak normatifnya oleh management PT. KAT itu sendiri.

    Bagaimana tidak, terhitung mulai tanggal 21 November 2018 lalu, pihak management PT. KAT group Duta Palma Nusantara ( DPN ) milik Surya Dharmadi ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) sepihak tanpa uang pesangon terhadap tenaga kerja Najir Mesjid tersebut.

    Benar, kami tenaga kerja Najir Mesjid di PHK sepihak oleh management PT. KAT group DPN tanpa uang pesangon, "kata Jupriadi kepada awak media, Kamis (06/12).

    Jupriadi salah satu korban PHK sepihak tanpa uang pesangon dari management PT. KAT sudah 7 tahun mengabdi sebagai tenaga kerja Najir Mesjid mewakili teman-temannya mengatakan, sudah 16 hari kami tenaga kerja Najir Mesjid sudah tidak bekerja.

    Kami sudah siap di PHK. Tapi, berikanlah hak-hak normatif atau uang pesangon kami itu sesuai dengan aturan yang ada. Saat ini, kami masih tinggal di perumahan milik PT. KAT dan tetap bertahan sebelum hak kami dibayarkan. Kami juga sangat mengharapkan kepada bapak Bupati Inhu Yopi Arianto SE agar memperhatikan nasib kami yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh PT. KAT, "pinta Jupriadi.

    Pjs Estate Manager kebun KAT II, Hendri membenarkan PHK sepihak tanpa uang pesangon melalui surat bernomor 482/KAT-II/XI/2018 tanggal 21 November 2018 dengan perihal : surat pemberitahuan.

    Dalam isi suratnya Hendri mengatakan, surat panggilan I dan II tanggal 19 November 2018 lalu tidak dipenuhi oleh Jupriadi. Sesuai dengan pasal 168 UU tentang ketenagakerjaan.

    Pekerja yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjannya karena dikualifikasikan mengundurkan diri, "kata Hendri dalam suratnya.

    Terpisah, Plt Kadisnaker Inhu, Slamet Suhargana S.Sos saat dikonfirmasi terkait PHK sepihak tanpa uang pesangon yang dilakukan PT. KAT mengatakan bahwa permasalahan tersebut belum ada surat pengaduan dari tenaga kerja itu masuk ke kami. Biar lebih jelas, coba tanyakan langsung sama Kabid PHI, "ucapnya singkat, Kamis (06/12) di kantin Disnaker Inhu.

    Penulis : Lamhot Manurung
    Penanggungjawab: B. Anas

    M.Nasir dan Hobby, Terduga Korupsi Proyek Bengkalis Jadi Tamu Istimewa Hotel Termahal Se-Dunia di KPK

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menahan dua tersangka dari beberapa terduga pelaku korupsi dana proyek jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih Bengkalis, Riau yakni, Muhammad Nasir dan Hobby Siregar. Keduanya ditahan di tempat berbeda

    "KPK melalukan penahanan 20 hari kedepan ke dua   para tersangka di kasus Bengkalis ini," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (5/12/2018).

    Kedua tersangka itu yakni eks Kadis Pekerjaan Umum Bengkalis M Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar. M.Nasir ditahan di rutan cabang KPK di Guntur. Sedangkan Hobby ditahan di Rutan Salemba.
    Hobby meninggalkan gedung KPK pada Rabu malam sekitar pukul 20.30 WIB. Berselang beberapa menit kemudian, M.Nasir juga ikuti dari belakang dibawa ke tahanan yang merupakan hotel termahal se-Dunia.

    "Saya nggak kenal bupati saya nggak kenal DPRD, makanya saya bingung kok saya yang jadi tersangka," kata Hobby saat meninggalkan gedung KPK.

    Hobby sudah jadi tersangka sejak 2013 silam. Sedangkan Nasir berstatus tersangka sejak Agustus 2017 lalu.

    Dalam kasus ini keduanya disangka memperkaya diri sendiri atau orang lain (korporasi) terkait proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Kecamatan Nyirih, Kabupaten Bengkalis, Riau, tahun anggaran 2013-2015. Dalam kasus ini, indikasi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 80 miliar. 

    Masyarakat Riau berharap kasus ini tidak berhenti pada kedua tersangka. Pasalnya, belakangan ini Bupati Bengkalis Amril Mukminin telah di Cekal KPK RI untuk tidak berpergian keluar negeri.

    Kemudian, KPK RI juga telah melakukan tangkap tangan seseorang di rumah dinas Amril Mukminin beberapa waktu lalu. Dari tangan seseorang itu KPK menemukan uang senilai Rp.1,9 Milyar.

    Apakah Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, ikuti nasib kedua tersangka (M.Nasir dan Hobby Siregar,red)..? Public menunggu nyali KPK RI.

    Sumber: detik.com

    Diduga Kebal Hukum, PT KAT Group DPN Raja PHK Sepihak, Pesangon Karyawan Tak Dibayar

    HARIANBERANTAS, INHU- Gara-gara tidak mau dimutasi menjadi tenaga panen sawit, puluhan tenaga kerja yang juga Najir Mesjid menjadi "korban" Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pihak management PT Seberida Subur (SS) dan management PT Kencana Amal Tani (KAT) group Duta Palma Nusantara (DPN).

    Anehnya, PT. SS dan PT. KAT group DPN milik Surya Dharmadi ini tak kunjung memberikan hak-hak normatif atau uang pesangon para pekerja yang di PHK sepihak itu sesuai amanah UU Ketenagakerjaan.

    Demikian hal ini disampaikan Ketua Pengurus Serikat Pekerja Nasional ( SPN ) PT. SS dan PT. KAT group DPN, Jupriadi, Selasa siang (04/12) di simpang PT. KAT.

    Jupriadi bersama puluhan rekan-rekannya mengatakan, sekitar tanggal 12 dan tanggal 13 November 2018 lalu, PT. SS dan PT. KAT melakukan mutasi sepihak kepada kami tanpa ada menerima surat mutasi. Nasib kami sebagai tenaga kerja yang sudah puluhan tahun mengabdi di PT. SS dan PT. KAT masih terkatung-katung.

    Jupriadi menjelaskan, karena kami tidak mematuhi mutasi kerja sepihak menjadi tenaga panen dengan alasan bahwa kami dulunya hanya tenaga kerja bidang Najir Mesjid di perumahan PT. SS dan perumahan PT. KAT, sehingga terhitung mulai tanggal 15 November 2018 lalu, management PT. SS dan PT. KAT sudah mengganggap sebagai syarat mengundurkan diri, "ucapnya dengan nada kesal.

    Kami sebagai tenaga kerja sudah puluhan tahun mengabdi di PT. SS dan PT. KAT hanya menuntut hak-hak normatif atau uang pesangon saja dari PT. SS dan PT. KAT. Kami pun sudah ikhlas tidak bekerja lagi. Tapi, berikanlah hak uang pesangon kami itu sesuai aturan yang berlaku.

    Untuk itu, kami sebagai masyarakat Inhu yang menjadi korban PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. SS dan PT. KAT, dengan segala hormat meminta kepada bapak Bupati Yopi Arianto SE agar berkenan membantu masalah yang sedang kami alami, "pinta Jupriadi mewakili teman-temannya.

    hingga berita ini diturunkan, sudah berulangkali awak media berusaha menghubungi pihak Disnaker Inhu dan pihak management PT SS dan PT. KAT group DPN. Namun belum membuahkan hasil untuk dimintai keterangan Pers-Nya.

    Penulis : L. Manurung/P.Sitorus
    Penanggungjawab: B.Anas 

    Sungguh Terrrrlaaaluuu: 8 Bos Judi Togel di Kampar Diduga Kebal Hukum

    HARIANBERANTAS, KAMPAR- Beredar informasi di khayak publik umum Kabupaten Kampar-Riau tentang maraknya praktek judi online dan toto gelap (Togel) akhir akhir ini menimbulkan pertanyaan besar, tak terkecuali tokoh masayarakat Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, Riau, menantang adanya profesi haram yang tumbuh subur di tengah masyarakat yang dikenal religius
    Doc: Neet/RTV

    Terkait berita yang menggambarkan masyarakat Kampar yang tidak taat hukum itu, media telah mengkonfirmasi pihak kepolisian Polres Kampar Kesatuan Polda Riau, melalui Kasat Reskrim, AKP Fazry.

    Pesan singkat melalui WhatssApp pribadi Kasat Reskrim Polres Kampar, hingga dilansir berita ini belum memberikan keterangan Pers-Nya bahkan disaat yang sama, media juga melayangkan pertanyaan kepada Kapolres Kampar melalui akun WhatsApp. Namun  Kapolres tak kunjung menjawab bahan konfirmasi media yang diwakili oleh wartawan media wwwaktualonline.com.

    Kasus ini mengundang spekulasi di masyarakat terkait maraknya praktek perjudian di Kabupaten Kampar itu; manakala justru yang berhasil menangkap seorang korlap judi tebakan nomor singapore dan hongkong baru-baru ini "Intel Kodam bukit barisan".

    Atas penangkapan itu tersangka telah memasuki tahap II pada tingkat Kejari Kampar beberapa waktu lalu, sebagaimana disampaikan Kasat Reskrim Polres Kampar belum lama ini.

    Namun, belum genap seminggu pasca penangkapan korlap judi online oleh Intel Kodam Bukit Barisan, ternyata tim media kembali menerima informasi dari warga setempat, bahwa diketahui sejumlah 8 orang bandar besar togel masih merajalela dan terkesan kebal hukum di wilayah hukum Polres Kampar.

    "Tidak ada digulung oleh polisi pak,, semua bandar togel masih tetap beraksi setiap hari di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar ini. 

    Ada 8 orang pak yang saya tau namanya namun tetap dibiarkan oleh polisi melakukan praktik judi di sini, " kata sumber yang tidak bersedia identitasnya ditulis.

    Berkali-kali media  menginginkan agar sumber tersebut berani menunjukkan dirinya kepada media, namun ia justru menyampaikan tentang nama-nama bandar judi togel yang diketahui, sebagaimana disebutkan dibawah ini. 

    1. Meski, disebutnya merupakan bandar besar di kota Bangkinang. 2. Tpbln, disebutnya sebagai bandar besar yang menguasai Bangkinang juga, sementara yang ke 3 adalah Tgg, yang merupakan bandar besar yang  berkuasa di Tapung Hilir.

    Sementara yang ke 4 adalah Utk, yang menguasai Kampar Kiri, disusul oleh yang ke 5, Is penguasa Lipat Kain, dan Ckr, sang bandar judi yang berkuasa di Tapung.

    Selain ke 5 nama bos judi togel tersebut, ternyata masyarakat Kampar itu juga memberikan informasi, bahwa masih terdapat nama-nama lainya, Gnd, yang kekuasaanya berada di Tapung Hulu, dan Kojek di Air tiris.

    Menanggapi maraknya kasus praktik perjudian bentuk online dan togel di Kabupaten Kampar ini, salah satu anggota DPRD Kampar dari Komisi I, Maju Marpaung mengatakan, seharusnya jika terbukti informasi pelanggaran hukum itu ditengah masyarakat Kampar, pihak Polres Kampar harus cepat menangkap dan proses hukum semua bandar yang menjadi otak dibalik semua praktik perjudian togel dan online.

    "Bagaimanapun juga, polisi tidak bisa membiarkan ini atau terkesan membiarkan, namun agar dugaan masayarakat ini terbukti maka polisi harus terus bergerak dan membuktikan informasi karena hanya dengan cara seperti itu kasus perjudian togel dan online dapat dibuktikan,"jelas Maju melalui selulernya. 

    Menurutnya jika ada informasi terkait praktik judi online dan togel di Kabupaten Kampar, maka masyarakat dihimbau langsung melaporkan hal itu kepada Polres Kampar.

    Sebab menurut anggota dewan dari fraksi PDIP ini, karena proses hukum dapat ditegakkan jika ada peran serta masyarakat. 

    Sementara salah satu pakar hukum pidana dari Riau mengatakan bahwa kebiasaan buruk masayarakat seperti praktik perjudian adalah bukti betapa aparat kepolisian setempat tidak mampu meredam dan menekan praktik perjudian didaerah, ujarnya. (Tim).

    Mutasi Pekerja, Ketua SPN Inhu, Tengku Ridwan : PT KAT Perusahaan Mafia

    HARIANBERANTAS, INHU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT. Kencana Amal Tani (KAT) Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Selasa (04/12).

    Sidak yang dilaksanakan DPRD Inhu ini terkait laporan pengaduan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab. Inhu atas mutasi kerja sepihak kepada puluhan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak management PT. KAT beberapa hari lalu.

    Rombongan Sidak DPRD Inhu ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhu, Miswanto SE, didampingi oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhu, Sugeng Riyono, Ketua Komisi III DPRD Inhu, Raja Irwan Toni, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhu, Marlius serta Camat Seberida, Wisnu Nugroho dan Ketua SPN Kab. Inhu, Tengku Ridwan beserta anggotanya diterima langsung oleh Manager PT. KAT, Shomad Nurussubach di ruang kantornya.

    Pada kesempatan itu, Miswanto SE mengatakan, permasalahan mutasi kerja sepihak yang dilakukan oleh management PT. KAT kepada puluhan tenaga kerja menjadi tenaga panen merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan norma-norma sosial kemanusiaan. Apalagi, puluhan tenaga kerja tersebut merupakan Nazir Mesjid di lingkungan perumahan PT. KAT.

    Diminta kepada pihak management  PT. KAT agar masalah yang dialami oleh puluhan tenaga kerja Nazir Mesjid dikembalikan kembali kepada pekerjaanya posisi semula.

    Dan, bila PT. KAT menganggap puluhan tenaga kerja Nazir Mesjid tidak mematuhi aturan mutasi tersebut sudah dianggap sebagai bukti mengundurkan diri, ya gak apa-apa. Tapi, diminta kepada pihak PT. KAT agar membayar semua hak-hak normatif mereka sesuai aturan yang berlaku, "tegas Ketua DPRD Inhu 2 periode ini.

    Berikut nama-nama tenaga kerja yang dimutasikan oleh PT. KAT, antara lain :
    1. Jupriadi ( Nazir Mesjid )
    2. Diah Erlia (Karyawan Semprot)
    3. Ruslan ( Nazir Mesjid )
    4. Suparno ( Nazir Mesjid )
    5. Muslimin ( Nazir Mesjid)
    6. Samsudin ( Nazir Mesjid)
    7. Sarjiman ( Nazir Mesjid)
    8. Sutrisman ( Nazir Mesjid)
    9. Subahman ( Nazir Mesjid)
    10. M. Mumu ( Nazir Mesjid).
    Sementara, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhu, Marlius mengecam keras tindakan PT. KAT yang melakukan mutasi kepada tenaga kerja yang bukan bidangnya. Bagaimana mungkin pekerja yang sudah berumur 58 tahun mampu mengegret buah sawit. Mungkin mengangkat gagang anggrek saja gak mampu. Dimana hati nurani pak Shomad selaku pimpinan tertinggi di PT. KAT ini..?

    "Persoalan ini jangan pak Shomad anggap remeh, ini persoalan serius. Ini menyangkut perut. Kalian seenaknya hanya menguras tenaga mereka tanpa peduli masa depan keluarganya. Kami selaku wakil rakyat Indragiri Hulu akan tetap memperjuangkan masalah ini sampai tuntas,"sebut politisi Partai Gerindra ini dengan wajah marah.

    Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Inhu, Sugeng Riyono yang membidangi ketenagakerjaan menghimbau kepada management PT. KAT agar mempekerjakan tenaga kerja itu sesuai dengan norma-norma UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang ada.

    Ketua SPN Kab. Inhu, Tengku Ridwan menyebutkan bahwa PT. KAT merupakan perusahaan mafia yang tidak peduli terhadap pekerjannya. Masa tenaga kerja yang sudah berumur 58 tahun pun mau dijadikan tenaga panen sawit. Seharusnya, mereka-mereka yang sudah berumur di atas 55 tahun sudah harus pensiun.

    Jangan-jangan PT. KAT ini tidak memberlakukan program pensiun. Lagi pula seenaknya lakukan mutasi tanpa memperhatikan norma-norma sosial kemanusiaan. Mau jadi apa PT. KAT ini di Indragiri Hulu..?, "ucapnya dengan nada kesal.

    Anehnya, meskipun bertubi-tubi rombongan Sidak DPRD Inhu ini melancarkan perbincangan keras yang dilontarkan ke manager PT. KAT itu, dengan sikap yang tidak terpuji, Shomad Nurussubach hanya menjawab bahwa terkait mutasi yang terjadi merupakan urusan personalia. Itu bukan urusan saya pak dewan. Saya hanya bisa menyampaikan kepada personalia apa yang sudah kita bicarakan ini, "ucapnya singkat.

    Penulis : Lamhot Manurung
    Penanggungjawab: B. Anas 

    Jelang Natal & Tahun Baru, Polsek Batang Gangsal Gelar Sosialisasi

    HARIANBERANTAS,  INHU- Jelang perayaan Natal 25-26 Desember 2018 dan Tahun Baru 2019, Kapolsek Batang Gangsal, IPDA Endang Kusuma Jaya, SH lakukan sosialiasi dengan mengumpulkan seluruh para Pendeta, tokoh agama, tokoh pemuda dan ormas Banser wilayah pemerintahan Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Senin (03/12) di Polsek Batang Gangsal.

    Demikian hal ini disampaikan Kapolsek Batang Gangsal IPDA Endang Kusuma Jaya, SH kepada awak media, Selasa (04/12) melalui telepon selulernya.

    Kapolsek mengatakan, di Kecamatan Batang Gangsal terdapat sebanyak 46 Gereja yang akan merayakan Natal 25-26 Desember 2018 dan Tahun Baru 2019. Demi terciptannya suasana yang aman, tertib dan harmonis bagi umat kristiani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru, di setiap gereja akan saya tugaskan personil anggota Polsek Batang Gangsal setiap hari.

    Endang Kusuma menambahkan, bahwa untuk pengamanan perayaan Natal 25-26 Desember 2018, Polsek Batang Gangsal akan melakukan pengaman dengan cara patroli di seluruh wilayah hukum Polsek Batang Gangsal. disamping itu juga akan menyiagakan anggota di tiap-tiap gereja, "ucapnya.

    Sementara itu, mewakili tokoh Gereja Pendeta Hutagalung STh mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang diadakan oleh pihak Polsek Batang Gangsal, yang memberikan mengedukasi serta untuk memberikan rasa aman kepada warga Batang Gangsal.

    "Saya mewakili tokoh gereja Batang Gangsal mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolsek Batang Gansal yang memberikan rasa aman kepada kami, terutama menjelang perayaan Natal, "kata Pendeta Hutagalung Sth.

    Acara ditutup dengan Doa serta deklarasi damai aman dan sejuk dalam menjelang pelaksanaan pesta demokrasi untuk pemilihan anggota Legislatif dan Pilpres 2019.

    Penulis : Lamhot Manurung. 

    Kontraktor PT. Istaka Hasrat Semangat Diduga Kerjakan Proyek Jalan Nasional Asal Jadi

    HARIANBRANTAS, REANGAT-  Proyek Preservasi Pelebaran jalan Nasional dari Sorek Kab.Pelelawan sampai Simpang Paten Pematang Reba Inhu dibawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR) Bina Marga Wilayah II Provinsi, sumber dana dari SBSN  dengan nilai kontrak Rp.147.637.319.000 yang dikerjakan oleh Pt. Istaka Hasrat dengan jangka waktu pelaksanaan 1 tahun atau 335 hari kalender, terkesan asal jadi.

    Pada bulan 9/2018 yang lalu Kontraktor Pelaksana Pt. Istaka Hasrat melakukan paching aspalt serta menggali base A lama diganti base A baru dengan kedalaman lobang bervariasi di jalan Propinsi mulai dari Bukit Selasi sampai Simpang Patin Inhu.

    Saat ini proyek tersebut sudah diaspalt, namun tidak sempurna. Sehari setelah di aspalt pada bulan november 2018, besoknya babak belur alias aspal buyar semua.

    Salah seorang PU Kab. Inhu inisial B ketika dikonfirmasi awak media mengatakan" seharusnya sebelum di aspalt di tes dulu kekuatan  base A-Nya, apakah sudah layak atau belum untuk di aspalt. Agar mutunya terjamin, bukan seperti sekarang ini buyar. Itu akibat dari tidak di test density ujarnya.

    Een Surveyor dari Konsultan PT. Yudha Karya mengatakan ke awak media " kami sebagai konsultan sudah sering menegor Kontraktor pelaksana supaya mengikuti aturan, tapi kontraktornya bingal. Ini diaspal sifatnya sementara untuk menanggulangi agar tidak terjadi kecelakaan. Bila nanti rusak akan diperbaiki kembali oleh kontraktor. Karena suda kesepakatan sebelumnya, ujarnya.

    Rahmat sebagai Pelaksana Kontraktor mengatakan "kami sudah ditegur oleh Kapolsek Rengat Barat, agar segera di Aspalt karena sudah banyak yang jatuh di areal yang di paching. Jadi menjaga agar jangan ada Korban yang lebih besar. Kalau yang sudah diaspal ini rusak lagi, kami siap memper baiki kembali, Katanya. 3/12/2018.

    Penulis: Pinten Sitorus.

    Kapolda Banten Saksikan Acara Pisah Sambut Danrem 064 Maulana Yusuf

    HARIANBERANTAS, BANTEN- Korem 064 Maulana Yusuf Resmi dijabat komandan baru, acara lepas sambut Komandan Korem 064 Maulana Yusuf dari kolonel czi budi hariswanto kepada kolonel infantri windiyatno di Gor Makorem 064 Maulana Yusuf, Serang, Senin (03/12/2018).

    Kapolda Banten Brigjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si didampingi Kasat Brimob Polda Banten  Kombes Pol Reeza Herasbudi S.I.K.,M.M, Kabidhumas Polda Banten AKBP Edi Sumardi Priadinata, dan  Kapolres Jajaran hadir dalam kegiatan lepas sambut komandan korem 064 maulana yusuf.
    kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penyegaran dan regenerasi karir terhadap institusi tni maupun di korem 064 maulana yusuf.
    Acara Turut hadir Wakil Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, Kepala BNN Provinsi Banten, Danyon Mandala Yudha, Danrem 052 Wijayakrama, Unsur Forkopimda Banten, Para Dandim, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. (Humas)

    Manahara Undang Tokoh Masyarakat Batak Dalam Acara Syukuran Memasuki Rumah Baru Miliknya

    HARIANBERANTAS, INHU- Ditengah Kota Pematang Reba, dari sudut penjuru warga kesukuan Medan hadiri kegiatan syukuran memasuki rumah baru milik Manahara, Sabtu,(1/12).

    Syukuran itu, sebagai ucapan terima kasih kepada tuhan dimana bisa memasuki rumah baru  yang telah diberikan tuhan kepada keluarga bahagia ini.

    Manahara mengundang seluruh tokoh mastarakat asal medan dan meminta do’a selamat dari para marga serta para undangan. 

    Kepada wartawan dilokasi rumah baru miliknya, Manahara Napitupulu, yang selesai dibangun satu tahun silam itu, lumayan strategis, bahkan dekat dengan wilayah perkantoran pemerintah Kabupaten Indragiri  Hulu.

    Selain bangunan rumah tersebut tampak besar, juga dekat simpang empat tugu patin yang mengarah jalan ibu kota Indragiri Hulu-Rengat.

    Mengenai syukuran tuan rumah mengundang yang berhubungan marga dengan bahasa asli Batak, dimana seluruh dongan Tubu, Raja ni Boru, Bere, Iba bere dohot pariban, Raja ni dongan sagita dohot ale-ale, tarlumobi ma di hula-hula dohot akka tulang yang berhubungan dengan tuan rumah.

    Jadi, dengan mengundang bapak / ibu dalam acara do’a syukuran sebelum memasuki rumah baru ini, pungkasnya.

    Penulis: P. Sitorus
    Penanggungjawab: B.Anas

    Besok, DPRD Inhu "Turun Gunung" Sidak Dua Perusahaan

    HARIANBERANTAS, INHU- Bila tidak ada aral melintang, besok Selasa 04 Desember 2018 sekira pukul 10 Wib, DPRD Kabupaten Indragiri hulu "turun gunung" lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) kelokasi PT Seberida Subur (SS) dan PT Kanca Amal Tani (KAT) terkait mutasi terhadap puluhan tenaga kerja yang diduga melabrak UU Ketenagakerjaan.

    Demikian hal ini disampaikan Ketua DPRD Inhu, Miswanto SE didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Inhu, Sumini Spd usai memimpin rapat hearing dengar pendapat dengan PT. SS dan PT. KAT, Senin (03/12) di kantor DRPD Kab. Inhu.

    Turut hadir, Ketua Komisi IV DPRD Inhu, Sugeng Riyono, Anggota Komisi IV DPRD Inhu, Heber Lubis, Marlius serta Ketua Komisi III DPRD Inhu, Raja Irwan Toni, Camat Batang Gangsal, Eli Narion, Camat Seberida, Wisnu Nugroho, Kasi Penta Disnaker Inhu, Joko, Kades Kelesa, Joni, Kades Siambul, Ketua SPN Kab. Inhu, Tengku Ridwan serta 9 orang tenaga kerja.

    Meskipun perwakilan dari PT. SS dan PT. KAT tidak hadir, namun rapat hearing tetap dilanjutkan dengan agenda mendengar keluhan-keluhan tenaga kerja yang terkena mutasi.

    Pada kesempatan itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional ( SPN ) Kab. Inhu, Tengku Ridwan menjelaskan bahwa sesungguhnya PT. SS dan PT. KAT yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batang Gangsal itu diduga kuat telah melabrak UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

    Bagaimana tidak, mutasi kerja yang dilakukan oleh PT. SS dan PT. KAT terhadap 9 orang tenaga kerjanya itu rata-rata usia 58 tahun. Bagaimana mungkin tenaga kerja yang sudah berumur 58 tahun sanggup tenaga panen. Mestinya PT. SS dan PT. KAT sudah harus melakukan pensiun terhadap tenaga kerja berusia di atas 55 tahun, "kata Ridwan dalam rapat hearing DPRD Inhu. 

    Camat Batang Gangsal, Eli Narion mengatakan, kalau sekiranya PT. SS dan PT. KAT bisa hadir dalam rapat hearing ini, saya ingin mempertanyakan apakah perusahaan itu sudah mempunyai izin Hak Guna Usaha (HGU). PT. SS dan PT. KAT gak boleh seenaknya lakukan mutasi terhadap tenaga kerjanya. Masa guru ngaji dimutasi menjadi tenaga panen.

    Sementara, Camat Seberida, Wisnu Nugroho sangat menyayangkan sikap dari management PT. SS dan PT. KAT yang melakukan mutasi terhadap puluhan tenaga kerja yang awalnya guru ngaji menjadi tenaga panen. Ini seharusnya gak boleh terjadi. Apalagi bapak-bapak yang mendapatkan mutasi ini sudah pada tua-tua. Bagaimana mungkin bapak-bapak yang sudah berumur 58 tahun mampu sebagai tenaga panen, "kata Wisnu dalam rapat hearing DPRD Inhu.

    Kasi Penempatan Tenaga Kerja (Penta) Disnaker Inhu, Joko menyampaikan hal yang berbeda. Masalah mutasi tenaga kerja yang dilakukan oleh PT. SS dan PT. KAT merupakan hak mutlak dari perusahaan itu sendiri sesuai UU Ketenagakerjaan. Hanya saja, sebelum PT. SS dan PT. KAT melakukan mutasi terhadap tenaga kerjanya, perlu memperhatikan aspek-aspek sosial kemanusiaan.

    Sementara, Heber Lubis Anggota Komisi IV DPRD Inhu yang membidangi ketenagakerjaan mengatakan, dalam hal mutasi kerja terhadap tenaga kerja oleh perusahaan, itu diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi acuan hak dan kewajiban antara tenaga kerja dengan perusahaan.

    Hanya saja, PT. SS dan PT. KAT tersebut harus mempertimbangkan sisi atau dampak sosial kemanusiaan. Apalagi, tenaga kerja yang terkena mutasi ini sudah memiliki usia 58 tahun, "sebut politisi Partai PDI-P ini.

    Terkait ketidakhadiran PT. SS dan PT. KAT dalam rapat hearing yang digelar DPRD Inhu dan setelah mendengar keluhan-keluhan tenaga kerja yang kena mutasi oleh PT. SS dan PT. KAT, Ketua DPRD Inhu, Miswanto SE memutuskan bahwa besok Selasa 04 Desember 2018 sekira pukul 10 Wib, DPRD Inhu bersama instansi terkait akan lakukan sidak di lokasi kerja PT. SS dan PT. KAT Kecamatan Batang Gangsal, Kab. Inhu.

    Penulis : Lamhot Manurung. 

    PKWT Disahkan, Kabid PHI, Yaspan ST : Saya Sudah Terlanjur Tandatangani

    HARIANBERANTAS, INHU- Management PT Inecda Plantations ( IP ) group Samsung & Gandaerah Hendana ( S & G ) yang berkantor di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau terungkap mempekerjakan puluhan tenaga kerja tanpa mengikuti norma aturan perundang undangan yang berlaku.

    Pasalnya, sebanyak 65 orang tenaga kerja baru yang dipekerjakan di PT. IP group S & G untuk bidang jenis pekerjaan panen borong dan pekerjaan perawatan yang dituangkan dalam kontrak kerja diduga melabrak UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Permenakertrans nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

    Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial ( PHI ) Dinas Tenaga Kab. Inhu, Yaspan ST membenarkan bahwa PT. IP ada mempekerjakan puluhan tenaga kerja sebagai tenaga panen borong dan tenaga perawatan. PT. IP selaku pemberi pekerjaan terhadap puluhan tenaga kerja baru tersebut sudah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ).

    Benar, semua tenaga kerja baru yang dipekerjakan PT. IP sudah dibuat PKWT untuk masa waktu 6 bulan kedepan. Nanti setelah 6 bulan, semua pekerja PKWT tersebut berubah menjadi karyawan tetap atau PKWTT. "Kita tunggu aja dulu habis masa berlaku PKWT tersebut, "kata Yaspan kepada awak media ini, Kamis (29/11) lalu di ruang kerjanya.

    Yaspan juga mengakui bahwa PKWT yang dibuat PT. IP tersebut tidak dibenarkan atau bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans nomor 100 tahun 2004 tentang PKWT serta Permenakertrans nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Namun, Yaspan mengakui dirinnya sudah terlanjur menandatangani PKWT tersebut.

    Diketahui, sebanyak 65 orang tenaga kerja yang terbagi di beberapa bidang jenis pekerjaan yakni, jenis pekerjaan perawatan, panen borong, tenaga muat dan guru ngaji. Anehnya, tenaga kerja bidang perawatan dan panen borong yang dipekerjakan PT. IP group S & G itu sudah jauh-jauh hari bekerja mulai bulan Maret 2018 lalu. Sementara PKWT yang dimohonkan oleh PT. IP untuk disahkan oleh Disnaker Inhu baru ditandatangani tanggal 27 Agustus 2018 lalu.

    Pasal 59 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 berbunyi : perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. 

    Humas PT. IP, Joko Dwiyono mengatakan bahwa dirinya juga mengetahui ada beberapa orang tenaga kerja baru yang dipekerjakan di PT. IP. Saya dengar-dengar sih dipekerjakan di perawatan dan sebahagian lagi di panen borong.

    Seingat saya, yang merekrut tenaga kerja baru tersebut bernama Boimin dan Tuso. Karena masalah itu merupakan ranah atau bidang personalia, dan saya takut salah-salah menjelaskan, sebaiknya konfirmasi aja langsung sama yang bersangkutan, "kata Joko kepada awak media ini melalui telepon selulernya, Jumat (30/11). 

    Sebelumnya, Tuso warga Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kab. Inhu mengakui bahwa sebanyak 15 orang tenaga kerja panen borong status PKWT di PT IP merupakan miliknya dan 5 orang tenaga kerja untuk perawatan. Bahkan dirinnya menyebutkan bahwa ada 1 orang lagi warga Desa Tani Makmur yang juga sebagai pengelola tenaga panen borong di PT IP.

    Tuso menceritakan, Saya punya kontrak kerja selaku pengelola tenaga kerja dengan PT. IP yang ditanda tangani oleh Manager Senior ( MS ) Khamdi, Manager Kebun Satu, Purba dan Hairul Saleh. Waktu itu, mereka itu bilang ke saya bahwa PT. IP butuh tenaga panen dan perawatan. Terus terang, saya selaku pengelola atas nama saya sendiri (Tuso-red) dan saya juga belum melaporkan keberadaan tenaga kerja ke Disnaker.

    Ya, sudah berjalan sekitar 2 bulan lalu kok. Gak lama lagi juga mau habis kontraknya. Kalau tenaga panen borong yang saya kelola sudah saya daftarkan ke BPJS untuk jenis kesehatan dan kecelakaan kerja. Upahnya antara 2 sampai 3 Juta setiap bulannya, "ucap mantan Kades Titian Resak kepada awak media ini, Kamis (29/11) di Belilas.

    Penulis: Lamhot Manurung
    Pemanggung Jawab: B. Anas

    Diduga Kebal Hukum, Dosen Laporkan Oknum Brimob Ke Propam Polda Riau

    HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Institusi Polri kembali tercoret  oleh perilaku oknum Brimob dibawah satuan Polda Riau, berinisial Bripda MRE, NRP. 95010235. Pasalnya, diduga tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya setelah menghamili korban. Sehingga  mengadukan nasibnya ke Propam Polda Riau, Jumat (30/11/2018) Pagi.

    Korban berinisial MN yang berprofesi sebagai dosen disalah satu universitas kesehatan ternama di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) juga sebagai Bidan di Kabupaten Siak, mengadukan nasib malangnya ke Kapolda Riau melalui unit Propam karena merasa telah dinodai oleh pelaku.

    Ketika korban membuat laporan atau pengaduan ke Propam Polda Riau ternyata tidak sendirian melainkan didampingi oleh kuasa hukumnya dari LSM Perkara. Dalam release pengaduannya itu menceritakan secara rinci kronologis kejadia.

    Saat dikongirmasi wartawan, korban didampingi kuasanya mengatakan, terpaksa kami melaporkan pelaku yang merupakan anggota polri yang bertugas di Mako Brimob Polda Riau, lantaran tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana pelaku diduga telah menghamili korban. Kini usia kandungan korban yang merupakan janin dari darah daging pelaku sudah hampir 5 (lima) bulan. Tutur korban dalam release pengaduanya.

    Dalam laporanbya menguraikan kronologis awal kejadian tragis yang menimpanya itu. Kejadian itu, berawal dari perkenalan antara korban dengan pelaku melalui pesan singkat BBM hingga akhirnya resmi pacaran sejak bulan maret  tahun 2015 lalu hingga sekarang dan sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya.

    Pelaku MRE hanya bermodal rayuan manis mautnya dan tipu janji tipu muslihatnya sehingga berhasil merenggut kehormatan korban MN sampai mengandung janin dari darah daging pelaku. Saat ini usia kandungan korban hampir 5 (lima).

    Menurut keterangan kuasanya saat mendampingi korban membuat pengaduan ke Propam Polda Riau, mengatakan, kami dari tim penasehat hukum korban telah berupaya melakukan mediasi dengan cara mendatangi kedua orang tua pelaku di Kota Batak-Kampar, Senin (25/11/2018) lalu.

    Bahkan, tambah, ketika tim kami bersama korban dan orang tuanya malah yang penghinaan yang kami terima dari kedua orang tua pelaku. Perkataan penghinaan itu di saksikan oleh tokoh masyarakat dan Pemerintah setempat Kota Batak-Kampar, yang turut hadir saat itu. Jelas Jaka, SH

    "Orang tua pelaku bernama Mesran Sinaga mengeluarkan kata-kata penghinaan sambil meminta korban untuk menempuh jalur hukum. Karena kami sudah diperiksa oleh Brimob terlebih dahulu" Kata Jaka menirukan kata-kata Mesran Sinaga.

    Karena korban merasa dipermalukan dan terhina serta ditantang oleh kedua orang tua pelaku, makanya kami  laporkan pelaku itu untuk dimintai pertanggungjawaban pelaku secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Kami berharap laporan kami dapat ditindak lanjuti oleh Propam Polda Riau tanpa pandang bulu. Apabila Polda Riau tidak menindak anggotanya itu, maka hilanglah kepercayaan public terhadap penegakkan hukum di Polda Riau. Kemungkinan saja pelaku ini terlindung karena dia sebagai penegak hukum.

    Besar harapan kami, hukum di Polda Riau tidak tajam kebawah, tumpul diatas. Artinya, jangan karena pelaku ini merasa kebal hukum karena dia sebagai penegak hukum itu sendiri. Pinta Kuasa Hukum korban.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Riau masih mendalami laporan korban. (Tim)

    Dewan Pers Dukung Perjuangan Toro Lawan Kasus Bupati Bengkalis

    HARIANBERANTAS, RIAU- Wakil Ketua Dewan Pers, Achmad Djauhari kembali menegaskan, bahwa masalah yang dihadapi Toro Laia, Pemimpin Redaksi, harianberantas.co.di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru adalah murni tindakan kriminalisasi.

    "Untuk itu,  Dewan Pers adalah institusi pertama yang melawan tindakan kriminalisasi ini," katanya kepada pers di Pekanbaru, Kamis (30/11/2018).

    Djauhari berada di Pekanbaru untuk menghadiri Lokakarya Pers.

    "Jika Toro divonis bersalah, itu artinya Pengadilan sebagai institusi pemberi rasa keadilan telah ikut melakukan tindakan kriminalisasi," katanya. 

    "Dan tidak menghargai SEMA, Surat Edaran Mahkanah Agung tentang majelis yang harus mendengar kesaksian Ahli Pers" tegasnya.

    Dengan demikian, kata Djauhari, Dewan Pers yang terus memantau persidangan ini, memberi dukungan kepada Toro selaku korban kriminalisasi.

    "Sikap Dewan Pers sejak awal sudah jelas. Ini kasus sudah disidangkan di Dewan Pers. Dan masalah  ini harus diselesaikan secara etik serta UU Pers," katanya.

    "Masalah kata-kata diselesaikan dengan kata-kata," tambahnya.

    Nah, saat ini kata Djauhari, ditunggu aja proses persidangan.

    Kemudian yang terpenting, sebaiknya pers tetap menghormati proses pengadilan.

    "Jika nanti Toro dihukum bersalah, Dewan Pers tidak akan tinggal diam. Kami akan bantu memperjuanhkan upaya hukum. Sampai ke Mahkamah Agung," katanya. ***(Red)

    Dinilai Cacat Hukum: Kuasa Hukum Kecam Pembebasan Jabatan Kepsek SDN 19 Teluk Pambang

    HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Surat Keputusan (SK) Nomor: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 tentang pembebasan tugas sebagai Kepala Sekolah Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tertanggal 19 September 2018, berbuntut panjang. 

    Dimana ENI KURNIA, S.PD, SD yang dikenai Surat Keputusan (SK) tersebut merasa terzholimi atas pembebasan tugas alias non job dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 Desa teluk Pambang Kecamatan Bantan dan di pindahkan tugaskan menjadi guru biasa di tempat sekolah yang cukup jauh yakni di Sekolah Dasar SDN 17 Talang Mandau Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis.

    Atas Surat Keputusan itu, ENI KURNIA, S.PD, SD tidak terima karena ditemukan banyak yang janggal atas terbitnya Surat Keputusan (SK) itu secara substansi hukum maupun secara prosedurual hukum jika mengacu pada hukum adminitrasi pemerintahan yang berlaku.

    Ditempat terpisah tim Kuasa Hukum korban, ENI Kurnia, S.PD, SD yaitu, AL AZIS.,SH.,MH, WINDRAYANTO.,SH, KODRIAN MUFTI, SH yang berkantor di Pekanbaru menyatakan bahwa dalam perkara ini tim kuasa hukum telah mengajukan Somasi dan keberatan atas terbitnya SK No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 Tentang pembebasan dari tugas sebagai Kepala Sekolah dan pemindahan oegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 September 2018 tersebut karena dinilai secara yuridis administratif banyak sekali substansi hukum administratif yang dilanggar dan sangat merugikan klien kami.

    Menurutnya Kuasa Hukum, SK diterima Eni Kurnia, S.PD, SD tidak menggunakan surat Kedinasan/tanda terima yang jelas yakni di titipkan dari orang ke orang dan ketika diminta tanda terima dari instasi/ dinas yang mengeluarkan ternyata tidak ada. 

    Bagaimana mungkin sebuah Surat Keputusan (SK) atas nama Bupati Bengkalis yang di keluarkan oleh Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis yang di tanda tangani oleh Drs.H.T.Zainuddin, M.,Si ini tidak ada tanda terima secara kedinasan. Ini hanya sebagian kecil dari kejanggalan dalam terbitnya SK tersebut, tegas Al Azis.,SH.,MH selaku Kuasa Hukum.

    Menurut Kuasa Hukum Al Azis,SH.,MH, bahwa Surat Keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 yang diberikan kepada klien kami tidak beralasan hukum yang jelas dan tidak sesuai prosedur yang berlaku”.

    Adapun dasar-dasar keberatan klien kami atas terbitnya Surat Keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 tentang pembebasan dari tugas sebagai Kepala Sekolah dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis itu adalah :

    Bahwa klien kami selama ini tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena melanggar peraturan disiplin PNS baik hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat, serta melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan Sekolah Dasar Negeri 19 Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

    Sehingga dengan surat pembebasan tugas dari jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 19 tersebut memberikan kesan negatif kepada klien kami  atas karirnya  selaku Pegawai Negeri Sipil. 

    “Pembebasan tugas dari jabatan” jika mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil termasuk jenis hukuman disiplin berat (Pasal 7 Angka (4) huruf C PP RI No 53 tahun 2010).

    Bahwa sebelum di terbitkannya Surat Keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 tentang pembebasan dari tugas sebagai Kepala Sekolah dan pemindahan pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemda Bengkalis, klien kami tidak pernah di berikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis oleh Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis, Inspektorat Kabupaten Bengkalis selaku pengawas kepegawaian di Kabupaten Bengkalis;

    Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis dalam menerbitkan surat keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 tentang pembebasan dari tugas sebagai Kepala Sekolah dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

    Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 pada BAB VIII tentang mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 13 jelas mengatakan, “Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya 2(dua) tahun.

    Dalam perkara a quo, klien kami baru menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 19 Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis baru menjabat selama 1 tahun dan 2 bulan, sedangkan dalam peraturannya kepala sekolah dapat di mutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam satu sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun menjabat”. jelas dan tegas Surat Keputusan yang dinilai cacat hukum dan perlu ditinjau ulang untuk dibatalkan.

    Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 BAB VIII tentang mutasi dan Pemberhentian tugas guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 14 jelas mengatakan ; 

    Poin “1” Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena ;

    Masa penugasan berakhir; telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional;

    Diangkat jada jabatan lain, dikenakan disiplin sedang dan/atau berat

    Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010;

    Kemudian, berhalangan tetap, tugas belajar sekurang–kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/atau neninggal dunia.

    Catatan, bahwa dalam perkara a-quo terhadap klien kami tidak pernah dikenakan disiplin sedang dan/atau berat sebelumnya, sehingga terhadap pemberhentian dan pembebasan Tugas dari jabatan Kepala Sekolah menjadi Guru biasa sangat tidak beralasan secara hukum, dan surat keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 itu cacat hukum dan harus dibatalkan;

    Bahwa jika mengacu terhadap penilaian capaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil (PCSKPN) atas nama Klien kami yang dilakukan secara berkala setiap bulanya dan dinilai oleh pejabat penilai/atasan langsung yakni Bapak Edi Sakura S.Pd.,M.Pd Yang mana hasil nilai capaian SKP dengan prediket “baik” dengan nilai (85,333) terhitung sejak 01 Januari 2018 s/d 31 Mei 2018. 

    Atas penilaian prediket baik, sangat tidak beralasan hukum jika Klien kami di berhentikan dan dibebas tugaskan dari jabatanya sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 19 desa Teluk Pambang; 

    Klien kami selama masa tugasnya menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah, semenjak tahun 2009 Klien kami menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT)di sekolah Sekolah Dasar 31 yang setatus sekolahnya merupakan sekolah jarak jauh dari Sekolah Dasar 17.

    Namun klien kami berhasil mengurus administrasi dan meningkatkan mutu sekolah sehingga Sekolah dasar 31 dinegerikan pada tahun 2011;

    Bahwa Klien kami pernah mendapatkan Piagam tanda kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN” yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2009.

    Ini membuktikan Klien kami adalah seorang berprestasi dalam menjalankan tugasnya, dan tidak pernah melakukan pelanggaran berat disiplin Pegawai Negeri Sipil semasa tugasnya.

    Atas hal tersebut, Samsul Bahri selaku Ketua Komite SD Negeri 19 Bantan, yang juga diketahui dan di tandatangani oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (Rt), Tokoh masyarakat serta Wali Murid membuat surat keberatan atas adanya SK pemindahan tugas tersebut yang di tujukan kepada bupati bengkalis dan jajarannya. Karena mereka menilai ENI KURNIA, S.PD, SD dilingkungan masyarakat desa teluk pambang merupakan pribadi yang baik, yang tidak pernah bermasalah degan masyarakat. 

    Justru selama ini mereka menilai sosok guru yang masih sangat di butuhkan di Desa Teluk pambang dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan di sana. 

    Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami Tim Kuasa Hukum memberikan Somasi kepada Bapak Bupati Bengkalis, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten bengkalis, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, demi kepastian dan keadilan hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Aparatur Sipil Negara yang berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, agar kiranya : Instansi yang mengeluarkan SK tersebut Menarik kembali Surat Keputusan (SK) No: Kpts.821.2/BKPP/2018/16 yang telah di keluarkan karena tidak beradasarkan hukum, sekurang – kurangnya dalam kurun waktu 7x24 jam setelah somasi ini diterima. Bahwa dalam kurun waktu tersebut diatas, jika tidak ada melaksanakan/menanggapi/mengabaikan permintaan dari kami, maka kami berkesimpulan bahwa Bupati Bengkalis, BKPP, dan Dinas Pendidikan tidak ber`itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini. 

    Maka kami akan mengambil langkah-langkah dan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Kuasa Hukum AL Azis.,SH.,MH & PARTNERS menyatakan serius dalam menangani masalah ini dan bentuk kerseriusan mereka somasi ini telah di tembuskan kepada DPR RI Komisi Pendidikan C/Q Komisi X Bidang Pendidikan, Kementrian PAN-Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan Nasional;, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, DPRD Kabupaten Bengkalis Komisi IV, Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Inspektorat Kabupaten Bengkalis. (Red)

    Staf Ditjen PKH Beserta Pejabat Mengikuti Workshop Optimalisasi Multimedia

    HARIANBERANTAS, JAKARTA- Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman menginstruksikan agar seluruh jajaran pelaksana teknis di lingkup kementerian yang dipimpinnya melakukan akselerasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan program pertanian dan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini.

    Maka, setiap direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian mesti melakukan peningkatan kualitas SDM yang tersedia dalam bidang jurnalisme dan publikasi. Katanya.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI, Drh. I Ketut Diarmita, MP, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen PKH, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc, saat membuka secara resmi kegiatan Worshop Optimalisasi Multimedia, yang dipusatkan di IPB Convention Centre (ICC), Botani Square Building, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/11/2018). "Workshop ini dimaksudkan sebagai respon kita di Direktorat Jenderal PKH atas arahan Bapak Menteri Pertanian. Tujuannya agar para pejabat dan staf pegawai di lingkungan kerja kita memahami dan mengerti pentingnya inseminasi informasi kepada masyarakat. Juga, mampu melakukan kerja-kerja yang terkait dengan informasi dan publikasi," terang Nasrullah.

    Hadir pada acara pembukaan workshop sejumlah pejabat teras di lingkungan Ditjen PKH, para narasumber, dan sejumlah wartawan. Terlihat hadir juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA dan beberapa pengurus PPWI lainnya.

    Untuk diketahui bahwa kegiatan workshop ini terselenggara atas kerjasama Ditjen PKH dengan PPWI Nasional. Peserta workshop berjumlah tidak kurang dari 60 orang, terdiri dari beberapa pejabat eselon II dan III serta puluhan staf pelaksana teknis dari masing-masing direktorat dan sub-direktorat serta Unit Pelaksana Teknis. Sebagian besar peserta tersebut menjabat sebagai Direktur dan Kepala Balai dari seluruh Indonesia. 

    Sementara itu, Koordinator Narasumber, Mung Pujanarko, S.Sos, M.I.Kom menjelaskan bahwa materi worshop mencakup jurnalisme warga, dasar-dasar jurnalistik, membuat press release, quick news, feature, videografi, dan fotografi. "Berhubung penekanan pelatihan diarahkan kepada program optimalisasi multimedia, maka praktek videografi, fotografi, dan pembuatan infografis menjadi penting dan dominan di workshop ini," jelas Mung Pujanarko yang merupakan dosen komunikasi di Universitas Jayabaya ini.

    Workshop akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari ini, Selasa 27 November sampai dengan tanggal 29 November 2018 mendatang. (APL/Red)
     
    Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
    Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Berantas
    Proudly powered by Berantas